BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang dilakukan berdasarkan prinsip dari otonomi daerah. Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan disahkannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri arah pembangunan serta pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki namun tetap sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku. Pemerintah daerah selaku pelaksana pembangunan daerah membutuhkan dana yang sangat besar sebagai penopang pelaksanaannya. Dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah guna melaksanakan pembangunan daerah adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pos – pos yang menjadi sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah: 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.
Bagian dana perimbangan. 1
3.
Lain – lain pendapatan yang sah
Salah satu pos sumber dana terbesar yang digunakan dalam proses pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi hasil Pajak Daerah, hasil retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai salah satu kota yang terus berkembang Pemerintah Kabupaten Boyolali selalu selalu berusaha melakukan proses pembangunan daerah secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Dalam prosesnya pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali juga memerlukan dana yang tidak sedikit oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu untuk memaksimalkan pendaptan asli daerahnya karena pemerintah daerah tidak bisa jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu untuk memaksimalkan sumber dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Salah satu pos yang dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan kekayaan dan potensi daerah adalah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Kabupaten Boyolali. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dapat dimaksimalkan penerimaannya maka diharapkan dalam proses pembangunan daerah 2
tidak terjadi kendala yang dapat menghambat proses pembangunan daerah karena kebutuhan dana yang kurang. Posisi geografis Kabupaten Boyolali merupakan sebuah kekuatan yang dapat dijadikan modal besar dalam proses pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta – Solo – Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, oleh karena itu Kabupaten Boyolali memiliki jalan yang sangat strategis karena jalan tersebut adalah jalur lintas kota dan provinsi, selain jalur yang strategis Kabupaten Boyolali juga dilewati oleh jalan tol Semarang – Solo dengan panjang sekitar 76 kilometer sebagai bagian dari jalur trans jawa. Selain didukung letak Kabupaten Boyolali yang sagat strategis mulai tahun 2010 Kabupaten Boyolali juga mulai mencanangkan program Pro Investasi sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2010 – 2015 adalah “Kabupaten Boyolali yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Pro Investasi. Program pro investasi adalah program yang mendukung seluruh investasi yang dilakukan baik dari investor dalam dan luar negeri di Kabupaten Boyolali. Konsep Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan perijinan investasi serta dalam rangka pembangunan sistem one stop service dan membuka pusat informasi investasi atau information centre, serta didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Diharapkan dengan penerapan konsep pro investasi secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan uraian – uraian pada paragraf diatas maka penulis melihat ada salah satu jenis pajak daerah yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Pajak Reklame. Menurut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 Reklame 3
diartikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/ atau dinikmati oleh umum, sedangkan Pajak Reklame adalah pajak yang kenakan atas penyelenggaraan reklame. Semakin berkembangnya industri Kabupaten Boyolali yang sebagian besar industri tersebut memanfaatkan reklame untuk memasarkan produknya, hal tersebut menyebabkan bertambanhnya pemasangan reklame, maka pendapatan rerklame dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan data penerimaan pajak reklame dari tahun 2009 – 2014 sebagai berikut: Tabel 1. 1. Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali Tahun 2009 – 2014 PAJAK REKLAME TAHUN
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
%
2009
323.000.000
383.754.851
119%
2010
327.000.000
419.611.878
128%
2011
545.000.000
697.411.328
128%
2012
750.000.000
797.265.418
106%
2013
812.500.000
950.901.221
117%
2014
1.108.888.000 1.366.833.583 123%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali, Data Diolah
4
Berdasarkan tabel 1.1. dapat dibuktikan bahwa Pajak Reklame akan memiliki prospek yang bagus apabila dikelola dengan baik dilihat dari realisasi yang selalu melebihi target serta penerimaannya selalu meningkat dari tahun 2009 – 2014. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Boyolali, dengan cara melakukan analisis yang meliputi pertumbuhan, efektifitas pemungutan
serta
kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
yang
akan dituangkan keadalam Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA DPPKAD KABUPATEN BOYOLALI)”. Diharapkan hasil dari penelitian guna penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dalam pemungutan pajak reklame, sehingga potensi yang ada dapat digali lebih dalam agar dapat menmberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas: 1.
Berapakah tingkat pertumbuhan dan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali?
2.
Berapakah tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali?
5
3.
Kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame?
1.3. Batasan Masalah Penulisan Tugas Akhir ini membahas tentang penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, agar dalam penulisan Tugas Akhir ini tetap fokus pada topik dan rumusan masalah yang akan dibahas maka penulisan akan dibatasi dalam lingkup berikut: 1.
Mencari tahu bagaimana pertumbuhan dan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali.
2.
Mencari tahu tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dimana penulis hanya akan mencari tahu seberapa besar tingkat kontribusi pajak tersebut.
3.
Melakukan analisis secara deskriptif terhadap pertumbuhan dan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali.
4.
Melakukan analisis deskriptif terhadap kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali.
5.
Mencari tahu kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dalam proses pemungutan Pajak Reklame.
1.4. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 6
1.
Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan dan efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali.
2.
Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.
3.
Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam proses pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali.
1.5. Manfaat Penelitian Apabila tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini dapat dicapai maka diharapkan timbul manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 1.
Bagi Instansi Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi
dalam proses penerimaan Pajak Reklame serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan peneriamaan pajak khususnya Pajak Reklame. 2.
Bagi Universitas Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat
digunakan untuk menambah referensi bahan perkuliahan khusunya untuk mata kuliah perpajakan serta menambah koleksi buku yang terdapat di perpustakaan. 3.
Bagi Penulis Di bangku perkuliahan penulis telah mempelajari teori tentang perpajakan
maka dengan mendalaminya melalui penulisan Tugas Akhir ini diharapkan penulis dapat mengetahui kondisi real tentang proses pemungutan pajak utamanya Pajak Reklame. 7
4.
Bagi Masyarakat Setelah membaca karya tulis ini masyarakat khususnya pembaca diharapkan
dapat mengetahui lebih dalam tentang pajak yang khususnya Pajak Reklame serta dari hasil penulisan ini agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya. 1.6. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran
Pendahuluan
DDPPKAD Kabupaten Boyolali
Penerimaan Pajak Reklame
Wawancara
Kendala dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame
Kajian Dokumen
Data Penerimaan Pajak Reklame
Analisis Data
Kesimpulan Sumber: Diolah 8
