1 BAB I PENDAHULUAN
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota dari Propinsi tersebut. Pembentukan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara baru dibentuk dengan Keputusan Presiden. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai salah satu wadah untuk mencari Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia, telah menjalankan perannya di bidang Yudisial hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kedudukan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara secara tekhnis memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perobahan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu harus adanya pertanggungjawaban baik pada pemerintah maupun kepada masyarakat yaitu dalam bentuk laporan tahunan. Laporan tahunan ini dibuat sesuai Surat Sekretaris MARI No. 552-1/SEK/KU.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Penyusunan laporan tahunan 2012 dan surat Ketua PT.TUN Medan No.W1TUN/1100/UM.00/XI/2012 tentang Laporan tahunan 2012. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam tahun 2012 ini telah menjalankan / melaksanakan apa yang telah di gariskan sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan aktifitas Pengadilan. Untuk itu telah ditentukan hal-hal pendukung yakni sebagai berikut : A.
KEBIJAKSANAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG Dalam pembuatan kebijaksanaan telah ditentukan adanya peraturan-peraturan bagi Interen Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dimana masing-masing sebagai pemegang kebijaksanaan baik dari Ketua Pengadilan maupun Panitera dan Pejabat Struktural dibawahnya menjalankannya sesuai koridor dan ketentuan yang mana juga harus berpedoman kepada peraturan…
2 peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI. Pertanggungjawaban tersebut tentunya harus ada laporan dalam bentuk bertingkat dari bawah keatas. Kebijaksanaan menjadi komitmen bersama telah dilaksanakan dengan baik oleh semua unsur Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dari Ketua, Hakim, Panitera sampai Pejabat Struktural dan semua pegawainya. Laporan tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memberikan gambaran – gambaran tentang kebijaksanaan yang telah ada mengenai reformasi birokrasi dari struktur organisasi yang ada karena SDM yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masih terfokus pada satu titik yang baku yang telah ada dalam petunjuk Bindalmin dari Mahkamah Agung RI sehingga penerapan sebahagian dari struktur organisasi harus ada yang direformasi demi terlaksananya kinerja yag baik dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan semuanya tergantung kebijakan dari Mahkamah Agung.
B.
VISI DAN MISI Visi dan Misi dalam suatu instansi menjadi acuan, pedoman dan target dalam mencapai suatu tujuan. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : VISI
:
“ Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung “
Melalui visi ini, Badan Peradilan Tata Usaha Negara mejadi sebagai lembaga yang di hormati, sesuai yang diinginkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana didalamnya di kelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebasaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara. Untuk memperjelas pencapaian visi tersebut, Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai : MISI
: - Menjaga kemandirian badan peradilan Tata Usaha Negara. -
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
-
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
-
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
C. RENSTRA…
3 C. RENSTRA (Rencana Strategis) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk tidak terjadi kesalahan penerapan informasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di perlukan adanya :
Peningkatan manajemen dan kepemimpinan badan peradilan
Peningkatan sumber daya manusia, material dan keuangan
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
Peningkatan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
BAB II...
4 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah ada suatu struktur organisasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1996. masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk jalannya kegiatan di Pengadilan. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris dan Juru Sita. Dimana Panitera Pengadilan merangkap sebagai seorang sekretaris Pengadilan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk posisi jabatan Juru Sita definitif belum ada, karena belum memenuhi ketentuan pasal 39 B Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 dan baru ada 1 (satu) orang Juru Sita Pengganti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diterangkan bagan Stuktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut :
BAGAN…
5 BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
KETUA H.L.MUSTAFA NASUTION, SH, MH
HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
FAISAL ZAD, SH EFRIANDY, SH SELVI RUTHYARODH, SH TIAR MAHARDI, SH, MH SALMAN KHALIK. A, SH ALI ANWAR, SH FITRI WAHYUNINGTYAS, SH AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH MOHAMAD YUSUP, SH
WAKIL KETUA HERISMAN, SH.,S.SOS.,M.AP
PANITERA / SEKRETARIS H. NOFIARDI NASIR, SH WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS ENIWAR, SH. MARDIUS SEPTIADI, SH.
PANITERA MUDA PERKARA
PANITERA MUDA HUKUM
SUB. BAG. KEPEGAWAIAN
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. UMUM
MUZAKIR UMAR, SH.
ASMANIDAR, SH.
YARDAM, SH.
DESNI, B
ABDIL BAHRI
PANITERA PENGGANTI
JURU SITA PENGGANTI
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JEMBRIL SAUJA
KETERANGAN GARIS KOORDINASI GARIS TANGGUNG JAWAB
DEFITRI, S.Sos. INAYATI, AS, SH. M. YAMIN, SH. YUNETA, SH. MARTALINDA, SH. ARISMAN, SH. SYAFRIL, SH. BOBY HIDAYAT, SH. DARMAN S, SH
6 B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) SOP Keperkaraan
7
SOP Panmud Hukum…
8 SOP Panmud Hukum 1
OPERATOR KOMPUTER KEPANITERAAN MUDA HUKUM NO URAIAN TUGAS SH Menyiapkan komputer dan 1 menghidupkannya ke posisi on kegiatan agar siap dioperasikan
1
2
Membuat laporan perkara bulanan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
laporan
5
3
Membuat laporan perkara caturwulan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
laporan
5
4
Membuat laporan perkara tahunan yang telah maupun yang belum dikoreksi kepada panitera
laporan
5
kegiatan
2
kegiatan
1
5
6
2
BK
Memasukkan dan menyimpan data ke dalam komputer agar data tersimpan dengan baik Merawat file dan komputer dengan menjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan agar terhindar dari kerusakan
7
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan/atasan
kegiatan
2
8
Mengupload putusan yang telah putus ke website kepaniteraan mahkamah agung
kegiatan
1
9
Mengupdate pengumuman dari website Mahkamah Agung R.I, Dirjen miltun, dan PT.TUN Medan
kegiatan
1
10
Mengupdate pengumuman ke website PTUN Padang
kegiatan
1
11
Membuat laporan kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti
laporan
5
SH
BK
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
WP
SK
10
menit/ kegiatan
300
menit/ laporan
300
menit/ laporan
300
menit/ laporan
10
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
120
menit/ kegiatan
15
menit/ kegiatan
300
15
menit/ kegiatan
300
30
menit/ kegiatan
300
120
menit/ laporan
PYD
menit
0,03 3
6.0 00
menit
0,25 0
6.0 00
menit
0,25 0
72. 000
menit
0,02 1
menit
0,06 7
menit
0,03 3
menit
0,16 0
menit
0,05 0
menit
0,05 0
menit
0,10 0
menit
0,40 0
300
1.5 00
1.5 00
PENATAAN ARSIP PERKARA NO 1
2
3
4
URAIAN TUGAS Menerima berkas perkara in aktif dari Panmud Perkara Mencatat berkas perkara in aktif (arsip perkara) kedalam buku agenda Mengelompokkan arsip perkara sesuai dengan jenis perkara dan tahunnya Menyusun dan menata arsip perkara yang telah dikelompokkan jenis perkara dan tahunnya kedalam box arsip perkara ke tempat penyimpanan arsip perkara
WP
SK
20
menit/ kegiatan
300
20
menit/ kegiatan
300
20
menit/ kegiatan
300
15
menit/ kegiatan
300
PYD
menit
0,06 7
menit
0,06 7
menit
0,06 7
menit
0,05 0
9 5
Menyimpan data perkara digital
3 MEJA PENANGANAN PENGADILAN . NO URAIAN TUGAS
kegiatan
1
SH
BK
1
Setiap pengaduan (siapapun yang menerima) wajib meneruskan ke meja pengaduan
kegiatan
1
2
Menerima dan mencatat setiap pengaduan
kegiatan
1
3
Memberi tanda terima kepada pelapor
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
4
5
6
7
Meneruskan ke Panmud Hukum untuk ditelaah tentang kewenangan Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah dilakukan penelaahan kewenangan memeriksa KPTUN meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas sesuai kewenangan Menerima delegasi dari keBawas atau KPTUN melakukan pemeriksaan
8
Konfirmasi pengaduan
kegiatan
1
9
Klarifikasi Pengaduan
kegiatan
1
10
Infestigasi
kegiatan
1
11
Memformulasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
kegiatan
1
12
Melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan kepada kaBawas dan / atau KPTUN
kegiatan
1
SH
BK
4 MEJA INFORMASI . a. Pelayanan Informasi Biasa NO URAIAN TUGAS 1
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi model A
surat
2
2
Petugas informasi mengisi register permohonan
surat
2
10
menit/ kegiatan
300
WP
menit
SK
15
menit/ kegiatan
300
20
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
15
menit/ kegiatan
300
60
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
60
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
120
menit/ kegiatan
0,03 3
PYD
menit
0,05 0
menit
0,06 7
menit
0,03 3
menit
0,05 0
1.5 00
menit
0,04 0
1.5 00
menit
0,08 0
1.5 00
menit
0,08 0
1.5 00
menit
0,08 0
1.5 00
menit
0,08 0
1.5 00
menit
0,04 0
1.5 00
menit
0,08 0
1.5 00
menit
0,08 0
WP
SK
15
menit/ surat
300
15
menit/ surat
300
PYD
menit
0,10 0
menit
0,10 0
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PJI Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID (apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID) PPID melakukan uji konsekuensi PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak PPID meminta PJI untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan informasi yang diminta serta menyerahkannya dalam hal permohonan diterima PI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi ditolak atau diterima permohonan PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotocopy informasi tersebut, pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada PI dengan memberi tanda terima Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan Informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya PI menggandakan (soft copy) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi
surat
2
kegiatan
1
kegiatan
1
surat
2
dokumen
2
surat
2
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
20
menit/ surat
300
20
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
10
menit/ surat
300
10
menit/ dokumen
300
15
menit/ surat
300
20
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
2.8 80
menit/ kegiatan
1.5 00
menit
0,13 3
menit
0,06 7
menit
0,03 3
menit
0,06 7
menit
0,06 7
menit
0,10 0
menit
0,06 7
menit
0,03 3
menit
0,03 3
menit
1,92 0
11
13
14
15
b. NO
PPID dapat memperpanjang waktu sebagaiman dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja informasi yang diminta bervolume besar Untuk PPID diwilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotocopy jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dalam diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja Setelah memberikan fotocopy informasi PI meminta pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
SH
BK
URAIAN TUGAS Pemohon mengisi formulir B
kegiatan
2
2
PI mengisi register permohonan
kegiatan
2
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
SH
BK
dokumen
2
dokumen
2
4
5
6
c. NO 1
2
menit/ kegiatan
300
30
menit/ kegiatan
300
5
menit/ kegiatan
300
menit
0,10 0
menit
0,10 0
menit
0,01 7
Pelayanan Informasi Khusus
1
3
30
PI dibantu PJI mencari informasi yang diminta oleh pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID PI menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi pemohon Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada pemohon Petugas informasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum menggandakan atau tidak informasi tersebut
WP
SK
30
menit/ kegiatan
300
30
menit/ kegiatan
300
15
menit/ kegiatan
300
20
menit/ kegiatan
300
20
menit/ kegiatan
300
30
menit/ kegiatan
300
PYD
menit
0,20 0
menit
0,20 0
menit
0,05 0
menit
0,06 7
menit
0,06 7
menit
0,10 0
Prosedur Keberatan URAIAN TUGAS Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan mengisin formulir keberatan PI wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan
WP
SK
20
menit/ dokumen
300
15
menit/ dokumen
300
PYD
menit
0,13 3
menit
0,10 0
12 3
PI meneruskan kepada Atasan PPID
kegiatan
1
4
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan tertulis
dokumen
2
5
Atasan PPID menyerahkan keputusan atas keberatan kepada PI untuk disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon
kegiatan
1
6
PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan PPID
kegiatan
1
7
Pemohon yang tidak puas atas keputusan Atasan PPID mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Nasional
kegiatan
1
d. NO 1
10
menit/ kegiatan
300
30
menit/ dokumen
300
10
menit/ kegiatan
300
30
menit/ kegiatan
300
menit/ kegiatan
menit
0,03 3
menit
0,20 0
menit
0,03 3
menit
0,10 0
menit
-
Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pelayanan Informasi URAIAN TUGAS PI melalui PPID menyusun laporan pelayanan informasi untuk ditanda tangani Atasan PPID
SH
BK
dokumen
5
2
Atasan PPID menandatangani Laporan Tahunan rutin
dokumen
5
3
Atasan PPIdD melaporkan ( merupakan ringkasan dan laporan lengkap) serta rekomendasi rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi, berupa hardcopy dan softcopy kepada Sekretaris MA RI
dokumen
2
SH
BK
dokumen
2
5 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM . NO URAIAN TUGAS Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari Negara, dengan melampirkan : Surat Keterangan tidak mampu (SKTIM) dari Lurah/ Kepala Desa setempat atau Surat keterangan 1 tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT) atau Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
WP
SK
60
menit/ dokumen
300
15
menit/ dokumen
300
20
menit/ dokumen
300
WP
15
menit/ dokumen
menit
1,00 0
menit
0,25 0
menit
0,13 3
SK
300
PYD
menit
PYD
0,10 0
13 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Permohonan bantuan hukum yang Penggugat diajukan bersamaan dengan Gugatan Permohonan bantuan hukum yang diajukan Tergugat II intervensi diajukan bersamaan dengan Gugatan Dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hukum dengan putusan sela setelah mendengar keterangan pihak lawan PP menyerahkan salinan putusan sela kepada Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan pembebasan biaya perkara (Putusan sela yang mengabulkan permohonan bantuan hukum) Apabila permohonan ditolak maka Penggugat wajib membayar biaya perkara Ketua Pengadilan menunjuk 1)Lembaga Masyarakat Sipil penyedia bantuan hukum ; atau 2)Unit Kerja Bantuan Hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau 3)Lembaga Konsultan dan bantuan Hukum Perguruan Tinggi (yang menjalin kerja sama dengan pengadilan) yang akan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan permohonan bantuan hukum Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan yang memerintahkan KPA untuk membayar dana bantuan hukum yang ditunjuk Panitera/ Sekretaris membuat SK pembebanan Dana bantuan hukum ke APBDN (yang tersedia dalam DIPA) Advokat atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi pemohon bantuan hukum dapat memohon tambahan biaya bantuan hukum sepanjang dana bantuan hukum yang disediakan masih ada Dikabulkan atau tidaknya permohonan tambahan biaya bantuan hukum dengan putusan sela Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam buku Kas Umum dan buku bantu
dokumen
2
dokumen
2
kegiatan
kegiatan
1
surat
1
kegiatan
1
kegiatan
1
surat
1
surat
1
kegiatan
1
kegiatan
1
laporan
1
10
menit/ dokumen
300
10
menit/ dokumen
300
60
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
20
menit/ surat
300
15
menit/ kegiatan
300
10
menit/ kegiatan
300
15
menit/ surat
300
15
menit/ surat
300
15
menit/ kegiatan
300
15
menit/ kegiatan
300
60
menit/ laporan
300
menit
0,06 7
menit
0,06 7
menit
-
menit
0,03 3
menit
0,06 7
menit
0,05 0
menit
0,03 3
menit
0,05 0
menit
0,05 0
menit
0,05 0
menit
0,05 0
menit
0,20 0
14
14
15
16
17
18
Dalam hal kesediaan anggaran DIPA telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni advokat piket mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register bantuan hukum Pencatatan Advokat Piket dilaporkan kepada panmud Perkara Wakil Panitera melakukan pencatatan terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum dalam buku register bantuan hukum pengadilan Wapan melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan bantuan hukum
kegiatan
1
laporan
1
kegiatan
1
dokumen
1
kegiatan
1
60
menit/ kegiatan
300
30
menit/ laporan
300
30
menit/ kegiatan
300
20
menit/ dokumen
300
15
menit/ kegiatan
300
menit
0,20 0
menit
0,10 0
menit
0,10 0
menit
0,06 7
menit
0,05 0
SOP Subbag Kepegawaian…
15 SOP Subbag Kepegawaian
NO
URAIAN KEGIATAN
MAKSIMAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
1
2
3
1
Proses Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat, PMJ, dan Pensiun
2
PENANGGUNG JAWAB
KET
4
5
1.
Menerima berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun dari pegawai
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
2.
Meneliti berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
3.
Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
5.
Meneliti dan memaraf berkas usul kenaikan pangkat, PMJ, dan pensiun untuk ditandatangani
10 Menit
Sekretaris
6.
Konsep dan pengetikan surat usulan
15Menit
Kasubbag Kepegawaian
7.
Koreksi surat
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
8.
Penandatanganan surat usulan
10 Menit
KPTUN
9.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Umum
10.
Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat ke PTTUN Medan
3 Hari
Umum
2 Jam
Petugas hadir
Pengelolaan Daftar Hadir Hakim dan Pegawai 1.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir
2.
Sinkronisasi data pendukung kehadiran pegawai
20 Menit
daftar
Tim Pengawas
16
3
4
5
3.
Evaluasi kehadiran pegawai
15 Menit
Tim Pengawas
4.
Evaluasi data pendukung
10 Menit
Petugas hadir
daftar
5.
Menyampaikan rekapitulasi hadir untuk uang makan
daftar
5 Menit
Petugas hadir
daftar
6.
Menyampaikan rekapitulasi daftar hadir untuk tunjangan remunerasi
5 Menit
Petugas hadir
daftar
Proses Usulan Karpeg / Karis / Karsu / Taspen / Askes 1.
Menerima berkas usulan permintaan karpeg/karis/karsu/taspen/askes dari pegawai
30 Menit
Kasubbag Kepegawaian
2.
Membagi berkas usulan permintaan karpeg/ karis/karsu/taspen/askes
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
3.
Meneliti kelengkapan berkas untuk dilegalisir
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
4.
Konsep dan pengetikan surat usulan
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
5.
Koreksi surat
5 Menit
Kasubbag Kepegawaian
6.
Penandatanganan surat usulan Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/Askes
10 Menit
KPTUN
7.
Penomoran surat
5 Menit
Umum
8.
Pengiriman surat
10 Menit
Umum
Penyelesaian KGB / Impassing 1.
Pengecekan buku kendali KGB
30 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
2.
Mengonsep SK KGB
15 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Mengoreksi SK KGB
10 Menit
Kasubbag Kepegawaian
4.
Pengetikan SK KGB
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
5.
Penandatanganan SK KGB
10 Menit
KPTUN
6.
Penomoran SK KGB
5 Menit
Umum
5 Menit
Kasubbag Kepegawaian
Pengajuan Cuti Tahunan 1.
Menerima permohonan cuti tahunan
17
6
2.
Meneliti sisa bersangkutan
cuti
pegawai
yang
10 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
3.
Menyetujui atau mengoreksi lama cuti yang diambil
10 Menit
Kasubbag Kepegawaian
4.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung
15 Menit
Atasan Langsung
5.
Atasan langsung menyetujui menunda permohonan cuti
atau
10 Menit
Atasan Langsung
6.
Persetujuan pejabat yang berwenang memberikan cuti dan penandatangan izin cuti
5 Menit
KPTUN
7.
Pemberian nomor surat
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
8.
Penyerahan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan
5 Menit
Staf Subbag Kepegawaian
Jika permoh onan cuti disetujui , disampa ikan kepada pejabat yang berwena ng member ikan cuti
Pembinaan Karier Hakim dan Pegawai 1.
Update data Hakim dan Pegawai
2 Jam
Kasubbag Kepegawaian
Kegiatan ....
18 Kegiatan Subbag Kepegawaian selama tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan SOP, antara lain: 1.
Penyelesaian Kenaikan Pangkat Selama tahun 2012, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang mengalami kenaikan pangkat adalah sebagai berikut : 1. H. Nofiardi Nasir, SH
: 01 Oktober 2012
2. Eniwar, SH
: 01 Oktober 2012
3. Mardius Septiadi, SH
: 01 Oktober 2012
4. Yunetta, SH
: 01 Oktober 2012
5. Martalinda, SH
: 01 Oktober 2012
Sedangkan usulan kenaikan pangkat untuk TMT 01 April 2013 adalah : 1. Syafaat, SH, MH 2. Efriandy, SH 3. Faisal Zad, SH 4. Agus Abdur Rahman, SH, MH 5. M. Yusup, SH 2.
Melakukan rekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara dari bulan Januari s/d Desember 2012.
3.
Proses usulan karis / karsu usulan karis / karsu selama tahun 2012 Tidak ada.
4.
Penyelesaian KGB Penyelesaian KGB yang telah dilakukan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. H.L. Mustafa Nasution, SH, MH 2. Herisman, SH, S.sos, M.ap 3. H. Nofiardi Nasir, SH 4. H. Muzakir Umar, SH
19 5. Abdil Bahri 6. Yunetta, SH 7. Darman S, SH 8. Asmanidar, SH 9. Fitri Wahyuningtyas, SH 10. Jembril Sauja 11. Elizarni 12. Wanda 13. Tri Wahyu Permata Sari 5.
Pengajuan Cuti Tahunan Selama tahun 2012, Subbag Kepegawaian telah menerima permohonan cuti tahunan dari Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang hingga disetujuinya permohonan cuti tersebut. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan SOP.
SOP Subbag Umum…
20 SOP Subbag Umum
Administrasi Tata Persuratan
NO
URAIAN KEGIATAN
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
I. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN A.
SURAT MASUK I. Penerimaan Surat Masuk 1 Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat
15 menit
Ptgs Penerima
5 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Ptgs Penerima
10 menit
Ptgs Penerima
15 menit
Pencatat
dan mengembalikan surat yang salah 2 Mencatat jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerimaan surat 3 Mensortir dan memisah-misahkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa 4 Mengatur / menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat/tujuan (berdasarkan penanganan masing-masing) 5 Menyampaikan semua surat yang telah di sortir dan diteliti kepada pengarah II. Pencatatan Surat Masuk 1 Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk
masuk
2 Meneruskan seluruh surat masuk kepada pengarah
10 menit
yang dilengkapi lembar disposisi
Pencatat masuk
3 Pengarah menerima, kemudian membaca dan
30 menit
Pengarah
15 menit
Pengarah
10 menit
Penghantar
15 menit
Penghantar
meneliti kelengakapan surat-surat masuk yang diterimanya 4 Pengarah memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar diposisi III. Pengolah Surat Masuk 1 Setelah surat didisposisi, selanjutnya disampaikan kepada
masing-masing
surat
unit
pengolah
yang
dilengkapi kartu kendali 2 Setelah pengolah menerima surat, kemudian
surat
KET
21 meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali 3 Melaksanakan
pengolahan
suat
masuk
1 jam
Pengolah
15 menit
Pengolah
berdasarkan isi disposisi 4 Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan B.
SURAT KELUAR 1 Membuat konsep surat dan disampaikan kepada
1 jam
Kasubbag Umum
bagian pengetikan untuk diketik rapih 2 Pelaksana menyampaikan konsep surat yang telah
15 menit
diketik rapih kepada Pimpinan berjenjang untuk
Petugas Pengetikan
mendapat paraf persetujuan 3 Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada
10 menit
bagian penomoran untuk mendapat tanggal dan
Peugas Pengetikan
nomor surat 4 Petugas penomoran mencatat tanggal dan nomor
10 menit
surat dalam buku agenda surat keluar
Petugas Penomoran
5 Selanjutnya surat disampaikan kepada Pimpinan
15 menit
untuk mendapatkan tanda tangan
Petugas Penomoran
6 Jika ada perbaikan dari Pimpinan, maka surat itu
15 menit
diserahkan kembali kapada bagian pengetikan
Petugas Pengetikan
untuk segera diperbaiki 7 Setelah surat ditanda tangani Pimpinan, maka
30 menit
Pengolah
30 menit
Petugas
bagian Pengolah menyampaikan kepada bagian pengiriman untuk digandakan sebanyak alamat yang akan dituju 8 Bagian pengiriman mencata surat yang akan dikirim dalam buku expedisi surat keluar untuk
Pengiriman
selanjutnya disampaikan kepada alamat yang dituju 9 Selanjutnya
surat
diarsipkan
oleh
bagian
pengarsipan sesuia dengan kode dan klasifikasi surat
5 menit
Petugas Pengarsipan
22
Penata Usahaan Sarana dan Prasaran Kantor
NO
URAIAN KEGIATAN
II. PENATA
USAHAAN
SARANA
WAKTU
PENANGGUNG
PENYELESAIAN
JAWAB
DAN
PRASARAN KANTOR A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN PERKANTORAN I. Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1 Mengusulkan kebutuhan
Panitia
Pengadaan
barang
sehari-hari
perkantoran
(Barang
30 menit
Kasubbag Umum
1,5 jam
Panitia Pengadaan
15 menit
Panitia Pengadaan
30 menit
Pan. Penerima brg.
15 menit
Pan. Penerima brg.
2 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
10 menit
Ptgs.Brg.Persediaan
1 jam
Ptgs.Brg.Persediaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
persediaan) 2 Panitia melakukan pencatatan kebutuhan seharihari perkantoran (Barang Persediaan) yang akan di adakan 3 Panitia mengajukan dafar kebutuhan sehari-hari perkantoran
(Barang
Persediaan
yang
akan
diadakan kepada Pimpinan secara berjenjang) 4 Panitia
penerima
barang
menerima
barang
persediaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 5 Barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas pengelola barang persediaan 6 Petugas pengelola barang persediaan menginput data ke dalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK-BMN minimal 2 (dua) kali setahun 7 Petugas
pengelola
barang
persediaan
mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) 8 Petugas pengelola barang persediaan melakukan opaname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun 9 Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan II. Pengadaan Barang Inventaris Kantor / BMN
KET
23 1 Membuat
daftar
rencana
kebutuhan
barang
1 hari
Ptgs.brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
30 menit
Panita penerima brg
10 menit
Panitia penerima brg
inventaris kantor / Barang Milik Negara 2 Daftar tersebut diajukan kepada Pimpinan secara berjenjang 3 Peugas penerima barang menerima barang dari panitia pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang 4 Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas Aplikasi SIMAK-BMN 5 Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data
1 jam
Ptgs. Aplikasi
15 menit
Ptgs. Aplikasi
1 jam
Ptgs. Aplikasi
1 jam
Ptgs. Aplikasi
pengadaan dalam aplikasi SIMAK-BMN 6 Kemudian
Petugas
Aplikasi
SIMAK-BMN
melakukan rekonsiliasi kepada petugas pengelola Aplikasi SAKPA setiap bulannya
7 Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun 8 Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan laporan Barang Milik Negara kepada coordinator Wilayah ( Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat) minimal 2 (dua) kali setahun B.
PEMELIHARAAN
GEDUNG
DAN
BANGUNAN I. Gedung dan Bangunan Kantor 1 Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
2 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
1 jam
Ptgs.Brg.Inventaris
15 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 pekan
Ptgs.Brg.Inventaris
gedung kantor kepada Pimpinan secara berjenjang 2 Melakukan pemeliharaan gedung kantor 3 Melakukan
pencatatan
tentang
pekerjaan
pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan II. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas 1
Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Rumah Dinas kepada Pimpinan secara berjenjang
2
Melakukan pemeliharaan Gedung dan Bangunan
24 Rumah Dinas 3
Melakukan pencatatan tentang pekerjaan gedung
30 menit
Ptgs.Brg.Inventaris
1 jam
Bag.Pem.Kendaraan
1,5 jam
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
1 hari
Bag.Pem.Kendaraan
15 menit
Bag.Pem.Kendaraan
2 jam
Bag.Pem.Kendaraan
dan bangunan Rumah Dinas serta material yang digunakan C.
PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2 I Perawatan Kendaraan Roda 4 1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda 4 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 4 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu pengganti oli untuk control penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 4 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada Pimpinan
Bag.Pem.Kendaraan
II. Perawatan Kendaraan Roda 2 1 Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda
1 jam
Pemakai
1 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 jam
Pemakai
10 menit
Pemakai
2 secara rutin 2 Mengganti oli kendaraan roda 2 setelah mendapat persetujuan dari PPK 3 Mencatat waktu penggantian
oli untuk control
masa penggantian berikutnya 4 Melakukan perbaikan kendaraan roda 2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK 5 Mencatat waktu perbaikan dan rincian bagianbagian yang diperbaiki 6 Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya 7 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan D.
PEMELIHARAAN
PERALATAN
DAN
25 MESIN a. Komputer / Laptop 1 Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop 2 Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami
30 menit
Petugas IT
1 hari
Petugas IT
15 menit
Petugas IT
10 menit
Petugas IT
kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 3 Mencatat
rincian
komponen-komponen
yang
diperbaiki 4 Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan b. AC 1 Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala
3 X setahun
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
2 hari
Ptgs. Brg. inventaris
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
1 jam
Ptgs. Brg. inventaris
1,5 jam
Ptgs. Brg. inventaris
telah
15 menit
Ptgs. Brg. inventaris
4 Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada
10 menit
Ptgs. Brg. inventaris
10 menit
Kasubbag Umum
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
1 jam
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
2 Mencatat AC yang telah dilakukan perawatan 3 Melakukan
perbaikan
AC
yang
mengalami
kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK 4 Mencatat rincian tetang bagian-bagian AC yang telah diperbaiki 5 Melaporkan hasil perawatan / perbaikan kepada Pimpinan c. Meubelair 1 Menata meubelair pada masing-masing ruangan 2 Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami
kerusakan,
setelah
mendapatkan
persetujuan dari PPK 3 Mencatat
jenis-jenis
meubelair
yang
diperbaiki
Pimpinan E.
PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
KANTOR 1 Menunjuk pengelola perpustakaan 2 Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan 3 Pengelola perpustakaan menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya 4 Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku
26 yang dibutuhkan dan belum ada di perpustakaan 5 Pengelola perpustakaan membuat buku daftar
30 menit
Ptgs. Perpustakaan
10 menit
Ptgs. Perpustakaan
3 menit
Ptgs. Perpustakaan
30 menit
Kasubbag Umum
peminjaman 6 Setiap pegawai yang meminjam buku supaya mengisi daftar peminjaman yang diketahui oleh pengelola perpustakaan 7 Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali F.
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 1 Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK-kan 2 Kemudian
Panitia
mengumpulkan
dokumen
1 hari
Panitia
barang-barang yang akan dihapus 3 Panitia meneliti dan menilai kondisi
serta
1 hari
yang
1 jam
Panitia
2 jam
Panitia
1 jam
Panitia
kegunaan barang-barang yang akan dihapus 4 Panitia
menghubungi
instansi
terkait
berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus 5 Panitia menyurati kepala Dinas Perhubungan Kota untuk dapat memeriksa dan menerbitkan berita acara
pemeriksaan
kendaraan
yang
akan
dihapuskan 6 Setelah mengirim berita acara penghapusan selanjutnya
panitia
mengirimkan
berkas
penghapusan ke PT TUN Medan untuk dapat diteruskan ke KP3LN untuk meminta surat rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI
Dari penataan Administrasi Tata Persuratan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bagian Umum pada Januari s/d Desember 2012, telah mencatat dan mendistribusikan suratsurat masuk serta mencatat surat keluar sebagai berikut :
27 a. Surat Masuk : Sub Bidang
Surat Masuk
- Umum
65
- Perkara
140
- Keuangan
34
- Kepegawaian
116
b. Surat Keluar : Sub Bidang
Surat Keluar
- Umum
118
- Perkara
158
- Keuangan
105
- Kepegawaian
105
SOP Subbag Keuangan…
28 SOP Subbag Keuangan
Standard operating procedure ( sop ) kegiatan Pembayaran dan pertanggung jawaban DIPA Pengadilan tata usaha negara padang Untuk tahun anggaran 2012 1.
Tujuan SOP ( Standard Operating Procedure ) ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur kegiatan Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Dana DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2012.
2.
Pengertian a. Yang dimaksud dengan pembayaran Uang Persediaan ( UP ), Penggantian Uang Persedian (GU) dan Pembayaran Langsung (LS) adalah semua pembayaran yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA. b. Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban dana UP, GU dan LS adalah semua proses pertanggung jawaban mulai dari penerimaan dana sampai kepada hasil yang merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program. c. Yang dimaksud dengan DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementrian Negara / lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat a.n. Menteri Keuangan. d. SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) e. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran untuk membiayai suatu kegiatan atau lebih yang diajukan oleh Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. f. SP2D adalah Surat Perintah Pencaiaran Dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Satker yang bersangkutan.
3.
Ketentuan -
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-
UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
-
UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th. 2012
29 -
Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.
Prosedur A. Pengalokasian dana dari tingkat Kementerian Negara sampai kepada Satuan Kerja -
Rapat kerja Tahunan – Renstra
-
Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran
-
Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA
-
SRAA – DIPA
B. Penarikan Dana dari KPPN ke Satker / Lembaga -
Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persedian ke Kuasa Pengguna Anggaran
-
Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen, besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persedian tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung / persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub Bag. Keuangan.
-
SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM.
-
Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
C. Pertanggungjawaban -
Pertanggung jawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan. Untuk SPM UP.
-
Pertanggung jawaban uang penggantian persedian ( SPM UP ) sesuai dengan kebutuhan satker.
-
Pertanggung jawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
30
KEGIATAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DIPA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN ANGGARAN 2012 No
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANA
PENANGGUNG JAWAB
FORMULIR ADA TDK
A.
Alur Pengusulan Anggaran
1.
Rapat kerja tahunan – Renstra
7 hari
Unsur pimpinan dan staf
Ketua
V
2.
Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran
15 hari
Tim penyusun
Panitera / Sekretaris
V
3.
Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA
15 hari
Panitera / Sekretaris
V
4.
SRAA – DIPA
3 hari
Pejabat pembuat komitmen Depkeu DJPB
Panitera / Sekretaris
V
B.
Penarikan Dana KPPN
3 hari
Tim pembuat SPP Panitera / Sekretaris
V
1 hari
Kasub Bag Keuangan
Kasub Keuangan
V
1 hari
Pembuat penanda Kuasa Pengguna tangan SPM Anggaran
V
1 hari
KPPN
KPPN
V
1 hari
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
1.
2.
3.
4. 5.
Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persedian ke Kuasa Pengguna Anggaran. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub Bag. Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persedian tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
KET
31
C.
Pencairan Dana ke Rekanan
1.
Rekanan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK
1 hari
2.
PPK memberikan disposisi / persetujuan
1 hari
3.
Diproses untuk diterbitkan SPP dan SPM
1 hari
4.
Kasub. Bag Keuangan menentukan pembebanan mata anggaran yang sesuai
1 hari
5.
Kasub Bag. Keuangan mengoreksi anggaran.
1 hari
6. D.
1. 2. 3.
KPPN membayar ke rekening rekanan
1 hari
Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan Kasub Bag Keuangan
Panitera / Sekretaris
V
Panitera / Sekretaris
V
Panitera / Sekretaris Panitera / Sekretaris
V
Kasub Keuangan
V
KPPN
KPPN
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
V
Bendahara Pengeluaran
Panitera / Sekretaris
Pertanggungjawaban
Pertanggung jawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. 25 hari 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan untuk SPM UP Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran untuk SPM GU sesuai dengan kebutuhan Pertanggung jawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku
32
A. ALUR PENGUSULAN DIPA PIMPINAN LEMBAGA & UNIT KERJA Rapat Kerja Tahunan/ Menyusun Renstra
PEJABAT PEMBUAT
TIM
PANITERA / SEKRETARIS
KOMITMEN Menyusun Usulan Lembar Kerja
Mengajukan Draft DIPA
SRAA / DIPA
B. ALUR PENARIKAN DANA DARI KPPN UNTUK SPP UP, GU DAN LS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / TIM
PEMBUAT / KASUBBAG. KEUANGAN
PEMBUAT SPP Mengajukan SPP berupa SPM
PENANDA TANGAN
KPPN
SPM Memeriksa dokumen/ persyaratan dalam pengajuan SPP
Menerbitkan SPM
Penerbitan SP2D
BENDAHARA PENGELUARAN
Menarik Uang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
33
C. PENCAIRAN DANA KE REKANAN UNIT KERJA
Mengajukan permohonan
PPK
PPK
Memberikan Disposisi/ Persetujuan
Menentukan Besarnya Anggaran
KASUBAG. KEUANGAN Menentukan pembebanan mata anggaran yang sesuai
KASUB BAG. KEUANGAN
Mengoreksi anggaran
BENDAHARA
Membayar
D. PERTANGGUNG JAWABAN
REKANAN
Memberikan kuitansi
BENDAHARA
Meneliti kuitansi
Pejabat Pembuat Komitmen Penerbitan SP2D
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Mengajukan SPP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Memeriksa dokumen / dana
34
SOP BELANJA PEGAWAI
Pejabat Pembuat Komitmen Pembuat rencana penarikan : -
Gaji PNS
-
Tunjangan PNS
-
Uang makan PNS
-
Uang lembur
Pejabat Pembuat SPM Melakukan verifikasi / evaluasi berkas adminsitrasi yang diajukan oleh PPABP
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Melakukan pembayaran via Rekening Bendahara :
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Mempersiapkan berkas adminstrasi :
-
Uang lembur PNS
-
Tunjangan PNS
Rekening Pegawai :
-
Gaji PNS
-
Gaji PNS
-
Tunjangan PNS
-
Uang Makan PNS
-
Uang Makan
-
Uang Lembur
35 SOP BELANJA BARANG
Pejabat Pembuat Komitmen Membuat rencana penyerapan anggaran
PPK Membentuk panitia kecil
Pejabat Penandatangan SPM Melakukan pengecekkan berkas tagihan
Bendahara Membayar tagihan pengeluaran dan menatausahakan
Bendahara Mempertanggung jawabkan secara ganti uang belanja ke KPPN
Panitia Kecil Melaksanakan rencana penyerapan anggaran
KPPN Pencairan ke rekening Rekanan
36
SOP BELANJA MODAL PPK Membuat Rencana Penyerapan Anggaran
Bagian Keuangan Menyiapkan berkas pencairan dana setelah pengadaan barang / jasa selesai 100%
PPK Membuat Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Bagian Keuangan Pencairan ke KPPN
Panitia
KPPN
Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pencairan
37 STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI 1. Tujuan SOP ( Sistem Operating procedure ) Kegiatan Pembayaran Gaji bertujuan untuk menyeragamkan prosedur pembayaran gaji di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
2. Pengertian Yang dimaksud dengan pembayaran gaji adalah semua pembayaran gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan beras melalui dana APBN DIPA.
3. Ketentuan -
UU APBN No. 22 Tahun 2011
-
Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2011
4. Prosedur a. Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyampaikan SK Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri SIpil, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat kepada Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. b. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai i - Menerima, mengecek, dan memasukkan SK CPNS, PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan, dan Kenaikan Pangkat sesuai ketentuan penggajian. - Konsep gaji dan memasukkan ke dalam sistem penggajian. - Cetak daftar gaji. - Cek daftar gaji c. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai mengajukan SPP gaji ke Pejabat Pembuat Komitmen. d. Setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai meneruskan SPP ke Pembuat SPM/ Penanda tangan SPM untuk diterbitkan SPM. e. Bendaharawan Pengeluaran belanja pegawai mengajukan SPP/SPM ke KPPN. f.
KPPN menerbitkan SP2D.
g. Bendaharawan pengeluaran menarik dana dari rekening untuk dibayarkan kepada pegawai
38
KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI
NO
KEGIATAN
WAKTU
Kasub Kepegawaian menyampaikan SK Calon Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan, dan
1 hari
Kenaikan Pangkat kepada Pejabat Pengelola
JAWAB
FORMULIR ADA
Administrasi Belanja
Kasub Bag
Pegawai
Keuangan
V
( PPABP)
Administrasi Belanja Pegawai. 2.
PENANGGUNG
Pejabat Pengelola
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, 1.
PELAKSANA
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai -
Menerima, mengecek, dan memasukkan SK
Pejabat Pengelola
CPNS, PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan pangkat sesuai ketentuan penggajian. -
5 hari
Konsep gaji dan memasukkan ke dalam
Administrasi Belanja
Kasub Bag
Pegawai
Keuangan
V
( PPABP)
system penggajian -
Cetak daftar gaji
-
Cek daftar gaji
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja 3.
Pegawai mengajukan SPP gaji ke PPK dan Evaluasi untuk pengujian SPP
Pejabat Pengelola 1 hari
Administrasi Belanja Pegawai ( PPABP)
Kasub Bag Keuangan
V
TIDAK
KET
39 Pejabat Pengelola Administrasi Belanja 4.
Pegawai meneruskan SPP ke Pembuat SPM/
1 hari
Penandatangan SPM 5. 6.
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP/SPM ke KPPN KPPN menerbitkan SP2D ke rekening bendahara pengeluaran dari Bank untuk membayar semua kekuarangan gaji dan Belanja Pegawai lainnya.
Kasub Bag
Administrasi Belanja
Keuangan
V
Pegawai ( PPABP) 1 hari 3 hari
Bendahara pengeluaran menarik uang/ dana 7.
Pejabat Pengelola
1 hari
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
Bendahara
Kasub Bag
Pengeluaran
Keuangan
V V
V
40 ALUR KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI PEJABAT PTUN PADANG
PENGELOLA ADM
KASUB BAG
BELANJA PEGAWAI
KEUANGAN
(PPABP)
PEJABAT PENGELOLA ADM BELANJA PEGAWAI (PPABP)
Menerima, mengecek, memasukan SK kenaikan pangkat, berkala setiap 3 bln, konsep gaji, memasukkan ke dalam system penggajian, cetak daftar gaji, cek daftar gaji (5 hari)
SK CPNS, PNS, KGB dan Kenaikan pangkat
Verifikasi daftar gaji ( 1 hari )
Verifikasi daftar gaji ( 1 hari )
BENDAHARA PENGELUARAN
KPPN
Verifikasi daftar gaji (1 hari)
Verifikasi daftar gaji (1 hari)
Memperbanyak dan menjilid daftar gaji (1 hari)
Pemberitahuan perubahan gaji ke unit kerja
Membuat daftar gaji yang dibayar melaui bank
Membuat dan mengirim SPP gaji, daftar Gaji ke KPPN (3 hari)
Menerima, membukukan mengarsipkan daftar gaji (1 hari)
Membayar Gaji Gol I, II, III DAN IV
Terbitkan SPM
41 Standard Operating Procedure Pembahasan dan Penelaahan RKAKL Mulai
Nomor : Tanggal :
Mulai Pegawai menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi
Penyusunan RKAKL dalam Aplikasi Depkeu
Depkeu
Penyesuaian RKAKL dalam Pagu sementara
Penyesuaian RKAKL dalam Pagu sementara : 1. Revisi
Tim penyusun RKAKL mengikuti rakor perencanaan di MA
2. Tim
tidak
menyusun
dan
menyempurnakan
RKAKL dalam Pagu sementara Disetujui Oleh Biro Perencanaan MA
3. Tim melakukan konsultasi dengan Biro Perencanaan
MA
untuk
mendapatkan
persetujuan
ya
Tim menyiapkan TOR usulan program dan
Penyiapan TOR
penganggaran. Penelaahan RKAKL di tingkat Depkeu :
Penelaahan RKAKL dengan Depkeu
1.
Tim melakukan penelaahan dengan Depkeu untuk mendapatkan persetujuan.
Revisi
2. Tim merevisi RKAKL dan TOR sesuai hasil penelaahan
Disetujui oleh Depkeu
tidak
ya Pengumpulan final RKAKL dan TOR
Tim mengumpulkan final RKAKL dan TOR di Depkeu
Selesai selesai
42 BAB III KEADAAN PERKARA
Keadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari segi jumlah perkara dibanding tahun 2011. Jumlah perkara yang masuk tahun 2012 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, dengan matrik sebagai berikut:
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI TAHUN 2011 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT PERKARA PTUN No
SATKER
MASUK
PUTUS
SISA
JUMLAH PANITERA KETERANGAN PENGGANTI
1
2
3
4
5
6
28
20
8
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PTUN PADANG 01/G/2012/PTUN-PDG 02/G/2012/PTUN-PDG 03/G/2012/PTUN-PDG 04/G/2012/PTUN-PDG 05/G/2012/PTUN-PDG 06/G/2012/PTUN-PDG 07/G/2012/PTUN-PDG 08/G/2012/PTUN-PDG 09/G/2012/PTUN-PDG 10/G/2012/PTUN-PDG 11/G/2012/PTUN-PDG 12/G/2012/PTUN-PDG 13/G/2012/PTUN-PDG 14/G/2012/PTUN-PDG 15/G/2012/PTUN-PDG 16/G/2012/PTUN-PDG 17/G/2012/PTUN-PDG 18/G/2012/PTUN-PDG 19/G/2012/PTUN-PDG 20/G/2012/PTUN-PDG 21/G/2012/PTUN-PDG 22/G/2012/PTUN-PDG 25/G/2012/PTUN-PDG
7
43
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS TAHUN 2011 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT
No 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SATKER 2
PTUN PADANG 01/G/2012/PTUN-PDG 02/G/2012/PTUN-PDG 03/G/2012/PTUN-PDG 04/G/2012/PTUN-PDG 05/G/2012/PTUN-PDG 06/G/2012/PTUN-PDG 07/G/2012/PTUN-PDG 08/G/2012/PTUN-PDG 09/G/2012/PTUN-PDG 10/G/2012/PTUN-PDG 11/G/2012/PTUN-PDG 12/G/2012/PTUN-PDG 13/G/2012/PTUN-PDG 14/G/2012/PTUN-PDG 15/G/2012/PTUN-PDG 16/G/2012/PTUN-PDG 17/G/2012/PTUN-PDG 18/G/2012/PTUN-PDG 19/G/2012/PTUN-PDG 20/G/2012/PTUN-PDG 21/G/2012/PTUN-PDG 22/G/2012/PTUN-PDG 25/G/2012/PTUN-PDG 24/G/2012/PTUN-PDG 25/G/2012/PTUN-PDG 26/G/2012/PTUN-PDG 27/G/2012/PTUN-PDG 28/G/2012/PTUN-PDG 29/G/2012/PTUN-PDG 30/G/2012/PTUN-PDG 31/G/2012/PTUN-PDG 32/G/2012/PTUN-PDG 33/G/2012/PTUN-PDG
PERKARA PTUN MASUK PUTUS SISA
JUMLAH KETERANGAN HAKIM
3
4
5
6
28
20
8
11
7
BAB IV…
44 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal pengawasan internal telah melakukan pengawasan ke dalam dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1-TUN3/209/KP.04.5/X/2012 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Humas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai berikut :
NO
NAMA
JABATAN
KETERANGAN
1
HERISMAN, SH, S. Sos, M. AP NIP. 196102271983021004
Koordinator & Humas PTUN Padang
2
FAISAL ZAD, SH NIP. 197505142005021000
Pengawas Bagian Perkara
Hakim
3
EFRIANDY, SH NIP. 2200010650
Pengawas Bidang Kepegawaian
Hakim
4
SELVIE RUTHYARODH, SH NIP. 2200010650
Pengawas Bagian Perpustakaan
Hakim
5
TIAR MAHARDI, SH NIP. 198408212007041004
Pengawas Bagian IT
Hakim
6.
SALMAN KHALIK A, SH NIP. 198208192007041001
Pengawas Bagian Umum / Pertamanan
Hakim
7.
ALI ANWAR, SH NIP. 197904052007041001
Pengawas Bagian Keuangan
Hakim
8.
FITRI WAHYUNINGTYAS, SH NIP. 198207222008052001
Pengawas Bagian Perkara
Hakim
9.
AGUS ABDUR RAHMAN, SH NIP. 198208022009041002
Pengawas Bagian Hukum
Hakim
10
MOHAMAD YUSUP, SH NIP. 198210022009041008
Pengawas Bagian Umum
Hakim
Wakil Ketua
Masing-masing Hakim Pengawas tersebut mempunyai tugas dan peran masing-masing dan penuh tanggung jawab serta melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan
45 Tata Usaha Negara Padang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Koordinator setiap 3 ( tiga ) bulan sekali.
BAB V…
46 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Keberhasilan kerja sangat besar pengaruhnya dari SDM yang terampil, cekatan dan profesional. Untuk membentuk SDM tersebut suatu Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan langkah yang tepat, guna peningkatan mutu Sumber Daya Manusia tersebut. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Pembinaan dan Pengelolaan SDM telah dilakukan dengan langkah memberikan kesempatan kepada aparatur Pengadilan mulai dari Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan staf yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mengikuti pelatihanpelatihan, penataran, dan kursus. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang terampil merupakan aset yang terbesar yang harus dipunyai suatu instansi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas negara baik pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lainnya. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan kami uraikan sebagai berikut :
A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang termasuk SDM Teknis Yudicial adalah sebagai berikut : a. Hakim
: Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai tenaga 9 (sembilan) orang hakim tidak termasuk Ketua dan Wakil Ketua, umumnya para hakim telah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Disamping itu Hakim juga ditugaskan oleh Ketua Pengadilan untuk memberikan kuliah-kuliah dan sosialisasi yang diadakan oleh instansi-intansi lain ataupun memberikan penyuluhan hukum khususnya tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang
47 diadakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi guna mensosialisasikan Pengadilan Tata Usaha Negara. b. Panitera : Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai 13 (tiga belas) orang Panitera Pengganti termasuk didalamnya Panitera, Wakil Panitera, dan 2 ( dua ) orang Panitera Muda. Seperti halnya Hakim, Panitera Pengganti tersebut sebagian telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung. c. Cakim
: Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai 1 (satu ) orang Cakim yang sudah bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun pada saat ini telah di mutasi kan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang termasuk SDM Non Teknis Yudicial adalah Pejabat Struktural seperti Wakil Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian, Umum, dan Keuangan beserta stafnya. Dalam tahun ini telah dilakukan pelatihan-pelatihan oleh Mahkamah Agung RI tentang pedoman kerja di masing-masing bagian tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut maka diharapkan SDM Non Teknis Yudicial ini akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Promosi dan Mutasi a. Promosi Pegawai
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Padang
(PTUN
dipromosikan/mendapat promosi selama tahun 2012 antara lain adalah : MARDIUS SEPTIADI, SH Jabatan lama : Kasub Bag Kepegawaian Jabatan baru
: Wakil Sekretaris
Dilantik pada tanggal 31 Mei 2012
Padang)
yang
48 YARDAM, SH Jabatan lama : Juru Sita Pengganti Jabatan baru : Kasub Bag Kepegawaian Dilantik pada tanggal 31 Mei 2012 GANDA ARIZAL, AMD Jabatan lama
: Calon Pegawai Negeri Sipil
Jabatan Baru
: PNS
Dilantik pada tanggal 25 Juni 2012 b. Mutasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimutasi selama tahun 2012 adalah : SYAFAAT, SH, MH Jabatan lama
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Jabatan Baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
DWIKA HENDRA K, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
hakim yang di mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
FILDY, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
FAISAL ZAD, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
49 SELVIE RUTHYARODH, SH Jabatan lama : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh Jabatan baru
: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
4. Pengisian Jabatan Struktural Selama tahun 2012 jabatan struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah terisi semua. B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana gedung mempunyai fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah merupakan penanggungjawab bagian umum. Dalam hal melaksanakan pengelolaan, bagian umum selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Sekretaris dan Bagian Keuangan selaku Pelaksana Anggaran. Hal ini dikarenakan antara Bagian Umum dan Bagian Keuangan memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja. Seperti jika ada pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang maka Bagian Keuangan yang mengeluarkan biayanya dan Bagian Umum yang melakukan pencatatan secara administrasi. 1. Sarana dan Prasarana Gedung. a. Pengadaan Pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada mendapat pengadaan belanja modal berupa Rehab Atap Gedung Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. b. Pemeliharaan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun anggaran 2012 juga telah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan / perawatan gedung kantor, termasuk halaman gedung kantor, dan pemeliharaan rumah dinas. Adapun pekerjaan pemeliharaan / perawatan tersebut berupa : -
Perawatan Rumah Dinas type C.
-
Perbaikan Toilet Kantor.
c. Penghapusan Kegiatan penghapusan pada tahun anggaran 2012 ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak ada melaksanakan penghapusan gedung dan bangunan.
50 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Sarana dan Prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikassi berupa komputer 8 (delapan) unit, printer 8 (delapan) unit dan laptop 2 (dua) unit sejumlah Rp. 154.000.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran berupa kursi tamu 1 (satu) unit, kursi besi metal 2 (dua) unit, genset 1 (satu) unit dan lemari arsip 1 (satu) unit sejumlah Rp. 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan telah dilaksanakan pekerjaannya 100%.
b. Pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melaksanakan pemeliharaan antara lain : -
Kendaraan roda 4
-
Kendaraan roda 2
-
Ac Split
-
Komputer
-
Mesin Ketik
-
Printer / CPU
-
Fax cimile
c. Penghapusan Penghapusan barang untuk tahun 2012 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sedang mengajukan penghapusan barang berupa : - Kendaraan jenis roda 4 sebanyak 2 ( dua ) unit. 3. Pengelolaan Teknologi Informasi Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum maupun sarana penunjang pelayanan informasi bagi masyarakat, di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan beberapa program pengembangan kegiatan penyediaan
infrastruktur teknologi
kebutuhan-kebutuhan, berupa :
informasi
yang
bertujuan
untuk
memenuhi
51
a).
Membangun situs web pengadilan.
Nama domain website resmi pemerintahan www.ptun-padang.go.id
Membuka fasilitas menu layanan online pada website.
Keadaan Perangkat Keras (Hardware)
PC Server
= 1 buah
PC Client
= 30 buah ( 8 buah dalam keadaan rusak berat dan 11 buah
dalam keadaan rusak ringan)
b).
Laptop
= 6 buah
Printer
= 25 buah ( 10 buah dalam keadaan rusak)
Hub
= 1 buah (dalam keadan rusak)
Perangkat Lunak (Software)
Aplikasi Infoperkara (2011)
Aplikasi Survey Pelayanan Publik
Aplikasi Survey Pelayanan Publik (2012)
Aplikasi NIR ( National Information Repository)
Website (Php) (2012)
Aplikasi Direktori Putusan
Aplikasi GPP 2013
Aplkasi SIMAKBMN
Aplikasi SPM 2013
Aplikasi SIMPEG
Aplikasi SAKPA
Aplikasi RKA-KL
Aplikasi AFS
Aplikasi PPSPM
Aplikasi SPM
Aplikasi PP 39
Sebagai
tindak
lanjut
ke
depan,
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
memandang perlu untuk mempersiapkan upaya penataan ulang proses kerja untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari berbagai sarana prasarana teknologi informasi yang ada.
C. PENGELOLAAN KEUANGAN…
52 C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2012 yaitu: a) DIPA 005.01 No. 0365/005-01.2.01/03/2012 (es. I Badan Urusan Administrasi MA-RI) b) DIPA 005.05 No. 1485/005-05.2.01/03/2012 (es. I Dirjen Badilmiltun) Uraian fisik dari Jumlah DIPA, Realisasi Pengeluaran dan Sisa Dana dalam DIPA 2012 tersebut sebagai berikut : REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2012 DIPA No. 0365/005-01.2.01/03/2012 TAHUN 2012 URAIAN
PAGU ( Rp )
REALISASI ( Rp )
SISA ( Rp )
NO
MAK
1
511111
Belanja gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
2
511119
Belanja pembulatan gaji
28.000
24.959
3.041
3
511121
Belanja tunjangan suami istri Pegawai Negeri Sipil
92.869.000
103.355.410
(10.486.410)
4
511122
Belanja tunjangan anak Pegawai Negeri Sipil
30.721.000
33.691.612
(2.970.612)
5
511123
Belanja tunjangan struktural Pegawai Negeri Sipil
60.580.000
49.800.000
10.780.000
6
511124
Belanja tunjangan funsional Pegawai Negeri Sipil
239.590.000
272.360.000
(32.770.000)
7
511125
Belanja tunjangan PPH PNS
51.305.000
57.252.244
(5.947.244)
8
511126
Belanja tunjangan beras Pegawai Negeri Sipil
9
511129
Belanja uang makan Pegawai Negeri Sipil
10
511151
11
512211
1.132.907.000
1.294.236.720
KETERANGAN
(161.329.720)
54.444.000
86.989.300
(32.545.300)
264.000.000
220.148.000
43.852.000
Belanja tunjangan umum Pegawai Negeri Sipil
26.714.000
14.955.000
11.759.000
Belanja uang lembur
19.325.000
19.315.000
10.000
Jumlah :
1.972.483.000
2.152.128.245
(179.645.245)
53
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2012 DIPA No. 0365/005-01.2.01/03/2012 TAHUN 2012 PAGU
REALISASI
SISA
( Rp )
( Rp )
( Rp )
135.800.000
135.799.900
5.290.000
5.290.000
0
7.800.000
5.567.500
2.232.500
Honor Terkait Operasional Satker
41.820.000
41.820.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
16.244.000
15.589.000
655.000
NO
MAK
URAIAN
KETERANGAN
1
521111
Belanja Keperluan Perkantoran
2
521113
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
3
521114
Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
4
521115
5
521119
6
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3.960.000
1.150.000
2.810.000
7
522111
Belanja Langganan Listrik
76.400.000
51.895.920
24.504.080
8
522112
Belanja Langganan Telepon
33.000.000
15.318.664
17.681.336
7.200.000
816.200
6.383.800
75.460.000
71.320.000
4.140.000
100
9
521123
Belanja Langganan Air
10
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
11
523119
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
20.000.000
19.953.000
47.000
12
523121
Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin
123.050.000
118.742.996
4.307.004
13
524111
Belanja Perjalanan Biasa
181.856.000
179.029.400
2.826.600
Jumlah :
727.880.000
662.292.580
65.587.420
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2012 DIPA No. 1485/005-05.2.01/03/2012 TAHUN 2012 NO
MAK
URAIAN
PAGU
REALISASI
SISA
( Rp )
( Rp )
( Rp )
KETERANGAN
1
521211
Belanja Bahan
5.000.000
5.000.000
0
2
521119
Belanja Barang Operasional
7.500.000
0
7.500.000
12.500.000
5.000.000
Jumlah :
7.500.000
54
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG TAHUN 2012 NO
MAK
URAIAN
1
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2
532113
BM Upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola
Jumlah :
PAGU
REALISASI
SISA
( Rp )
( Rp )
( Rp )
281.067.000
275.000.000
6.067.000
750.000
750.000
0
281.817.000
275.750.000
KETERANGAN
6.067.000
D. PENGELOLAAN…
55 D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.
Administrasi Perkara Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berjalan dan terlaksana dengan semestinya. Para pejabat yang melaksanakan administrasi perkara ini adalah :
Panitera dijabat oleh H. Nofiardi Nasir, SH
Wakil Panitera dijabat oleh Eniwar, SH.
Panitera Muda Perkara dijabat oleh H. Muzakir Umar, SH.
Panitera Muda Hukum dijabat oleh Asmanidar, SH.
9 (sembilan) orang Panitera Pengganti.
1 (satu) orang Juru Sita Pengganti atas nama Jembril Sauja dengan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 September 2008 Nomor : W1TUN3/144/KP.04.03/IX/2008. Dalam pengisian register perkara telah dilakukan dengan tertib sebagaimana
petunjuk dan pedoman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, begitu juga dengan pelaksanaan tugas Panitera / Panitera Pengganti dalam melaksanakan panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara serta tugas-tugas administrasi lainnya telah berjalan lancar. Mengenai buku kas pemasukan Uang Pihak Ketiga (UPK), baik pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi maupun pengeluarannya telah dicatat dengan baik. 2.
Administrasi Umum Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dilaksanakan oleh pejabat Kesekretariatan. Para pejabat yang menyelenggarakan tugas administrasi umum tersebut adalah :
Sekretaris dijabat oleh H. Nofiardi Nasir, SH
Wakil Sekretaris dijabat oleh Mardius Septiadi, SH.
Kasub Bagian Kepegawaian dijabat oleh Yardam, SH
Kasub Bagian Keuangan dijabat oleh Desni B
Kasub Bagian Umum dijabat oleh Abdil Bahri.
Semua struktur organisasi yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan semua berjalan lancar.
56
