MENTERI PENPAYAGUNAAN APAR4TUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan m ~ ~ pelayanan tu radiologi dan imejing kepada masyarakat, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi dan imejing secara profesional pada unit pelayanan kesehatan;
b.
bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Radiografer dan Angka kreditnya.
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
-
Mengingat
2.
Undang-undang Nomor Kesehatan;
23
Tahun 1992
tentang
3.
Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;
22
Tahun 1999
tentang
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7.
Peraturan .Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan - Organisasidan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002; 12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangari, Susunan Organisasi dan Tata Kej a Departemen. Memperhatikan : 1.
Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 153/Menkes/11/2002 tanggal 20 Pebruari 2002;
2.
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-24N.28-4/87 tanggal 9 April 2002.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA. BAB l KETENTUAN UMUM
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Radiografer, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.
2.
Pelayanan Radiologi, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi dan imejing yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.
3.
Unit Pelayanan Radiologi, adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan pelayanan radiologi kepada masyarakat.
4.
Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Radiografer dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5.
Tim penilai angka kredit, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer. BAB II
RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
(1)
Jabatan Fungsional Radiografer Rumpun Kesehatan;
termasuk
dalam
(2)
lnstansi pembina Jabatan Fungsional Radiografer adalah Departemen Kesehatan.
(1) Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan radiologi pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya. (2)
Radiografer sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Tugas pokok Radiografer adalah melaksanakan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi. BAB Ill
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Unsur dan sub unsur kegiatan Radiografer yang dinilai angka kreditnya terdiri dari: a.
b.
Pendidikan, nieliputi : 1.
Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazahl gelar;
2.
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang radiologi dar~imejing dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
Pelayanan radiologi dan imejing, meliputi :
I. Merencanakan penyelenggaraan radiologi dan imejing;
pelayanan
2.
Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontraslpemeriksaan rutin;
3.
Melakukan tindakan prosesing film;
4.
Melaksanakan tindakan teknik radiologi dengan bahan kontras;
5.
Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih;
pemeriksaan
6. Melakukan treatment planing sistem pada teknik penyinaran radioterapi; 7.
Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi;
8.
Melakukan tindakan proteksi radiasi;
9. Melakukan pekerjaan di Mould Room; 10. Melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir;
11. Melakukan dinas jaga. c.
d.
Pengembangan profesi, meliputi ; 1
Membuat karya tulislkarya ilmiah di radiologi dan imejing;
bidang
2.
Menerjemahkanlrnenyadur b u k ~ dan ~ bahan lainnya di bidang radiologi dan imejing;
3.
Membuat buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis di bidang radiologi dan imejing;
4.
Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang radiologi dan imejing.
Penunjang pelayanan radiologi dan imejing, meliputi :
1.
Mengajarlmelatih dalam bidang radiologi dan imejing;
2.
Mengikuti kegiatan seminarllokakarya di bidang radiologilkesehatan;
3.
Menjadi anggota organisasi profesi Radiografer;
4.
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer;
5.
Memperolah gelar kesarjanaan lainnya;
6.
Mendapat penghargaanltanda jasa.
BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
(1) Jenjang Jabatan Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
a. Radiografer Pelaksana;
b. Radiografer Pelaksana Lanjutan; c. Radiografer Penyelia. (2)
Jenjang pangkat dan golongan ruang Radiografer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu: a. Radiografer Pelaksana, terdiri dari: 1. Pengatur, golongan ruang Illc; 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd.
b. Radiografer Pelaksanan Lar~jutan,terdiri dari: 1. Penata Muda, golongan ruang Illla;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. c. Radiografer Penyelia, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang Illlc; 2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
BAB V
RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
(1) Rincian kegiatan Radiografer sebagai berikut:
a. Radiografer Pelaksana, yaitu:
1.
Melakukan radiografi tulang-t~llangbelakang;
2.
Melakukan radiografi thoraxlcostae;
3.
Melakukan radiografi tulang-tulang ekstrimitas;
4.
Melakukan panoramix;
5.
Melakukan radiografi abdomen tiga posisi;
radiografi
gigilgeligi
dengan
BNOIabdomen
dan
6. Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue; 7.
Melakukan radiografi bone age/ bone survey;
8.
Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah termasuk di poliklinik;
9.
Melakukan prosesing 'film rontgen dengan manual maupun otomatis;
10. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alatalat radiologi; 11. Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer);
12;
-
Mslakukanidentifikasi foto-foto rontgen;
13. Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi; 14. Melakukan radiografi cor analisa;
..
15. Melakukan penyinaran terapi radiasi internal; 16. Melakukan penyinaran terapi radiasi eksternal; 17. Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik; 18. Memesanlmenel-imalmemeriksa kiriman mempersiapkan radiofarmaka;
dan
19. Melakukan dinas jaga. b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, yaitu: 1.
Melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
2.
Mengevaluasi mutu foto-rontgen;
3.
Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala;
4.
Melakukan radiografi panggullpelvimetri;
5.
Melakukan radiografi tomografi;
Melakukan radiografi mamografi; Melakukan radiografi (tractus urinarius); Melakukan radiografi (tractus digestivus); Melakukan sistem; Melakukan (HSG);
radiografi radiografi
sistem
perkencingan
sistem
pencernaan
cholecytografilbilliari histero
salfingografi
Melakukan persiapan pemeriksaan USG; Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan pace makerlkateterisasi jantung; Melakukan radiografi TubeIERCPlPTCD;
PTCIAPGIRPGTT-
Membuat dokumentasi perencanaan radiasi dengan foto terapi simulator;
terapi
Mernbuat masker untuk radioterapi; Membuat contour organ untuk terapi radiasi; Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi; Merr~buatalat bantu penyinaran terapi radiasi; Melakukan radioimunoassay (RIA); Melakukan ektraksililusi radiofarmaka; Melakukan labeling radiofarmaka; Melakukan isotop;
persiapan
23. Melakukan dinas jaga.
pelaksanaan
terapi
c. Radiogcafer Penyelia, yaitu: 1.
Menyusun rencana 5 tahunan;
2.
Menyusun rencana tahunan;
3.
Menyusun rencana bulanan;
4.
Mengumpulkan, menyusun, mengolah menganalisa data pelayanan radiologi;
5.
Membuat laporan (harian, bulanan, tahunan) pelayanan radiologi;
dan
6. Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi substraction (DSA);
7.
Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat CT scan1CT Helical;
8.
Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat Spect Gamm Camera;
9.
Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI;
10. Membuat rencana tekrlik penyinaran terapi tumor; 11. Membuat kurva isodore tumor; 12. Menghitung dosis radiasi tumorlcancer; 13. Menghitunglmenetapkan waktu terapi radiasi tumorlcancer; 14. Merencanakan internal;
tindakan
proteksi
radiasi
15. Merencanakan eksternal;
tindakan
proteksi
radiasi
16. Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi internalleksternal; 17. Melakukan monitor radiasi perorangan;
18. Mengukur radioterapi;
output
(dosimetri)
19. Melakukan peqgukuran paparan lingkungan (survey radiasi);
pesawat radiasi
20. Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik; 21. Melakukan prosesing data dari pemeriksaan scintigrafi thallium radio nuclide ventriculografi (RNV); 22. Melakukan radioaktif;
tindakan
pengelolaan
limbah
23. Melakukan dinas jaga.
(2) Radiografer yang - melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penurrjang pelayanan radiologi dan imejing diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Radiografer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I), maka Radiografer lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut: a. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer di atas jerrjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari: a. Unsur utama; b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan; b. Pelayanan Radiologi dan imejing; c. Pengerr~bangan profesi. (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mer~dukung pelaksanaan tugas Radiografer sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf d. (4) Rincian kegiatan Radiografer dan angka kredit masingmasing unsur sebagaimana dimaksud datam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Pasal II
( I ) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Radiografer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan: a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
(2) Radiografer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. (3) Radiografer yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatanlpangkat pada tahun pertama dalam masa jabatanlpangkat yang didudukinya, pada tahun
bel-iku,tnya. diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing danlatau pengembangan profesi. (4) Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, setiap tahun sejak menduduki pangkatljabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing danlatau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.
(1) Radiografer yang secara bersama-sama membuat karya tulislkarya ilmiah di bidang radiologi dan imejing, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu. (2)
Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang. BAB VI PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(1) Radiografer yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat, secara hirarkhi dapat mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (2)
Penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 14
(I) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Radiografer adalah sebagai berikut :
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan; b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat provinsi; c. Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat kabupatenlkota;
d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Departemen Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing;
(2) Dalam merljalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)dibantu oleh : a. Tim Penilai Jabatan Radiografer Pusat bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai Jabatan Radiografer Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; c. Tim Penilai Jabatan Radiografer KabupatenfKota bagi Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota, selanjutnya disebut Tim Penilai KabupatenIKota;
d. Tim Penilai Jabatan Radiografer lnstansi bagi Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan diluar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
Pasal 15 (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota, dan Tim Penilai lnstansi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupaienIKota, dan Tim Penilai lnstansi ditetapkan oleh :
a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat; b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; c. Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota untuk Tim Penilai KabupatenIKota; d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan diluar Departemen Kesehatan yang bersangkutan untuk Tim Per~ilaiInstansi. (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota, dan Tim Penilai lnstansi adalah Radiografer atau pejabat lain, dengan ketentuan:
a. Jabatanlpangkat serendah rendahnya sama dengan jabatanlpangkat Radiografer yang dinilai; b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Radiografer; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian. (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota, dan Tim Penilai lnstansi adalah 3 (tiga) tahun.
-
(5)
Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum ada Radiografer danlatau pejabat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.
(6) Apabila Tim Penilai KabupatenlKota belum dapat dibentuk karena belum ada Radiografer danlatau pejabat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan. (7) Apabila Tim Penilai lnstansi belum dapat dibentuk karena belum ada Radiografer danlatau pejabat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan. Pasal 16 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota, dan Tim Penilai lnstansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenlKota, dan Tim Penilai lnstansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
Pasal 17
Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota, dan Tim Penilai lnstansi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 18
Usul penetapan angka kredit Radiografer diajukan oleh : a.
Kepala Rumah Sakit atau pimpinan unit pelayanan kesehatan lainnya dilingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Radiografer Pelaksana
sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan;
.
b.
Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat provinsi;
c.
Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota kepada Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota untuk angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan tingkat kabupatenlkota;
d.
Pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pimpinan unit pelayanan kesehatan untuk angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan diluar Departemen Kesehatan.
-
Pasal 19 (1)
Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (I), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatanlpangkat Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (I), tidak dapat diajukan keberatan oleh Radiografer yang bersangkutan.
BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARl JABATAN
Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Radiografer, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Vlll SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
(1)
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Radiografer, adalah sebagai berikut: a. Berijazah Diploma Ill bidang radiologi; b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang Illc;
c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang radiologi dan imejing; dan 6.- Setiap unsur- Pznilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)
Penetapan jenjang jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Radiografer harus: a.
Sesuai dengan formasi jabatan Radiografer yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
b.
Memenuhi angka kredit kumulatif ditentukan untuk jenjang jabatannya.
minimal
yang
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Radiografer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 dan Pasal22;
b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang pelayanan radiologi dan imejing sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
d. Setiap unslrr Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2)
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARl JABATAN
(1)
Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang Illc sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang Illlc dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sejak menduduki pangkatljabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)
Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Illid dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatljabatannya terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing danlatau pengembangan profesi.
(3)
Disamping perr~bebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Radiografer juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. Ditugaskan secara Radiografer;
penuh
di
luar
jabatan
d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan; atau
e. Merrjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(1) Radiografer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam jabatan Radiografer.
(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan .Radiografer sebagaimana dimaksud ayat (I), dapat menggl~nakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi dibidang pelayanan radiologi dan imejing yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Radiografer setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Radiografer diberhentikan dari jabatannya apabila: a.
Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari ' jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
b.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),tidak dapat mengump~~lkan angka kredit yang ditentukan; atau
c.
Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali . hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
Untuk kepentingan dinas danlatau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Radiografer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.
BAB X PENYESUAIANIINPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Pasal28 --
.
-
-
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah melaksanakan tugas sebagai Radiografer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikanlinpassing dalam jabatan Radiografer dengan ketentuan:
a. Berijazah Diploma IIIIAkademi bidang radiologi atau Diploma IllIAkademi lain sesuai kualifikasi yang ditentukan;
b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang Illc; dan c. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangya bernilai baik dalamI (satu) tahun terakhir. (2)
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill.
(3)
Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikanldiinpassing sebagaimana maka pelaksanaan penyesuaian dimaksud pada ayat (I), / inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan Radiografer.
BAB XI
PENUTUP
Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok radiografer sehingga ketentuan dalam keputusan ini tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kernbali.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diblapkan, Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 3 Desember
-
2002
