1 BAB I PENDAHULUAN
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota dari Propinsi tersebut. Pembentukan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara baru dibentuk dengan Keputusan Presiden. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai salah satu wadah untuk mencari Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia, telah menjalankan perannya di bidang Yudisial hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kedudukan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara secara tekhnis memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perobahan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu harus adanya pertanggungjawaban baik pada pemerintah maupun kepada masyarakat yaitu dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan ini dibuat sesuai Surat Sekretaris MARI No. 315-1/SEK/KU.01/11/2014 tertanggal 7 November 2014 perihal Penyusunan laporan tahunan 2014 dan surat Ketua PT.TUN Medan No.W1TUN/982/UM.00/11/2014 tertanggal 24 November 2014 tentang Laporan tahunan. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam tahun 2014 ini telah
menjalankan / melaksanakan apa yang telah di gariskan sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan aktifitas Pengadilan. Untuk itu telah ditentukan hal-hal pendukung yakni sebagai berikut : A.
Kebijakan Umum Peradilan Dalam pembuatan kebijaksanaan telah ditentukan adanya peraturan-peraturan bagi Interen Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dimana masing-masing sebagai pemegang kebijaksanaan baik dari Ketua Pengadilan maupun Panitera dan Pejabat Struktural dibawahnya menjalankannya sesuai koridor dan ketentuan yang mana juga harus berpedoman kepada
2 peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI. Pertanggungjawaban tersebut tentunya harus ada laporan dalam bentuk bertingkat dari bawah keatas. Kebijaksanaan menjadi komitmen bersama telah dilaksanakan dengan baik oleh semua unsur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dari Ketua, Hakim, Panitera sampai Pejabat Struktural dan semua pegawainya. Laporan tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memberikan gambaran – gambaran tentang kebijaksanaan yang telah ada mengenai reformasi birokrasi dari struktur organisasi yang ada karena SDM yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masih terfokus pada satu titik yang baku yang telah ada dalam petunjuk Bindalmin dari Mahkamah Agung RI sehingga penerapan sebahagian dari struktur organisasi harus ada yang direformasi demi terlaksananya kinerja yag baik dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan semuanya tergantung kebijakan dari Mahkamah Agung.
B.
Visi dan Misi Visi dan Misi dalam suatu instansi menjadi acuan, pedoman dan target dalam mencapai suatu tujuan. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : VISI
:
“ Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung “
Melalui visi ini, Badan Peradilan Tata Usaha Negara mejadi sebagai lembaga yang di hormati, sesuai yang diinginkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana didalamnya di kelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara. Untuk memperjelas pencapaian visi tersebut, Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai : MISI
: - Menjaga kemandirian badan peradilan Tata Usaha Negara. -
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
-
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
-
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. RENSTRA…
3 C. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk tidak terjadi kesalahan penerapan informasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di perlukan adanya :
Peningkatan manajemen dan kepemimpinan badan peradilan
Peningkatan sumber daya manusia, material dan keuangan
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
Peningkatan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
BAB II...
4 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah ada suatu struktur organisasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1996. masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk jalannya kegiatan di Pengadilan. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud Perkara, Panmud Hukum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Panitera Pengganti dan Juru Sita. Dimana Panitera Pengadilan merangkap sebagai seorang sekretaris Pengadilan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk posisi jabatan Juru Sita definitif belum ada, karena belum ada kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengangkatan juru sita defitif pada pengadilan tata usaha negara dan baru ada 1 (satu) orang Juru Sita Pengganti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diterangkan bagan Stuktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut :
BAGAN…
5 BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
KETUA GURUH JAYA SAPUTRA, SH, MH
HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BAHERMAN, SH FAISAL ZAD, SH SELVI RUTHYARODH, SH GANDA KURNIAWAN, SH AKHDIAT SASTRODINATA, SH M. YUNUS TAZRYAN, SH AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH MOHAMAD YUSUP, SH MUHAMMAD AFIF, SH HARI PURNOMO, SH LIZAMUL UMAM, SH
WAKIL KETUA
PANITERA / SEKRETARIS H. NOFIARDI NASIR, SH WAKIL PANITERA ENIWAR, SH.
PANITERA MUDA PERKARA
PANITERA MUDA HUKUM
SUB. BAG. KEPEGAWAIAN
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. UMUM
ASMANIDAR, SH
H. MUZAKIR UMAR, SH
YARDAM, SH.
DESNI, B
ABDIL BAHRI
PANITERA PENGGANTI
JURU SITA PENGGANTI
1.
WAKIL SEKRETARIS MARDIUS SEPTIADI, SH.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JEMBRIL SAUJA
KETERANGAN GARIS KOORDINASI GARIS TANGGUNG JAWAB
DEFITRI, S.Sos. INAYATI, AS, SH. M. YAMIN, SH. YUNETA, SH. MARTALINDA, SH. ARISMAN, SH. SYAFRIL, SH. BOBY HIDAYAT, SH. DARMAN S, SH
6 A. Standart Operasional Prosedur ( SOP )
Pengadilan Tata usaha Negara Padang mempunyai Standart Operasional Prosedur ( SOP ) pada masing-masing bagian, sebagai berikut : -
Pimpinan Pengadilan
KETUA 1.
Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1) ;
2.
Mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan) ;
3.
Membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4) ; Apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal ;
4.
Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa pasal 62 ayat (5) ;
5.
Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat (pasal 98, 99) ;
6.
Membuat penetapan tentang perkara prodeo ;
7.
Menetapkan apakah permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa gugatan dengan acara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
8.
Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (shcorsing) ;
9.
Melakukan tugas yustisial persidangan ;
10.
Memberi izin bagi pihak yang diwakili berdasarkan surat kuasa insidentil berdasarkan peraturan yang berlaku ;
11.
Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (vide pasal 66) ;
12.
Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
13.
Memberi izin kepada pihak - pihak untuk mempelajari surat - surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82) ;
7 14.
Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun memori banding atau kontra memori banding dan memori kasasi atau kontra memori kasasi serta memori PK atau kontra memori PK ;
15.
Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan ;
16.
Memberi perintah kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat (pasal 116 ayat (1)) ;
17.
Memerintahkan tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan pengadilan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya ;
18.
Memerintahkan juru sita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) ;
19.
Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan pertimbangan - pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka ketua mengeluarkan penetapan yang disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (pasal 117 ayat (4)) ;
20.
Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 119) ;
21.
Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim ;
22.
Meneliti court calendar dan membina hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 5 bulan ;
23.
Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
24.
Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan yang meliputi : daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (Pasal 141) ;
25.
Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan ;
8 26.
Mengadakan dan memimpin rapat pegawai, rapat antar pejabat struktural serta rapat hakim ;
27.
Mengadakan diskusi hukum bersama para hakim dan pegawai yang terkait ;
28.
Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;
29.
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pegawai ;
30.
Melakukan pembinaan terhadap calon hakim ;
31.
Membuat penilaian DP3 terhadap wakil ketua, hakim, pansek serta calon hakim ;
32.
Mengatur dan menyeimbangkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;
33.
Melaporkan laporan tahunan kegiatan, akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke Mahkamah Agung ;
34.
Menandatangani buku - buku jurnal dan register.
WAKIL KETUA 1.
Apabila ketua berhalangan melaksanakan tugas ketua ;
2.
Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya ;
3.
Mengkoordinir pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang ;
4.
Melakukan tugas yudisial persidangan ;
5.
Merumuskan program kerja dan kegiatan lainnya ;
6.
Melaksanakan tugas Baperjakat ;
7.
Melakukan pembinaan terhadap calon hakim ;
8.
Mengawasi pelaksanaan penegakan disiplin kerja.
-
Eselon III
PANITERA 1.
Bertanggung - jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat - surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan ;
2.
Menyelenggarakan administrasi perkara ;
3.
Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti ;
4.
Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan ;
5.
Meneliti dan melegalisir bukti – bukti ;
6.
Membuat salinan putusan pengadilan ;
7.
Membuat akta - akta :
9 a.
Permohonan banding ;
b.
Pemberitahuan adanya permohonan banding ;
c.
Penyampaian salinan memori/kontra memori banding ;
d.
Pemberitahuan putusan banding ;
e.
Permohonan kasasi ;
f.
Pemberitahuan adanya permohonan kasasi ;
g.
Penerimaan memori kasasi ;
h.
Penyampaian salinan memori kasasi ;
i.
Penerimaan kontra memori kasasi ;
j.
Penyampaian kontra memori kasasi ;
k.
Pemberitahuan putusan kasasi ;
l.
Permohonan peninjauan kembali ;
m. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali ; n.
Penerimaan / penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali ;
o.
Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali ;
p.
Pemberitahuan bunyi putusan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali ;
q.
Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
8.
Pemungutan biaya - biaya pengadilan (PNBP) dan menyetorkannya ke kas Negara ;
9.
Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
10.
Melakukan penelitian administratif mengenai segi - segi formal yang pokok - pokok terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo SEMA No. 2 Th. 1991) ;
11.
Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua.
apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,
apabila ada permohonan
pemeriksaan dengan acara cepat atau apabila ada
permohonan pemeriksaan acara cuma - cuma ( prodeo ) ; 12.
Menyelenggarakan biaya adminitrasi perkara ;
13.
Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan niet ont vankelijke (N.O.) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3)) ;
10 14.
Sebagai pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk ketua pengadilan ;
15.
Turut serta merumuskan kebijakan pogram kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya
WAKIL PANITERA 1.
Apabila panitera berhalangan melaksanakan tugas panitera ;
2.
Membantu panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan pengadilan ;
3.
Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang kepaniteraan meliputi panitera muda perkara, panitera muda hukum dan juru sita pengganti ;
4.
Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan ;
5.
Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya ;
6.
Meneliti dan melegalisir bukti – bukti serta mengkoordinir permohonan eksekusi ;
7.
Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
8.
Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain – lain ;
9.
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti ;
10.
Membantu panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan (SEMA No. 2 Tahun 1991) ;
11.
Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya ;
12.
Melakukan perintah atasan.
SEKRETARIS 1.
Menyelenggarakan, melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan, meliputi bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum ;
2.
Membuat laporan bulanan, semester I dan semester II serta laporan tahunan setelah membuat program kerja ;
3.
Melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan umum ;
4.
Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) ;
11 5.
Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tahun yang sedang berjalan ;
6.
Menyusun dan mempersiapkan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tahun yang sedang berjalan;
7.
Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya ;
8.
Pengelola website.
WAKIL SEKRETARIS
1.
Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya di bidang kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;
2.
Membantu sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tahun yang sedang berjalan ;
3.
Membantu sekretaris melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA setiap tahunnya.
4.
Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan/ pejabat pembuat komitmen dalam setiap tahun anggaran ;
5.
Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan ;
6.
Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan ;
7.
Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan ;
8.
Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA untuk tahun yang sedang berjalan ;
9.
-
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas tugas protokoler.
Eselon IV
PANITERA MUDA PERKARA a.
Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara ;
b.
Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan ;
c.
Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat
12 tentang isinya ; d.
Melakukan administrasi penasehat hukum ;
e.
Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali ;
f.
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum ;
g.
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti ;
h.
Mencatat jadwal sidang sesuai laporan dari panitera/ panitera pengganti ;
i.
Mencatat gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya dicatat di register bantu ;
j.
Menerima penundaan sidang dan melaporkan ke bagian informasi/penerangan jadwal persidangan ;
k.
Mencatat perkara yang lewat / untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang ;
l.
Mengkoordinir tugas - tugas staf dalam tugas pelaksanaan administrasi permohonan perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
m.
Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya.
Staf Pelaksanaan kegiatan tugas pada meja pertama :
1.
Menerima dan mencatat gugatan dalam buku daftar gugatan ….... 1 hari
2.
Menerima dan mencatat gugatan perlawanan ................................ 1 hari
3.
Mencatat, meleges dan mengarsipkan surat kuasa ......................... 1 hari
4.
Memberi nomor register pendaftaran pada gugatan / gugatan perlawanan ....................................................................................
1 hari
5.
Membuat resume gugatan dalam formulir untuk proses dismissal.
1 hari
6.
Menyiapkan formulir penetapan majelis hakim, penetapan pemeriksaan persiapan/hari sidang dalam satu berkas yang akan diserahkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui panitera untuk proses dismissal ............................ 2 hari
7.
Menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya ........................................................ 1 hari
8.
Menyerahkan surat - surat masuk yang ada hubungannya dengan perkara kepada majelis hakim yang berperkara ................
9.
1 hari
Menyiapkan surat - surat masuk ke dalam file yang telah disediakan ......................................................................................
1 hari
13 10.
Menyimpan setiap gugatan/gugatan perlawanan yang masuk ke dalam suatu file yang telah disediakan ..........................................
2 hari
11.
Membuat laporan keuangan perkara pada setiap bulannya ...........
2 hari
12.
Membuat laporan keuangan tutup buku setiap akhir tahun ...........
1 hari
13.
Mencatat kegiatan penerimaan/pengeluaran keuangan perkara dalam buku induk keuangan perkara .............................................
1 hari
Staf Pelaksanaan tugas kegiatan pada meja kedua :
1.
Membuat akte permohonan banding ..............................................
1 hari
2.
Mencatat dalam register induk .......................................................
1 hari
3.
Memberi dan mencatat nomor urut perkara banding secara berurutan dalam buku register perkara banding ...........................
4.
1 hari
Mengisi buku register perkara banding secara tertib, cermat dan lengkap ....................................................................................
5.
Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan pernyataan banding kepada para pihak .............................................................
6.
Membuat
dan
menyerahkan
surat
pemberitahuan
1 hari
Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan untuk melihat dan membaca berkas perkara banding sebelum dikirim inzage .....
9.
1 hari
dan
penyerahan memori banding/kontra memori banding ................... 8.
1 hari
Menerima dan membuat tanda terima memori banding / kontra memori banding ..................................................................
7.
1 hari
Menyiapkan
berkas
banding
yang
akan
dikirimkan
1 hari
ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berupa bundel A dan B .............................................................................................. 10.
1 hari
Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan .................................................
1 hari
11.
Menyiapkan kwintansi pengiriman biaya perkara banding ...........
1 hari
12.
Memberitahukan kepada para pihak bahwa berkas sudah dikirim ke tingkat banding ..........................................................................
1 hari
13.
Membungkus dengan kertas sampul berkas yang akan dikirim ....
1 hari
14.
Menyerahkan berkas yang akan dikirimkan ke Bagian Umum untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
14 Medan ……………………………………………………………... 1 hari 15.
Mencatat putusan banding pada buku register induk perkara ........
1 hari
Staf Pelaksanaan tugas kegiatan pada meja ketiga :
1.
Membuat akte permohonan kasasi setelah panjar biaya kasasi 1 hari diterima oleh pemegang kas ...........................................................
2.
Menyiapkan/melaksanakan pengiriman salinan putusan 14 hari ... 2 hari
3.
Membuat surat pemberitahuan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak ...................
4.
Mengirimkan relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ..........................
5.
1 hari
Memberitahukan kepada para pihak berkas perkara kasasi sudah dikirim ke Mahkamah Agung ……………………………
14.
1 hari
Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung .........................................................................
13.
30 hari
Mengirimkan biaya kasasi melalui Bank BRI, foto copy bukti biaya pengiriman Kasasi dilampirkan dalam berkas tersebut .......
12.
1 hari
Menyiapkan berkas kasasi berupa bundel A dan B, serta mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung ………….......
11.
1 hari
Membuat surat pemberitahuan kepada para pihak tentang adanya penerimaan memori kasasi/kontra memori kasasi .........................
10.
1 hari
Membuat surat keterangan, tanggal penerimaan kasasi/kontra memori kasasi yang ditandatangani oleh panitera .........................
9.
1 hari
Membuat dan menyerahkan surat pemberitahuan tentang pernyataan kasasi kepada pihak lawan ..........................................
8.
1 hari
Mengisi buku register perkara kasasi secara tertib, cermat dan lengkap ....................................................................................
7.
1 hari
Membuat dan mencatat dalam buku daftar perkara kasasi secara berurutan dalam buku register kasasi .............................................
6.
1 hari
1 hari
Memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara kasasi telah diputus melalui surat tercatat ……………………………..
1 hari
15 15.
Mengirim
ke
Mahkamah
Agung
foto
copy
relas
pemberitahuan putusan Mahkamah Agung tersebut ………….... 16.
Membuat akte permohonan
peninjauan kembali
1 hari
setelah
pihak pemohon membayar biaya peninjauan kembali kepada pemegang kas ................................................................................ 1 hari 17.
Memberi dan mencatat nomor urut permohonan peninjauan kembali secara berurutan, dalam buku register peninjauan kembali ……………...................................................................... 1 hari
18.
Mengisi buku register peninjauan kembali secara tertib dan lengkap …......................................................................................
19.
Membuat
pemberitahuan
kepada
pihak
lawan
tentang
adanya permohonan peninjauan kembali ……………………...... 20.
1 hari
Menyiapkan berkas perkara peninjauan kembali berupa bundel A dan B untuk dikirim ke Mahkamah Agung ………………......
22.
1 hari
Membuat tanda terima memori peninjauan kembali yang ditandatangani oleh panitera ………………………………….....
21.
1 hari
1 hari
Mengirim biaya perkara peninjauan kembali melalui Bank BRI foto copy pengiriman dilampirkan dalam berkas peninjauan kembali tersebut ……………………………………………........
23.
Membungkus
perkara
peninjauan
kembali
yang
1 hari
sudah
lengkap diserahkan ke bagian umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung …..................................................................... 1 hari 24.
Membuat
pemberitahuan tentang isi putusan peninjauan
kembali apabila perkara peninjauan kembali telah diputus Mahkamah Agung ......................................................................... 1 hari 25.
Mengirimkan
foto
copy
relas
pemberitahuan
putusan
peninjauan kembali ke Mahkamah Agung …………………....... 26.
1 hari
Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai pasal 51 A ayat (2) ......................................................................................
1 hari
Panitera muda Hukum…
16 PANITERA MUDA HUKUM 1. Mengkoordinir pembuatan Laporan Perkara, Laporan Banding, Kasasi, PK yang belum dikoreksi Panitera 2. Memberi perintah staf /operator IT untuk mengupload putusan yang telah putus ke website kepaniteraan mahkamah agung dan mengupdate pengumuman di website PTUN Padang. 3. Mengkoordinir penataan arsip perkara berupa Menerima, Mencatat, dan menyusun berkas perkara in aktif dari Panmud Perkara serta Menyusun dan menata arsip perkara yang telah dikelompokkan jenis perkara dan tahunnya kedalam box arsip perkara ke tempat penyimpanan arsip perkara 4. Menelaah setiap pengaduan yang datang di meja pengaduan, sebelum diteruskan ke KPTUN 5. Mengecek informasi yang masuk di meja informasi baik itu pelayanan informasi biasa maupun pelayanan informasi khusus, prosedur keberatan, Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pelayanan Informasi 6. Mengkoordinir
Bantuan Hukum Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau
sekelompok orang) yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari Negara
1
STAF / OPERATOR KOMPUTER KEPANITERAAN MUDA HUKUM NO URAIAN TUGAS
1
Menyiapkan komputer dan menghidupkannya ke posisi on agar siap dioperasikan
2
Waktu Pelaksanaan
10
menit/ kegiatan
Membuat laporan perkara bulanan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
300
menit/ laporan
3
Membuat Laporan Banding, Kasasi, PK yang belum dikoreksi Panitera
300
menit/ laporan
4
Membuat laporan perkara caturwulan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
300
menit/ laporan
5
Membuat laporan perkara tahunan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
300
menit/ laporan
6
Memasukkan dan menyimpan data ke dalam komputer agar data tersimpan dengan baik
10
menit/ kegiatan
17
2
7
Merawat file dan komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan agar terhindar dari kerusakan
8
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan/atasan
9
10
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
Mengupload putusan yang telah putus ke website kepaniteraan mahkamah agung
15
menit/ kegiatan
10
Mengupdate pengumuman dari website Mahkamah Agung R.I, Dirjen miltun, dan PT.TUN Medan
15
menit/ kegiatan
11
Mengupdate pengumuman ke website PTUN Padang
30
menit/ kegiatan
12
Membuat laporan kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti
120
menit/ laporan
STAF PENATAAN ARSIP PERKARA NO
1
URAIAN TUGAS Menerima berkas perkara in aktif dari Panmud Perkara
WP
20
menit/ kegiatan
20
menit/ kegiatan
20
menit/ kegiatan
4
Menyusun dan menata arsip perkara yang telah dikelompokkan jenis perkara dan tahunnya kedalam box arsip perkara ke tempat penyimpanan arsip perkara
15
menit/ kegiatan
5
Menyimpan data perkara digital
10
menit/ kegiatan
2 3
Mencatat berkas perkara in aktif (arsip perkara) kedalam buku agenda Mengelompokkan arsip perkara sesuai dengan jenis perkara dan tahunnya
3 STAF MEJA PENANGANAN PENGADUAN . NO URAIAN TUGAS
WP
1
Setiap pengaduan (siapapun yang menerima) wajib meneruskan ke meja pengaduan
15
menit/ kegiatan
2
Menerima dan mencatat setiap pengaduan
20
menit/ kegiatan
3
Memberi tanda terima kepada pelapor
10
menit/ kegiatan
4
Meneruskan ke Panmud Hukum untuk ditelaah tentang kewenangan
15
menit/ kegiatan
5
Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah dilakukan penelaahan kewenangan memeriksa
60
menit/ kegiatan
6
KPTUN meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas sesuai kewenangan
120
menit/ kegiatan
7
Menerima delegasi dari keBawas atau KPTUN melakukan pemeriksaan
120
menit/ kegiatan
18 8
Konfirmasi pengaduan
120
menit/ kegiatan
9
Klarifikasi Pengaduan
120
menit/ kegiatan
10
Infestigasi
60
menit/ kegiatan
11
Memformulasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
120
menit/ kegiatan
12
Melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan kepada kaBawas dan / atau KPTUN
120
menit/ kegiatan
4 STAF MEJA INFORMASI . a. Pelayanan Informasi Biasa NO URAIAN TUGAS
WP
1
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi model A
15
menit/ surat
2
Petugas informasi mengisi register permohonan
15
menit/ surat
3
Apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PJI
20
menit/ surat
4
Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID (apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID)
20
menit/ kegiatan
5
PPID melakukan uji konsekuensi
10
menit/ kegiatan
6
PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak
10
menit/ surat
7
PPID meminta PJI untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan informasi yang diminta serta menyerahkannya dalam hal permohonan diterima
10
menit/ dokumen
8
PI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi ditolak atau diterima permohonan
15
menit/ surat
9
PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut
20
menit/ kegiatan
10
Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotocopy informasi tersebut, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada PI dengan memberi tanda terima
10
menit/ kegiatan
19
11
Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan Informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya
10
menit/ kegiatan
12
PI menggandakan (soft copy) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi
2.880
menit/ kegiatan
13
PPID dapat memperpanjang waktu sebagaiman dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja informasi yang diminta bervolume besar
30
menit/ kegiatan
14
Untuk PPID diwilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotocopy jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dalam diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja
30
menit/ kegiatan
15
Setelah memberikan fotocopy informasi PI meminta pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan
5
menit/ kegiatan
b.
Pelayanan Informasi Khusus
NO
URAIAN TUGAS
WP
1
Pemohon mengisi formulir B
30
menit/ kegiatan
2
PI mengisi register permohonan
30
menit/ kegiatan
3
PI dibantu PJI mencari informasi yang diminta oleh pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan
15
menit/ kegiatan
4
Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID PI menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi pemohon
20
menit/ kegiatan
5
Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada pemohon
20
menit/ kegiatan
20
6
Petugas informasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum menggandakan atau tidak informasi tersebut
c.
Prosedur Keberatan
NO
1 2
30
URAIAN TUGAS Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan PI wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan
menit/ kegiatan
WP
20
menit/ dokumen
15
menit/ dokumen
3
PI meneruskan kepada Atasan PPID
10
menit/ kegiatan
4
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan tertulis
30
menit/ dokumen
5
Atasan PPID menyerahkan keputusan atas keberatan kepada PI untuk disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon
10
menit/ kegiatan
6
PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan PPID
30
menit/ kegiatan
7
Pemohon yang tidak puas atas keputusan Atasan PPID mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Nasional
menit/ kegiatan
URAIAN TUGAS
WP
d. NO
1
PI melalui PPID menyusun laporan pelayanan informasi untuk ditanda tangani Atasan PPID
60
menit/ dokumen
2
Atasan PPID menandatangani Laporan Tahunan rutin
15
menit/ dokumen
3
Atasan PPIdD melaporkan ( merupakan ringkasan dan laporan lengkap) serta rekomendasi rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi, berupa hardcopy dan softcopy kepada Sekretaris MA RI
20
menit/ dokumen
21 5 STAF PEMBERIAN BANTUAN HUKUM . NO URAIAN TUGAS
WP
1
Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari Negara, dengan melampirkan : Surat Keterangan tidak mampu (SKTIM) dari Lurah/ Kepala Desa setempat atau Surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT) atau Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
15
menit/ dokumen
2
Permohonan bantuan hukum yang Penggugat diajukan bersamaan dengan Gugatan
10
menit/ dokumen
3
Permohonan bantuan hukum yang diajukan Tergugat II intervensi diajukan bersamaan dengan Gugatan
10
menit/ dokumen
4
Dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hukum dengan putusan sela setelah mendengar keterangan pihak lawan
60
menit/ kegiatan
5
PP menyerahkan salinan putusan sela kepada Ketua Pengadilan
10
menit/ kegiatan
6
Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan pembebasan biaya perkara (Putusan sela yang mengabulkan permohonan bantuan hukum)
20
menit/ surat
7
Apabila permohonan ditolak maka Penggugat wajib membayar biaya perkara
15
menit/ kegiatan
8
Ketua Pengadilan menunjuk 1)Lembaga Masyarakat Sipil penyedia bantuan hukum ; atau 2)Unit Kerja Bantuan Hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau 3)Lembaga Konsultan dan bantuan Hukum Perguruan Tinggi (yang menjalin kerja sama dengan pengadilan) yang akan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan permohonan bantuan hukum
10
menit/ kegiatan
9
Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan yang memerintahkan KPA untuk membayar dana bantuan hukum yang ditunjuk
15
menit/ surat
10
Panitera/ Sekretaris membuat SK pembebanan Dana bantuan hukum ke APBDN (yang tersedia dalam DIPA)
15
menit/ surat
22
11
Advokat atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi pemohon bantuan hukum dapat memohon tambahan biaya bantuan hukum sepanjang dana bantuan hukum yang disediakan masih ada
15
menit/ kegiatan
12
Dikabulkan atau tidaknya permohonan tambahan biaya bantuan hukum dengan putusan sela
15
menit/ kegiatan
13
Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam buku Kas Umum dan buku bantu
60
menit/ laporan
14
Dalam hal kesediaan anggaran DIPA telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni
60
menit/ kegiatan
15
advokat piket mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register bantuan hukum
30
menit/ laporan
16
Pencatatan Advokat Piket dilaporkan kepada panmud Perkara
30
menit/ kegiatan
17
Wakil Panitera melakukan pencatatan terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum dalam buku register bantuan hukum pengadilan
20
menit/ dokumen
18
Wapan melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan bantuan hukum
15
menit/ kegiatan
SOP Subbag Kepegawaian…
23 KA SUBBAG KEPEGAWAIAN
1. Menerima berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun dari pegawai 2. Meneliti dan Melegalisir berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun 3. Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani 4. Mengonsep surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian. 5. Menerima berkas usulan permintaan karpeg/karis/karsu/taspen/askes dari pegawai 6. Memeriksa berkas usulan permintaan karpeg/ karis/karsu/taspen/askes 7. Mengorganisir pengoreksian semua surat masuk dan keluar bagian Kepegawaian. 8. Mengoreksi SK KGB seluruh Pegawai dan Hakim. 9. Menerima permohonan cuti tahunan
Staf Kepegawaian
NO
URAIAN KEGIATAN
MAKSIMAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
1
2
3
4
1
Proses Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat, PMJ, dan Pensiun
PENANGGUNG JAWAB
KET
5
1..
Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
2.
Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
10 Menit
Sekretaris
3.
Koreksi surat
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Penandatanganan surat usulan
10 Menit
KPTUN
5.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Umum
6.
Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat ke PTTUN Medan
3 Hari
Umum
24 2
3
4
5
Pengelolaan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai 1.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir
2 Jam
Petugas hadir
daftar
2.
Evaluasi data pendukung
10 Menit
Petugas hadir
daftar
3.
Menyampaikan rekapitulasi hadir untuk uang makan
daftar
5 Menit
Petugas hadir
daftar
4.
Menyampaikan rekapitulasi daftar hadir untuk tunjangan remunerasi
5 Menit
Petugas hadir
daftar
Proses Usulan Karpeg / Karis / Karsu / Taspen / Askes 1.
Meneliti kelengkapan berkas untuk dilegalisir
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
2.
Konsep dan pengetikan surat usulan
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Penandatanganan surat usulan Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/Askes
10 Menit
KPTUN
Penyelesaian KGB / Impassing 1.
Pengecekan buku kendali KGB
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
2.
Mengonsep SK KGB
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Pengetikan SK KGB
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Penandatanganan SK KGB
10 Menit
KPTUN
5.
Penomoran SK KGB
5 Menit
Umum
Pengajuan Cuti Tahunan 2.
Meneliti sisa bersangkutan
cuti
pegawai
yang
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung
15 Menit
Atasan Langsung
5.
Atasan langsung menyetujui menunda permohonan cuti
10 Menit
Atasan Langsung
atau
Jika permoh onan cuti disetujui , disampa ikan
25 kepada pejabat yang berwena ng member ikan cuti
6
6.
Persetujuan pejabat yang berwenang memberikan cuti dan penandatangan izin cuti
5 Menit
KPTUN
7.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
8.
Penyerahan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
Pembinaan Karier Hakim dan Pegawai 1.
Update data Hakim dan Pegawai
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
Kegiatan ....
26 Kegiatan Subbag Kepegawaian selama tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan SOP, antara lain: 1.
Penyelesaian Kenaikan Pangkat Selama tahun 2014, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengalami kenaikan pangkat adalah sebagai berikut : 1. Selvie Ruthyarodh, SH
: 01 April 2014
2. Effriandy, SH
: 01 April 2014
3. Muhammad Afif, SH
: 01 April 2014
4. Boby Hidayat, SH
: 01 April 2014
5. Ellyza Alwis
: 01 April 2014
6. H. L. Mustafa Nasution, SH, MH : 01 Oktober 2014 Sedangkan usulan kenaikan pangkat untuk TMT 01 April 2015 adalah : 1. Ganda Kurniawan, SH 2. Akhdiat Sastrodinata, SH 3. Hari Purnomo, SH 4. Lizamul Umam, SH 5. Desni B. 6. Ganda Arizal, AMd 2.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara dari bulan Januari s/d Desember 2014.
3.
Proses usulan karis / karsu Selama Januari sampai dengan Desember 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada usulan karis / karsu.
27
4.
Penyelesaian KGB Penyelesaian KGB yang telah dilakukan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. H.L. Mustafa Nasution, SH, MH 2. Baherman, SH 3. Selvie Ruthyarodh, SH 4. Fitri Wahyuningtyas, SH 5. Muhammad Yunus Yazryan, SH 6. Nofiardi Nasir, SH 7. H. Muzakir Umar, SH 8. Asmanidar, SH 9. Abdil Bahri 10. Yunetta, SH 11. Darman, SH 12. Jembril, SH 13. Elizarni
5.
Pengajuan Cuti Tahunan Selama tahun 2014, Subbag Kepegawaian telah menerima permohonan cuti tahunan dari Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang hingga disetujuinya permohonan cuti tersebut. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP.
SOP Ka Subbag Umum…
28 KA SUBBAG UMUM 1.
Mengkoordinir Penerimaan Surat masuk dan Surat keluar baik dari dalam instansi Mahkamah Agung maupun instansi diluar Mahkamah Agung RI, kemudian memberi perintah kepada Staf atau petugas penerima untuk menerima, mencatat, mensortir, mengatur dan menyampaikan semua surat masuk.
2.
Mengkoordinir Pencatatan Surat Masuk dan Surat keluar baik dari diinstansi Mahkamah Agung maupun instansi diluar Mahkamah Agung RI, kemudian memberi perintah kepada staf atau petugas Pencatat surat masuk untuk mencatat, meneruskan dan mendisposisi surat tersebut kepada pengarah.
3.
Mengkoordinir pengolahan surat masuk dan surat keluar baik dari diinstansi Mahkamah Agung maupun instansi diluar Mahkamah Agung RI, kemudian memberi perintah kepada staf atau petugas pengantar agar Setelah surat didisposisi, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing unit pengolah yang dilengkapi kartu kendali.
4.
Membuat konsep surat dan disampaikan kepada staf untuk diketik rapih, memerintahkan staf untuk menyampaikan kepada Pimpinan berjenjang untuk mendapat paraf persetujuan setelah itu diberi penomoran untuk mendapat tanggal dan nomor surat dan dicatat di buku agenda keluar.
5.
Mengkoordinir penata usahaan sarana dan prasarana kantor mulai dari pengadaan sarana dan prasarana perkantoran untuk Keperluan Sehari-hari Perkantoran, maupun Pengadaan Barang Inventaris Kantor / BMN.
6.
Mengkoordinir pemeliharaan gedung dan bangunan mulai dari Gedung dan Bangunan Kantor maupun Gedung dan bangunan rumah dinas.
7.
Mengkoordinir perawatan dan pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2.
8.
Mengkoordinir pemeliharaan peralatan dan mesin antara lain Komputer / Laptop, AC dan Meubelair lainnya.
9.
Menunjuk
staf
pengelola
perpustakaan
dan
Mengkoordinir
pengelolaan
perpustakaan kantor. 10. Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK-kan dan mengkoordinir jalannya penghapusan barang milik negara.
29
Staf Administrasi Tata Persuratan
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
I. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN A.
SURAT MASUK I. Penerimaan Surat Masuk 1 Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat
15 menit
Ptgs Penerima
5 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
10 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Pencatat
dan mengembalikan surat yang salah 2 Mencatat jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerimaan surat 3 Mensortir dan memisah-misahkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa 4 Mengatur / menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat/tujuan (berdasarkan penanganan masing-masing) 5 Menyampaikan semua surat yang telah di sortir dan diteliti kepada pengarah II. Pencatatan Surat Masuk 1 Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk
masuk
2 Meneruskan seluruh surat masuk kepada pengarah
10 menit
yang dilengkapi lembar disposisi
Pencatat masuk
3 Pengarah menerima, kemudian membaca dan
30 menit
Pengarah
15 menit
Pengarah
10 menit
Penghantar
15 menit
Penghantar
meneliti kelengakapan surat-surat masuk yang diterimanya 4 Pengarah memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar diposisi III. Pengolah Surat Masuk 1 Setelah surat didisposisi, selanjutnya disampaikan kepada
masing-masing
surat
unit
pengolah
yang
dilengkapi kartu kendali 2 Setelah pengolah menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang
surat
KET
30 tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali 3 Melaksanakan
pengolahan
suat
masuk
1 jam
Pengolah
15 menit
Pengolah
15 menit
Petugas
berdasarkan isi disposisi 4 Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan B.
SURAT KELUAR 1 Pelaksana menyampaikan konsep surat yang telah diketik rapih kepada Pimpinan berjenjang untuk
Pengetikan
mendapat paraf persetujuan 2 Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada
10 menit
bagian penomoran untuk mendapat tanggal dan
Peugas Pengetikan
nomor surat 3 Petugas penomoran mencatat tanggal dan nomor
10 menit
surat dalam buku agenda surat keluar
Petugas Penomoran
4 Selanjutnya surat disampaikan kepada Pimpinan
15 menit
untuk mendapatkan tanda tangan
Petugas Penomoran
5 Jika ada perbaikan dari Pimpinan, maka surat itu
15 menit
diserahkan kembali kapada bagian pengetikan
Petugas Pengetikan
untuk segera diperbaiki 6 Setelah surat ditanda tangani Pimpinan, maka
30 menit
Pengolah
30 menit
Petugas
bagian Pengolah menyampaikan kepada bagian pengiriman untuk digandakan sebanyak alamat yang akan dituju 7 Bagian pengiriman mencata surat yang akan dikirim dalam buku expedisi surat keluar untuk
Pengiriman
selanjutnya disampaikan kepada alamat yang dituju 8 Selanjutnya
surat
diarsipkan
oleh
bagian
pengarsipan sesuia dengan kode dan klasifikasi surat
5 menit
Petugas Pengarsipan
31
Staf Penata Usahaan Sarana dan Prasarana Kantor
NO
URAIAN KEGIATAN
II. PENATA
USAHAAN
SARANA
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
DAN
PRASARAN KANTOR A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN PERKANTORAN I. Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1 Panitia melakukan pencatatan kebutuhan sehari-
1,5 jam
Panitia Pengadaan
15 menit
Panitia Pengadaan
30 menit
Pan. Penerima brg.
15 menit
Pan. Penerima brg.
2 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
10 menit
Ptgs.Brg.Persediaan
1 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 hari
Ptgs.brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
hari perkantoran (Barang Persediaan) yang akan di adakan 2 Panitia mengajukan dafar kebutuhan sehari-hari perkantoran
(Barang
Persediaan
yang
akan
diadakan kepada Pimpinan secara berjenjang) 3 Panitia
penerima
barang
menerima
barang
persediaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 4 Barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas pengelola barang persediaan 5 Petugas pengelola barang persediaan menginput data ke dalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK-BMN minimal 2 (dua) kali setahun 6 Petugas
pengelola
barang
persediaan
mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) 7 Petugas pengelola barang persediaan melakukan opaname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun 8 Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan II. Pengadaan Barang Inventaris Kantor / BMN 1 Membuat
daftar
rencana
kebutuhan
barang
inventaris kantor / Barang Milik Negara 2 Daftar tersebut diajukan kepada Pimpinan secara berjenjang
KET
32 3 Peugas penerima barang menerima barang dari
30 menit
Panita penerima brg
10 menit
Panitia penerima brg
panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 4 Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas Aplikasi SIMAK-BMN 5 Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data
1 jam
Ptgs. Aplikasi
15 menit
Ptgs. Aplikasi
1 jam
Ptgs. Aplikasi
1 jam
Ptgs. Aplikasi
pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN 6 Kemudian
Petugas
Aplikasi
SIMAK-BMN
melakukan rekonsiliasi kepada petugas pengelola Aplikasi SAKPA setiap bulannya
7 Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun 8 Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan laporan Barang Milik Negara kepada coordinator Wilayah ( Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat) minimal 2 (dua) kali setahun B.
PEMELIHARAAN
GEDUNG
DAN
BANGUNAN I. Gedung dan Bangunan Kantor 1 Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
2 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
1 jam
Ptgs.Brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
30 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
gedung kantor kepada Pimpinan secara berjenjang 2 Melakukan pemeliharaan gedung kantor 3 Melakukan
pencatatan
tentang
pekerjaan
pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan II. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas 1
Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Rumah Dinas kepada Pimpinan secara berjenjang
2
Melakukan pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas
3
Melakukan pencatatan tentang pekerjaan gedung dan bangunan Rumah Dinas serta material yang digunakan
33 C.
PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2 I Perawatan Kendaraan Roda 4 1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda
1 jam
Bag.Pem.Kendaraan
1,5 jam
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
1 hari
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
2 jam
Bag.Pem.Kendaraan
4 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 4 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu pengganti oli untuk control penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada Pimpinan
Bag.Pem.Kendaraan
II. Perawatan Kendaraan Roda 2 1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda
1 jam
Pemakai
1 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
30 menit
Petugas IT
1 hari
Petugas IT
2 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 2 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu penggantian
oli untuk control
masa penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan D.
PEMELIHARAAN
PERALATAN
DAN
MESIN a. Komputer / Laptop 1 Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop 2 Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami
34 kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 3 Mencatat
rincian
komponen-komponen
yang
15 menit
Petugas IT
10 menit
Petugas IT
diperbaiki 4 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan b. AC 1 Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala
3 X setahun
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
2 hari
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
1 jam
Ptgs. Brg. inventaris
1,5 jam
Ptgs. Brg. inventaris
telah
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
4 Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Kasubbag Umum
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
30 menit
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
2 Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan 3 Melakukan
perbaikan
AC
yang
mengalami
kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 4 Mencatat rincian tetang bagian-bagian AC yang telah diperbaiki 5 Melaporkan hasil perawatan / perbaikan kepada Pimpinan c. Meubelair 1 Menata meubelair pada masing-masing ruangan 2 Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami
kerusakan,
setelah
mendapatkan
persetujuan dari PPK 3 Mencatat
jenis-jenis
meubelair
yang
diperbaiki
Pimpinan E.
PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
KANTOR 1 Menunjuk pengelola perpustakaan 2 Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan 3 Pengelola perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya 4 Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku yang dibutuhkan dan belum ada di perpustakaan 5 Pengelola perpustakaan membuat buku daftar peminjaman 6 Setiap pegawai yang meminjam buku supaya
35 mengisi daftar peminjaman yang diketahui oleh pengelola perpustakaan 7 Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan
3 menit
Ptgs. Perpustakaan
30 menit
Kasubbag Umum
waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali F.
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 1 Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK-kan 2 Kemudian
Panitia
mengumpulkan
dokumen
1 hari
Panitia
barang-barang yang akan dihapus 3 Panitia meneliti dan menilai kondisi
serta
1 hari
yang
1 jam
Panitia
2 jam
Panitia
1 jam
Panitia
kegunaan barang-barang yang akan dihapus 4 Panitia
menghubungi
instansi
terkait
berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus 5 Panitia menyurati kepala Dinas Perhubungan Kota untuk dapat memeriksa dan menerbitkan berita acara
pemeriksaan
kendaraan
yang
akan
dihapuskan 6 Setelah mengirim berita acara penghapusan selanjutnya
panitia
mengirimkan
berkas
penghapusan ke PT TUN Medan untuk dapat diteruskan ke KP3LN untuk meminta surat rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI
Dari penataan Administrasi Tata Persuratan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bagian Umum pada Januari s/d Desember 2014, telah mencatat dan mendistribusikan suratsurat masuk serta mencatat surat keluar sebagai berikut :
36 a. Surat Masuk : Sub Bidang
Surat Masuk
- Umum
76
- Perkara
164
- Keuangan
44
- Kepegawaian
198
b. Surat Keluar : Sub Bidang
Surat Keluar
- Umum
90
- Perkara
134
- Keuangan
100
- Kepegawaian
70
Subbag Keuangan…
37 SUB. BAG. KEUANGAN
1.
Standard Operating Procedure ( SOP ) Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Tujuan SOP ( Standard Operating Procedure ) ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur kegiatan Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Dana DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2014.
2.
Pengertian a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. c. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. d. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. e. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
3.
Ketentuan -
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-
UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
-
UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th. 2013
-
PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara
38 4.
Pengelolaan Keuangan Proses kegiatan di Sub. Bag. Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dapat dilihat pada tabel berikut:
Ka Subbag Keuangan 1.
Menyusun Rencana Kerja sub bagian keuangan ;
2.
Membantu wakil sekretaris menyusun RKA – KL ;
3.
Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi ;
4.
Membuat jadwal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ;
5.
Pemberian DP3 staf sub bagian keuangan ;
6.
Melakukan pembinaan kepada staf sub bagian keuangan ;
7.
Melaporkan pelaksanaan penggunaan DIPA secara bulanan kepada Hakim Pengawas Bidang Keuangan ;
8.
Membantu Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan keuangan ;
9.
Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya ;
10.
Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan.
39
No A. 1. 2.
B. 1. 2. 3. 4. C. 1.
2.
Staf Keuangan KEGIATAN
WAKTU
Perencanaan Anggaran Rapat Penyusunan RKAKL untuk tahun yang akan berjalan dengan seluruh unsur pimpinan & para pegawai Januari Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan yang diserahkan ke PTTUN Medan untuk diteruskan ke Biro Perencanaan Juli Mahkamah Agung RI Administrasi Keuangan Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) setelah turun SK dari Mahkamah Agung R.I, diselesaikan 1 hr Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK PPK, SK PPSPM, dan Pengelola Keuangan) 1 hr Menyampaikan spesimen tanda tangan pengelola keuangan kepada KPPN dan pihak Bank 1 hr Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan 5 hr Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk a. Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, KP4, dll) b. Membuat faktur pajak / setoran pajak (SSP) Setiap c. Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya awal bulan d. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji (2 hr) dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh KPA e. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM) f. Mengajukan SPM Gaji ke KPPN Padang setiap awal bulannya. Gaji Susulan/kekurangan gaji/beras a. Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, KP4, dll) b. Membuat faktur pajak / setoran pajak (SSP) c. Koreksi daftar gaji susulan/ kekurangan gaji dan kelengkapannya d. Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh KPA e. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM)
2 hr
40 f. Mengajukan SPM Gaji susulan/ kekurangan gaji ke KPPN Padang 3.
4.
5.
6.
7.
Uang Makan PNS a. Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi Absen dari kepegawaian setiap awal bulan b. Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP) c. Membuat SPTJM untuk ditanda tangani oleh KPA g. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM) d. Mengajukan SPM Uang Makan setiap awal bulan
Uang Lembur a. Menyiapkan Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Membuat daftar absen lembur c. Menyusun daftar nominatif pembayaran uang lembur dari aplikasi GPP d. Membuat SPTJM untuk pembayaran uang lembur yang ditanda tangani oleh KPA h. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM) e. Mengajukan SPM Uang Lembur ke KPPN
Setiap awal bulan (2 hr)
Sesuai kebutuhan
Gaji ke-13 a. Membuat permintaan gaji ketiga belas berdasarkan daftar gaji induk bulan Juni setelah adanya SE Dirjen Perbendaharaan maupun Menkeu b. Membuat faktur pajak/setoran pajak (SPP) c. Membuat SPTJM untuk ditandatangani oleh KPA d. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM) e. Mengajukan SPM Gaji Ke-13 ke KPPN
1 hr
Rapel Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Beras a. Membuat daftar rapel gaji dan beras hakim, dan pegawai mengunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan maupun Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) b. Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP) c. Koreksi daftar rapel gaji d. Pengajuan Daftar rapel gaji dan beras, kelengkapannya dan SPTJM untuk ditandatangani oleh KPA e. Membuat SPP (ditandatangani oleh PPK) dan SPM (diuji dan ditandatangani oleh PPSPM f. Mengajukan SPM ke KPPN
2 hr
Remunerasi dan pertanggungjawaban
2 hr
41 a. Membuat daftar nominatif remunerasi PTUN Padang dan kelengkapannya yang didownload dari www.komdanas.mahkamahagung.go.id setelah Sub. Bag. Kepegawaian mengupdate rekapitulasi absen di aplikasi komdanas. b. Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap pegawai yang menerima remunerasi c. Penandatanganan berkas remunerasi PTUN Padang oleh Ketua PTUN Padang dan KPA d. Mengirim berkas permintaan maupun pertanggungjawaban remunerasi ke PTTUN Medan (via email dan pos) serta ke Biro Keuangan Mahkamah Agung 8.
9.
D. 1. 2. 3.
E. 1.
2.
Pengajuan Uang Persediaan (UP) a. Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu sebagai syarat dalam pengajuan Uang Persediaan b. Mengajukan SPM ke KPPN Pengajuan GUP, TUP, LS a. Bendahara menyiapkan permintaan GUP/TUP/LS dan kelengkapannya b. PPK Menerbitkan SPP GUP/TUP/LS untuk kemudian disampaikan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM GUP/TUP/LS c. Mengajukan SPM ke KPPN Pengelolaan Pendapatan (PNBP) Menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan negara setiap minggu ke bank persepsi Melaporkan pembukuan disertai bukti setor untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris Membuat laporan PNBP untuk dikirimkan ke PTTUN Medan dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI (via email & pos) selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan Pelaporan Keuangan Laporan Bulanan a. Petugas SAKPA menginput data ke aplikasi SAKPA berdasarkan data SPM/SP2D yang telah terbit dan data NTPN dari setoran PNBP b. Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan data hasil belanja dan pendapatan ke KPPN Padang setiap awal bulannya c. KPPN Menerbitkan BAR Rekonsiliasi untuk ditandatangani oleh KPA d. Mengupload backup SAKPA ke aplikasi Komdanas e. Membuat laporan penyerapan anggaran manual melalui aplikasi komdanas untuk kemudian dikirimkan ke PTTUN Medan dan Biro Keuangan MARI Laporan Triwulan a. Mengupdate data e-monev bappenas setiap triwulan b. Petugas SAPPAW menerima ADK pengiriman dari satker (PTUN Padang dan Dilmil I-03 Padang) untuk kemudian dilakukakan rekonsiliasi
1 hr
Sesuai kebutuhan (1 hr)
1 hr 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr
1 hr 1-3 hr
42
3.
F. 1.
2.
ke DjPB Padang Laporan Semester/Tahunan a. Menyusun LK Satker Semester/Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi 1 hr dengan KPPN Padang 1-3 hr b. Menyusun LK Korwil Semester/Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Perbendaharaan Padang Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran Buku Kas Umum a. Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarnya Awal tahun dan diparaf oleh Bendahara b. Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh KPA Buku Pembantu a. Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan b. Buku Pembantu Bank dibukukan pada setiap transaksi yang ada direkening giro c. Buku Pembantu Pajak dibukukan pada setiap transaksi /pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) d. KPA melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak -
1 hr 1 hr 1 hr Sesuai kebutuhan
Fungsional
HAKIM
1.
Melakukan tugas yudisial persidangan ;
2.
Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya ;
3.
Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (2b)) ;
4.
Menyatakan dengan memutus, gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat diajukan gugatan baru (Pasal 63 ayat (3) dan (4)) ;
5.
Dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut. Ketua majelis dengan surat penetapan meminta atasan tergugat agar memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya tergugat (Pasal 72) ;
43 6.
Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, ketua majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau ejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa dan selanjutnya dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana disebut dalam pasal 85 ;
7.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah ;
8.
Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan ;
9.
Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada naskah putusan lengkap untuk ucapan ;
10.
Melakukan minutering perkara dan membuat court calendar persidangan ;
11.
Melaporkan kegiatan persidangan ;
12.
Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua (hakim pengawas bidang dan lain lain) ;
13.
Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung ;
14.
Melakukan pembinaan terhadap calon hakim, mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran ;
15.
Ikut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya ;
16.
Menjadi quality controller dalam pengelolaan website dan pengembangan teknologi informasi ;
17.
Melaksanakan tugas lain dari ketua
PANITERA PENGGANTI 1.
Membantu Majelis Hakim dalam hal : a.
Membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan dan hari sidang ………
b.
Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
c. 2.
1 hari
berikutnya ……………………………………………………………......
1 hari
Mengetik putusan ………………………………………………………..
7 hari
Melaporkan kepada panitera muda perkara untuk dicatat dalam register perkara : a. Penundaan hari - hari sidang …………………………………………...
1 hari
b. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya …………………
1 hari
c. Menyerahkan salinan putusan kepada panitera muda perkara untuk dikirim kepada para pihak sesuai pasal 51A ayat (2) ………………….
1 hari
44 3.
Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perkara bila telah selesai diminutasi …………………………………………………………….
JURU SITA PENGGANTI
1.
Mengadministrasikan surat - surat panggilan/pemberitahuan pengadilan …...
2.
Mengadminisitrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan /atau salinan putusan pengadilan ……………………………………………..
3.
Mengadministrasikan dan
1 hari
1 hari
melaksanakan pengiriman berkas perkara
banding, kasasi dan peninjauan kembali …………………………………….. 4.
1 hari
1 hari
Mengadministrasikan dan atas peritah ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara ………………………………………………………………………..
5.
Membuat berita acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ………………………..
6.
1 hari
1 hari
Mengadministrasikan dan atas perintah panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap …………………………….
7.
8.
Mengirimkan surat - surat yang berhubungan dengan perkara melalui kantor pos dengan surat tercatat, termasuk salinan putusan …………………………
1 hari
Membantu tugas - tugas panmud perkara ……………………………………
1 hari
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Pimpinan
1 hari
Ketua FUNGSIONAL 1. Mempelajari surat gugatan 2. Menbuat penetapan penunjukan majelis 3. Membuat penetapan gugatan perlawanan 4. Membuat penetapan acara cepat 5. Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan 6. Mengawasi pelaksanaan putusan yang inkrach 7. Melakukan persidangan 8. Membuat putusan 9. Menandatangani berita acara persidangan 10. Menandatangani putusan
45 11. Mengadakan dan memimpin rapat bulanan 12. Mengadakan dan memimpin rapat pembinaan dengan hakim 13. Membuat DP3 Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Cakim 14. Mengkoordinasi penyusunan laporan tahunan, LAKIP, Rencana Kerja 15. Menandatangani buku-buku jurnal dan register 16. Melakukan dismissal proses 17. Menandatangani penetapan lolos dismissal KESEKRETARIATAN 1. Menandatangani pertanggungjawaban tunjangan kinerja 2. Menandatangani surat tugas 3. Menandatangani rekap uang makan 4. Menandatangani daftar urut kepangkatan 5. Menandatangani Bezzeting pegawai 6. Menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan 7. Menandatangani kenaikan gaji berkala 8. Menandatangani cuti 9. Menandatangani kenaikian pangkat 10. Menandatangani DP3 11. Menandatangani SK intern Eselon III Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2014 : Panitera / Sekretaris Panitera/Sekretaris Tugas sebagai Panitera 1. Melakukan penelitian administrasi terhadap berkas gugatanyang masuk 2. Menunjuk PP untuk mendampingi majelis Hakim / Hakim tunggal dalam persidangan. 3. Menandatangani salinan-salinan putusan dan salinan-salinan penetapan 4. Menandatangani akta banding, kasasi dan peninjauan kembali 5. Menandatangani surat pemberitahuan putusan banding, kasasi dan PK 6. Mengelola tata persuratan bidang kepaniteraan 7. Menandatangani laporan keuangan perkara 8. Menandatangani laporan bulanan 9. Menandatangani laporan catur wulan ( banding, kasasi, PK dan Eksekusi ) 10. Menandatangani laporan semester kegiatan Hakim dan PP 11. Menandatangani laporan tahunan 12. Mendampingi Ketua dalam dissmisal proses 13. Mendampingi Majelis Hakim / Hakim tunggal dalam sidang 14. Membuat dan menandatangani panggilan sidang pada para pihak 15. Membuat dan Menandatangani Berita acara sidang 16. Menandatangani putusan 17. Mendampingi Ketua dalam proses eksekusi Tugas sebagai Sekretaris
46 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Menyusun dan menandatangani rencana anggaran ( RKA / KL ) Menandatangani SK penunjukan pengelolaan keuangan Memeriksa dan menandatangani laporan SAKPA bulanan Memeriksa dan menandatangani laporan, penerimaan Negara dan PNBP Memeriksa dan menandatangani laporan SAKPA –W triwulan Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan PP 39 th 2006 BAPPENAS Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan LKA manual dan LPJ Bendahara Memeriksa dan menandatangani CALK ( catatan atas laporan keuangan ) semester I dan II Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja dan dokumen pengadaan Memeriksa dan menandatangani usulan dan penanggung jawaban remunerasi pegawai Mengusulkan dan menandatangani Revisi Anggaran DIPAPOK Menandatangani SK pejabat pengadaan barang jasa Menandatangani SK pejabat pemerikisa pengadaan barang jasa Mengelola tata persyaratan bidang kesekretariatan Memeriksa dan menandatangani laporan BMN semester I dan II Memeriksa dan menandatangani berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN – SAKPA Memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan bulanan Memeriksa dan menandatanganiberita acara opname fisik persediaan Mengusulkan pembentukan panitia penghapusan BMN Memeriksa dan memaraf laporan tahunan Memeriksa dan memaraf LAKIP Memeriksa dan mendatangani SPK honorer
Wakil Panitera Wakil Panitera 1. Memimpin dan melakukan koordinasi tugas-tugas pejabat kepaniteraan 2. Bersama sama pejabat Kesekretariatan dan kepaniteraan menyusun laporan tahunan ( Laptah ), Progran Kerja, Rencana Strategi ( Renstra ) dan LAKIP pada bulan Januari 2014 3. Menerima laporan dari bawahan serta melakukan evaluasi kinerja di Bidang Kepaniteraan 4. Membantu Panitera untuk kelancaran Laporan data perkara dan pengarsipan laporan perkara 5. Mendampingi Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 6. Memonitoring pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan yang dilaksanakan oleh juru sita pengganti 7. Menerima dan meneliti ulang berkas perkara yang masuk dari Panmud Perkara
47 untuk diteruskan kepada Ketua melalui Panitera 8. Mengontrol pelaksanaan berkas minutasi dan pengarsipan baik secara manual maupun dengan aplikasi 9. Membuat berita acara sidang dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara, serta menyusunnya dalam satu bundel ( minutasi ) 10. Melaporkan kepada Panitera hasil evaluasi tugas-tugas Pejabat Kepaniteraan. Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris 1. Membantu Panitera/Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan 2. Melaksanakan Tugas Panitera / Sekretaris dibidang kesektariatan apabila Panitera/ Sekretaris berhalangan 3. Mengkoordinir pejabat Kesektariatan tugas bagian kesekretariatan 4. Menyusun Program kerja kesekretariatan 5. Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan-kegiatan kesekretariatan kepada pejabat yang dibawahnya 6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dibidang kesekretariatan 7. Membina dan membimbing pejabat dibawahnya dalam pelaksanaan tugastugas dibidang kesekretariatan 8. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang kesekretariatan 9. Melaporkan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan kepada atasan/pimpinan 10. Membantu rencana kerja dan jadwal kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran yang bedrjalan 11. Membuat dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa 12. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) 13. Membuat dan menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang 14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pekerjaan 15. Mengkoordinir dan mengawasi tugas bagian kepegawaian, keuangan, dan umum 16. Membuat Program Kerja Pelaksanaan anggaran DIPA yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Panitera/Sekretaris 17. Memeriksa barang-barang dari toko yang melampirkan faktur dan kwitanmsi kemudian diopname dan diserahkan kebagian umum untuk disimpan dan didistribusikan sesuai dengan permintaan kebutuhan masing-masing bagian 18. Mengkoordinir bagian keuangan, umum, dan kepegawaian dalam menyusun CALK tahunan dan CALK BMN 19. Mengkoordinir bagian umum dalam hal penyusunan LAKIP
48 20. Mengkoordinir Bagian Keuangan dalam hal penyusunan Laporan Tri Wulan i s/d IV 21. Meneliti dan paraf Laporan Realisasi Anggaran bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 22. Meneliti dan paraf Laporan SAKPA Satuan Kerja bulanan 23. Meneliti dan paraf Laporan SAKPA Koordinator Wilayah triwulan dan semester 24. Meneliti dan paraf Laporan SIMAK BMN Satuan Kerja semester 25. Meneliti dan paraf Laporan SIMAK BMN Koordinator Wilayah semester 26. Meneliti dan paraf Laporan PNBP Satuan Kerja bulanan 27. Meneliti dan paraf Laporan PNBP Satuan Kerja triwulan dan tahunan Peradilan Umum 28. Meneliti dan paraf Laporan Tahunan Komprehensif 29. Meneliti dan paraf usulan kenaikan pangkat, pensiun, hukuman disiplin, promosi, mutasi dan Baperjakat 30. Meneliti dan paraf permohonan cuti, kenaikan gaji berkala, SPMJ 31. Menilai dan Menandatangani SKP para Kasubbag 32. Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan menyusun laporan tahunan (Laptah), Progran Kerja, Rencana Strategi, (Renstra), dan Lakip pada bulan Januari 2014 33. Mengkordinir pelaporan bagian kesekretariatan baik secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi 34. Menerima, meneliti saran tindak lanjut surat-surat bagian kepegawaian, keuangan dan umum untuk diteruskan kepada sekretaris 35. Memberikan solusi terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan
Eselon IV Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2014 : Panmud Perkara Panitera Muda Perkara 1. Bertanggung jawab terhadap proses penerimaan perkara dibidang gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi 2. Bertanggung jawab terhadap proses pengisian jurnal dan register 3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan instrumen perkara 4. Bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan arsip aktif perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi 5. Bertanggung jawab terhadap laporan keadaan perkara gugatan yang masuk dan putus, perkara banding yang masuk dan putus, perkara kasasi yang masuk dan putus, perkara pk yang masuk dan putus, jenis-jenis perkara, keuangan perkara dan eksekusi, kegiatan hakim dan kegiatan panitera pengganti
49 6. Bertanggung jawab terhadap agenda sidang dan pengunduran sidang 7. Mendampingi Hakim dalam persidangan 8. Membuat berita acara sidang dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara, serta menyusunnya dalam satu bundel (minutasi) 9. Mencatat putusan/penetapan perkara gugatan mengenai penetapan Majelis Hakim, tanggal sidang, penundaan sidang, tanggal putus, diktum amar putusan 10. Mengkoordinasikan tugas-tugas panitera muda perkara kepada wakil panitera Panmud Hukum Panitera Muda Hukum 1. Menerima, memeriksa, mengolah, menyajikan, serta menyusun laporan data perkara dan mengarsipkannya, baik secara manual ataupun dengan aplikasi 2. Melaksakan tugas – tugas yang berkaitan dengan meja informasi dan pengaduan 3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi perkara dan administrasi persidangan 4. Melaksanakan koordinasi tugas – tugas dibidang perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera 5. Mendampingi Hakim dalam persidangan 6. Membuat berita acara sidangt dan mempersiapkan kelenngkapan berkas perkara, serta menyusunnya dalam satu bundel ( minutasi ) 7. Menerima dan menindaklanjuti serta mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan pertimbangan hukum kepada masyarakat 8. Mengolah dan menyusun dat5a statistik, minutasi, serta membuat buku kendali berkas minutasi sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara
Kasubbag Kepegawaian Kasub Kepegawaian 1. Membuat perencanaan kerja bagian Umum setiap tahun 2. Membuat perencanaan kebutuhan ATK, inventaris, sesuai dengan DIPA tahun berjalan 3. Membuat daftar inventaris setiap ruangan dan membuat laporan serta membuat buku inventaris barang 4. Me4mbuat laporan rekonsiliasi SIMAK-BMN ke KPKNL dan KORWIL 5. Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data ke dalam aplikasi persediaan 6. Membuat laporan CAL, BMN 7. Membuat KIB dan DBR 8. Melaksanakan perawatan barang milik negara
50 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan 10. Meneliti, mengelola surat masuk dan surat keluiat bagian umum 11. Mengelola arsip dan laporan – laporan di bibdang umum 12. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas tenaga Honorer 13. Melaporkan kegiatan bidang Umum kepada Wakil Sekretaris 14. Menyusun konsep SK tentang Pertanggungjawaban Barang Milik Negara Kasubbag Keuangan Kasub Keuangan 1. 2. 3. 4. 5.
Menyiapkan Pengusulan CPNS menjadi PNS Menyiapkan Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai Menyiapkan Ujian Dinas Membuat Kenaikan Gaji Berkala Merekap Absensi sebagai bahan Pendukung Remunerasi dan pembayaran uang makan 6. Membuat SK Cuti Hakim dan Pegawai 7. Membuat DUK dan Bezetting 8. Menyusun Arsip Kepegawaian dan Data Pegawai 9. Membuat Surat Keterangan yang berhubungan dengan Kepegawaian 10. Mengonsep surat keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian 11. Pengisian buku kendali kepegawaian 12. Mengisi daftar simpeg 13. Mengisis buku induk kepegawaian
Kasubbag Umum Kasub Umum 1. Membuat perencanaan kerja bagian Umum setiap tahun 2. Membuat perencanaan kebutuhan ATK, inventaris, sesuai dengan DIPA tahun berjalan 3. Membuat daftar inventaris setiap ruangan dan membuat laporan serta membuat buku inventaris barang 4. Me4mbuat laporan rekonsiliasi SIMAK-BMN ke KPKNL dan KORWIL 5. Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data ke dalam aplikasi persediaan 6. Membuat laporan CAL, BMN 7. Membuat KIB dan DBR 8. Melaksanakan perawatan barang milik negara 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan 10. Meneliti, mengelola surat masuk dan surat keluiat bagian umum 11. Mengelola arsip dan laporan – laporan di bibdang umum 12. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas tenaga Honorer
51 13. Melaporkan kegiatan bidang Umum kepada Wakil Sekretaris 14. Menyusun konsep SK tentang Pertanggungjawaban Barang Milik Negara Staf Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) Staf pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2014 : Staf Bagian Kepegawaian 1. Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani 2. Meneliti kelengkapan berkas untuk dilegalisir 3. Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani 4. Konsep dan pengetikan surat usulan 5. Koreksi surat 6. Pengecekan buku kendali KGB 7. Mengonsep SK KGB 8. Pengetikan SK KGB 9. Meneliti sisa cuti pegawai yang bersangkutan Staf Pengadministrasi Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menyetor PNBP ke Bank Persepsi / Bank yang ditunjuk Membukukan PNBP ke dalam buku kas umum Membuat Laporan Bulanan PNBP ke BUA dan PTTUN Medan Membuat Laporan Triwulan PNBP setiap Triwulan Membuat laporan sewa rumah dinas yang telah dibuat oleh pembuat daftar gaji melalui amprah gaji Membuat buku bantu PNPB setiap bulan Membuat Laporan LPJ Bendahara Penerima Membantu membuat pembukuan gaji Membantu membuat Slip gaji setiap bulan
Staf Fungsional Umum 1. Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan 2. Membayar gaji dan dana pewlaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkann oleh pimpinan 3. Membayar uang makan sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai 4. Mengambil uang di bank dan menyimpan ditempat yang telah sisahkan oleh pimpinan 5. Melakukan pembayaran atas tagihan SPP yang diajukan PPK
52 6. Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke bank yang ditunjuk dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak 7. Membuat rekapitulasi kuitansi untuk SPTB GU 8. Membuat SPTB LS ( Lembur, Honor dan Lainnya ) 9. Melakukan tugas – tugas bendaharawan rutin/gaji untuk pemotongan sebagai setoran kekoperasi, bank dll 10. Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan 11. Membuat LPJ bendahara pengeluaran setiap bulan dan melaporkan ke KPPN 12. Membuat permintaan Remunerasi ( Pertanggung jawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja ) sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai dari bidang kepegawaian 13. Menata kearsipan Bendahara Pengeluaran 14. Membuat SPT tahunan pribadi pegawai
Staf Pranata Komputer 1. Admin, operator dan pengelolaan website www.ptun-padang.go.id 2. Pelaporan Perkara dan Keuangan Perkara melalui SMS Gateway Mahkamah Agung 3. Admin, operator dan pengelolaan email PTUN PADANG :
[email protected] 4. Laporan Bulanan Perkara 5. Laporan Bulanan Keadaan Perkara 6. Laporan Caturwulan Perkara 7. Laporan Semester Kegiatan Hakim dan PP 8. Laporan Tahunan Perkara 9. Pembuatan Nomor dan Nama Name Box berkas Perkara 10. Pembuatan Statistik Perkara dan Statistik Jenis Perkara Tahunan 11. Upload putusan PTUN-PADANG ke directori putusan Mahkamah Agung 12. Upload Putusan PTUN-PADANG ke directori putusan www.ptunpadang.go.id 13. Upload Biaya Perkara ke website www.ptun-padang.go.id 14. Upload Laporan Realisasi DIPA ke website www.ptun-padang.go.id 15. Upload Akuntabilitas Biaya Perkara ke website www.ptun-padang.go.id 16. Upload DIPA ke website www.ptun-padang.go.id 17. Upload Laporan PNBP ke website www.ptun-padang.go.id 18. Upload Neraca BMN ke website www.ptun-padang.go.id 19. Upload LAKIP ke website www.ptun-padang.go.id 20. Upload Laporan Hak- hak Kepaniteraan ke website www.ptun-padang.go.id 21. Update Status Perkara ke website www.ptun-padang.go.id 22. Update Panggilan Sidang ke website www.ptun-padang.go.id 23. Update Jadwal Persidangan ke website www.ptun-padang.go.id 24. Upload Statistik Perkara ke website www.ptun-padang.go.id
53 25. Upload Statistik Jenis Perkara ke website www.ptun-padang.go.id 26. Update Perkara Tahun 2014 ke website www.ptun-padang.go.id Staf Teknis Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Membuka dan mengunci kantor dan halama Koordinator tenaga Honorer Menjaga Keamana Sidang Menjaga K3 Halaman Kantor Mencatat setiap surat yang akan dikirim Membantu Kasubbag umum dalam hal-hal yang dirasa perlu
Fungsional Hakim Hakim 1. Membuat penetapan hari sidang 2. Memerintahkan PP memanggil para pihak 3. Membuat Court Calender persidangan 4. Melakukan pemeriksaan persiapan dan persidangan 5. Memeriksa berita acara sidang 6. Menandatangani berita acara sidang 7. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim 8. Membuat penetapan / putusan sela / putusan akhir 9. Menandatangani penetapan / putusan sela / putusan akhir 10. Memerintahka PP untuk menyampaikan salinan penetapan / putusan sela / putusan akhir 11. Mengawasi pelaksanaan minutasi perkara Tugas Hakim di bidang Kesekretariatan 1. melakukan pengawasan bidang 2. Membuat laporan pengawasan Panitera Pengganti Panitera Pengganti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Membantu Hakim dalam persidangan Membuat Berita Acara Sidang Membuat Jadual Sidang Melalui WEB Membuat Surat Panggilan Sidang Membuat Surat Pemberitahuan Putusan apabila ada pihak yang tidak hadir Menandatangani putusan dan putusan sela Menyiapkan salinan putusan kepada pihak-pihak
54 8. Minutasi berkas perkara 9. Membuat Soft copy perkara 10. Pengeristeran no surat perkara 11. Pengerister perkara in aktif 12. Menerima permohonan informasi
Juru Sita Pengganti Juru Sita Pengganti 1. Mengadministrasikan surat-surat panggilan/pemberitahuan pengaduan 2. Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan /atau salinan putusan Pengadilan 3. Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali 4. Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan /atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara 5. Membuat berita acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 6. Mengadministrasikan dan atas perintah panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 7. Mengirimkan surat-surat yang berhubungna dengan perkara melalui kantor pos dengan surat tercatat, termasuk salinan putusan. 8. Membantu tugas-tugas panmud perkara.
55 BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia -
Rekruitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dalam perekrutan PNS adalah langsung dari Mahkamah Agung jadi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk merekrut PNS karena wewenangnya ada pada Mahkamah Agung RI.
-
Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimutasi selama tahun 2014 adalah : H.L MUSTAFA NASUTION, SH, MH Jabatan lama
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Jabatan Baru
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
EFFRIANDY, SH Jabatan lama
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Jabatan Baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
FITRI WAHYUNINGTYAS, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
WANDA, SH Jabatan lama : Fungsional Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Jabatan baru
: Fungsional Umum Dirjen MILTUN.
56 hakim yang di mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang : GURUH JAYA SAPUTRA, SH, MH Jabatan lama : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Jabatan baru
: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
HARI PURNOMO, SH Jabatan lama : Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
LIZAMUL UMAM, SH Jabatan lama : Cakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jabatan baru -
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Promosi
Selama bulan Januari s/d Desember 2014 tidak ada
Pegawai Negeri sipil yang
dipromosikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. -
Pensiun
Selama bulan Januari s/d Desember 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada Pegawai Negeri sipil yang memasuki masa pensiun.
Keadaan perkara …..
57 B. Keadaan Perkara Pada umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selama tahun 2014 terdiri dari beragam jenis perkara seperti Pertanahan, Kepegawaian, Tender, Lelang, Perizinan, Pergantian Antar Waktu, KIP, dan lain-lain. Pada tahun 2014 masih ada sisa perkara tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) perkara, perkara yang masuk tahun 2014 sebanyak 23 perkara terdiri dari Kepegawaian = 2 (dua), izin= 2 (dua), pertanahan = 12 (dua belas), KPU = 3 (tiga) dan lain-lain = 3 (tiga), KIP = 1 (satu) dan pada tahun tersebut telah diselesaikan dan diputus sebanyak 14 (empat belas) perkara dan sisa perkara tahun 2013 sudah diputus sebanyak 9 (sembilan) perkara dan masih bersisa 1 (satu) perkara jenis pertanahan sedangkan perkara tahun 2014 bersisa 9 (sembilan) perkara jenis pertanahan = 3 (tiga), KPU = 2 (dua), KIP = 1 (satu), kepegawaian 1 (satu), izin = 1 (satu), Lain-lain = 1 (satu). Perkara yang diajukan Banding pada tahun 2014 ini sebanyak 9 (sembilan) perkara terdiri dari pertanahan = 3 (tiga) perkara, PAW = 2 (dua) perkara, lain-lain = 4 (empat) perkara. Dari 10 perkara yang diajukan Banding sudah turun sebanyak 7 berkas dan dalam proses 3 berkas yaitu jenis pertanahan. Perkara yang diajukan kasasi pada tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) perkara terdiri dari Pertanahan = 1 (satu), Lain-lain = 2 (dua). Dari 3 perkara yang diajukan kasasi belum ada yang turun masih dalam proses. Perkara yang diajukan peninjauan kembali pada tahun 2014 sebanyak (satu) perkara yaitu jenis lain-lain dan belum turun masih dalam proses. Perkara yang diajukan eksekusi pada tahun 2014 ada 2 (dua) perkara terdiri dari KIP = 1 (satu) dan Lain-lain = 1 (satu). Dari perkara yang diajukan eksekusi perkara KIP sudah selesai hanya tinggal 1 (satu) dalam proses .
58 Pada administrasi perkara pada tahun 2014 kami telah melaksanakan sistem aplikasi SIAD TUN yang dikelola oleh Admin SIAD TUN dimana masih dipegang oleh tenaga honor karena kami kekurangan pegawai. Proses administrasi pada kepaniteraan perkara sudah dilaksanakan dengan sistem meja walaupun kami kekurangan staf tapi diperbantukan oleh Panitera Pengganti 3 (tiga) orang, satu orang Jurusita pengganti, dan tenaga honor. Systim meja dalam penerimaan gugatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel jumlah perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang periode tahun 2014 sebagai berikut :
59
LAPORAN PERKARA TAHUN 2014 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
NO
JENIS PERKARA
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Pertanahan
SISA TAHUN LALU 3 2
Kepegawaian
MASUK
DISMISSAL
PERLAWANAN
CABUT
PUTUS
SISA
4 12 2
5
6
7
8 9
9 4
1
1
1
BANDING 10 3
PERMOHONAN PENINJAUAN KASASI KEMBALI 11 12 1
EKSEKUSI 13
Pajak 2
Perijinan Lelang Tender
1
1
1
1
HAKI Badan Hukum Kehutanan Perumahan 3
PEMILUKADA Partai Politik
3
Lain-lain
4
KIP JUMLAH
10
3 1 23
1
2
3
2
1
6
4
2
1
2
3
20
9
3
1
2
1 1
9
KETERANGAN 14
60 LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2014 SUSUNAN MAJELIS HAKIM/ No
NOMOR PERKARA
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 08/G/2013/PTUN-PDG 11/G/2013/PTUN-PDG 12/G/2013/PTUN-PDG 15/G/2013/PTUN-PDG 16/G/2013/PTUN-PDG 18/G/2013/PTUN-PDG 02/G/2014/PTUN-PDG 05/G/2014/PTUN-PDG 10/G/2014/PTUN-PDG
TANGGAL
HAKIM TUNGGAL DAN PP
PUTUSAN PTUN
AKTA BANDING
3 C3,C6,C7,D9 C2,C7,C9,D3 C2,C6,C9,D4 C1,C5,C6,D10 C1,C5,C6,D2 C2,C7,C10,D11 C4,C8,C11,D12 C3,C5,C6,D13 C2,C5,C6,D8
4 1/8/2014 2/13/2014 3/13/2014 3/20/2014 3/20/2014 4/29/2014 5/14/2014 10/7/2014 10/16/2014
5 1/13/2014 2/26/2014 3/20/2014 4/1/2014 4/1/2014 5/12/2014 5/26/2014 10/20/2014 10/16/2014
PENGIRIMAN BERKAS 6 3/12/2014 4/28/2014 4/21/2014 5/6/2014 5/7/2014 6/10/2014 8/4/2014 Sedang Berjalan Sedang Berjalan
KETERANGAN 7 A. KETUA : GURUH JAYA SAPUTRA, SH.MH B. WAKIL KETUA : C. HAKIM 1. BAHERMAN, SH 2. FAISAL ZAD, SH 3. SELVIE RUTHYARODH, SH 4. GANDA KURNIAWAN, SH 5. AKHDIAT SATRODINATA, SH 6. M. YUNUS TAZRYAN, SH 7. AGUS ABDUR.R, SH, MH 8. MOHAMAD YUSUP, SH 9. MUHAMMAD AFIF, SH 10.HARI PURNOMO, SH 11.LIZAMUL UMAM, SH D. PANITERA/ PANITERA PENGGANTI 1. H. NOFIARDI NASIR, SH 2. ENIWAR, SH 3. MUZAKIR UMAR, SH 4. ASMANIDAR, SH 5. DEFITRI, SOS 6. INAYATI AS, SH
61 7. M.YAMIN, SH 8. YUNETA, SH 9. MARTALINDA, SH 10. ARISMAN, SH 11. SYAFRIL, SH 12. BOBY HIDAYAT, SH 13. DARMAN S, SH
LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2014 TANGGAL Pengiriman No
1 1 2 3 4
NOMOR PERKARA
2 06/G/KIP/2014/PTUNPDG 12/G/2013/PTUNPDG
JENIS Pemberitahuan PERKARA Putusan BHT 3
4
KIP
7/1/2014
LAINLAIN
8/19/2014
Penetapan Perkara telah BHT 5 -
Pengiriman Permohonan Salinan Putusan BHT 6
Eksekusi 7
7/1/2014
6/23/2014
8/19/2014
8/13/2014
Penetapan
Pengumuman
Pengumuman
Dimedia
Pihak
Ke Media
Massa Cetak
8
9
Massa Cetak 10
11
Surat Ketua Kepada Presiden dan DPR 12
-
-
-
-
-
CABUT
-
-
-
-
-
DALAM PROSES
Panggilan Ke Para
Teguran
KET
13
62 LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2014
No 1 1 2 3 4 5
NOMOR PERKARA P.TUN 2 02/G/2013/PTUN-PDG 08/G/2013/PTUN-PDG 11/G/2013/PTUN-PDG
TANGGAL PENERIMAAN BERKAS PT.TUN 3 2/3/2014 5/5/2014 8/11/2014
PUTUSAN PT.TUN 4 12/17/2014 4/15/2014 7/2/2014
PEMBERITAHUAN PUTUSAN PT.TUN 5 2/3/2014 5/6/2014 8/12/2014
AKTA KASASI 6 2/17/2014 5/16/2014 8/26/2014
PENGIRIMAN BERKAS 7 3/17/2014 6/16/2014 9/24/2014
KETERANGAN 8
LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2014
No 1 1 2 3 4
NOMOR PERKARA P.TUN JO NOMOR PERKARA BHT 2 30/G/2011/PTUN-PDG
TANGGAL PENERIMAAN BERKAS BHT 3 5/9/2014
PUTUSAN BHT 4 2/28/2014
PEMBERITAHUAN PUTUSAN BHT 5 5/9/2014
AKTA PK
PENGIRIMAN
6 5/26/2014
7 6/23/2014
C…
KETERANGAN 8
63
C.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sarana dan prasarana gedung mempunyai fasilitas gedung kantor Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang adalah merupakan penanggungjawab bagian umum. Dalam hal melaksanakan pengelolaan, bagian umum selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Sekretaris dan Bagian Keuangan selaku Pelaksana Anggaran. Hal ini dikarenakan antara Bagian Umum dan Bagian Keuangan memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja. Seperti jika ada pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang maka Bagian Keuangan yang mengeluarkan biayanya dan Bagian Umum yang melakukan pencatatan secara administrasi. 1. Sarana dan Prasarana Gedung. a. Pengadaan Pada tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada mendapat pengadaan belanja modal untuk Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. b. Pemeliharaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2014 juga telah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan / perawatan gedung kantor, termasuk halaman gedung kantor, dan pemeliharaan rumah dinas. Adapun pekerjaan pemeliharaan / perawatan tersebut berupa : -
Perawatan Rumah Dinas type B dan type C.
c. Penghapusan Kegiatan penghapusan pada tahun anggaran 2014 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada melaksanakan penghapusan gedung dan bangunan
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Tidak ada Pengadaan pada tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. b. Pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melaksanakan pemeliharaan antara lain : -
Kendaraan roda 4
-
Kendaraan roda 2
-
Ac Split
64 -
Komputer
-
Printer / CPU
c. Penghapusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tahun 2014 ini telah melaksanakan penghapusan Peralatan dan Mesin diantaranya 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) unit meubelair.
D.
Pengelolaan Keuangan Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (531844) pada tahun 2014 ini, DIPA awal berjumlah Rp. 5.238.295.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.535.006.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ribu Rupiah). Belanja Barang sebesar Rp. 703.289.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) . Untuk realisasi anggaran di tahun 2014 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (531844) telah mencapai 100 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2014, yaitu senilai Rp. 5.238.295.000,- dengan rincian sebagai berikut :
65 1.
Belanja Pegawai a. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA 2014 untuk belanja pegawai sebesar Rp. 4.781.399.000,-, dengan rincian sebagai berikut : 511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
34.000,00
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
123.622.000,00
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
38.481.000,00
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
33.800.000,00
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
.511126
Belanja Tunj. Beras PNS
511129
Belanja Uang Makan PNS
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
16.640.000,00
512211
Belanja Uang Lembur
30.390.000,00
Jumlah :
1.516.602.000,00
2.360.635.000,00 339.090.000,00 94.083.000,00 228.022.000,00
4.781.399.000
b. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 4.808.530.752,-. dengan rincian sebagai berikut
MAK
URAIAN
Realisasi ( Rp )
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
28.871,00
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
125.062.200,00
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
39.122.236,00
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
35.420.000,00
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
.511126
Belanja Tunj. Beras PNS
511129
Belanja Uang Makan PNS
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
16.085.000,00
512211
Belanja Uang Lembur
30.390.000,00
Jumlah :
1.538.442.100,00
2.369.215.000,00 348.671.005,00 93.521.340,00 212.573.000,00
4.808.530.752
66
c. Sisa anggaran Sisa belanja pegawai tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. ( 27.131.752,- ) dengan rincian sebagai berikut : MAK
2.
URAIAN
Sisa ( Rp )
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
(21.840.100,00)
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
(1.620.000,00)
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
(8.580.000,00)
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
(9.581.005,00)
.511126
Belanja Tunj. Beras PNS
511129
Belanja Uang Makan PNS
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
512211
Belanja Uang Lembur
-
Jumlah :
(27.131.752)
5.129,00 (1.440.200,00) (641.236,00)
561.660,00 15.449.000,00 555.000,00
Belanja Barang a. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA 2014 untuk belanja barang sebesar Rp. 703.289.000,-, dengan rincian sebagai berikut :
67 MAK
URAIAN
PAGU ( Rp )
521111
Bel. Keperluan Perkantoran
179.920.000,00
521113
Bel. Penambah Daya Tahan Tubuh
521114
Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521115
Bel. Honor Ops. Satuan Kerja
521119
Bel. Barang Operasional Lainnya
522111
Bel. Langganan Listrik
522112
Bel. Langganan Telepon
522113
Bel. Langganan Air
522191
Belanja Jasa Lainnya
523111
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan
13.319.000,00
523119
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan Lainnya
20.000.000,00
523121
Bel. Biaya Pemel. Peralatan & Mesin
523133
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan
524111
Bel. Perjalanan Biasa
524113
Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota
524119
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
521219
Bel. Non Operasional Lainnya
9.600.000,00 58.500.000,00 1.200.000,00 105.000.000,00 41.400.000,00 1.200.000,00 100.000,00
102.410.000 800.000 136.750.000,00 3.450.000,00 4.650.000 24.990.000 703.289.000
b. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 622.225.036 ,-. dengan rincian sebagai berikut
68 MAK
URAIAN
REALISASI ( Rp )
521111
Bel. Keperluan Perkantoran
177.893.900,00
521114
Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521115
Bel. Honor Ops. Satuan Kerja
521119
Bel. Barang Operasional Lainnya
521219
Bel. Barang Non Operasional lainnya
22.775.500,00
522111
Bel. Langganan Listrik
74.785.646,00
522112
Bel. Langganan Telepon
2.161.940,00
522113
Bel. Langganan Air
1.102.800,00
523111
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan
13.268.000,00
523119
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan Lainnya
20.000.000,00
523121
Bel. Biaya Pemel. Peralatan & Mesin
523133
Bel. Biaya Pemeliharaan Jaringan
524111
Bel. Perjalanan Biasa
524113
Bel. Perjalanan Transpor dalam Kota
1.575.000
524119
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
4.598.400
7.503.350,00 56.700.000,00 210.000,00
102.100.500 800.000 136.750.000,00
622.225.036
c. Sisa anggaran Sisa belanja barang tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 81.063.964,- dengan rincian sebagai berikut :
69 MAK
URAIAN
SISA ( Rp )
521111
Bel. Keperluan Perkantoran
2,026,100.00
521114
Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
2,096,650.00
521115
Bel. Honor Ops. Satuan Kerja
1,800,000.00
521119
Bel. Barang Operasional Lainnya
990,000.00
521219
Bel. Barang Operasional Lainnya
2,214,500.00
522111
Bel. Langganan Listrik
30,214,354.00
522112
Bel. Langganan Telepon
39,238,060.00
522113
Bel. Langganan Air
523111
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan
523119
Bel. Biaya Pemel. Gedung & Bangunan Lainnya
523121
Bel. Biaya Pemel. Peralatan & Mesin
524111
Bel. Perjalanan Biasa
524113
Bel. Perjalanan Transpor dalam Kota
524119
Bel. Perjalanan Paket Meeting Luar Kota
98,100.00 148,200.00 310,000.00 1,875,000.00 51,000.00 81,061,964
3.
Belanja Barang (DIPA 05) a. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 6.500.000,- , dengan rincian sebagai berikut: 521119 Belanja Bahan Operasional Lainnya
1.500.000,00
521211 Belanja Bahan
5.000.000,00 6.500.000
: b. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 6.500.000,-. dengan rincian sebagai berikut
70
MAK
PAGU ( Rp )
URAIAN
521119 Belanja Operasional Lainnya
1.500.000,00
521211 Belanja Bahan
4.287.500,00 5.787.500
c. Sisa anggaran Sisa belanja barang tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.212.500,- dengan rincian sebagai berikut: MAK
PAGU ( Rp )
URAIAN
521119
Belanja Operasional Lainnya
521211
Belanja Bahan
1.500.000,00 712.500,00 2.212.500
E.
Dukungan Teknologi Informasi Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum maupun sarana penunjang pelayanan informasi bagi masyarakat, di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Sepanjang
tahun 2014 fasilitas berupa pemeliharaan infrastruktur teknologi
informasi tetap dijalankan yang
bertujuan
untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan,
berupa :
a).
Membangun situs web pengadilan.
Nama domain website resmi pemerintahan www.ptun-padang.go.id
Membuka fasilitas menu layanan online pada website.
Perangkat Keras (Hardware)
PC Server
= 1 buah
PC Client
= 16 buah ( dalam keadaan baik)
Laptop
= 6 buah ( dalam keadaan baik )
Printer
= 11 buah ( dalam keadaan baik )
Hub
= 1 buah
71 b).
Perangkat Lunak (Software)
Aplikasi Infoperkara (2011)
Aplikasi Survey Pelayanan Publik
Aplikasi Survey Pelayanan Publik (2012)
Aplikasi NIR ( National Information Repository)
Website (Php) (2012)
Aplikasi Direktori Putusan
Aplikasi GPP 2013
Aplkasi SIMAK BMN
Aplikasi SPM 2013
Aplikasi SIMPEG
Aplikasi SAKPA
Aplikasi RKA-KL
Aplikasi AFS
Aplikasi PPSPM
Aplikasi SPM
Aplikasi PP 39
Aplikasi SIMANTAP
Aplikasi SIADPTUN
Sebagai tindak lanjut ke depan, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memandang perlu untuk mempersiapkan upaya penataan ulang proses kerja untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari berbagai sarana prasarana teknologi informasi yang ada. F.
Regulasi Tahun 2014 Panmud Perkara No 1.
2.
Nama SK Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
No SK W1-TUN3/490/AT.02.05/VII/2014
W1-TUN3/491/AT.02.05/VII/2014
72 3.
4.
Susunan Tim Pembaharuan Pelatihan Komputer dan Sistem Informasi Administrasi Perkara ( SIAD-PTUN ) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pembentukan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
W1-TUN3/128/PS.00/VII/2014
W1-TUN3/182/HK.00.6/XI/2014
Panmud Hukum No
Nama SK
No SK
1.
Pembentukan Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Penunjukan Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Standar biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pengangkatan Petugas Meja informasi dan Petugas meja pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
W1-TUN3/138/KP.04.5/IX/2014
2.
3.
4.
W1-TUN3/207/HK.00.06/XII/2014
W1-TUN3/491/AT.02.05/VII/2014
W1-TUN3/104/KP.04.5/VI/2012
Kasubag Keuangan No
Nama SK
1.
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Mengganti dan Mengangkat Tenaga Kontrak / Honorer pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara PAdang
2.
No SK W1-TUN3/008/KU.01/I/2014
W1-TUN3/53/KP.004.03/II/2014
Kasubag Umum No
Nama SK
No SK
1.
Penunjukan Penghuni Rumah Negeri di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang dan Penanggung Jawab Laptop
W1-TUN3/814/PL.02.01/XI/2014
2.
W1-TUN3/726/PL.02.01/X/2014
73 3.
4.
Penunjukan Pejabat Sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Penunjukan Pejabat Sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
W1-TUN3/854/PL.02.01/XI/2014
W1-TUN3/803/PL.02.01/XI/2014
Kasubag Kepegawaian No
Nama SK
No SK
1.
Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara PAdang Penunjukan Pengurus Badan Pembinaan Olahraga (BAPOR) pada Pengadilan Tata Usaha Negara PAdang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Mengganti dan Mengangkat Tenaga Kontrak/Honorer pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan (Reformasi Birokrasi ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara PAdang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Hubungan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Penunjukan Hkim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara
W1-TUB3/6/KP.04.5/I/2014
2.
3.
4.
5.
6.
7.
W1-TUN3/17/KP.05.3/I/2014
W1-TUN3/41/KP.04.6/III/2014
W1-Tun3/51/KP.04.03?II/2014
W1-TUN3/89/PS.00/VI/2014
W1-TUN3/167/KP.04.6/XI/2014
W1-TUN3/192/PS.00/XII/2014
74 BAB IV PENGAWASAN A. Pengawasan Internal Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal pengawasan internal telah melakukan pengawasan ke dalam dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/192/PS.00/XI/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Humas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut : NO
NAMA
1
BAHERMAN, SH NIP. 196711081992031005
2.
FAISAL ZAD, SH NIP. 197505142005021001
3.
4.
5.
AKHDIAT SASTRODINATA, SH NIP. 198105182007041001 SELVIE RUTHYARODH, SH NIP. 197907282006042028 HARI PURNOMO, SH NIP. 198309152011011014 MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, SH NIP. 197809092008051001 MOHAMAD YUSUP, SH NIP. 198210022009041008 AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH NIP. 198208022009041002
JABATAN
KETERANGAN
Koordinator
Hakim
Pengawas Bagian Perkara
Hakim
Pengawas Bagian Hukum
Hakim
Pengawas Bagian Umum
Hakim
Pengawas Bagian Keuangan
Hakim
Pengawas Bidang Kepegawaian
Hakim
MUHAMMAD AFIF, SH NIP. 198210052009121010 6.
GANDA KURNIAWAN, SH NIP. 198301312007041001 LIZAMUL UMAM, SH NIP. 198702202011011011
75 Masing-masing Hakim Pengawas tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing dan penuh tanggung jawab serta melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Koordinator Pengawasan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali.
B. Evaluasi
1. Administrasi Perkara Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berjalan dan terlaksana dengan semestinya. Para pejabat yang melaksanakan administrasi perkara ini adalah :
Panitera dijabat oleh H. Nofiardi Nasir, SH
Wakil Panitera dijabat oleh Eniwar, SH.
Panitera Muda Perkara dijabat oleh Asmanidar, SH.
Panitera Muda Hukum dijabat oleh H. Muzakir Umar, SH
9 (sembilan) orang Panitera Pengganti.
1 (satu) orang Juru Sita Pengganti atas nama Jembril Sauja dengan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 September 2008 Nomor : W1TUN3/144/KP.04.03/IX/2008. Dalam pengisian register perkara telah dilakukan dengan tertib sebagaimana
petunjuk dan pedoman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, begitu juga dengan pelaksanaan tugas Panitera / Panitera Pengganti dalam melaksanakan panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara serta tugas-tugas administrasi lainnya telah berjalan lancar. Mengenai buku kas pemasukan Uang Pihak Ketiga (UPK), baik pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi maupun pengeluarannya telah dicatat dengan baik. 2.
Administrasi Umum Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dilaksanakan oleh pejabat Kesekretariatan. Para pejabat yang menyelenggarakan tugas administrasi umum tersebut adalah :
Sekretaris dijabat oleh H. Nofiardi Nasir, SH
Wakil Sekretaris dijabat oleh Mardius Septiadi, SH.
Kasub Bagian Kepegawaian dijabat oleh Yardam, SH
Kasub Bagian Keuangan dijabat oleh Desni B
76
Kasub Bagian Umum dijabat oleh Abdil Bahri.
Semua struktur organisasi yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan semua berjalan lancar.
77
