BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-Kl) Biro Keuangan dan
Perlengkapan adalah dokumen perencanaan Biro Keuangan dan Perlengkapan jangka Menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Biro Keuangan dan Perlengkapan yang disusun dengan menyesuaikan kepada Restrukturisasi Program dan Kegiatan Menengah Nasional (RPJMN) Biro keuangan dan Perlengkapan dan bersifat indikatif.
Berdasar pasal 15 ayat (1)dan Pasal 1g ayat (2) Undang-undang Nomor 25
Tahun 20A4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,
disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-Kl) untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Disamping itu sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon ll wajib menyusun Rencana
Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud akurrtabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian seperti yang diharapkan, diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang baik dan mampu mengkoordinasikan seluruh permasalahan yang dihadapi
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai
dengan
Peraturan Menteri
61/PermentaniOT 14011012010
Pertanian
tentang Organisasi dan
Nomor Tata
Kerja
Kementerian Pertanian, Biro Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan dan Barang milik negara serta arsip dan dokumentasi Kementerian pertanian.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Biro Keuangan dan perlengkapan menjalankan fungsi
:
1.
Pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. 3.
Pelaksanaan Akuntansi dan Verifikasi
Pengelolaan Barang mirik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
4.
Pengelolaan arsip
dan dokumentasi Kementerian pertanian dan
pelaksanaan administrasi keuangan sekretariat Jenderal.
5.
Pelaksanan urusan tata usaha Biro Keuangan dan perlengkapan
C. Struktur Organisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 14Oli0tZO10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Keuangan dan
Perlengkapan terdiri
dari Unit Eselon
lll
organisasi dengan susunan sebagai berikut
clan
lV sebagai kelengkapan
:
1. Bagian Perbendaharaan dan penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp) a. Sub Bagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
b.
Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran
c. Sub Bagian Penerimaan
Negara Bukan pajak
2. Bagian Akuntansi dan Verifikasi
a. Sub Bagian Akuntansi b. Sub Bagian Akuntansi
dan Verifikasi
I
dan Verifikasi ll
c. Sub Bagian Pelaporan
3
Bagian Perlengkapan
a. b.
Sub Bagian Penatausahaan Sub Bagian Pemanfaatan dan penghapusan
c. Sub Bagian Penertiban Aset 4. Bagian Kearsipan dan Administrasi
a. b.
Sub Bagian Kearsipan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
Bagan struktur organisasi Biro Keuangan dan perlengkapan
Biro keuangan dan Perlengkapan
Bag. Akuntansi
& Verifikasi
Akuntansi & Verifikasi
Sub Bag.
r
Akuntansi & Verifikasi rr
Sub Bag.
Sub Bag.
Pemanfaatan &PenEahapusan
5ub Bag. Penertiban Aset
Sub 8ag, PNBP
5ub Bag. Tata USaha Biro
D. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)
sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Jumlah pegawai Biro Keuangan dan Perlengkapan Per Juni Maret 2011 sebanyak 173 orang (termasuk pegawai yang diperbantukanldipekerjakan pada unit kerja lain) dengan rincian sebagai berikut
.
a
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
a
Bagian Perbendaharaan dan PNBP
a
Bagian Verifikasi dan Akuntansi
a
Bagian Perlengkapan
a
Bagian Kearsipan dan Administrasi
1 orang 34 orang 33 orang 48 orang 57 orang
Jumlah Pegawai
173 orang
Sedangkan berdasarkan menurut golongan yaitu
. . .
Golongan lV
:
13 orang 136 orang 24 orang
Golongan lll Golongan ll
Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir pegawai Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :
. . . . .
Pendidikan 52
15
Pendidikan S1
Pendidikan SLTA
68 orang 10 orang 79 orang
Pendidikan SLTP
1 orang
Pendidikan SM/DIll
orang
E. PERMASALAHAN Agar pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dalam bidang pembangunan pertanian
Biro Keuangan dan
Perlengkapan mempunyai mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan dan Barang rnilik negara serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, tidak dapat dipungkiri pula dalam pelaksanaan tugas dimaksud masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara.
a) Para pelaku baik pihak ketiga maupun pejabat yang terkait dengan kasus kerugian negara telah dimutasi tugas dan atau jabatannya bahkan telah ada yang pensiun dan alamat yang bersangkutan tidak diketemukan lagi.
b)
Pelaku telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak bertanggung jawab dana atau tidak diketemukan lagi alamat tempat tinggalnya;
c)
Kegiatan/Proyek sudah bubar dan kantor telah dilikuidasi sehingga kesulitan untuk menemukan kelengkapan datanya.
d) Terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman
pidana berupa
penjara sesuai keputusan pengadilan/kejaksaan tidak mau lagi mengembalika n kerug ian yang menjad i tanggungjawabnya.
Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Lingkup Pertanian
a) Masih banyak Satker yang tidak melaporkan keberadaan rekeningnya;
b)
Pemilik rekening sudah tidak jelas, karena kegiatan/proyeknya sudah tidak ada lagi serta kantor telah dilikuidasi
c)
Terdapat banyak rekening yang tidak ditutup pada saat terjadi penggantian Pejabat/Bendahara, sementara penggantinya/ bendahara yang baru membuka rekening baru lagi.
d)
Jumlah satker lingkup Kementerian Pertanian sangat banyak dan tersebar di seluruh Propinsi/Kabupaten/kota sebagai pengelola dana
Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan sehingga
mengalami
kesulitan untuk melakukan pendataan rekening termasuk untuk mengumpulkan questioner sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan.
e)
Terhadap rekening yang masih aktif sampai saat ini belum sepenuhnya dimintakan persetujuan pembukaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
'i
Terhadap rekening yang sLrdah tidak aktif masih banyak yang belum dimintakan penutupannya ke Bank terkait
Penyusunan Buku Petunjuk penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Pertanian Penyusunan buku petunjuk penyelesaian Kerugian Negara
belum dapat diselesaikan pada tahun 2008 karena masih menunggu Peraturan dari Badan pemeriksa Keuangan (BpK-Rl) yang mengatur masalah Tuntutan Perbendaharaan.
4.
Masih banyak Pejabat p4 yang belum memahami rupoksinya
5.
Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber Daya Manusia yang handal dan berdedikasi tinggi untuk meningkatkan pendapatan melalui lntensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan pajak pada Satker PusaUUPT/Dinas/Badan lingkup Pertanian juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pemanfaatan berbagai sumberdaya yang dimiliki
6.
Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan
yang dibiayai oleh dana APBN ( dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ) yang dikelola oleh Dinas/Badan serta Unit pelaksanan Teknis Daerah masih surit untuk dipantau dan pada umumnya Penerimaan Negara Bukan pajak yang diperoleh disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan asli daerah bukan disetorkan ke rekening Kas Negara.
Dalam hal pemanfaatan aset berupa lahan, kendala yang dihadapi adalah
belum adanya ketentuan yang mengatur tentang proporsi pembagian hasil dan peruntukannya.
(epatuhan terhadap peraturan yang berhubungan dengan pelaporan (euangan masih rendah, seperti : belum melampirkan rekening koran
Can BA pemeriksaan persediaan dalam laporan keuangan.
o
Pengendalian intern atas proses pembuatan dan pengiriman laporan keuangan keuangan oleh pimpinan satker masih rendah Belum adanya komitmen yang kuat dari para Pimpinan sekretariat uAppA/B-w dalam menjalankan fungsinya sebagai Koordinator wirayah. Har ini terbukti dengan banyaknya Sekretariat uAppA/B-w yang tidak membuat dan mengirimkan raporan konsoridasi wirayah ke Tingkat Eseron r. Permasalahan Daram penyusunan Laporan Barang Mirik Negara (BMN) a) Penyampaian laporan BMN oleh unit kerja masih ada yang belum tertib, baik penyampaian raporan BMN dari tingkat uAKpB ke tingkat UAPPB-W maupun raporan BMN dari tingkat uAppB_w ke tingkat UAPPB-E1 sehingga berpengaruh pada penyampaian raporan uApB Kementerian pertanian ke Kementerian Keuangan.
b)
Aplikasi sIMAK-BMN sering berubah-ubah versinya, serta satkersatker di daerah yang mengarami kesuritan daram merakukan penyesuaian Aptikasi (Up_date STMAK_BMN).
c)
Kualitas sDM yang menangani BMN masih kurang memadai dan perlu ada peratihan-peratihan baik tentang pengetahuan Akuntansi
maupun penguasaan rnformasi Teknorogi (rr)
khususnya
pengetahuan ientang llmu Data Base Komputer.
d) Masih sering terjadi pergantian petugas/operator
Aprikasi srMAK
BMN, yang masih belum siap serta belum dilatih tentang Aplikasi
sistem Akuntansi lnstansi, khususnya srMAK BMN
maupun pengetahuan tentang ilmu komputer dan akuntansi pada umumnya. l
Pembinaan pengadaan Barang/Jasa
a)
Usulan peserta bukan dari orang yg menangani pengadaan/tdk sesuai bidangnya
!
1 Ketidakseriusan peserta terhadap materi yang diberikan karena keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi.
t,
Kurangnya Pemahaman peserta terhadap soar yang diberikan oreh penguji
d)
1
Adanya Peserta yang tidak ada motivasi untuk lulus ujian dikarenakan tanggung jawabnya yang berat dan bersifat pribadi.
'1. lnventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara
a)
Perubahan organisasi perangkat daerah yang menyebabkan penambahan ataupun pengurangan satker sehingga banyak satker yang tidak melaporkan BMNnya keadaan ini juga menjadi kendala pelaksanaan lP BMN
b)
Akibat perubahan kode/nama satker yang berubah-ubah, sehingga perlu dilakukan koreksi sebaran satker yang belum sama antara KPKNL dengan data dari Kementerian pertanian.
c)
Terdapat petugas pengelola barang yang berum memahami pengelolaan dan aplikasi Simak BMN
d) Masih terdapat Aset yg belum dilakukan lp. e) Beberapa Satker tidak bisa memberikan data-data DIPA khususnya untuk rahun Anggran 2005, hal ini disebabkan karena petugas yang menangani BMN telah pensiun atau beralih tugas (mutasi)
0 Penatausahaan dan Pelaporan BMN belum
dilaksanakan
sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyulitkan bagi petugas berkenaan dengan perolehan BMN tahuntahun sebelumnya (missal , tidak dilakukan labelisasi BMN).
g) Terdapat Aset yg tdk ditemukan h) Masih terdapat nilai aset yg belum terkoreksi
wajar
't? Jumlah tenaga Teknis yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam pelaksanaan terutama yang memahami aplikasi sAK dan SIMAK- BMN belum memadai
:
Srstem Pengendalian lnternal oleh KPA masih lemah
i
Dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan belum tertib
15. Eselon I belum mengungkapkan CALK dan LK secara akuntabel 16. Masih banyak satker yang tidak melampirkan Berita Acara Stock Opname
Kas Di Bendahara Pengeluaran dan Register Penutupan Kas
Di
Bendahara Pengeluaran Masih banyak Satker yang tidak melampirkan Berita Acara Stock opname fisik Persediaan dan Stock opname Aset tetap.
17. Eselon
I
dalam memberikan informasi masih sangat minim, khususnya
pada BA 999.08 dan BA 999.07 18. Tidak tersedianya data pagu yang pasti
serta
informasi perubahan
pagulrevisi DIPA
19. Eselon
I bersifat menunggu dalam menyampaikan laporan tindak
atas temuan BPK ke Biro KP
lanjut
BAB.
II
VISI DAN MISI A.
Visi Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani, visi pembangunan pertanian adalah
" Teruuujudnya
pertanian industrial unggul berkelanjutan
yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilaitambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani " Guna mewujudkan visi dari pada pembangunan pertanian tersebut sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka visi dari pada Sekretariat Jenderal adalah " Birokrasi sehat, berintegrasi dan dinamis
"
Sejalan dengan visi tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Perlengkapan, maka dirumuskan visi Biro Keuangan dan Perlengkapan adalah "Tenruujudnya sistem Manajemen Keuangan dan
Perlengkapan serta Kearsipan yang Efisien dan Efektif, serta Akuntabel di Lingkungan Kementerian Pertanian".
ts,
Misi Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka misi Biro Keuangan dan perlengkapan di rumuskan sebagai berikut :
Membina dan melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan pNBp.
Membina dan melaksanakan pengelolaan pelaporan verifikasi dan akuntansi. Membina dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan
Membina dan melaksanakan pengelolaan kearsipan lingkup kementerian pertanian dan Keuangan Sekretariat Jenderal
10
c. Jumlah
laporan realisasi pendapatan penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Koordinasi penyusunan laporan keuangan dan neraca Kemenerian Pertanian yang akuntabel. Dengan indikator kinerja yang dihasirkan adalah sebagai berikut
:
a- Jumlah laporan keuangan dokumen sumber laporan keuangan. b. Jumlah laporan keuangan dengan sistem Akuntansi lnstansi lingkup Kementerian Pertan ian.
3.
Pelaksanaan Penertiban pengelolaan aset Kementerian pertanian Dengan indikator kinerja yang dihasilkan adalah sebagai berikut a. Jumlah laporan penyelesaian usulan penghapusan.
b.
c.
:
Jumlah laporan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Jurnlah laporan pengelolaan rumah negara.
d. Jumlah laporan pengeroraan Barang Milik Negara (BMN)
lingkup
Kementerian Pertanian.
4.
Koordinasi peningkatan pengelolaan Kearsipan Kementerian pertanian Dengan indikator kinerja yang dihasilkan adalah sebagai berikut
:
a. Jumlah laporan pelaksanaan penataan arsip. b. Jumlah laporan pembinaan fungsional arsiparis.
c.
Jumlah laporan elektronisasi arsip
Tertib pengelolaan keuangan sekretariat Jenderal dan kegiatan Biro Dengan indikator kinerja yang dihasirkan adalah sebagai berikut :
a. b.
Jumlah laporan pengelolaan keuangan sekretariat Jenderal Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Biro
12
:,
Strategi Biro Keuangan dan Perlengkapan Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta dalam rangka
cengelolaan keuangan dan perlengkapan lingkup Kementerian Pertanian
yang efektif, efisien dan akuntabel Biro Keuangan dan Perlengkapan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Satuan Kerja daerah
pengelola dana DekonsentrasiiTugas Pembantuan melalui pembinaanoembinaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pejabaUpengelola keuangan dan perlengkapan lingkup Kementerian Pertanian di daerah, yaitu dengan cara sebagai berikut
.
1. Mengoptimalkan
dan mengembangkan penggunaan aplikasi komputasi dalam bidang keuangan, BMN, pelaporan dan pengadan barang/jasa dalam rangka menunjang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Gevernance).
2.
Pembinaan pengelolaan keuangan dan Perlengkapan serta pengamanan secara terus menerus dan melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3.
Pengelolaan Peningkatan penguasaan dalam penerapan sAK dan sIMAK-BMN dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTp).
4. 5
Peningkatan Penerinraan PNBP
.
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana
dan prasarana yang
digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan pertanian
13
layak
BAB. IV CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN A,
Kebijakan
1. Pengelolaan dan pelaksanaan anggaran 2. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan 3. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan pajak 4. Penyelesaian Kasus kerugian negara 5 Pengelolaan Sistem Akuntansi pemerintahan 6 Peningkatan Pengelolaan sistem Akuntansi pemerintahan 7. Evaluasi dan Verifikasi dokumen sumber I Penyusunan laporan BMN Kementerian pertanian 9. Pengadaan Barang/jasa pemerintah 1
0. Pembinaan Pengelolaan perlengkapan
11. Pembinaan dan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan BMN 1 2. Monitoring/evaluasi/ dokumentasi 13. Penyelenggaraan operasionar dan pemeliharaan perkantoran 14. Evaluasi/laporan kegiatan
15. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan B
Program Kerja
1 2
Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan pNBp. Pembinaan dan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan neraca Kementerian Pertanian.
3
Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan Perlengkapan Kementerian Pertanian
Pembinaan
dan
koordinasi peningkatan pengelolaan Kearsipan
Kementerian Pertanian
Pembinaan
dan koordinasi
peningkatan pengelolaan keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian
14
BAB. V PENUTUP yang lencana Strategi Biro Keuangan dan Perlengkapan tahun 2010 - 2014 masing:elah direvisi merupakan dokumen acuan untuk ditindaklanjuti oleh
jelas rasing Bagian dalam bentuk kegiatan yang lebih rinci dengan output yang
:a.r terukur, Sasaran strategi direncanakan secara sistematik dan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, sinergis, dan komprehensif'
pelaksanaan, dan pelaporan
-rtuk menjamin konsistensi antara perencanaan, : oerlukan dukungan Yang efektif dari semua bagian dan bersifat
konstruktif.
lalam rangka Reformasi Birokrasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan lain melalui :er:bagai usaha dalam peningkatan pengelolaan manajemen antara Penyusunan Standar Operasional Prosedur serta
=enataan Organisasi,
fenyusunan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai sehingga Biro {,euangan dan perlengkapan secara otomatis akan melalukan revisi terhadap ?enstra 2010 -2014.
15
BAB.
VT
LAMPIRAN
16
C
$
o ol
(5
(o
N
c.)
o $
F-
c{)
.Y
o)
c)
o ol
F UJ (, (\lo t N
-q)
(9
(o
c!
E
f.*
cr)
0)
0-
c
(o
N
co
-'5a
o o c{
0)
Cf)
c!
(o
c.,
co
N
(o
co
c
$
5 O
x.
s-
o F
AR
v 6 z
;.icotr o.l io c c F: -:<
sgsEg
J*= $ o o); C.:Y fE 'r c) c -: €vhaS z
E 8 (/);i NJ**J 5
(u $ o-(/) (!?$oc
o
t
Crr
i9:
.;P
ReP
g.
Z'!2
fi
fu
*B; r: t *+ tr h Po ;Q.s
g.-T€
tr (L
c NC vL-
s
Egte !6Ps
ABBSSE o
o.q
cn
FbeE *r C >.
3E*
b
- c
-b
u) 0) ar c occ a7 o-N:o a H-Y .(Uc(oc(tr(oY(U; c O) CD O- .::
Ef;606 t==(st ooooc) o-\zo-YI
(s
- o.YJ O ! (oJo rs-c (l) O cD o.ly =(oO=FCCCL e e g8 -- Oo !rv---
o)
;: s_? tNaio
z
o
d-
CC
-_o =co cl!
-fdC
gE
TP
Rh,Eu
560
:
O-
E FE o b 6! ai iil a) > o-! N (/) r )<
Xiz EO
F
:
z
fis
od! o_ 06
9QEz *F< =Z F;im OOcc
lo(I)c)o - O-O- I
(trc :(o-._
F
3=o
-v! (5troc
trtr5=t ; -5-t e
eg
m
E8n
3S SE
(o(tr E(o ot cfio) ^o r{ 6o-c L
(Sm(tr o12= (ll ar L
g'E ioo0) o-o-Y
!
(u
co (UE (trCtsa ()ifr 6or.j. (5 o)(U C-# o 6.(u o* o, -Y0) ;Yl< i:oL
: :+6 6
onxEg
EEg,
a a
=a 6cG
cAi(Uoc
.= ur-
t
ii
Pg
5g
O
Y
! 3 F?
6co= z T\Z = 5rr'3 c_O l
O)C
c(Uu(Uxr fi c oX
c N NL
t
r
(tr
a
(tr
! c (/)'= .!9(U^o
q E.g 3,8 +>-L-- +€
o
JMLL
tou) nCC
.-ooo (/) o)(t)= (E c cl<
t-
.9
d>s _* d-) -
h.e
9\
c
OE !T =H cox(o -:-E *8 5 o-tDc E
F f(L l:)
r-rr
tu
e6 5
€E'd d.N
v0)
o
_o h!
C-
Nr
T
l
@
c(!
tr
z
N
f
o c\I
!z u)) zJfi< yt -z a< fr0_ F} 32 p ai
cf)
ct)
F
a66 $
.+'-
5ps coh
9(/) 6 ocI iir -(trcY, ESN :roo -'r i O!-u
€c .qs c:o
fgd
TEE o-?:<
Or
C
Rt co=
H
3 gs
E_gF OcC ooo Y o:<
93 c -!
e
-oEo E\PO
egg6
o O
co c
t-
c.)
qt O o)
O)
r
