A. Latar Belakang Sumberdaya manusia Buton Utara dan Tokoh masyarakatnya telah berkipra dalam berbagai bidang pembangunan di Sulawesi Tenggara dan dikancah nasional. Peran tokoh-tokoh Buton Utara telah banyak mewarnai pembangunan Sulawesi Tenggara baik sebagai birokrat, akademisi, pengusaha maupun politikus dan memberikan sumbangsih yang besar untuk pembangunan masyarakat Sulawesi Tenggara. Potensi sumberdaya alam di daerah ini melimpah. Di daratan terdapat kekayaan alam seperti perkebunan, pertanian, kehutanan dan peternakan, sedang dilaut kekayaan daerah ini meliputi potensi perikanan, rumput laut, teripang, kepiting bakau dan lain-lain. Selain itu Buton Utara juga memiliki kekayaan sumberdaya mineral seperti aspal, nikel dan kekayaan tambang lainnya. Sumberdaya pembangunan lainnya yang perlu dikelola secara baik adalah tersedianya anggaran pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun bagi hasil dalam bentuk dana perimbangan pembangunan pemerintah. Saat ini tersedia anggaran pembangunan sekitar Rp. 275 milyar untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Anggaran pembangunan yang tersedia ini merupakan salah satu potensi daerah untuk mendorong pembangunan daerah ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur peayanan dasar dan pelayanan perekonomian. Sumberdaya alam dan sumberdaya pembangunan yang pada prinsipnya adalah milik masyarakat dan daerah, ini harus dikelola secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dan darah Buton Utara hususnya serta masyarakat dan bangsa Indonesia secara umum. Karena itu diperlukan pemerintahan dengan kepemimpinan yang kuat, cerdas, cermat dan berorientasi untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah ini. Hal ini harus didukung oleh perencanaan dengan wawasan jauh kedepan berkaria dengan cita-cita untuk kemajuan masyarakat, mengelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance) dan senantiasa mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. Karena itu kepemimpinan yang akan dijalankan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman selama puluhan tahun sebagai birokrat dengan berbagai jabatan secara pribadi merupakan modal dasar untuk membangun tanah kelahiran yang saya cintai ini. Tidak perlu ada keraguan terhadap kapasitas dan integritas saya karena saya memiliki cita-cita untuk menjadi bupati Buton Utara, dan inilah bentuk pengapdian saya yang tertinggi dalam perjalanan karir dan karia sebagai Putra Terbaik Buton Utara. Oleh karena itu dalam mewujudkan Kabupaten Buton Utara yang maju dan mandiri tahun 2016-2021 akan saya capai melalui agenda utama, pengembangan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan infastruktur pelayanan dasar, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat aktualisasi budaya masyarakat Buton Utara penguatan Pemerintahan Daerah.
B. TUJUAN DAN KEGUNAAN Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka seorang calon Bupati harus menyusun Visi dan Misi Pembangunan lima tahun untuk periode jabatannya. Selama untuk memenuhi amanat UU, maka penyusunana Visi dan Misi ini juga bertujuan untuk: (1). Memberikan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan selama lima tahun kedepan untuk masyarakat Buton Utara, bila saya terpilih menjadi Bupati, (2). Mempertegas komitmen saya untuk membangun masyarakat berdasarkan Visi Misi dan program-program utama yang akan saya lakukan secara tertulis untuk dapat dikethui oleh public, (3). Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membaca dan mengetahui garis besar pikiran dan rencana saya dalam membangun kabupaten Buton Utara dan (4). Sebagai salah satu pertanggung jawaban untuk menjadi bahan evaluasi tentang apa yang saya lakukan bila terpilih menjadi Bupati Buton utara periode 2016-2021. C. SISTEMATIKA PENULISAN Bab 1 PENDAHULUAN A. Tujuan dan Kegunaan B. Sistematika Penulisan Bab 2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA A. Administrasi Wilayah B. Konsisi Sosial Ekonomi C. Pendidikan D. Kesehatan E. Infrastruktur F. Pemerintahan Bab 3. MASALAH PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN A. Permasaalahan B. Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bab 4. VISI, MISI dan STRATEGI DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN Bab 5. KEBIJAKAN DAN PROGRAM POKOK Bab 6. PENUTUP
A. ADMINISTRASI WILAYAH Kabupaten Buton Utara adalah salah satu Kabupeten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu wilayahnya meliputi sebagian Pulau Buton bagian Utara, serta pulaupulau kecil yang tersebar disekitar kawasan tersebut. Kabupaten Buton Utara Terletak dibagian Selatan Katulistiwa pada garis lintang 4006’ samapi 5015’ Lintang Selatan dan dari Barat ke Timur 122 059’ Bujur Timur sampai dengan 1230 Bujur Timur. Kabupaten Buton Utara disebelah Utara berbatasan dengan selat Wawonii, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda Selatan dengan Kabupaten Buton dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton dan Kabupaten Muna. Kabupaten Buton Utara secara administrative terdiri dari 6 Kecamatan definitiv selanjutnya terbagi atas 49 Desa, 8 Kelurahan dan 2 unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang masi dalam tahap pembinaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Buton Utara. Luas daratan Kabupaten Buton Utara seluas 1.923,03 km atau 192.303 hektar yang terletak dibagian utara Pulau Buton. Dari 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Utara, Kecamatan Bonegunu merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas disbanding Kecamatan lainnya, yaitu seluas 491,44 km atau 25,56 persen dari seluruh luas Kabupaten Buton Utara Selanjutnya disusul Kecamatan Kulisusu Barat seluas 370,47 km atau 19,26 persen, Kecamatan Kulisusu Utara seluas 339,64 km atau 17,66 persen, Kecamatan Kambowa Seluas 303,64 km atau 15,78 persen. Selanjutnya 2 kecamatan lainnya memiliki wilayah yang lebih kecil masing-masing kecamatan Wakorumba seluas 245,26 km atau 12,75 persen dan yang terahir adalah Kecamatan Kulisusu seluas 172,78 km atau 8,98 persen dari seluruh luas Wilayah Kabupaten Buton Utara.
B.
KONSISI SOSIAL EKONOMI
1. Penduduk Penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 48.700 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-lakai 23.389 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 25.311 jiwa dengan jumlah rumaht angga sebesar 12.508 Kepala Keluaraga (KK). Penduduk Kabupaten Buon Utara terbesar di 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Bonegunu sebesar 7.252 jiwa (14,89) persen Kecamatan Kambowa 5.364 jiwa (11,01) persen, Kecamatan Wakorumba 6.096 jiwa (12,52) persen, Kecamatan Kulisusu 17.100 jiwa (35,11) persen, Kecamatan Kulisusu Barat 5.978 jiwa (12,28) persen dan Kecamatan Kulisusu Utara sebesar 6.910 jiwa (14,19) persen. Terdapat perbedaan mengenai penduduk yang bekerja dan menganggur antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana presentasi penduduk perempuan yang mengaggur lebih dua kali lipat disbanding laki-laki. Tercatat penduduk laki-laki yang menganggur sebanyak 1,85 persen sedangkan penduduk perempuan yang menganggur sebanyak 4,99 persen. Untuk penduduk yang termasuk dalam kategori Bukan Angkatan Kerja kegiatan yang paling banyak adalah mengurus rumah tangga (15,46) persen disusul kemudian sekolah (9,58) persen. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok apabila dilihat menurut jenis kelamin. Apabila sebagian besar penduduk laki-laki adalah mempunyai kegiatan sekolah yaitu sebanayak 8.73 persen dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas, maka penduduk perempuan yang sekolah adalah sebesar 10,34 persen. Selanjutnya penduduk kabupaten buton utara usia 10 tahun keatas yang mengurus rumah tangga adalah sebesar 14,46 persen. Terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara penduduk lakilaki dan perempuan, dimana untuk penduduk laki-laki sebanyak 2,56 persen dan
penduduk
perempuan
sebanyak
27,10
persen
2. Penggunaan tanah Secara umum total penggunaan tanah di Kabupaten Buton Utara tahun 2008 mencapai 192303 hektar. Rincian penggunaan tanah tersebut yang terluas adalah arela hutan Negara seluas 59.834 hektar atau sebesar 31,11 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Penggunaan terlaus berikut adalah untuk kebutuhan lainya dan lahan yang sementara tidak diusahakan dengan luas masing-masing 45.565 hektar (18,49 persen) dan 34.946 hektar atau 18,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya adalah berupa areal perkebunana seluas 30.130 hektar atau 15,67 persen, menyususl tanaman kayu-kayuan seluas 12.436 hektar atau 6,47 persen. Presentase lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman kayu-kayuan relatif luas karena sebagaian besar masyarakat lagi giat melakukan kegiatan penanaman tanaman kehutanan seperti jati pada lahan yang mereka miliki. Sementara yang terkecil adalah berupa padang rumput seluas 147 hektar atau 0,08 persen dari seluruh luas lahan di Kabupaten Buton Uatara. Sementara itu luas tanah sawa ada 1.962 hektar atau 1,02 persen yang sudah diusahakan seluas 400 hektar atau 0,21 persen, sedangakan yang tidak diusahakan seluas 1.562 hektar atau 0,81 persen. Besarnya lahan sawa yang belum diusahakan disebapkan sarana pengaiaran berupa irigasi belum tersedia dengan memadai sehingga pengolahan lahan sawa pada umumnya tergantung pada curah hujan. 3. Tanaman pangan Produksi padi Kabupaten Buton Uatara tahun 2008 berjumlah 2.011 ton yang terdiri dari padi sawa sebanyak 544 ton (27,05 persen) dan padi ladang sebanyak 1.467 ton (72,95 persen) dari total produksi padi. Pada tahun 2008 luas panen padi tercatat 1.783 hektar terdiri dari luas panen padi sawa seluas 390 hektar dengan rata-rata produksi 13,90 kwintal perhektar dan luas panen padi ladang seluas 1.392,5 hektar dengan rata-rata produksi 10,5 kwintal perhektar.
Sementara itu produksi jagung selama tahun 2008 adalah sebesar 1.968, 90 ton dengan luas panen seluas 1.940 hektar dan rata-rata produksi 10,1 kwintal perhektar. Produksi ubi kayau tahun 2008 mencapai 9.969,8 ton dengan luas panen 1.085 hektar serta rata-rata produksi atau produktifitas mencapai 91,9 kwintal perhektar, sedangkan untuk komoditi ubi jalar dari luas panen 28,25 hektar prouksi tercatat sebesar 873 ton yang berarti rata-rata produksi 31 kwintal perhektar. Luas panen tanaman kacang tanah di kabupaten buton utara mencapai 151 hektar dengan produksi sebesar 169,2 ton dan rata-rata produksi per hektar sebesar 11,2 kwintal perhektar. Selanjutnya produksi kacang kedelai dan kacang hijau yaitu masing-masing sebanyak 86,95 ton dan 233,76 ton dari luas panen kedua jenis tanaman yakni masing-masing seluas 100,25 hektar untuk kacang kedelai dan 159,75 hektar untuk kacang hiajau. 4. Tanaman perkebunaan Produksi kelepaa tahun 2008 mencapai 3.593 ton dengan luas tanaman berjumlah 4.105 hektar. Sementara itu tanaman jambu mete yang mencapai luas tanaman 7.044 hektar memperoleh produksi sebanyak 2.505, 8 ton sedangkan jumlah produksi tanamaan coklat/kakao tahun2008 mencapai 851,7 ton Selain 3 (tiga) komoditi diatas yang dikembangkan di Kabupaten Buton Utara, juga terdapat komoditi lain seperti tanaman kopi tahun 2008 produksinya mencapai 513,4 ton dengan luas tanaman 153,3 hektar. Disamping itu tanaman kapuk seluas 84,5 hektar dengan produksi 22 ton lada seluas 74,5 hektar mempunyai produksi 25,8 ton serta cengkeh tahun 2008 produksinya mencapai 9,6 ton dengan luas sebesar 89 hektar. 5. Peternakan Secara keseluruhan populasi ternak besar berupa sapi tahun 2008 berjumlah 2.962 ekor tersebar di semua Kecamatan, di Kecamaatn Bonegunu jumlah ternak sapi sebanayak 501 ekor, Kecamatan Kambowa 450 ekor,
Wakorumba 835 ekor, Kulisusu 603 ekor, Kulisusu Barat 213 ekor dan Kulisusus Utara 300 ekor. Sedangkan untuk kerbau terdapat 47 ekor dimana 29 ekor ada di kecamatan Wakorumba dan 18 ekor terdapat dikecamatan bone gunu. Khusus ternak kecil berupa kambIng juga menyebar diseluruh Kecamatan dalam Wilaya Kabupaten Buton Utara. Jumlah popilasi kambing tahun 2008 sebanayak 1.750 ekor terdapat di Kecamatan Bonegunu 413 ekor, Kambowa 211 ekor, WakorumBa 109 ekor Kulisusu 731 ekor Kulisusu Barat 92 ekor dan Kulisusus Utara bejumlah 93 ekor. 6. Perikanan Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2008 berjumlah 3.004 ton terdapat di Kecamatan Bonegunu sebesar 292,3 ton, Kambowa 430,22 ton, Wakorumba 240,44 ton, Kulisusu 651,56 ton, Kulisusu barat sebanyak 136,28 ton dan Kulisusu Utara sebesar 1.253,35 ton. Selain perikanan dikabupaten buton uatara dikembangkan usaha budidaya rumput laut yang terdapat diseluruh kecamatan. Tahun 2008 produksi rumput laut mencapai 11.898 ton dengan produksi pada masing-masing Kecamatan adalah Kecamatan Bonegunu sebesar 760,7 ton, Kambowa 745 ton, Wakorumba 270 ton, Kulisusu 8760 ton, kulisusu barat 741,7 ton dan kulisusu utara sebanyak 621 ton. Selain itu juga terdapat produksi hasil laut lainya berupa kepiting, udang, kerang dan lainnya yang masi sangat potensil untuk di kembangkan di Kabpaten Buton Uatara. 7. Kehutanan Kawasan hutan merupakan salah satu luas kawasan Kabupaten Buton Utara yang terbesar, yaitu seluas 59.834 hektar atau 32,11 prsen dari seluruh Luas Kabupaten Buton Utara. Jenis kawasan hutan yang terluas di Kabupaten Buton Utara adalah berupa hutan produksi yang dapat di konfersi yaitu seluas 33.14 hektar atau 55,68 persen dari seluruh luas kawasan hutan, kemudian disusul hutan produksi
terbatas (limitet productif forest) seluas 10.515 hektar atau 17,61 persen kawasan hutan lindung (proctetion forest) seluas 9.464 hektar (15,82 persen), serta hutan produksi biasa (productif forest) seluas 6.521 hektar atau sebesar 10,90 persen dari seluruh luas kawasan hutan Buton Utara. Sdeangkan untuk kawasan hutan wisata (park and reserfation forest) belum dipetakan dikabupaten Buton Uatara. 8. Industry Usaha industri yang paling banyak adalah industri makanan dan minuman yaitu 1.285 usaha dengan jumlah tenaga kerja 2772 orang atau 62,90 persen dari total tenaga kerja di sekitar industri. Kemudian industri kayu berjumlah 732 usaha dengan jumlah tenaga kerja 1.212 atau 27,50 persen sedangkan industri lainnya sebanyak 244 usaha dan tenaga kerja yang diserap sebanyak 423 orang atau 9,60 persen. Jumlah tenaga kerja usaha penggalian kerikil di Kabupaten Buton Utara tahun 2008 sebesar 15 tenaga kerja dengan produksi 2.700 m3 , usaha penggalian pasir menyerap tenaga kerja 172 orang dengan produksi sebesar 15.040 m3, sedangkan usaha penggalian batu gunung mempunyai 198 orang tenaga kerja dengan total produksi 7.408 m3. 9. Perdagangan Jenis komoditi yang paling banyak diperdagangkan berupa hasil perikanan termasuk rumput laut yaitu sebesar 27.604 ton dengan nilai perdagangan sebesar Rp 315.401 ribu rupiah.Kemudian menyusul kayu rimba 3
gergajian dengan volume sebesar 7.200 m sebesar Rp.14.400 ribu. Selain itu hasil perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar diantaranya coklat/kakao sebnyak 498 ton dengan nilai Rp.9.462.000 ribu, kemudian kopra sebanyak 2.337 ton dengan nilai Rp.5.842.500 ribu serta jambu mete sebanyak 629 ton dengan nilai perdagangan sebanyak Rp.4.088.500 ribu. Selain itu juga ada komoditi hasil pertanian tanaman pangan, hasil hutan berupa rotan,serta
hasil petrnakan. Sedangkan untuk hasil penggalian dan hasil industry/kerajinan datanya belum tersedia. Jumlah pasar di Kabupaten Buton Utara sebanyak 24 unit terdri dari 14 unit pasar dengan bangunan permanen dan 10 unit pasar tanpa bangunan permanen. Pasar dengan bangunan permanen terdapat di kecamatan bonegunu 4 unit, Kecamatan Kambowa 1 unit, Kecamatan Wakorumba 7 unit dan Kecamatan Kulisusu 2 unit. Selanjutnya pasar tanpa bangunan permanen terdapat Kecamatan Kambowa 4 unit, Kecamaatn Wakorumba 1 unit dan Kecamatan Kulisusu Barat 2 unit. Selanjutnya pasar tanpa bangunan permanen terdapat di Kecamatan Kambowa 4 unit Kecamatan Wakorumba 1 unit dan Kecamatan Kulisusu Barat 2 unit. Disamping itu juga terdapat kios yang menyediakan 9 bahan pokok/barang campuran yang berjumlah 1.362 buah terdri dari kios permanen 641 buah dan kios tidak permanen 721 buah. Rumh makan hanya terdapat di Kecamatan Kulisusu berjumlah 5 buah, sedangkan warung makan berjumlah 13 buah terdapat di Kecamatan Bonegunu 4 buah, Kecamatan Kulisusu 6 buah dan Kulisusu Barat 3 buah. Banyaknya beras yang disalurkan untuk keluarga miskin menurut Kecamatan. Tahun 2007 jumlah beras yang disalurkan sebanyak 658,68 ton dan tahun 2008 menjadi 1.570, 98 ton dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kulisusu sebanayak 470,40 ton dan yang terkecil tersalur di Kecamatan Kambowa sebanyak
166,25
ton.
C. PENDIDIKAN Hingga tahun 1983, kenyataan menunjukan masi 16,4% penduduk usia SD (7-12 tahun) dalam kondisi tidak sekola. Beranjak dari realita itu, pada tahun 1984 pemerintah mencanankan gerakan wajib belajar anak usia 7-12 tahun. Selain bertujuan untuk mereduksi persentase penduduk yang tidak tamat SD secara implicit kebijakan ini juga menegaskan bahwa pendidikan SD merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Pada tahun ajaran 2008 jumlah sekolah Taman kanak-kanak (TK) berjumlah 36 unit dengan jumlah guru 59 orang serta murid berjumlah 1.565 orang. Rasio murid terhadap guru adalah 27 yang bearti setiap 1 orang guru terdapat 27 murid. Jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Buton Utara tahun 2008 adalah 70 unit yang tersebar di 6 Kecamatan dengan jumla guru 529 orang serta jumlah murit sebanyak 9.533 orang. Kecamatan Kulisusu adalah Kecamatan yang memiliki sekolah dasar terbanyak yaitu 23 unit dan gurunya berjumlah 197 orang dengan jumlah murid 3271 orang, menyusul Kecamatan Bonegunu dan Wakorumba masing-masing terdapat 11 unit, Kecamatan Kulisusu Utara ada 9 unit dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Kulisusu Barat, Masing-masing mempunyai sekolah dasar 8 unit. Adapun rasio murid sekolah dasar terhadap guru adalah 18 dan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Kulsusu Barat sebanyak 24 dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kulisusu sebesar 17. Kecilnya rasio murit seko;ah dasar per guru di kecamatan kulisusu dsebapkan pertambahan guru yang relative besar, dimana tahun 2007 sebanyak 107 orang dan tahun 2008 meningkat menjadi 197 orang. Pada tingkat menengah pertama (SMP) di Kabupaten Buton Utara berjumlah 19 unit, dengan jumlah guru 246 orang serta jumlah murit sebanyak 3501 orang. Pembangunan sarana pendidikan SMP di Kabupaten Buton Utara sudah ada di setiap kecamatan bahkan dikecaatan kulisusu terdapat 8 unit SMP.
Kecamatan Bonegunu ada 4 unit, Kecamatan Kmbowa, Wakorumba dan Kulisusu Utara masing-masing dua unit serta Kecamatan Kulisusu Barat terdapat 1 unit SMP. Dilihat dari rasio murit terhadap guru untuk tingkat SMP rata-rata 14. Pembangunan pendidikan tingkat sekolah menenga atas (SLTA) di Kabupaten Buton Utara juga telah menjangkau disemua Kecamatan bahkan di Kecamatan Bonegunu, Kulisusu dan Kulisusu Utara terdapat 2 unit SLTA, sedangkan di Kecamatan lainnya masing-masing terdapat 1 unit. Jumlah sekola menenga atas di kabupaten buton utara sebanayak 9 unit, dengan 152 orang guru dengan siswa berjumlah 2264 orang Adapun rasio murid terhadap guru adalah rata-rata 15 yang tertinggi terdapat di Kecamatan Bonegunu rata-rata 22 dan yang paling rendah Kecamatan Kambowa rata-rata 6. D. KESEHATAN Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Buton Utara terdiri dari 3 orang dokter masing-masing 2 orang dokter laki-laki dan 1 orang dokter perempuan. Disamping iu terdapat 20 orang tenaga bidan, 81 orang tenaga kesehatan lainnya dari 140 orang dukun bayi yang terbesar di 8 kecamatan se Kabupaten Buton Utara Salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam kaitannya dalam kesehatan balita adalah program imunisasi atau yang terkenal dengan nama PIN. Imunisasi dimaksudkan untuk member kekebalan/imun kepada balita terhadap kemungkinan terserang penyakit tertentu. Artinya, dari segi kesehatan sangatlah perlu bagi seorang anak untuk mendapatkan imunisasi. Jumlah orang yang diimunisasi tahun 2008 untuk jenis faksinasi BCG berjumlah 1.407 orang, DPT 1 sebanyak 1.515 orang, DPT 2 TERCATAT SEbanyak
1.488
orang
dan
DPT
3
berjumla
1.461
orang.
Untuk jenis faksinasi polio 1 berjumlah 1524 orang kemudian polio 2 sebanyak 1488 orang polio 3 ada 1568 orang, polio 4 sebesar 1326 orang dan campak juga berjumlah 1326 orang. Jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara tahun 2008 adalah jeis penyakit infeksi saluran pernafasan atas dengan penderita bejumlah 6378 penderita, menyusul diare yang mencapai 2537 penderita penyakit lain pada saluran pernfasan tercatat 1932 penderita dan penyakit kulit karena infeksi sejumlah 1830 penderita. Selanjtnya penderita malaria sebanyak 1784 penderita, bronchitis sebanyak 1558 penderita, penyakit kulit karena alergi dan kecelakaan dengan jumlah penderita masing-masing sebanyak 1107 dan 971 penderita. Jumlah klinik KB di Kabupaten Buton Utara tahun 2008 berjumlah 10 buah dimana untuk Kecamatan Bonegunu, Kulisusu, Kulisusu Barat, dan Kulisusu Utara masing-masing 2 buah sedangkan untuk Kecamatan Kambowa dan Wakorumba masing-masing 1 buah. Untuk pelayanan akseptor barualat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan sebanyak 753 akseptor (53,18) persen, pil sebanyak 535 akseptor (37,78) persen, serta IMP sebanyak 93 apsektor atau 6,43 persen dan kondom sebanyak 29 apsekotor atau 2,33 persen dari seluruh apsektor baru tahun 2008. E. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI 1.
Prasarana jalan Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Buton Utara tahun 2007, baik jalan Provinsi maupun jalan Kabpaten dan jembatan yang menghubungkan antar Kabupaten Kecamatan maupun antar Desa adalah rusak berat. Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 66,0 km dan jalan kabupaten sepanjang 180 km. panjang jalan tersebut sama dengan keadaan selama tahun
2007 kemudian menurut permukaan selama tahun 2008, jalan profinsi yang telah di aspal sdepanjang 9.0 km dan tidak di aspal sepanjang 57 km, sedangkan jalan kabupaten sepanjang 180,0 km seluruhnya belum teraspal/aspal rusak. dan menurut klasifikasi jalan seluruh panjang jalan tidak dirinci. 2. Angkutan darat Jumlah mobil tahun 2008 sebanayak 57 buah terdiri dari mini bus 2 buah, truk 16 buah dan mikrolet 39 buah. Sedangkan ojek sepeda motor berjumlah 597 buah tersebar disemua kecamatan dalam wilayah kabpaten buton utara dan gerobak tercatat 221 buah terdapat diseluruh Kecamaatn di Kabupaten Buton Utara 3. Angkutan laut Jumla prasarana angkutan laut berupa perahu bermotor sebanya 109 buah terdapat di Kecamatan Bonegunu 31 buah, Kecamatan Wakorumba 34 buah, Kecamatan Kulisusu 17 buah, Kecamatan Kulisusu Barat 4 buah, dan Kecamatan Kulisusu Utara berjumlah 23 buah. Sementara itu jumlah perahu tak bermotor sebesar 327 buah terdapat di Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Kulisusus, Kulisusus Barat dan Kukisusus Utara. Sedangkan kapal motor ada 8 buah terdapat di Kecamatan Kulisusu Utara. Disamping itu jumlah katingting atau jonson berjumlah 414 buah terdapat disemua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Utara. 4. Komunikasi Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mandasar, slah satu alat/media berkomunikasi adalah melalu pos dan giro. Selain kantor pos pembantu untuk memperlancar arus informasi di kabupaten buton utara , juga telah tersedia wartel sebagai sarana komunikasi yang
digunakan
masyarakat.
Disamping itu untuk beberapa wilayah Kabupaten Buton Utara telah dapat mengakses jaringan komunikasi seluler, sedangkan untuk wilayah lainya telah menjadi program urama pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk pembangunan jaringan telepon seluler. Dengan di undangkannya undang-undang nomor 14 tahun 2007 tanggal 2 januari 2007
tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kambowa, Kecamatan Wakorumba, Kecamatan Kulisususu, Kecamatan Kulisusu Barat,
dan
Kecamatan Klisusu Utara. Dari 6 (enam) kecematan tersebut, selanjutnya terbagi menjadi 49 buah desa. 8 kelurahan dan 2 (dua) buah unit pmukiman transmigrasi (UPT) yang masi menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam pembinaanya. Sejalan dengan terbentuknya pemerintah Kabupaten Buton Utara, juga diiringi dengan pengengkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari laki-laki 17 orang dan perempuan 3 orang dari hasil pemilihan legis latif tahun 2009-2014
A. PERMASAALAHAN Secara umum permasaalahan yang dihadapi dalam pembangunan lima tahun kedepan adalah: bagaimana mengembangkan potensi yang ada melalui suatu sistem manajemen pemerintahan yang lebih berpihak pada masyarakat serta dengan mengarahkan sumberdaya yang dimiliki untuk dikembangkan melalui program-program pembangunan masyarakat bersifat pragmatis dan memecahkan prsoalan yang dhadapi terutama di desa-desa. Sedangkan beberapa permasaalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian penanganan pembangunan dalam kaitanya dengan upaya untuk mengatasi permasaalahan secara umum tersebut yaitu: 1. Bagaimana mempercepat dan mengebangkan pembangunan infastruktur wilayah, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur pelayanan umum (kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan). 2. Bagaimana mengembangkan jaringan tataniaga komoditas masyarakat, menyediakan informasi pasar serta mengembangkan jaringan transportasi barang dan jasa, serta menciptakan iklim berusaha dan investasi yang kondusif . 3. Bagaimana meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan serta fasilitas pendudukan
dan
insentifinya.
B. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL Untuk mengatasi permasaalahan tersebut diatas maka perlu untuk melihat kondisi internal dan eksternal Sulawesi Tenggara berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan serta fasilitas pendukung dan intensifnya 1. Kekuatan. Factor-faktor yang menjadi kekuatan dalam pembangunana kabupaten Buton Utara diidentifikasi sebagai berikut: a. Potensi pengembangan budi daya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, horticultura, perkebunan dan peternakan. b. Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman. c. Potensi pertambangan nikel, aspal, dan minyak bumi. d. Potensi perikanan tambak ikan dan udang e. Potensi perikanan tangkap f. Potensi hasil laut selain ikan. g. Potensi budidaya perikanan laut h. Potensi sumberdaya pariwisata, wisata alam dan wisata budaya serta situs budaya lainya yang bernilai sejarah. i. Potensi sumberdaya pmanusia seperti petani dan nelayan yang cukup terampil. j. Akses terhadap pasar yang cukup baik k. Keberadaan lembaga pemerintahan hingga ke daerah terpencil l. Akses keseluruh wilayah yang relative terbuka dan dapat dijangkau. 2. Kelemahan a. Belum semua akses masyarakat mendapat akses kepada sumber-sumber keuangan(modal). b. Belum tergarapnya sumberdaya alam yang tersedia secara optimal. c. Masih terbatasnya regulasi untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumberdaya untuk kesejahtraan masyarakat. d. Belum tertatanya jaringan tataniaga yang memungkinkan para petani dan nelayan dapat menjual hasilnya dengan harga yang menguntungkan.
e. Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar untuk mendukung usahausaha ekonomi secara layak serta terbatasnya pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan pemerintahan secara optimal. 3. Peluang Beberapa peluang pembangunan yang dikembangkan adalah: a. Beberapa produk pertanian dalam arti luas seperti kakao, merica, ternak sapi, cukup tersedia dan memiliki pasar domestic, nasional serta secara internasional secara luas. b. Produk hasil laut seperti ikan tangkap, ikan kerapu, lobster dan hasil laut lainnya cukup dikenal dipasar nasional maupun internasional. c. Potensi sumberdaya alam daratan memungkinkan untuk dikembangkan.
dan
lautan
yang
masih
sangat
d. Potensi pertambangan aspal dan nikel, sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk investasi daerah menguntungkan. e. Tersedianya lembaga-lembaga keuangan seprti perbankan dan lembaga keuangan nasional didaerah ini yang dapat mendorong pembangunan perekonomian masyarakat didaerah ini.
4. Ancaman a. Situasi bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang banyak diwarnai demonstrasi. b. Situasi politik dibutur yang hangat menjelang pilkada.
Visi “Mewujudkan Kabupaten Buton Utara yang Egaliter 2016-2021” A. MISI (AGENDA UTAMA) Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut akan dilaksanakan misi atau agenda utama pembangunan sebagai berikut: 1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar. 2. Pengembangan Kualitas sumberdaya Manusia . 3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Investasi Daerah. 4. Oenguatan pemerintahan daerah. 5. Aktualisasi budaya msyarakat buton utara; B. STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Pembangunana Pusat-Pusat Pertumbuhan, Berbasis Potensi Wilayah Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong perkembangan daerah maka terutama ekonomi masyarakat melalui potensi dan kapasitas masyarakat maka mendorong pusat-pusat pertumbuhan adalah merupakan salah satu pilhan yang tepat. Mealui strategi pendekatan ini maka dalam lima tahun kedepan pemerintah akan menstimulasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah dan rencana penataan ruang. Melalui stimulus yang diberikan diharapkan masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada seperti apa yang sudah berjalan selama ini. 2. Pembangunan berwawasana lingkungan dan berkelanjutan (enviromental suspainnable development)
Bumi tempat kita berpijak ini adalah merupakan satu-satunya penopang kehidupan umat manusia, yang tidak bertambah luasnya. Tetapi dilain pihak populasi masia terus bertambah, dimana pertambahan populasi secara otomatis mendorong pertambahan penggunaan lahan, tanah dan air. Karena itu kita semua harus sadar untuk memanfaatkan setiap jengkal tanah kita dengan baik, meningkatkan produktifitasnya serta menjaga fungsi-fungsi ekosistemnya. Karena itu pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak sekedar melestarikan lingkungan hidup, tetapi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pemeliharaan nlingkungan. 3.
pengaruh keutamaan gender (gender mainstreaming) Pepata lama yang masi sanagat relefan dan sesuai dengan kultur bangsa kita khusus masyarakat buton utara adalah Surga Berada Di Bawa Telapak Kaki Ibu peghormatan terhadap perempuan adalah merupakan harga diri bagi kita semua. Secara statistic jumlah perempuan di Kabupaten Butoan Utara ± 52%. Ini berarti potensi perempuan di daerah ini cukup besar. Karena itu pengarus utamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan, dimana peran serta kaum perempuan akan ditingkatkan disemualini kehidupan masyarakat, walaupun demikian pemberian peran tersebut harus dibarengi dengan
profesionalisme
dan
kapabilitasnya.
Pembangunana pada hakikatnya merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan dan kewilayahan lebih dari waktu kewaktu. Sebab itu pembangunan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam kebijakan dan program yang akan menjadi arahan pelaksanaannya. Kabupaten Buton Utara yang sudah memasuki usia 8 tahun perlu percepatan seluruh aspek pembanguan agar dapat sejajar dengan perkembangan kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat memungkinkan karena sebagai
daerah
otonom
Kabupaten
Buton
Uatar
memiliki
anggaran
pembangunan secara tetap, memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat di manfaatkan untuk mampercepa pembangunan daerah dan sumberdaya manusia yang sangat memadai. Karena itu kebijakan dan program pembangunan dalam rangka melaksanakan visi dan misi pembangunan sebagai mana di sebutkan diarahkan untuk memecahkan berbagai permasaalahan dan mengembangkan potensi pembangunan yaitu potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi anggaran yang tersedia untuk mengaktualisasikan agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi pembangunan Kabupaten Buton Utara. A.
AGENDA
MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR 1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan pembangunna infrastruktur pelayanan dasar ditujukan untuk mengaselerasi perkembanagan wilayah melalui pembangunan jalan jembatan dan penyebrangan untuk menghubungkan seluruh pusat-pusat pemerintahaan kecamatan, membuka isolasi desa-desa dan kawasan potensi ekonomi, serta memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata kepada seluruh masyarakat kabupaten buton utarayang disinkornkan dengan kebijakan pembangunana pemerintah pusat dan pemerintah profinsi Sulawesi tenggara.
Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang di maksdukan adalah meliputi: 1. Infrastruktur trasnportsi, jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan dan irigasi. 2. Infrastruktur pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas dan polindes. 3. Infrastruktur perekonomian meliputi pusat perbelanjaan pasar . 4. Infrastruktur pemerintahan meliputi perkantoran kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. 2. Program pokok Beberapa program pokok yang akan dikembangakan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Pembangunan infrastruktr transportsi Pengembangan infrastruktur transportsi dityjukan untuk mendukung pembangunan
wilayah
secara
keseluruhan,
mempermudah
akese
penumpang, barangdan jasa serta mndorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dengan program pokok. 1. Pembagunan jalan, jembatan kabupaten untuk: a) Menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan. b) Menghubungkan sentra-sentra perekonomian serta c) Membuk isolasi desa. 2. Pembangunan pelabuhan laut a) Pengembangan pelabuhan utama di Kota Labuan b) Pembangunan pelabuhan penyebrangan
3. Pembangunna Pelabuhan Penyebrangan Mendukung pembangunan sarana pendukung pelabuhan penyebrangan dilabuan, sesuai dengan program pembagunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Pembangunan Irigasi, ditujukan untuk mengembangkan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan perasawahan dan pertanian dalam arti luas. b. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan untuk menurunkan angka mortalitas ibu,bayi dan balita serta meningkatkan pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan program pokok pengembangan infrastruktur antara lain : 1) Pembangunan rumah sakit kabupaten dan labortorium kesehatan 2) Pembangunan dan pengembangan puskesmas serta 3) Pembangunan dan pengembangan polindes di seluruh desa. c. Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Pembangunan infrastruktur perekonomian ditujukan untuk mempermudah dan mengembangkan pusat-pusat transaksi dosetiap wilayah agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pasar.Program pokok pembangunan infrstruktur perekonomian antara lain: 1) Pembangunan pusat perbelanjaan kabupaten 2) Pengembangan dan pembangunan pasar kecamatan serta 3) Pengembangan dan Pembangunan pasar-pasar desa
d. Pembangunan Infrastruktur pemerntahan Pembangunan infrastruktur pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat program pokoknya antara lain: 1) Pembangunan perkantoran pemerintah kabupaten 2) Pembangunan dan pengembangan perkantoran kecamatan,dan 3) pengembangan kantor serta fasilitas perkantoran desa dan kelurahan. e. Pembangunan Infrastruktur Teknis dan Air Bersih pengembangan jaringan telepon seluler agar informasi dapat menjangkau semua wilayah butur. Peningkatan ketersediaan air bersih dipedesaan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
B. AGENDA PENGEMBANGAN KUALITAS
SUMBERDAYA
MANUSIA
1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan
pengembangan
kualitas
sumberdaya
ditujukan
untuk
mempersiapkan sumberdaya manusia masyarakat Buton Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan didaerah ini.kebijakan ini terutama ditujukan untuk peningkatan kualitas intelektual dan kualitas iman dan taqwa. a. Peningkatan dan Pengembangan Cakupan pendidikan Ditujukan untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan target pembangunan
pendidikan
secara
nasional
serta
memberikan
muatan
pengetahuan kepada peserta didik untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kebijakan ini juga terkait dengan prinsip-prinsipkeberpihakan,perlindungan dan pemberdayaan terhadap stakeholder pendidikan yaitu guru,murid/siswa dan orang tua murid.Program pokok kebijakan ini adalah: 1) Peningkatan cakupan pendidikan dasar 2) Peningkatan kualitas pendidikan menengah 3) Dukungan terhadap pendidikan tinggi
4) Peningkatan cakupan pendidikan informal 5) Pengembangan pendidikan berbasis gender 6) Pembinaan pemuda dan olahraga 7) Peningkatan kualitas iman dan taqwa b. Peningkatan dan pengembangan derajat kesehatan masyarakat Ditujukan
untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat,secara berjenjang melalui sinergitas dengan program nasional maupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Program pokok peningkatan dan pengembangan derajat kesehatan masyarakat antara lain: 1) Peningkatan
pelayanan
kesehatan
individu,yang
berpihak
masyarakat,terutama peningkatan pelayanan bebas biaya pada instalasi gawat darurat dan persalinan 2) Peningkatan kesadaran perilaku dan lingkungan sehat.
C. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DAN INVESTASI DAERAH 1. KEBIJAKAN UMUM Upaya pembangunan akan dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dikaitkan dengan strategi pengembangan pusat-pusat berbasis potensi
wilayah.
Dengan
demikian
diharapkan
ekonomi
masyarakat
berkembang berdasarkan potensi yang dimiliki .Kegiatan ini akan didukung dengan pembiayaan murah dan pembangunan infrastruktur perekonomian. Sedang
pembangunan
investasi
daerah
dilakukan
dengan
mengembangkan iklim investasi yang kondusif yaitu melalui pengembangan system pelayanan proma dalam pemberian izin (mudah, murah, ramag serta kepastian waktu dan hokum). Pengembangan investasi daerah juga ditujukan untuk memperluas lapangan kerja serta membuka kesempatan berusaha melalui
multiplier effect dari investasi. Berdasarkan pendekatan dan strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, maka pengembangan investasi juga ditujukan untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian baru. 2. PROGRAM POKOK a. Program pokok untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi masyarakat antara lain: 1) Membangun lembaga-lembaga keuangan local yang bersinergi dengan lembaga perbankan dalam lembaga keuangan lainya. 2) Mengembangkan system proteksi dan subsidi untuk melindungi sumbersumber pendapatan masyarakat. 3) Mendukung ketersediaan sarana produksi pertanian. b. Pengembangan infestasi daerah akan dilaksanakan melalui program pokok anatara lain: 1) Pembangunan system informasi digital 2) Pengembangan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu
D . AGEDA PENGUATAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.
Kebijakan umum Dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. pemerintahan yang transparan dan akuntable, serta bersi dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Berdasarkan kebijakan ini maka peningkatan professional dan kinerja birokrat penataan fungsi-fungsi kelembagaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta disiplin aparat dalam menyelesaikantugas-tugas administrasi dan
pelayanan
masyarakat
akan
semakin
meningkat.
Agenda
penguatan
pemerintahan
daerah
meliputi
penongkatan
professional aparat dan kelembagaan. Penataan keuangan daerah dan pengembangan system pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. 2. Program pokok Untuk
mendukung
pelaksanaan
kebijakan
agenda
penguatan
pemerintahan daerah maka beberapa ditetapkan beberapa program pokok sebagai berikut: a. Peningkatan profesionala dan disiplin aparat. b. Penataan kelembagaan daerah c. Penembangan system administrasi keuanagan daerah d. Disentralisai fiksal melalui pemberian bantuan keyuangan kepala desa e. Pengembanagan sisten pengadaan barang dana jasa pemerintah secara elektronik. E . AGENDA AKTUALISASI BUDAYA BUTON UTARA 1. Kebijakan umum Kebudayaan merupakan jati diri suatu suku bangsa, yang dapat memberikan gambaran terhadap karakter ke arifan dan prinsip-prinsi ndalan menjalankan kehidupanya. Budaya juga dpat dikembangakan menjadi komodutas ekonomi. Yang dikembangkan melaluipaket-paket para wisata bahkan dengan paket yang di susun secara profesionla budaya dapat meberikan ontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan defisa Negara Kebijakan pengembangan aktualisasi budaya Buton Utara diarahkan pada pengembangan seni budaya masyarakat dan pengembangan kearifan local. Selain itu juga diarahkan pada refitalsasi situs budaya yang terdapat di kabupaten
buton
utara
2. Program pokok Untuk mendukung kebijakan tersebut maka program pokok dalam pelaksanaan aktualisasi budaya buton utara antara lain: a. Pengembangan seni budaya masyarakat yaitu lagu daerah, tarian daerah dan seni cipta lainnya. b. Pengembangan wisata bahari c. Pengembanagan norma-norma kearifan local d. Refitalisasi situs budaya
Pencapaian Visi daan Misi sebagaimana kami jelaskan di atas adalah merupakan upaya pemikiran, gagasan dan konsep pembangunan kabupaten buton utara 5 tahun kedepan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, disebtykan: Pasal 55 ayat 4 hari pertama kampanye dilakukan dala rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog Pasal 55 ayat 5 bentuk dan format visi misi dan program sevagai maan di maksud pada ayat 4 memperhatikan tata cara penyusunana perencanaan, Pasal 55 ayat 6 apabila calon pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah visi misi dan program sebagai mana dimaksud pada ayat 4 menjadi dokumen resmi daerah. Sesuai peraturan pemerintah tersebut maka gagasan-gagasan yang ami kemukakan nantinya akan tertuang dalam dokumen RPJMD dan sekaligus menjadi komitemen kami dlaam menjalankan pemerintahan dalam 5 tahun kedepan Karena itu visi misi yang kami susun telah mengikuti tata aturan perencanaan yang secara muda dan jelas dapat dituangkan dalam rancangan pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) kabupaten Buton Utara periode tahun 2016-2021 bila kelak masyarakat buton utara mempercayakan kami untuk memegang amana sebagai bupati buton utara. Semoga allah SWT senantiasa meridoi upaya-upaya dan cita-cita pembangunana di Buton Utara. Amin
CALON BUPATI
CALON WAKIL BUPATI
LAODE ABDUL GANIUN, SE
AHMAD GAMSIR, S.SOS
