BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Bagelen disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 s/d 2015, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bagelen untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Kecamatan Bagelen disusun juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo, Nomor : 60.1 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
1.2. Maksud dan tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah
untuk meningkatkan kinerja
Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan, penguatan stokeholder dalam
pelaksanaan Rencana Kinerja , evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun. 1.3. Landasan hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategik adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
1
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. 1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Bagelen dengan Dokumen Perencanaan lainnya Hubungan Renstra Kecamatan Bagelen dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo 2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bagelen. 3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Strategik Kecamatan Bagelen Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : BAB. I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Bagelen dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.Tupoksi 2.1.1 Struktur Organisasi 2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 2.1.3 Tugas dan Fungsi 2.2. Pelayanan Kecamatan Bagelen 2.2.1. Keadaan sekarang 2.2.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun mendatang
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BAB.IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1. Visi 1.2. Misi 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Strategi
2
1.5. Kebijakan BAB. V
PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. VI INDIKATOR KINERJA BAB.VII PENUTUP.
3
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tupoksi 2.1.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,
Struktur
Organisasi Kecamatan Bagelen sebagai berikut :
CAMAT
KENDRASMOKO, M.Si SEKCAM BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENC.EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MARDINEM, S.Sos
SUWARTO
BUDIRATONO,S.So, MM
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KEMASYARAKATAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA
AGUS PRASETYONO, SH
AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si
BUDI SUHARJO, SIP
WASIT RASIMIN, B.Sc
Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Camat b. Sekretariat, membawahkan : 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4
e. Seksi Kemasyarakatan f.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Subbagian – Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
5
2.1.2. Susunan kepegawaian dan kelengkapan 1) Umum a. Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Bagelen berada diujung tenggara +12 km dari Ibu Kota Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, dengan sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran peggunungan. Adapun batas wilayah Kecamatan Bagelen adalah * Sebelah Utara
: Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing
* Sebelah Timur
: Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon DIY
* Sebelah selatan
: Kecamatan Purwodadi
* Sebelah Barat
: Kecamatan Purwodadi dan Banyuurip
b. Tinggi Pusat Pemerintahan c. Suhu Maximum :
21 C
d. Suhu Minimum
15 C
:
:
16 M DPL
e. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan 1. Desa/Kelurahan yang terjauh : 14 KM 2. Ibu Kota Kabupaten
: 12 KM
3. Ibu Kota Propinsi
: 130 KM
f. Curah hujan
:
2645 Mm/Th
g. Bentuk wilayah 1. Dataran rendah
: 10%
2. Datar sampai berombak
: 15%
3. Berombak sampai berbukit
: 40%
4. Berbukit sampai bergunung
: 35%
2) Luas Wilayah:
: + 63,67 KM2
3) Pemerintahan Desa a. Desa
:
17 desa
b. Lingkungan dusun
: 78 dusun
c. Rukun Warga
: 78 RW
d. Rukun Tetangga
: 259 RT
e. Jumlah perangkat desa
: 211 orang
4) Prasarana Pemerintahan Desa a. Balai Desa
: 17 Buah
b. Kantor Desa
: 17 Buah
c. Bengkok
: 130 Ha sawah, 100 Ha Kering
d. Tanah kas Desa
: 7 Ha sawah, 10 Ha tanah kering
6
5) Pemerintah Kecamatan a. Kantor
: 1 unit
b. Rumah dinas Camat
: 1 unit
c. Pegawai
: 40 orang
1) Menurut kepangkatan
-
Pembina
:
2 orang
-
Penata TK.I
:
6 orang
-
Penata
:
1 orang
-
Penata Muda TK.I
: 7 orang
-
Penata Muda
:
7 orang
-
Pengatur TK.I
:
1 orang
-
Pengatur
:
3 orang
-
Pengatur muda TK.I
: - orang
-
Pengatur Muda :
12 orang (10 sekdes)
-
Juru muda
:
1 orang
2) Menurut eselon -
Eselon III/a
:
1 orang
-
Eselon III/b
:
1 orang
-
Eselon IV/a
:
5 orang
-
Eselon IV/b
:
3 orang
-
Sekdes PNS
:
10 orang
-
Staf
:
20 orang
-
Pasca Sarjana :
2 orang
-
Sarjana (S1)
9 orang (1 sekdes)
-
Sarjana Muda / D3
: 5
-
SLTA
:
22 orang
-
SLTP
:
1 orang
-
SD
:
2 orang
3) Menurut pendidikan :
6) Instansi di Kecamatan - Koramil - Polisi Sektor - Statistik
- UPT Pendidikan dan Kebudayaan - Kantor Urusan Agama
7
orang (1 sekdes)
- UPT PAK ( Pelayanan Adiministrasi Kependudukan ) - UPT KB & PP - PPL - PUK - BRI, BKK - PT. Pos Indo 7) Kependudukan. -
Jumlah kepala keluarga
: 8.651 KK
-
Jumlah penduduk laki – laki
: 15.846 jiwa
-
Jumlah penduduk perempuan
: 16.097 jiwa
-
Jumlah Total L+ P
: 31.943 jiwa
2.1.3. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah meliputi aspek sebagai berikut : a. Perijinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f.
Fasilitasi;
g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; i.
Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8
f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
9
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2.2. Pelayanan Kecamatan Bagelen 2.2.1. Keadaan sekarang Wilayah Kecamatan Bagelen 35% nya merupakan daerah berbukit sampai dengan bergunung yang meliputi Desa Durensari, Semono, Semagung, Sokoagung, dan Hargorojo. Di wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. 40% wilayah merupakan daerah berombak sampai berbukit yang meliputi Kemanukan, Piji, Soko, Clapar, Kalirejo, Krendetan, Somorejo dan Tlogokotes. Di wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki dataran rendah sampai perbukitan yang relatif rawan terjadi bencana tanah longsor. 15 % wilayah merupakan daerah datar sampai berombak yaitu wilayah Bagelen, Bapangsari dan Dadirejo. Di wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki dataran rendah sampai perbukitan, tetapi di kawasan datarannya karena dilalui aliran Sungai Bogowonto maka pada musim penghujan rawan terjadi bencana banjir. 10% wilayah merupakan daerah dataran yaitu Desa Bugel. Di wilayah ini merupakan kawasan dataran rendah di daerah aliran Sungai Bogowonto yang rawan terjadi bencana banjir. Pada musim kemarau di wilayah Kecamatan Bagelen khususnya di wilayah Hargorojo, Tlogokotes, Somorejo dan Sokoagung mengalami kekeringan sehingga masyarakat menghadapi kekurangan suplai air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi. Sementara di kawasan dataran mengalami kekurangan air untuk mengairi lahan pertanian. Disisi lain masalah lingkungan hidup yang diakibatkan perilaku masyarakat terhadap alam yang selalu tidak pernah memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan aspek gejala alam sehingga bisa menjadi salah satu sebab timbulnya bencana alam seperti tanah longsor, perilaku masyarakat tersebut diantaranya penebangan kayu, pembuatan jalan-jalan di lereng-lereng, membangun rumah di lereng perbukitan 10
bahkan di beberapa desa terdapat aktifitas penambangan emas yang tata kelola limbah mercurinya tidak memperhatikan aspek keamanan dan bahaya dari limbah tersebut serta tidak dilakukan reklamasi/penutupan kembali atas lubang penggaliannya. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi kegiatran ekonomi di Kecamatan Bagelen, dikawasan dataran di dominasi pertanian padi dan polowijo, dikawasan dataran tinggi didominasi perkebunan yang utama adalah kelapa, di beberapa desa kelapa diambil niranya untuk prodoksi gula kelapa yang merupakan penyangga utama ekonomi di desa-desa pegunungan selain kayu dan buah-buah seperti duren dan manggis, untuk kegiatan pertanian padi di wilayah Kecamatan Bagelen hanya menggantungkan pada pengairan dari air hujan sehingga dalam 1 tahun hanya bisa 1 kali panen padi. Disektor
peternakan di wilayah Kecamatan Bagelen yang mengalami
peningkatan kambing dan sapi walaupun masih dikelola sebagai sampingan. Disektor UKM di Kecamatan Bagelen belum teriventarisir dengan baik karena umumnya merupakan usaha sampingan seperti usaha pertukangan dan industri rumah tangga. Disektor wisata di Kecamatan Bagelen ada Potensi tetapi sama sekali belum tergarap sehingga kurang memberikan kontribusi kepada daerah maupun masyarakat di sekitarnya, potensi tersebut antara lain Petilasan Nyai Bagelen, Masjid Santren, Stupa Genuk dan Benteng Pendem peninggalan penjajah Jepang.
11
2.2.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang Dengan mengingat Kecamatan Bagelen merupakan daerah yang rawan bencana alam maka perlu adanya UNOP PB yang terpadu ditingkat Kecamatan. Penggalian potensi yang ada di wilayah Kecamatan Bagelen sebagai dukungan terhadap terbangunnya Sub Terminal Agrobisnis serta ditetapkannya sebagai kawasan Agropolitan. Untuk menjamin berjalannya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, cermat, akurat dan dapat dipertangungjawaban secara moral maupun hukum berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) pelayanan dan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Adanya peremajaan sarana dan prasarana kerja seperti komputer, Meja kursi kerja, meja Kursi Tamu serta ruang pelayanan.
12
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS Kondisi aktual Kecamatan Bagelen Tahun 2010 berdasarkan pemikiran dan hasil evaluasi tahun 2009, issue strategis yang berkembang yaitu ditetapkannya wilayah Kecamatan Bagelen sebagai kawasan Agropolitan di Kabupaten Purworejo serta prediksi situasi dan kondisi mendatang maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Kondisi internal •
Tersedianya SDM yang memadahi secara kuantitas
•
Adanya struktur organisasi yang memadahi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
•
Kepedulian yang besar terhadap kualitas pelayanan Publik.
•
Ketersediaan prasarana dan sarana kerja memadai.
•
Pemahaman Tupoksi yang relatif rendah oleh jajaran staf
•
Belum tersusunnya Protap pelayanan
•
Gairah untuk berkompetisi dalam arti positif masih kurang
•
Ketrampilan dan Kemampuan staf masih kurang.
•
Penguasaan tehnologi informasi sangat rendah
•
Tanggung jawab dan disiplin masih kurang
•
Inovatif dan kreativitas masih perlu ditingkatkan.
•
Komitemen dan keteladanan pimpinan.
2. Kondisi eksternal
•
Ditetapkan sebagai kawasan agropolitan
•
Pemerintahan desa yang relatif mandiri
•
Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
•
Kamtibmas yang relatif mantap
•
Infrastruktur wilayah yang meningkat
•
Kurangnya kualitas SDM perangkat desa
•
Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
•
Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum
Tuntutan masyarakat yang meningkat diberbagai bidang khususnya pelayanan administrasi.
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan
Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.
Etos kerja yang lebih tinggi semakin dibutuhkan.
Jumlah penduduk usiadoktif rendah karena urbanisasi
Ditetapkan sebagai kawasan reforma agraria.
13
Program PNPM Mandiri Pedesaan
A. SWOT Prediksi keadaan Kecamatan Bagelen tahun 2010 secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Faktor internal a. Stength (kekuatan) •
Tersedianya SDM yang memadahi secara kuantitas
•
Adanya struktur organisasi yang memadahi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
•
Adanya pelimphanan kewenangan dari Bupati kepada Camat
•
Ketersediaan prasarana dan sarana kerja
b. Weaakness ( kelemahan) •
Belum tersusunnya standar / protap pelayanan masyarakat
•
Pemahaman Tupoksi yang relatif rendah oleh jajaran staf
•
Penguasaan tehnologi informasi relatif rendah
•
Gairah untuk berkompetisi dalam arti positif masih kurang
•
Ketrampilan dan Kemampuan staf masih kurang.
•
Tanggung jawab dan disiplin masih kurang
•
Sikap mental dan kepribadian masih perlu dimantapkan.
•
Inovatif dan kreativitas masih perlu ditingkatkan.
•
Kondisi sarana dan prasarana relatif kurang memadahi
•
Keterbatasan dana
2. Faktor eksternal a. Opportunities (peluang)
Pemerintahan desa yang relatif mandiri
Adanya peningkatan fungsi koordinasi eksternal sampai tingkat desa dan dinas instansi kecamatan
Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
Kamtibmas yang relatif mantap
Adanya rencana pembangunan kawasan agropolitan
Adanya fungsi pelayananan masyarakat
Program PNPM Mandiri Pedesaan
b. Threats (ancaman)
Kurangnya kualitas SDM perangkat desa
Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum
14
Tuntutan
masyarakat
yang meningkat diberbagai bidang khususnya
pelayanan administrasi.
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Budaya kerja dan disiplin pegawai masih perlu ditingkatkan
Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.
Etos kerja yang lebih tinggi semakin dibutuhkan.
Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan Pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :
1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ( S+O) a. Memanfaatkan semua SDM secara optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada; b.
Menggunakan kewenangan yang ada untuk
menjalankan fungsi koordinasi
sampai ke Pemerintahan desa dan Program PNPM Mandiri Pedesaan serta dukungan terhadap terwujudnya kawasan agropolitan; c.
Meningkatkan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat
d. Mengoptimalkan sarana yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang (O+W) a. Meningkatkan pemahaman tupoksi, Ketrampilan, penguasaan tehnologi informasi dan kreatifitas
dengan mengikuti diklat, tugas belajar atau ijin belajar
atau
kursus. b. Menyusun Standar/Protap pelayanan masyarakat. c.
Menyusun
rencana
perawatan
sarana
dan
prasarana
yang
ada
serta
pemanfaatannya secara optimal; d. Menumbuh kembangkan sikap kreasi, inovatif, disiplin serta gairah berkompetisi dalam arti positif di jajaran staf melalui staf meeting.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman (S+T) a. Memanfaatkan secara optimal SDM dan Kewenangan yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa b. Memanfaatkan secara optimal SDM dan prasarana yang ada untuk mengantisipasi daerah rawan bencana c.
Memanfaatkan
secara
optimal
SDM
dan
Kewenangan
yang
ada
untuk
meningkatkan pelayanan administrasi secara prima untuk menghindari persepsi negatif terhadap pelayanan masyarakat. d. Menumbuh kembangkan serta membangun budaya kerja 4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman (W+T)
15
a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh b. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan c. Mengoptimalkan sarana prasarana dan dana yang ada untuk pelaksanaan tugas d. Meningkatkan disiplin dan sikap mental untuk memenuhi tuntutan kinerja menuju pemerintahan yang lebih baik.
16
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1. Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi Kecamatan Bagelen
“ Profesional, Responsif, Aspiratif, dan Inovatif
dalam Membina, Memfasilitasi dan Melayani menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera “ Profesional
mengandung pengertian dilakukan dengan sungguh-sungguh,
mengandung kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian serta ketrampilan tertentu dan berdasarkan serta tidak bertentangan dengan moral dan aturan hukum yang berlaku. Responsif mengandung pengertian tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat, bertindak cepat dan tepat serta mampu menyesuaikan dengan lingkungan dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aspiratif mengandung pengertian menampung dan menerima masukan, kritik, saran dari masyarakat. Inovatif mengandung pengertian melakukan penggalian dan pengembangan serta terobosan - terobosan baru terhadap sumber daya yang ada serta mencari hal-hal yang baru demi percepatan pencapaian tujuan serta efektifitas pelayanan. 1.2. Misi Misi adalah yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Kecamatan Bagelen adalah “ Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa, Pembangunan Wilayah dan Kemasyarakatan secara optimal “ ; 1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Bagelen adalah “ Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima”
17
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah “ Optimalisasi fungsi kecamatan
dan
kelurahan
di
bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan ”. 1.4. Strategi Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bagelen adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan
2. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ,
3. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa, 4. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan melibatkan semua stakeholder 5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal; 1.5. Kebijakan Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapaun kebijakan Kecamatan Bagelen yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat; 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan; 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah; 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
18
BAB. V PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program Kecamatan Bagelen selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2011 s/d 2015) mendatang adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 4. Program perencanaan dan pengendalian kegiatan SKPD 5. Program Peningkatan fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan. 6. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa 7. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 8. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
19
BAB. VI INDIKATOR KINERJA
NO.
TUJUAN
1
2
1
Meningkatkan
SASARAN
INDIKATOR
3
kapasitas
4
fungsi Tertib administrasi
Optimalisasi
pemerintahan daerah dari
kecamatan dan kelurahan di
segi
bidang
kelembagaan,
pemerintahan,
sumberdaya aparat, dan
pembangunan
keuangan daerah dalam
kemasyarakatan ”.
rangka pelayanan publik yang prima”
20
dan
kecamatan dan desa
BAB. VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bagelen memuat Latar belakang,
Visi,
Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam keurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Renstra ini berfungsi sebagai acuan utama penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bagelen dan Rencana Kinerja Tahunan selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang meliputi kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, penguatan stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahunan dan lima Tahunan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan jajaran aparat pemerintah kecamatan serta masyarakat sebagai muaranya.
21
