BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Berdasarkan Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis , terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan , meliputi perencanaan jangka panjang , jangka menengah maupun jangka tahunan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Garut nomor .... tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2014 – 2019 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD Yaitu Rencana yang memuat visi, misi ,tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut merupakan Proses penyusunan rencana stategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana , kekuatan , kelemahan , peluang dan
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|1
tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan situasi dan kondisi.
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk jangka waktu 5 tahun (2014-2019) yang akan di implementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
2.
Landasan Hukum Landasan
hukum
penyusunan
Rencana
Stategis
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 1.
Undang- undang Nomor 24 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2.
Undang- Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
3.
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4.
Undang-
undang
nomor
15
tahun
2004
tentang
Perbendaharaan. 5.
Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6.
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008.
7.
Undang-undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengen Pemerintah Daerah.
8.
Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|2
9.
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008.
10. Undang-undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 11. Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 12. Undang- undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara tahun 82 , tambahan lembaran Negara Nomor 4737). 14. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 15. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 16. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 17. Peraturan Pemerintah tahun 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|3
18. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815). 19. Peraturan
pemerintah
nomor
7
tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816). 20. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4817). 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45). 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2000 tahun 38).
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|4
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12). 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15). 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14). 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39). 28. Peraturan Bupati Garut Nomor 406 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. 3.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut yaitu: 1.
Merumuskan visi , misi, tujuan, strategis , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
2.
Memberikan arah dan pedoman bagi semua apatatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|5
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai. 3.
Sebagai acuan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah menetapkan Dokumen Perencanaan
Lima
Tahunan yang akan menjadi
pedoman
penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|6
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1.1 Tugas, Funsi dan Struktur Organisasi SKPD 1.2 Sumber Daya SKPD 1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD 1.2 Telaah visi , misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 1.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten 1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.5 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV
VISI , MISI, TUJUAN , SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi SKPD 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Strategi dan kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , INDIKATOR KERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,
BAB VII
PENUTUP
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
|7
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tahun 2014-2019 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor .... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun ........... yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil , sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dapat tercapai. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kbaupaten Garut tersebut akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Garut
dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat , dan komitemen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mendorong pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah. Demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tahun 2014-2019 untuk selanjutnya agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
Renstra 2014-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
| 51
