BAB I PENDAHULUAN
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota dari Propinsi tersebut. Pembentukan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara baru dibentuk dengan Keputusan Presiden. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai salah satu wadah untuk mencari Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia, telah menjalankan perannya di bidang Yudisial hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kedudukan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara secara tekhnis memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perobahan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu harus adanya pertanggungjawaban baik pada pemerintah maupun kepada masyarakat yaitu dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan ini dibuat sesuai Surat Sekretaris MARI No. 508/SEK/OT 01.2/XI/2011 tertanggal 24 November 2011 perihal laporan tahunan dan surat Ketua PT.TUN Medan No.W1-TUN/1210/OT.01.02/XII/2011 tentang Laporan tahunan 2011. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam tahun 2011 ini telah menjalankan / melaksanakan apa yang telah di gariskan sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan aktifitas Pengadilan. Untuk itu telah ditentukan halhal pendukung yakni sebagai berikut : A.
KEBIJAKSANAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Dalam pembuatan kebijaksanaan telah ditentukan adanya peraturan-peraturan bagi Interen Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dimana masing-masing sebagai pemegang kebijaksanaan baik dari Ketua Pengadilan maupun Panitera dan Pejabat Struktural dibawahnya menjalankannya sesuai koridor dan ketentuan yang mana juga harus berpedoman kepada peraturan…
peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI. Pertanggungjawaban tersebut tentunya harus ada laporan dalam bentuk bertingkat dari bawah keatas. Kebijaksanaan menjadi komitmen bersama telah dilaksanakan dengan baik oleh semua unsur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dari Ketua, Hakim, Panitera sampai Pejabat Struktural dan semua pegawainya. Laporan tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memberikan gambaran – gambaran tentang kebijaksanaan yang telah ada mengenai reformasi birokrasi dari struktur organisasi yang ada karena SDM yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masih terfokus pada satu titik yang baku yang telah ada dalam petunjuk Bindalmin dari Mahkamah Agung RI sehingga penerapan sebahagian dari struktur organisasi harus ada yang direformasi demi terlaksananya kinerja yag baik dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan semuanya tergantung kebijakan dari Mahkamah Agung.
B.
VISI DAN MISI Visi dan Misi dalam suatu instansi menjadi acuan, pedoman dan target dalam mencapai suatu tujuan. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : VISI
:
“ Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung “
Melalui visi ini, Badan Peradilan Tata Usaha Negara mejadi sebagai lembaga yang di hormati, sesuai yang diinginkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana didalamnya di kelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebasaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara. Untuk memperjelas pencapaian visi tersebut, Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai : MISI
: - Menjaga kemandirian badan peradilan Tata Usaha Negara. -
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
-
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
-
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. RENSTRA…
C. RENSTRA (Rencana Strategis) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk tidak terjadi kesalahan penerapan informasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di perlukan adanya :
Peningkatan manajemen dan kepemimpinan badan peradilan
Peningkatan sumber daya manusia, material dan keuangan
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
Peningkatan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
BAB II...
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah ada suatu struktur organisasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1996. masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk jalannya kegiatan di Pengadilan. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris dan Juru Sita. Dimana Panitera Pengadilan merangkap sebagai seorang sekretaris Pengadilan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk posisi jabatan Juru Sita definitif belum ada, karena belum memenuhi ketentuan pasal 39 B Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 dan baru ada 2 (dua) orang Juru Sita Pengganti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diterangkan bagan Stuktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut :
BAGAN…
BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
KETUA H.L.MUSTAFA NASUTION, SH, MH
HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SYAFAAT, SH. EFRIANDY, SH DWIKA H. K, SH FILDY, SH TIAR MAHARDI, SH SALMAN KHALIK. A, SH ALI ANWAR, SH FITRI WAHYUNINGTYAS, SH AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH MOHAMAD YUSUP, SH
WAKIL KETUA HERISMAN, SH.,S.SOS.,M.AP
PANITERA / SEKRETARIS NOFIARDI NASIR, SH WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS ENIWAR, SH. MARDIUS SEPTIADI, SH.
PANITERA MUDA PERKARA
PANITERA MUDA HUKUM
SUB. BAG. KEPEGAWAIAN
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. UMUM
MUZAKIR UMAR, SH.
ASMANIDAR, SH.
YARDAM, SH.
DESNI, B
ABDIL BAHRI
JURU SITA PENGGANTI
1. 2.
PANITERA PENGGANTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JEMBRIL SAUJA YARDAM,, SH
KETERANGAN GARIS KOORDINASI GARIS TANGGUNG JAWAB
DEFITRI, S.Sos. INAYATI, AS, SH. M. YAMIN, SH. YUNETA, SH. MARTALINDA, SH. ARISMAN, SH. SYAFRIL, SH. BOBY HIDAYAT, SH. DARMAN S, SH
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) SOP Keperkaraan
NO.
URAIAN KEGIATAN
URAIAN PELAYANAN
Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Permohonan Banding A
B
UNIT / PEJABAT TERKAIT
WAKTU PENYELESAIAN
Panitera Muda Perkara
PEMOHON BANDING MENGAHADAP PETUGAS MEJA I DAN MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING 1.
Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross check dengan buku register induk perkara.
2.
Petugas menghitung apakah permohonan diajukan masih dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan dibacakan / diberitahukan.
3.
Petugas Meja I membuatkan SKUM.
4.
Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Banding yang ditandatangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani Panitera.
1.
Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Banding.
Petugas Meja I
20 Menit
Petugas Kasir
15 Menit
PEMOHON BANDING MENYERAHKAN KEPADA PEMEGANG KAS (KASIR), BUKTI PENYETORAN BANK, SKUM, DAN AKTA PERNYATAAN BANDING
KET
C
D.
2.
Kasir membukukan uang panjar biaya Banding yang tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara banding.
3.
Petugas memberikan nomor registrasi pendaftaran pada SKUM.
4.
Petiugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding.
1.
Petugas menerima Akta Pernyataan Banding dan asli SKUM dari Pemohon Banding.
2.
Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada Panitera untuk ditandatangani.
3.
Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM.
PEMOHON BANDING MENERIMA KEMBALI AKTA PERNYATAAN BANDING DAN SKUM DARI KASIR KEMUDIAN MENYERAHKAN KEPADA PETUGAS MEJA II
4.
Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani Panitera dan stempel pengadilan kepada pemohon Banding beserta 1 (satu) lembar pertama SKUM. Pendaftaran selesai.
1.
Petugas Meja III menerima pelimpahan berkas permohonan Banding dari Meja II ke Meja III dengan menggunakan buku ekspedisi.
Petugas Meja II
20 Menit
Petugas Meja III
15 Menit
PELIMPAHAN BERKAS PERMOHONAN BANDING OLEH PETUGAS MEJA II KEPADA PETUGAS MEJA III
E.
2.
Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Banding dengan salinan Keputusan , Akta Pernyataan Banding dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan (jika ada).
3.
Petugas Meja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas Banding sebagai kontrol proses perkara.
1.
Petugas memberitahukan permohonan Banding kepada Termohon Banding / Terbanding.
2.
Pemberitahuan / penyerahan Memor iBanding dan Kontra Memori Banding (jika ada) kepada masing-masing lawannya dengan menggunakan Relaas pemberitahuan / penyerahannya. Menyampaikan Relaas pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Pemohon dan Termohon Banding.
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING, MEMORI BANDING, DAN INZAGE
3.
F.
Petugas Meja III
7 Hari setelah permohonan Banding diajukan
Petugas Meja III
60 Hari sejak permohonan Banding diajukan.
PENGIRIMAN BERKAS DAN BIAYA PERKARA BANDING KE PTTUN MEDAN 1.
Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke PTTUN Medan.
2.
Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Banding ke PTTUN Medan yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap ditembuskan kepada Para Pihak, 1 (satu) rangkap kepada PTTUN Medan, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.
3.
Petugas mengirimkan biaya perkara Banding ke PTTUN Medan melalui bank.
4.
Petugas memasukkan bukti setoran bank untuk perkara banding tersebut dalam Bundel B yang dikirim ke PTTUN Medan.
5.
Petugas menggandakan berkas dari Bundel A dan Bundel B untuk disimpan sebagai arsip.
6.
Petugas mengirimkan asli Bundel A dan Bundel B Perkara Banding tersebut ke PTTUN Medan. Pengiriman berkas selesai
SOP Subbag Kepegawaian…
SOP Subbag Kepegawaian
NO
URAIAN KEGIATAN
MAKSIMAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
1
2
3
1
Proses Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat, PMJ, dan Pensiun
2
PENANGGUNG JAWAB
KET
4
5
1.
Menerima berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun dari pegawai
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
2.
Meneliti berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
3.
Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
5.
Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
10 Menit
Sekretaris
6.
Konsep dan pengetikan surat usulan
15Menit
Kasubbag Kepegawaian
7.
Koreksi surat
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
8.
Penandatanganan surat usulan
10 Menit
KPTUN
9.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Umum
10.
Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat ke PTTUN Medan
3 Hari
Umum
2 Jam
Petugas hadir
Pengelolaan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai 1.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir
2.
Sinkronisasi data kehadiran pegawai
3.
pendukung
daftar
20 Menit
Tim Pengawas
Evaluasi kehadiran pegawai
15 Menit
Tim Pengawas
4.
Evaluasi data pendukung
10 Menit
Petugas hadir
daftar
5.
Menyampaikan rekapitulasi daftar hadir untuk uang makan
5 Menit
Petugas hadir
daftar
6.
3
4
5
Menyampaikan rekapitulasi daftar hadir untuk tunjangan remunerasi
5 Menit
Petugas hadir
daftar
Proses Usulan Karpeg / Karis / Karsu / Taspen / Askes 1.
Menerima berkas usulan permintaan karpeg/karis/karsu/taspen/askes dari pegawai
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
2.
Membagi berkas usulan permintaan karpeg/ karis/karsu/taspen/askes
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
3.
Meneliti kelengkapan berkas untuk dilegalisir
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Konsep dan pengetikan surat usulan
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
5.
Koreksi surat
5 Menit
Kasubbag Kepegawaian
6.
Penandatanganan surat usulan Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/Askes
10 Menit
KPTUN
7.
Penomoran surat
5 Menit
Umum
8.
Pengiriman surat
10 Menit
Umum
Penyelesaian KGB / Impassing 1.
Pengecekan buku kendali KGB
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
2.
Mengonsep SK KGB
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Mengoreksi SK KGB
10 Menit
Kasubbag Kepegawaian
4.
Pengetikan SK KGB
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
5.
Penandatanganan SK KGB
10 Menit
KPTUN
6.
Penomoran SK KGB
5 Menit
Umum
Pengajuan Cuti Tahunan 1.
Menerima tahunan
permohonan
cuti
5 Menit
Kasubbag Kepegawaian
2.
Meneliti sisa cuti pegawai yang bersangkutan
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Menyetujui atau mengoreksi lama cuti yang diambil
10 Menit
Kasubbag Kepegawaian
4.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung
15 Menit
Atasan Langsung
5.
Atasan langsung menyetujui atau menunda permohonan cuti
10 Menit
Atasan Langsung
Jika permohonan cuti disetujui, disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
6
6.
Persetujuan pejabat yang berwenang memberikan cuti dan penandatangan izin cuti
5 Menit
KPTUN
7.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
8.
Penyerahan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
Pembinaan Karier Hakim dan Pegawai 1.
Update data Hakim dan Pegawai
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
Kegiatan Subbag Kepegawaian selama tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan SOP, antara lain: 1.
Penyelesaian Kenaikan Pangkat Selama tahun 2011, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengalami kenaikan pangkat adalah sebagai berikut : 1. Tiar Mahardi, SH : 01 April 2011 2. Salman Khalik A, SH : 01 April 2011 3. Ali Anwar, SH : 01 April 2011 4. Desni B : 01 April 2011 Sedangkan usulan kenaikan pangkat untuk TMT 01 April 2012 adalah : 1. Fitri Wahyuningtyas, SH 2. Darman. S, SH
2.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara dari bulan Januari s/d Desember 2011.
3.
Proses usulan karis / karsu usulan karis / karsu selama tahun 2011 Tidak ada.
4.
Penyelesaian KGB Penyelesaian KGB yang telah dilakukan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Syafaat, SH, MH 2. Tiar Mahardi, SH 3. Salman Khalik A, SH 4. Ali Anwar, SH 5. Syamsir Yusfan, SH, MH 6. Yusmayeni, BAC 7. Eniwar, SH 8. Mardius Septiadi, SH 9. Desni B 10. Defitri S.Sos, M.Hum 11. Inayati As, SH
12. M. Yamin, SH 13. Martalinda, SH 14. Arisman, SH 15. Syafril, SH 16. Bobby Hidayat, SH 17. Yardam, SH 18. Ellyza Alwis, SH 19. Putri Diana Juita, SH 5.
Pengajuan Cuti Tahunan Selama tahun 2011, Subbag Kepegawaian telah menerima permohonan cuti tahunan dari Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang hingga disetujuinya permohonan cuti tersebut. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP.
SOP Subbag Umum…
SOP Subbag Umum Administrasi Tata Persuratan NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
I. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN A.
SURAT MASUK I. Penerimaan Surat Masuk 1 Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat
15 menit
Ptgs Penerima
5 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
10 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Pencatat
dan mengembalikan surat yang salah 2 Mencatat jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerimaan surat 3 Mensortir dan memisah-misahkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa 4 Mengatur / menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat/tujuan (berdasarkan penanganan masing-masing) 5 Menyampaikan semua surat yang telah di sortir dan diteliti kepada pengarah II. Pencatatan Surat Masuk 1 Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk
masuk
2 Meneruskan seluruh surat masuk kepada pengarah
10 menit
yang dilengkapi lembar disposisi
Pencatat masuk
3 Pengarah menerima, kemudian membaca dan
30 menit
Pengarah
15 menit
Pengarah
10 menit
Penghantar
15 menit
Penghantar
meneliti kelengakapan surat-surat masuk yang diterimanya 4 Pengarah memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar diposisi III. Pengolah Surat Masuk 1 Setelah surat didisposisi, selanjutnya disampaikan kepada
masing-masing
unit
pengolah
yang
dilengkapi kartu kendali 2 Setelah pengolah menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali 3 Melaksanakan
surat
pengolahan
berdasarkan isi disposisi
suat
masuk
1 jam
Pengolah
surat
KET
4 Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang
15 menit
Pengolah
telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan B.
SURAT KELUAR 1 Membuat konsep surat dan disampaikan kepada
1 jam
Kasubbag Umum
bagian pengetikan untuk diketik rapih 2 Pelaksana menyampaikan konsep surat yang telah
15 menit
diketik rapih kepada Pimpinan berjenjang untuk
Petugas Pengetikan
mendapat paraf persetujuan 3 Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada
10 menit
bagian penomoran untuk mendapat tanggal dan
Peugas Pengetikan
nomor surat 4 Petugas penomoran mencatat tanggal dan nomor
10 menit
surat dalam buku agenda surat keluar
Petugas Penomoran
5 Selanjutnya surat disampaikan kepada Pimpinan
15 menit
untuk mendapatkan tanda tangan
Petugas Penomoran
6 Jika ada perbaikan dari Pimpinan, maka surat itu
15 menit
diserahkan kembali kapada bagian pengetikan
Petugas Pengetikan
untuk segera diperbaiki 7 Setelah surat ditanda tangani Pimpinan, maka
30 menit
Pengolah
30 menit
Petugas
bagian Pengolah menyampaikan kepada bagian pengiriman untuk digandakan sebanyak alamat yang akan dituju 8 Bagian pengiriman mencata surat yang akan dikirim dalam buku expedisi surat keluar untuk
Pengiriman
selanjutnya disampaikan kepada alamat yang dituju 9 Selanjutnya
surat
diarsipkan
oleh
bagian
5 menit
pengarsipan sesuia dengan kode dan klasifikasi
Petugas Pengarsipan
surat
Penata Usahaan Sarana dan Prasaran Kantor NO
URAIAN KEGIATAN
II. PENATA
USAHAAN
SARANA
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
DAN
PRASARAN KANTOR A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN PERKANTORAN I. Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1 Mengusulkan kebutuhan persediaan)
Panitia
Pengadaan
barang
sehari-hari
perkantoran
(Barang
30 menit
Kasubbag Umum
KET
2 Panitia melakukan pencatatan kebutuhan sehari-
1,5 jam
Panitia Pengadaan
15 menit
Panitia Pengadaan
30 menit
Pan. Penerima brg.
15 menit
Pan. Penerima brg.
2 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
10 menit
Ptgs.Brg.Persediaan
1 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 hari
Ptgs.brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
30 menit
Panita penerima brg
10 menit
Panitia penerima brg
hari perkantoran (Barang Persediaan) yang akan di adakan 3 Panitia mengajukan dafar kebutuhan sehari-hari perkantoran
(Barang
Persediaan
yang
akan
diadakan kepada Pimpinan secara berjenjang) 4 Panitia
penerima
barang
menerima
barang
persediaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 5 Barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas pengelola barang persediaan 6 Petugas pengelola barang persediaan menginput data ke dalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK-BMN minimal 2 (dua) kali setahun 7 Petugas
pengelola
barang
persediaan
mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) 8 Petugas pengelola barang persediaan melakukan opaname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun 9 Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan II. Pengadaan Barang Inventaris Kantor / BMN 1 Membuat
daftar
rencana
kebutuhan
barang
inventaris kantor / Barang Milik Negara 2 Daftar tersebut diajukan kepada Pimpinan secara berjenjang 3 Peugas penerima barang menerima barang dari panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 4 Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas Aplikasi SIMAK-BMN 5 Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data
1 jam
Ptgs. Aplikasi
15 menit
Ptgs. Aplikasi
1 jam
Ptgs. Aplikasi
pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN 6 Kemudian
Petugas
Aplikasi
SIMAK-BMN
melakukan rekonsiliasi kepada petugas pengelola Aplikasi SAKPA setiap bulannya
7 Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan
rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun 8 Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan
1 jam
Ptgs. Aplikasi
laporan Barang Milik Negara kepada coordinator Wilayah ( Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat) minimal 2 (dua) kali setahun B.
PEMELIHARAAN
GEDUNG
DAN
BANGUNAN I. Gedung dan Bangunan Kantor 1 Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
2 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
1 jam
Ptgs.Brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
30 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 jam
Bag.Pem.Kendaraan
1,5 jam
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
1 hari
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
2 jam
Bag.Pem.Kendaraan
gedung kantor kepada Pimpinan secara berjenjang 2 Melakukan pemeliharaan gedung kantor 3 Melakukan
pencatatan
tentang
pekerjaan
pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan II. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas 1
Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Rumah Dinas kepada Pimpinan secara berjenjang
2
Melakukan pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas
3
Melakukan pencatatan tentang pekerjaan gedung dan bangunan Rumah Dinas serta material yang digunakan
C.
PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2 I Perawatan Kendaraan Roda 4 1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda 4 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 4 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu pengganti oli untuk control penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada Pimpinan II. Perawatan Kendaraan Roda 2
Bag.Pem.Kendaraan
1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda
1 jam
Pemakai
1 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
30 menit
Petugas IT
1 hari
Petugas IT
15 menit
Petugas IT
10 menit
Petugas IT
2 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 2 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu penggantian
oli untuk control
masa penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan D.
PEMELIHARAAN
PERALATAN
DAN
MESIN a. Komputer / Laptop 1 Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop 2 Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 3 Mencatat
rincian
komponen-komponen
yang
diperbaiki 4 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan b. AC 1 Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala 2 Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan 3 Melakukan
perbaikan
AC
yang
mengalami
3 X setahun
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
2 hari
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
1 jam
Ptgs. Brg. inventaris
1,5 jam
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 4 Mencatat rincian tetang bagian-bagian AC yang telah diperbaiki 5 Melaporkan hasil perawatan / perbaikan kepada Pimpinan c. Meubelair 1 Menata meubelair pada masing-masing ruangan 2 Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami
kerusakan,
setelah
mendapatkan
persetujuan dari PPK 3 Mencatat diperbaiki
jenis-jenis
meubelair
yang
telah
4 Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Kasubbag Umum
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
30 menit
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
3 menit
Ptgs. Perpustakaan
30 menit
Kasubbag Umum
Pimpinan E.
PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
KANTOR 1 Menunjuk pengelola perpustakaan 2 Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan 3 Pengelola perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya 4 Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku yang dibutuhkan dan belum ada di perpustakaan 5 Pengelola perpustakaan membuat buku daftar peminjaman 6 Setiap pegawai yang meminjam buku supaya mengisi daftar peminjaman yang diketahui oleh pengelola perpustakaan 7 Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali F.
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 1 Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK-kan 2 Kemudian
Panitia
mengumpulkan
dokumen
1 hari
menilai kondisi serta
1 hari
Panitia
barang-barang yang akan dihapus 3 Panitia
meneliti dan
kegunaan barang-barang yang akan dihapus 4 Panitia
menghubungi
instansi
terkait
yang
1 jam
Panitia
2 jam
Panitia
1 jam
Panitia
berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus 5 Panitia menyurati kepala Dinas Perhubungan Kota untuk dapat memeriksa dan menerbitkan berita acara
pemeriksaan
kendaraan
yang
akan
dihapuskan 6 Setelah mengirim berita acara penghapusan selanjutnya
panitia
mengirimkan
berkas
penghapusan ke PT TUN Medan untuk dapat diteruskan ke KP3LN untuk meminta surat rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI
Dari penataan Administrasi Tata Persuratan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bagian Umum pada Januari s/d Desember 2011, telah mencatat dan mendistribusikan suratsurat masuk serta mencatat surat keluar sebagai berikut :
a. Surat Masuk : Sub Bidang
Surat Masuk
- Umum
95
- Perkara
104
- Keuangan
25
- Kepegawaian
112
b. Surat Keluar : Sub Bidang
Surat Keluar
- Umum
95
- Perkara
120
- Keuangan
25
- Kepegawaian
61
SOP Subbag Keuangan…
SOP Subbag Keuangan
Standard operating procedure ( sop ) kegiatan Pembayaran dan pertanggung jawaban DIPA Pengadilan tata usaha negara padang Untuk tahun anggaran 2011 1.
Tujuan SOP ( Standard Operating Procedure ) ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur kegiatan Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Dana DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2011.
2.
Pengertian a. Yang dimaksud dengan pembayaran Uang Persediaan ( UP ), Penggantian Uang Persedian (GU) dan Pembayaran Langsung (LS) adalah semua pembayaran yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA. b. Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban dana UP, GU dan LS adalah semua proses pertanggung jawaban mulai dari penerimaan dana sampai kepada hasil yang merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program. c. Yang dimaksud dengan DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementrian Negara / lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat a.n. Menteri Keuangan. d. SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) e. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran untuk membiayai suatu kegiatan atau lebih yang diajukan oleh Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. f. SP2D adalah Surat Perintah Pencaiaran Dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Satker yang bersangkutan.
3.
Ketentuan -
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-
UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
-
UU No. 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.
Prosedur A. Pengalokasian dana dari tingkat Kementerian Negara sampai kepada Satuan Kerja -
Rapat kerja Tahunan – Renstra
-
Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran
-
Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA
-
SRAA – DIPA
B. Penarikan Dana dari KPPN ke Satker / Lembaga -
Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persedian ke Kuasa Pengguna Anggaran
-
Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen, besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persedian tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung / persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub Bag. Keuangan.
-
SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM.
-
Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
C. Pertanggungjawaban -
Pertanggung jawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan. Untuk SPM UP.
-
Pertanggung jawaban uang penggantian persedian ( SPM UP ) sesuai dengan kebutuhan satker.
-
Pertanggung jawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
KEGIATAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DIPA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN ANGGARAN 2011 No
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
FORMULIR ADA TDK
A.
Alur Pengusulan Anggaran
1.
Rapat kerja tahunan – Renstra
7 hari
Unsur pimpinan dan staf
Ketua
V
2.
Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran
15 hari
Tim penyusun
Panitera / Sekretaris
V
3.
Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA
15 hari
Panitera / Sekretaris
V
4.
SRAA – DIPA
3 hari
Pejabat pembuat komitmen Depkeu DJPB
Panitera / Sekretaris
V
B.
Penarikan Dana KPPN
3 hari
Tim pembuat SPP Panitera / Sekretaris
V
1 hari
Kasub Bag Keuangan
Kasub Keuangan
V
1 hari
Pembuat penanda Kuasa Pengguna tangan SPM Anggaran
V
1 hari
KPPN
KPPN
V
1 hari
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
1.
2.
3.
4. 5. C.
Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persedian ke Kuasa Pengguna Anggaran. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub Bag. Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persedian tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pencairan Dana ke Rekanan
KET
1.
Rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK
1 hari
2.
PPK memberikan disposisi / persetujuan
1 hari
3.
Diproses untuk diterbitkan SPP dan SPM
1 hari
4.
Kasub. Bag Keuangan menentukan pembebanan mata anggaran yang sesuai
1 hari
5.
Kasub Bag. Keuangan mengoreksi anggaran.
1 hari
6. D.
1. 2. 3.
KPPN membayar ke rekening rekanan
1 hari
Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan
Panitera / Sekretaris
V
Panitera / Sekretaris
V
Panitera / Sekretaris Panitera / Sekretaris
V
Kasub Keuangan
V
KPPN
KPPN
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
Pertanggungjawaban
Pertanggung jawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. 25 hari 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan untuk SPM UP Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran untuk SPM GU sesuai dengan kebutuhan Pertanggung jawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku
A. ALUR PENGUSULAN DIPA PIMPINAN LEMBAGA & UNIT KERJA Rapat Kerja Tahunan/ Menyusun Renstra
PEJABAT PEMBUAT
TIM
PANITERA / SEKRETARIS
KOMITMEN Menyusun Usulan Lembar Kerja
Mengajukan Draft DIPA
SRAA / DIPA
B. ALUR PENARIKAN DANA DARI KPPN UNTUK SPP UP, GU DAN LS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / TIM
PEMBUAT / KASUBBAG. KEUANGAN
PEMBUAT SPP Mengajukan SPP berupa SPM
PENANDA TANGAN
KPPN
SPM Memeriksa dokumen/ persyaratan dalam pengajuan SPP
Menerbitkan SPM
Penerbitan SP2D
C. PENCAIRAN DANA KE REKANAN
BENDAHARA PENGELUARAN
Menarik Uang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
UNIT KERJA
Mengajukan permohonan
PPK
PPK
Memberikan Disposisi/ Persetujuan
Menentukan Besarnya Anggaran
KASUBAG. KEUANGAN Menentukan pembebanan mata anggaran yang sesuai
KASUB BAG. KEUANGAN
Mengoreksi anggaran
BENDAHARA
Membayar
D. PERTANGGUNG JAWABAN
REKANAN
Memberikan kuitansi
BENDAHARA
Meneliti kuitansi
Pejabat Pembuat Komitmen Penerbitan SP2D
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Mengajukan SPP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Memeriksa dokumen / dana
SOP BELANJA PEGAWAI
Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat rencana penarikan : -
Gaji PNS
-
Tunjangan PNS
-
Uang makan PNS
-
Uang lembur
Pejabat Pembuat SPM Melakukan verifikasi / evaluasi berkas adminsitrasi yang diajukan oleh PPABP
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Melakukan pembayaran via Rekening Bendahara :
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Mempersiapkan berkas adminstrasi :
-
Uang lembur PNS
-
Tunjangan PNS
Rekening Pegawai :
-
Gaji PNS
-
Gaji PNS
-
Tunjangan PNS
-
Uang Makan PNS
-
Uang Makan
-
Uang Lembur
SOP BELANJA BARANG
Pejabat Pembuat Komitmen Membuat rencana penyerapan anggaran
PPK Membentuk panitia kecil
Pejabat Penandatangan SPM Melakukan pengecekkan berkas tagihan
Bendahara Membayar tagihan pengeluaran dan menatausahakan
Bendahara Mempertanggung jawabkan secara ganti uang belanja ke KPPN
Panitia Kecil Melaksanakan rencana penyerapan anggaran
KPPN Pencairan ke rekening Rekanan
SOP BELANJA MODAL PPK Membuat Rencana Penyerapan Anggaran
Bagian Keuangan Menyiapkan berkas pencairan dana setelah pengadaan barang / jasa selesai 100%
PPK Membuat Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Panitia Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003
Bagian Keuangan Pencairan ke KPPN
KPPN Pencairan
STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI 1. Tujuan SOP ( Sistem Operating procedure ) Kegiatan Pembayaran Gaji bertujuan untuk menyeragamkan prosedur pembayaran gaji di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
2. Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran gaji adalah semua pembayaran gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan beras melalui dana APBN DIPA.
3. Ketentuan -
Keppres No. 42 Tahun 2002
-
Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2011
4. Prosedur a. Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyampaikan SK Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri SIpil, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat kepada Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. b. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai i - Menerima, mengecek, dan memasukkan SK CPNS, PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan, dan Kenaikan Pangkat sesuai ketentuan penggajian. - Konsep gaji dan memasukkan ke dalam sistem penggajian. - Cetak daftar gaji. - Cek daftar gaji c. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai mengajukan SPP gaji ke Pejabat Pembuat Komitmen. d. Setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai meneruskan SPP ke Pembuat SPM/ Penanda tangan SPM untuk diterbitkan SPM. e. Bendaharawan Pengeluaran belanja pegawai mengajukan SPP/SPM ke KPPN. f.
KPPN menerbitkan SP2D.
g. Bendaharawan pengeluaran menarik dana dari rekening untuk dibayarkan kepada pegawai
KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI NO
KEGIATAN
WAKTU
Kasub Kepegawaian menyampaikan SK Calon Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan, dan
1 hari
Kenaikan Pangkat kepada Pejabat Pengelola
JAWAB
FORMULIR ADA
Administrasi Belanja
Kasub Bag
Pegawai
Keuangan
V
( PPABP)
Administrasi Belanja Pegawai. 2.
PENANGGUNG
Pejabat Pengelola
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, 1.
PELAKSANA
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai -
Menerima, mengecek, dan memasukkan SK
Pejabat Pengelola
CPNS, PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan pangkat sesuai ketentuan penggajian. -
5 hari
Konsep gaji dan memasukkan ke dalam
Administrasi Belanja
Kasub Bag
Pegawai
Keuangan
V
( PPABP)
system penggajian -
Cetak daftar gaji
-
Cek daftar gaji
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja 3.
Pegawai mengajukan SPP gaji ke PPK dan
Pejabat Pengelola 1 hari
Evaluasi untuk pengujian SPP 4.
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja
Administrasi Belanja Pegawai ( PPABP)
1 hari
Kasub Bag Keuangan Kasub Bag
V V
TIDAK
KET
Pegawai meneruskan SPP ke Pembuat SPM/
Pejabat Pengelola
Penandatangan SPM
Administrasi Belanja
Keuangan
Pegawai ( PPABP) 5. 6.
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP/SPM ke KPPN KPPN menerbitkan SP2D ke rekening bendahara pengeluaran
1 hari 3 hari
Bendahara pengeluaran menarik uang/ dana 7.
dari Bank untuk membayar semua kekuarangan gaji dan Belanja Pegawai lainnya.
1 hari
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
V V
V
ALUR KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI PEJABAT PTUN PADANG
PENGELOLA ADM
KASUB BAG
BELANJA PEGAWAI
KEUANGAN
(PPABP)
PEJABAT PENGELOLA ADM BELANJA PEGAWAI (PPABP)
Menerima, mengecek, memasukan SK kenaikan pangkat, berkala setiap 3 bln, konsep gaji, memasukkan ke dalam system penggajian, cetak daftar gaji, cek daftar gaji (5 hari)
SK CPNS, PNS, KGB dan Kenaikan pangkat
Verifikasi daftar gaji ( 1 hari )
Verifikasi daftar gaji ( 1 hari )
BENDAHARA PENGELUARAN
KPPN
Verifikasi daftar gaji (1 hari)
Verifikasi daftar gaji (1 hari)
Memperbanyak dan menjilid daftar gaji (1 hari)
Pemberitahuan perubahan gaji ke unit kerja
Membuat daftar gaji yang dibayar melaui bank
Membuat dan mengirim SPP gaji, daftar Gaji ke KPPN (3 hari)
Menerima, membukukan mengarsipkan daftar gaji (1 hari)
Membayar Gaji Gol I, II, III DAN IV
Terbitkan SPM
Standard Operating Procedure Pembahasan dan Penelaahan RKAKL Mulai
Nomor : Tanggal :
Mulai Pegawai menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi
Penyusunan RKAKL dalam Aplikasi Depkeu
Depkeu
Penyesuaian RKAKL dalam Pagu sementara
Penyesuaian RKAKL dalam Pagu sementara : 1. Revisi
Tim penyusun RKAKL mengikuti rakor perencanaan di MA
2. Tim
tidak
menyusun
dan
menyempurnakan
RKAKL dalam Pagu sementara Disetujui Oleh Biro Perencanaan MA
3. Tim melakukan konsultasi dengan Biro Perencanaan
MA
untuk
mendapatkan
persetujuan
ya
Tim menyiapkan TOR usulan program dan
Penyiapan TOR
penganggaran. Penelaahan RKAKL di tingkat Depkeu :
Penelaahan RKAKL dengan Depkeu
1.
Tim melakukan penelaahan dengan Depkeu untuk mendapatkan persetujuan.
Revisi
2. Tim merevisi RKAKL dan TOR sesuai hasil penelaahan
Disetujui oleh Depkeu
tidak
ya Pengumpulan final RKAKL dan TOR
Tim mengumpulkan final RKAKL dan TOR di Depkeu
Selesai selesai
BAB III KEADAAN PERKARA
Keadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari segi jumlah perkara dibanding tahun 2010. Jumlah perkara yang masuk tahun 2011 adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara, dengan matrik sebagai berikut:
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI TAHUN 2011 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT
PERKARA PTUN No
SATKER
MASUK
PUTUS
SISA
JUMLAH PANITERA KETERANGAN PENGGANTI
1
2
3
4
5
6
23
21
2
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PTUN PADANG 01/G/2011/PTUN-PDG 02/G/2011/PTUN-PDG 03/G/2011/PTUN-PDG 04/G/2011/PTUN-PDG 05/G/2011/PTUN-PDG 06/G/2011/PTUN-PDG 07/G/2011/PTUN-PDG 08/G/2011/PTUN-PDG 09/G/2011/PTUN-PDG 10/G/2011/PTUN-PDG 11/G/2011/PTUN-PDG 12/G/2011/PTUN-PDG 13/G/2011/PTUN-PDG 14/G/2011/PTUN-PDG 15/G/2011/PTUN-PDG 16/G/2011/PTUN-PDG 17/G/2011/PTUN-PDG 18/G/2011/PTUN-PDG 19/G/2011/PTUN-PDG 20/G/2011/PTUN-PDG 21/G/2011/PTUN-PDG 22/G/2011/PTUN-PDG 25/G/2011/PTUN-PDG
7
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS TAHUN 2011 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT
No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SATKER 2
PTUN PADANG 01/G/2011/PTUN-PDG 02/G/2011/PTUN-PDG 03/G/2011/PTUN-PDG 04/G/2011/PTUN-PDG 05/G/2011/PTUN-PDG 06/G/2011/PTUN-PDG 07/G/2011/PTUN-PDG 08/G/2011/PTUN-PDG 09/G/2011/PTUN-PDG 10/G/2011/PTUN-PDG 11/G/2011/PTUN-PDG 12/G/2011/PTUN-PDG 13/G/2011/PTUN-PDG 14/G/2011/PTUN-PDG 15/G/2011/PTUN-PDG 16/G/2011/PTUN-PDG 17/G/2011/PTUN-PDG 18/G/2011/PTUN-PDG 19/G/2011/PTUN-PDG 20/G/2011/PTUN-PDG 21/G/2011/PTUN-PDG 22/G/2011/PTUN-PDG 23/G/2011/PTUN-PDG 24/G/2011/PTUN-PDG 25/G/2011/PTUN-PDG 26/G/2011/PTUN-PDG 27/G/2011/PTUN-PDG 28/G/2011/PTUN-PDG 29/G/2011/PTUN-PDG 30/G/2011/PTUN-PDG 31/G/2011/PTUN-PDG 32/G/2011/PTUN-PDG 33/G/2011/PTUN-PDG
PERKARA PTUN MASUK PUTUS SISA
JUMLAH KETERANGAN HAKIM
3
4
5
6
33
23
10
12
7
BAB IV…
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal pengawasan internal telah melakukan pengawasan ke dalam dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/97/KP.05.01/V/2011 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Humas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut :
NO
NAMA
JABATAN
KETERANGAN
1
HERISMAN, SH, S. Sos, M. AP NIP. 040 042 243
Koordinator & Humas PTUN Padang
2
SYAFAAT, SH, MH NIP. 198408212007041001
Pengawas Bagian Perkara
Hakim
3
EFRIANDY, SH NIP. 2200010650
Pengawas Bidang Kepegawaian
Hakim
4
DWIKA HENDRA K, SH NIP. 197311272006041004
Pengawas Bagian Hukum
Hakim
5
FILDY, SH NIP. 197812102006041004
Pengawas Bagian Perpustakaan
Hakim
6.
TIAR MAHARDI, SH NIP. 198408212007041004
Pengawas Bagian Umum
Hakim
7.
SALMAN KHALIK A, SH NIP. 198208192007041001
Pengawas Bagian Umum
Hakim
8.
FITRI WAHYUNINGTYAS, SH NIP. 198207222008052001
Pengawas Bagian I.T
Hakim
9.
ALI ANWAR, SH NIP. 197904052007041001
Pengawas Bagian Keuangan
Hakim
Wakil Ketua
Masing-masing Hakim Pengawas tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing dan penuh tanggung jawab serta melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Koordinator setiap 3 ( tiga ) bulan sekali. BAB V…
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Keberhasilan kerja sangat besar pengaruhnya dari SDM yang terampil, cekatan dan profesional. Untuk membentuk SDM tersebut suatu Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan langkah yang tepat, guna peningkatan mutu Sumber Daya Manusia tersebut. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Pembinaan dan Pengelolaan SDM telah dilakukan dengan langkah memberikan kesempatan kepada aparatur Pengadilan mulai dari Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan staf yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mengikuti pelatihanpelatihan, penataran, dan kursus. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang terampil merupakan aset yang terbesar yang harus dipunyai suatu instansi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas negara baik pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lainnya. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan kami uraikan sebagai berikut :
A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDICIAL 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang termasuk SDM Teknis Yudicial adalah sebagai berikut : a. Hakim
: Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai tenaga 10 (sepuluh) orang hakim tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua, umumnya para hakim telah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Disamping itu Hakim juga ditugaskan oleh Ketua Pengadilan untuk memberikan kuliah-kuliah dan sosialisasi yang diadakan oleh instansi-intansi lain ataupun memberikan penyuluhan hukum khususnya tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
yang diadakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi guna mensosialisasikan Pengadilan Tata Usaha Negara. b. Panitera : Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai 14 (empat belas) orang Panitera Pengganti termasuk didalamnya Panitera, Wakil Panitera, dan 2 ( dua ) orang Panitera Muda. Seperti halnya Hakim, Panitera Pengganti tersebut sebagian telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung. c. Cakim
: Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai 1 (satu ) orang Cakim yang masih bersatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum mengikuti Diklat Prajabatan. Cakim tersebut belum mengikuti Diklat Cakim yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan belum mengikuti tes Kode Etik serta belum diusulkan untuk menjadi Hakim. Cakim tersebut telah mendapatkan pembinaan / bimbingan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang termasuk SDM Non Teknis Yudicial adalah Pejabat Struktural seperti Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Umum, dan Keuangan beserta stafnya. Dalam tahun ini telah dilakukan pelatihan-pelatihan oleh Mahkamah Agung RI tentang pedoman kerja di masing-masing bagian tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut maka diharapkan SDM Non Teknis Yudicial ini akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Promosi dan Mutasi a. Promosi Pegawai
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang
(PTUN
dipromosikan/mendapat promosi selama tahun 2011 antara lain adalah :
Padang)
yang
AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH Jabatan lama : Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara bengkulu Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Dilantik pada tanggal 31 Oktober 2011 MOHAMAD YUSUP, SH Jabatan lama : Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jabatan baru : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dilantik pada tanggal 31 Oktober 2011 NOFIARDI NASIR, SH Jabatan lama
: Wakil Panitera
Jabatan Baru
: Panitera / Sekretaris
(akan dilantik pada Januari 2012 ) ENIWAR, SH Jabatan lama
: Panitera Muda Perkara
Jabatan Baru
: Wakil Panitera
(akan dilantik pada Januari 2012 ) H. MUZAKIR UMAR, SH Jabatan lama : Panitera Pengganti Jabatan baru
: Panitera Muda Perkara
(akan dilantik pada Januari 2012 ) ASMANIDAR, SH Jabatan lama : Panitera Pengganti Jabatan baru
: Panitera Muda Hukum
(akan dilantik pada Januari 2012 )
DARMAN. S, SH Jabatan lama : Panitera Pengganti Lokal Jabatan baru
: Panitera Pengganti
(akan dilantik pada Januari 2012 ) b. Mutasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimutasi selama tahun 2011 adalah : H. A. SAYUTI, SH, MH Jabatan lama
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Jabatan Baru
: Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar
Pengganti Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang H. L. MUSTAFA NASUTION, SH, MH Jabatan lama
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara B. Aceh
Jabatan Baru
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
UMAR DHANI, SH, MH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
hakim yang di mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
EFRIANDY, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara B. Aceh Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
4. Pengisian Jabatan Struktural Selama tahun 2011 jabatan struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah terisi semua.
B. Pengelolaan Sarana…
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana gedung mempunyai fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah merupakan penanggungjawab bagian umum. Dalam hal melaksanakan pengelolaan, bagian umum selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Sekretaris dan Bagian Keuangan selaku Pelaksana Anggaran. Hal ini dikarenakan antara Bagian Umum dan Bagian Keuangan memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja. Seperti jika ada pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang maka Bagian Keuangan yang mengeluarkan biayanya dan Bagian Umum yang melakukan pencatatan secara administrasi. 1. Sarana dan Prasarana Gedung. a. Pengadaan Pada tahun 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mendapat pengadaan / belanja modal berupa Rehab Atap Gedung Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ), Nilai Kontrak sesudah Addendum Rp. 1.299.611.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah ), pelaksanaan pekerjaannya telah selesai dikerjakan fisik 100% yang sampai saat ini masih dalam tahap pemeliharaan. b. Pemeliharaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2011 juga telah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan / perawatan gedung kantor, termasuk halaman gedung kantor, dan pemeliharaan rumah dinas. Adapun pekerjaan pemeliharaan / perawatan tersebut berupa : -
Pengecatan ulang gedung kantor, gedung B.
-
Perbaikan / penggantian pintu-pintu dan jendela dan Pengecatan Mushola
-
Perawatan rumah dinas Ketua
c. Penghapusan Kegiatan penghapusan pada tahun anggaran 2011 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada melaksanakan penghapusan gedung dan bangunan.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya DIPA sejumlah Rp. 400.000.000,- ( Empat
Ratus Juta Rupiah ) dan terealisasi sejumlah Rp. 258.740.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) dan telah dilaksanakan pekerjaannya 100%.
b. Pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melaksanakan pemeliharaan antara lain : -
Kendaraan roda 4
-
Kendaraan roda 2
-
Ac Split
-
Komputer
-
Mesin Ketik
-
Printer / CPU
-
Laptop
-
Fax cimile
c. Penghapusan Penghapusan barang untuk tahun 2011 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengajukan penghapusan barang berupa : - Kendaraan jenis roda 2 sebanyak 5 ( lima ) unit, dengan Risalah Lelang Nomor : RL 289/2011 tanggal : 16 Desember 2011
C. PENGELOLAAN KEUANGAN…
C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2011 yaitu: a) DIPA 005.01 No. 0365/005-01.2.01.03/2011 (es. I Badan Urusan Administrasi MA-RI) b)
DIPA 005.05 No. 0365/005-05.2.01/03/2011 (es. I Dirjen Badilmiltun) Uraian fisik dari Jumlah DIPA, Realisasi Pengeluaran dan Sisa Dana dalam DIPA 2011 tersebut sebagai berikut : REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2011 PROPINSI SUMATRA BARAT
NO
MAK
URAIAN
1
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
1,090,213,000
1,242,112,000
(153,106,880)
2
511119
Belanja Pembulatan gaji PNS
28,000
34,448
(15,988)
3
511121
Belanja Tunjangan suami/istri PNS
84,922,000
97,114,820
(12,192,820)
4
511122
Belanja Tunjangan Anak PNS
28,626,000
32,074,004
(3,448,004)
5
511123
Belanja Tunjangan Struktural PNS
60,580,000
60,580,000
-
6
511124
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
208,390,000
248,190,000
(39,800,000)
7
511125
Belanja Tunjangan PPh PNS
47,202,000
53,337,126
(6,135,126)
8
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
51,071,000
87,340,220
(36,269,220)
9
511129
Belanja Uang Makan PNS
190,080,000
170,160,000
19,920,000
10
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
36,330,000
17,895,000
18,250,000
11
512211
Belanja Uang Lembur
17,650,000
17,645,000
5,000
JUMLAH
PAGU (Rp)
1,815,092,000
RELIASASI (Rp)
2,026,482,618
SISA (Rp)
(212,793,038)
KETERANGAN
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DIPA No.0365/005-01.2.01/03/2011 TAHUN 2011 PROPINSI SUMATRA BARAT NO
MAK
URAIAN
PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
1
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
116,000,000
116,000,000
-
2
511119
Belanja Penambahan daya tahan tubuh
6,900,000
6,900,000
-
3
511121
Belanja Pengiriman surat dinas pos surat
9,000,000
5,794,000
3,206,000
4
511122
Belanja Honor terkait operasional Satker
44,640,000
44,640,000
-
5
511123
Belanja Barang Operasional Lainnya
21,360,000
21,295,000
65,000
6
511124
Belanja langganan daya dan jasa
76,200,000
44,116,850
32,083,150
7
511125
Belanja biaya pemeliharaan gedung&bangunan
71,680,000
70,760,607
919,393
8
511126
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
89,130,000
87,557,400
1,572,600
9
511129
Belanja Perjalanan Biasa
90,470,000
90,384,000
86,000
10
511151
Belanja Perjalanan Lainnya
8,845,000
8,843,200
1,800
JUMLAH
534,225,000
496,291,057
KETERANGAN
37,846,143
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DIPA No. 0365/005-05.2.01/03/2011 TAHUN 2011 PROPINSI SUMATRA BARAT NO 1
MAK 521211
URAIAN Belanja Bahan (non operasional lainnya) JUMLAH
PAGU (Rp) 5,000,000 5,000,000
REALISASI (Rp) 5,000,000 5,000,000
SISA (Rp) -
KETERANGAN
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2011 PROPINSI SUMATRA BARAT NO
MAK
URAIAN
PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
1
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
1,500,000,000
1,471,977,000
28,023,000
2
533113
Belanja Modal Upah Tenaker&honor pengelola reknis
2,460,000
-
2,460,000
3
532111
Belanja Modal peralatan dan mesin
400,000,000
258,740,000
141,260,000
4
532113
Belanja Modal upah tenaker&honor pengelola teknis
1,305,000
870,000
435,000
JUMLAH
1,903,765,000
1,731,587,000
172,178,000
D. PENGELOLAAN…
KETERANGAN
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.
Administrasi Peradilan Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berjalan dan terlaksana dengan semestinya. Para pejabat yang melaksanakan administrasi peradilan ini adalah :
Panitera dijabat oleh Syamsir Yusfan, SH.M.H
Wakil Panitera dijabat oleh Nofiardi Nasir, SH.
Panitera Muda Perkara dijabat oleh Eniwar, SH.
Panitera Muda Hukum dijabat oleh Anditiawarman, SH.
10 (sepuluh) orang Panitera Pengganti.
2 (dua) orang Juru Sita Pengganti atas nama Jembril Sauja dengan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 September 2008 Nomor : W1TUN3/144/KP.04.03/IX/2008. Dan atas nama Yardam, SH dengan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 4 Januari 2010 Nomor : W1TUN3/141/KP.04.15/I/2010. Dalam pengisian register perkara telah dilakukan dengan tertib sebagaimana
petunjuk dan pedoman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, begitu juga dengan pelaksanaan tugas Panitera / Panitera Pengganti dalam melaksanakan panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara serta tugas-tugas administrasi lainnya telah berjalan lancar. Mengenai buku kas pemasukan Uang Pihak Ketiga (UPK), baik pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi maupun pengeluarannya telah dicatat dengan baik. 2.
Administrasi Umum Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dilaksanakan oleh pejabat Kesekretariatan. Para pejabat yang menyelenggarakan tugas administrasi umum tersebut adalah :
Sekretaris dijabat oleh Syamsir Yusfan, SH.M.H
Wakil Sekretaris dijabat oleh Yusmayeni, B.AC.
Kasub Bagian Kepegawaian dijabat oleh Mardius Septiadi, SH
Kasub Bagian Keuangan dijabat oleh Desni B
Kasub Bagian Umum dijabat oleh Abdil Bahri.
Semua struktur organisasi yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan semua berjalan lancar.
