PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
NOMOR
16
TAHUN
KLUNGKUNG 2010
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PERBEKEL DAN DENGAN
RAHMAT
TUHAN
BUPATI
Menimbang:
a.
YANG
PERANGKAT DESA MAHA
ESA
KLUNGKUNG,
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional bcrdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kepada Perbekel dan Perangkat Desa perlu dibcrikan penghasilan tetap; b.
bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan untuk melaksanakan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Keputusan Gubcrnur Bali Nomor 4 Tahun 2004 Tanggal 16 Maret 2004 Tentang
Pengembalian Peristilahan Sebutan Kcpala Desa, Dusun dan Kepala Dusun, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Perbekel dan Perangkat Desa; c.
bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembcntukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan
BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA. BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat sctempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupatcn.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur Pembanlu Perbekel dalam mclaksanakan tugas dan kevvajibannya.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan pcrwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BAB II
PENGHASILAN DAN Pasal
TUNJANGAN 2
(1) Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Di samping pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Pasal
3
(1) Besamya pcnghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Klungkung.
(2) Pcnghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditctapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III
JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN Pasal
4
(1) Jenis-jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri
dari:
a. nalkah Perbekel; dan
b. natkah
Perangkat Desa
(2) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri
dari:
a. tunjangan Operasional; b. tunjangan IIari Raya; dan c. tunjangan lainnya.
BAB
IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN Pasal
5
(1) Pelaksanaan Pcmbayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
(2) Bendaharawan Desa diangkat oleh Perbekel dari Kcpala Urusan Keuangan. Pasal
6
(1) Pcmbayaran penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa sctiap bulan harus diperlanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku.
(2) Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa yang diketahui oleh Perbekel dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Camat.
BAB
KETENTUAN
V
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Descmbcr 2010
i
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 1 Desember2010
SEKRETARIs6a$RAILKABUPATI
kl i \'< ILUNG,
UPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 16
