BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
menyusun,
mengorganisasikan,
mengimplementasikan,
mengendalikan
dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor
merupakan badan
yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan. Prioritas Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2016 diarahkan pada
Program
Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah,
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan
Pembangunan Sosbud, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Perencanaan Tata Ruang,
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2015. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11.
Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
12.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah;
13.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
15.
Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
16.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019;
17.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.340 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
18.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.341 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
19.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.342 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan;
20.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.425 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar;
21.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.426 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
22.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.427 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
23.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.428 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
24.
Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.429 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan;
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Beppeda Kota Bogor selama Tahun 2016 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2015 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
BAB II
BAB III
BAB IV
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2014 dan capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,
2.3
Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,
3.3
Program dan Kegiatan.
PENUTUP
