BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
disebutkan
bahwa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap SKPD,
program/kegiatan
apa
yang
secara
garis
besar
direncanakan serta cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu.
Oleh
karenanya,
Renstra
merupakan
analisis
dan
pengambilan keputusan stratejik tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala
terhadap
yang
ada
lingkungan
atau
mungkin
organisasi
baik
timbul.
Analisis
internal
maupun
eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan
kekuatan
(strengths),
kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta
strategi
64).Dokumen
instansi
yang
pemerintah’
dihasilkan
dari
(LAN,
proses
2004,
hal.
perencanaan
stratejik disebut ’Rencana Strategid’ atau populer disebut Renstra.
1
Dalam
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan melakukan
strategis
merupakan
pengukuran
kinerja
langkah instansi
awal
untuk
pemerintah.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
mengharuskan setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II untuk mempunyai Perencanaan Strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Komponen Renstra dalam SAKIP meliputi: (1) Pernyataan Visi dan Misi; (2) Perumusan Tujuan dan
Sasaran
beserta
indikator
kinerjanya;
(3)
Uraian
tentang cara mencapai Tujuan dan sasaran (strategi) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Perkembangan Lingkungan Strategis baik regional maupun
nasional
mengharuskan
Pemerintah
Daerah
senantiasa responsif terhadap perubahan dan tuntutan dengan
mengkaji
penyelenggaraan
ulang
sistem
pemerintahan
dan
perencanaan pembangunan
dalam yang
terarah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ditengah perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
Periode
2011-2015
terjadi
perubahan-
perubahan yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan review terhadap program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Renstra Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015 yang disusun ini merupakan perubahan dari Renstra Tahun 2011-2015 yang telah masuk pada tahun ke 4. Renstra perubahan ini perluuntuk disusun dikarenakan adanya indikator kinerja
2
yang sudah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, selain itu adanya misi dan sasaran yang perlu dirubah
dikarenakan
sudah
tidak
relevan
dengan
perkembangan terkini. Perubahan Renstra ini didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan
Tasikmalaya
Nomor
Atas 13
Peraturan tahun
2011
Daerah tentang
Kabupaten Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,
Tambahan
Indonesia Nomor 4400);
3
Lembaran
Negara
Republik
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
Nomor
(Lembaran Negara Tahun 2005
3
Nomor
Tahun 38
2005
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4725); 10.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah; 16.
Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta diubah kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negerin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
18.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 19.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 20.
Peraturan Negara
Menteri
Nomor
Penyusunan
:
Negara 29
Pendayagunaan
Tahun
Penetapan
2010
Aparatur
tentang
Kinerja
dan
Pedoman Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 22.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025; 24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018;
25.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya
Nomor
4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun
2008
Daerah
tentang
Kabupaten
Pembentukan
Tasikmalaya
Organisasi
Dinas
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Tasikmalaya; 27.
Peraturan Tahun
Daerah
2010
Kabupaten
tentang
Tasikmalaya
Rencana
Nomor
Pembangunan
7
Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 28.
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015; 29.
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 2008 tentang
Rincian
Tugas
unit
di
lingkungan
Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Perubahan DPPKAD adalah untuk
memberikan
gambaran
tentang
rencana
program/kegiatan lima tahunan pada DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya termasuk arah sasaran strategi dan arah kebijakan serta tolok ukur kinerja DPPKAD dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dimaksudkan sebagai penjabaran dari dokumen
7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tujuannya
Kabupaten adalah
Tasikmalaya
untuk
tahun
memberikan
2011-2015.
arah
strategis
pengelolaan keuangan daerah, yang dijabarkan kedalam kebijakan
strategis,
program-program
dan
kegiatan
prioritas berikut rencana kinerja (output dan outcome) yang diharapkan dapat dicapai secara bertahap sampai tahun
2015
pembangunan
dalam yang
rangka telah
mendukung
direncanakan
keberhasilan
dalam
dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.
1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya DPPKAD, Kinerja Pelayanan DPPKAD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
8
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah,
Strategi dan
Kebijakan DPPKAD. BAB V
: RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI
: INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada
bagian
Kinerja
ini
dikemukakan
DPPKAD
yang
secara
Indikator langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPKAD
dalam
lima
tahun
mendatang
sebagai komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII
:
PENUTUP
9
10
