BAB I
PENDAHULUAN
I.1.
LATAR BELAKANG Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma
dari sistem pemerintahan
yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem
pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Prinsip dasar berlakunya undang-undang pemerintahan daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai.
1
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Tujuan
peningkatan
penerimaan
daerah
dapat
diusahakan
melalui
peningkatan efesiensi dan efektivitas pemungutan dan penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan adanya kebijakan yang tepat diharapkan akan terjadi peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya akan terjadi peningkatan pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan
2
mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (Perda) Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelolah oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang diserah tugaskan oleh pemerintah Kota Parepare. Kota Parepare merupakan salah satu Kota terbesar di Makassar dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum
dikelola
secara
optimal. Retribusi Daerah selain
sebagai salah
satu
sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
yang
bersumber
dari masyarakat, dimana pengelolaannya
dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Parepare Peningkatan PAD pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami pasang surut sedangkan pada penerimaan PAD tidak mencapai target disebabkan karena adanya
3
factor-faktor baik eksternal dan internal yang mempengaruhi tetapi pada tahun 2008 dan tahun 2009 mencapai target bahkan lebih dari target semula karena adanya peningkatan penduduk. Permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi beberapa item telah dilakukan pembenahan sehigga secara subtansial telah mengalami kemajuan. Hambatan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah saat ini dalam proses pencapaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah antara lain masih ada beberapa Perda mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat dan Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan;
No
Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Parepare Tahun 2008 - 2012 Tahun Target Realisasi
1.
2008
165.000.000
165.360.500
2.
2009
170.500.000
170.504.000
3.
2010
190.000.000
179.844.400
4.
2011
185.000.000
190.055.000
5.
2012
228.000.000
233.218.000
Sumber:Dispenda.Parkir Kota Parepare, 23 Mei 2013
Kondisi keuangan UPTD Perparkiran Kota Parepare sejak Tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun
4
anggaran 2011, diterima Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir sebesar Rp. 190.055.000,- mencapai target kemudian tahun 2012 penerimaan melampaui target yaitu Rp. 233.218.000,- persentasi naik menjadi 102,29 %. Walaupun retribusi parkir 2 tahun terakhir mengalami peningkatan namun kontribusi terhadap PAD kota Parepare menurun dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 No
Tahun
Retribusi Parkir
PAD
Kontribusi ( % )
1.
2008
165.360.500
30.948.147.666.05
0.53%
2.
2009
170.504.000
36.930.724.269.91
0.46%
3.
2010
179.844.400
39.486.383.367.78
0.46%
4.
2011
190.055.000
36.050.774.560.46
0.53%
5.
2012
233.218.000
51.180.986.443.16
0.46%
Sumber : Diolah dari data UPTD Perparkiran ,22 Oktober 2013
Dari tabel di atas dapat dilihat walaupun realisasi retribusi parkir menngkat setiap tahun namun penerimaan terhadap PAD menurun hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap retribusi parkir. Selain itu penerimaan retribusi parkir kota parepare masih dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah area parkir dengan maksud selain menambah pendapatan daerah juga untuk meghindari pemanfaatan lahan/area oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau juru parkir liar. Selain itu potensi setiap titik area merupakan salah satu penentuan target setiap tahun. Sehingga kontribusi terdapat PAD mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik
5
untuk mencoba mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan retribusi parkir kota parepare. Sehingga peneliti menfokuskan penelitiannya dengan judul : ‘’EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PAREPARE’’ I.2 Rumusan Masalah Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah yaitu bagaimana efektivitas dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Parepare ? I.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Parepare . I.4 Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut: 1. Akademis Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 2. Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir
6
dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.
7
BAB III METODE PENELITIAN
III.1
Pendekatan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari seorang atau
lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan kalau dikaitkan dengan efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dilakukan dalam wilayah yang luas mengingat hal yang dicari secara mendalam berada dalam wilayah kegiatan yang berkaitan dengan wilayah administrasi pengelolahan retribusi parkir di Kota Parepare kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini berdasarkan kepada metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi,
karena
penelitian
yang
dilakukan
hanya
bersifat
deskriptif,
yaitu
mengambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. III.2.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota
Parepare. III.3.
Tipe Penelitian
8
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya. Jadi dalam penelitian ini penulis menggambarkan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Parepare. III.4.
Unit Analisis Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis Kelompok
aktor atau organisasi dalam hal ini UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai aktor yang terlibat dalam efektivitas Pengelolahan Retribusi Parkir di Kota Parepare. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa berbagai variabel dan indikator dalam
kajian ini lebih
lanjut
dideteksi
dengan pendekatan kelompok aktor atau organisasi. III.5.
Jenis Sumber Data Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam
penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu : III.5.1. Data sekunder Data sekunder
yang bersumber
dari hasil olahan instansi atau sesuatu
lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk
9
pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. III.5.2. Data primer Dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik penggumpulan data
yang dapat
disebutkan pada uraian selanjutnya. III.6.
Informan Penelitian Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek yang
diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai para informan adalah terdiri dari : 1. KepalaUPTD Perparkiran 2. Kasubag UPTD Perparkiran 3. Juru parkir 4. Masyarakat III.7.
Fokus Penelitian Secara
ilmiah
Fokus
Penelitian
digunakan
sebagai
dasar
dalam
pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. Dalam pemakaian praktis, Fokus Penelitian dapat berperan menjadi penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep
10
penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Fokus Penelitian sebagai berikut : 1. Pengelolaan, merupakan proses yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Pare-Pare dalam usaha mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir yang terdiri atas tiga bagian, yaitu:
Perencanaan
yaitu
penentuan
pokok-pokok tujuan
dan
sasaran
dalam pemungutan retribusi parkir.
Penggerakan yaitu usaha pimpinan atau atasan dalam menggerakkan setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di PD Parkir Kota Pare-Pare dan dalam pelaksanaan kesejahtraan juru parkir di Kota Pare-Pare.
Pengawasan, (controlling). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pimpinan dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan langsung yang dilakukan oleh Tim Penertiban pemantauan tidak langsung
Parkir. Sedangkan proses
dilakukan oleh Tim Pengawasan Parkir
kemudian di laporkan kepada atasan/pemimpin. 2. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir adalah berhasil atau tidak upayaupaya yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Parepare untuk meningkatkan hasil penerimaan retribusi daerah terutama Retribusi Parkir
11
yang ada di Kota Parepare yang lebih memperhatikan fungsi perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan. III.8.
Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut :
Wawancara Penelitian
mengadakan
tanya
jawab
dengan
para
informan
untuk
memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan skripsi ini dalam
hal melakukan wawancara digunakan
pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.
Observasi Pengamatan dilakukan terhadap Pengelolahan Retribusi Parkir.
Study Kepustakaan Penelitian kepustakaan atau Library research adalah penelitian yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku,majalah, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan
lainnya yang erat
hubungannya dengan proposal ini.
Telaah Dokumen
12
Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Telaah dokumen dilakukan dengan cara penelusuran terhadap beberapa dokumen yang
berkaitan dengan objek
penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganlisis permasalahan, yaitu yang berhubugan dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang Retribusi Parkir. III.9.
Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data
Teknik analisa dilakukan secara kualitatif yang dibantu dengan data angka yang dikualifikasikan melalui tabel frekwensi. Menurut Bogdan dan Biken(1982), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Di dalam
melakukan analisis
data
penelitian mengacu kepada
beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain : Pengumpulan Informasi melalui wawancara terhadap key informan yang comportable terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Reduksi Data
( data
reduction ) yaitu
proses pemilihan,
pemusatan
perhatian kepada penyerdehanaan, transformasi data kasar yang muncul
13
dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data ( transformasi data ) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Penyajian data ( data display ), yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), yang mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
14
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1
Kesimpulan Berdasarkan
uraian
dari
bab-bab
sebelumnya
yang
menyangkut
Efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare dapat ditarik kesimpulan sebagai barikut : Efektifitas pengelolaan retribusi parkir sangat efektif dengan peningkatan realisasi parkir yang meningkat setiap tahun dan persentasi melebihi 100%. Realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kota Parepare dan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dalam tahun terakhir ini. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena kurangnya pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir kota parepare. V.2
Saran Adapun
saran
yang
dapat
penulis
berikan
sehubungan
dengan
pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut : 1. Adanya dasar hukum yang jelas dan tegas,objek terdata dengan baik Sebelum dilakukan pemungutan terhadap Retribusi parkir
hendaknya
potensi objek retribusi telah terdata dengan baik. Hal ini dapat digunakan
15
sebagai alat untuk mengukur apakah objek retribusi tersebut sudah memenuhi aspek ekonomis dan aspek teknis. 2. SDM,
Adanya
penyesuaian
jenis
pekerjaan
dengan
sumber
daya
manusianya dalam hal ini petugas yang berwewenang yaitu petugas pemungutan di lapangan parkir. Jumlah area parkir yang banyak perlu petugas pemungutan yang sesuai untuk pembagian lokasi area parkir. 3. Kepada kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta
sesuai
dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir 4. Perlu melakukan pengawasan rutin kepada para pegawai terutama dalam kasi pemungutan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi parki dan menilai apakah pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan
apa
yang
direncanakan.
Tidak
hanya
berfokud
terhadap
pengawasan laporan keuangan yang telah masuk.
16
DAFTAR PUSTAKA
BUKU : Athoillah Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Pustaka Setia. Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Darwin. 2010. Media
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana
Harmono. 2009. Manajemen Keuangan. Jakarta : Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu S.P., Jakarta : Bumi Aksara.
Haji.
2008.
Manajemen Sunber Daya Manusia.
Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik : Pembaharuan Yani. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Mitra Wacana Media. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga Manullang. 2001. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : C.V Andi Offset. Sabarguna, Boy S., Haji. 2004. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Simamora, Hendry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : STIE YPKN Press Siswanto. 2005. Pengantar Manajemen. . Jakarta : Bumi Aksara. Sulaiman, Anwar. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta : STIA-LAN Press
17
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Yogyakarta : Graha Ilmu.
Keuangan
Pemerintahan-Ed.1,Cet.1.
S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana. The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Andi Offset. Wijayanti, Irine Diana Sari Se,Mm. 2008. Manajemen. Jogyakarta : MITRA CENDIKIA offset.
DOKUMEN-DOKUMEN Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Parepare Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18
