BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya. APBD merupakan instrument kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrument ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
Universitas Sumatera Utara
Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003 : 93). Dan untuk pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001). Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam
Universitas Sumatera Utara
membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam Menjalankan otonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Implikasi langsung atas implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayan tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintahan Pemerintah daerah juga mendapat bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintahan daerah terlalu bergantung pada dana alokasi umum atau DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar priode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu paling tinggi 20% ikut serta dalam membiayai belanja pemerintan daerah.
Universitas Sumatera Utara
Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Rendahnya proporsi PAD tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan oleh pusat kepada daerah dikarenakan kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal masih sangat kecil. Dapat dilihat dari
pembiayaan
pembangunan
daerah
didominasi
oleh
subsidi
pusat
dibandingkan dengan PAD yang diperoleh. Sekalipun PAD diharapkan dijadikan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, namun kontribusi yang dapat disumbangkan PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD) masih relatif rendah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui PAD dan transfer pemerintah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004). Indikator ini lebih komperehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan pada kemampuan negara/daerah umtuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan
Universitas Sumatera Utara
ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertambahan penduduk. Fenomena di atas menjadi ide dan motivasi dilakukannya penelitian dalam skripsi dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah
Pusat
Terhadap
Pendapatan
Per
Kapita
Masyarakat
Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 1.
Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap peningkatan Pendapatan Per Kapita?
2.
Apakah Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Per Kapita?
3.
Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Per Kapita?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan relefansi dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengaruh PAD dan transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan per kapita masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah: a. Bagi peneliti, melalui peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. b. Bagi pemerintahan daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam melaksanakan
pengelolaan
keuangan
Daerah
khususnya
terhadap
pengelolaan PAD dan pengelolaan transfer pemerintah pusat sehingga dapat mempengaruhi pendapatan per kapita masing-masing daerah yang bersangkutan. c. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi guna penelitian selanjutnya.
D. Batasan Masalah Atas pertimbangan-pertimbangan efisiensi, minat dan keterbatasan waktu dan tenaga, serta pengetahuan penulis, maka penulis melakukan beberapa batasan masalah terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu diantaranya: 1. Penelitian ini membatasi pada aspek akuntansi sektor publik untuk menjelaskan pengaruh PAD dan transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
2. Faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita hanya dilihat dari realisasi PAD dan transfer pemerintah pusat. 3. Penelitian ini hanya mengambil lokasi pada pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
