BAB I PENDAHULUAN. memberikan pemerintahan sendiri kepada Timtim. 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Timor timur atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Timor Leste dulunya merupakan salah satu bagian dari NKRI sebelum memutuskan untuk merdeka dari Indonesia. Timor Leste pada awalnya merupakan daerah jajahan negara Portugis yang mulai menjajah Timor Leste pada pertengahan abad 15, terjadi pergolakan besar di Portugal yaitu “Revolusi Bunga”, pada saat itu Portugal memberikan kemerdekaan kepada semua daerah jajahan nya termasuk juga Timor leste pada saat itu.Timtim dipandang sebagai bagian integral negara Portugal.Tanggal 25 Maret di Portugal meletus Revolusi Bunga.Dampak revolusi tersebut menghasilkan keputusan untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada Timtim.1 Setelah terbentuk pemerintahan transisi, secara bertahap wilayah Timtim direncanakan akan dimerdekakan. Merespon hal tersebut, warga mulai mendirikan partai-partai politik.2Partai politik tersebut antara lain partai UDT (Uniao Democratica Timorense), Fretelin (Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente), dan Apodeti (Associacao Populler democratic Timorense) 3.Selain partai tersebut muncul partai kecil Kota dan Trabalista yang sehaluan dengan Apodeti.Partai UDT bertujuan untuk memperjuangkan agar Timtim tetap di bawah Portugal.Fretelin bertujuan untuk 1

A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 201 2 Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Cires FISIP UI, hlm. 188. 3 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto 1993.Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 487.

1 Universitas Sumatera Utara

otonomi menuju kemerdekaan sendiri, sedangkan Apodeti bertujuan untuk memperjuangkan integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia (RI) 4. Pada masa itu banyak terjadi persaingan antara ketiga partai tersebut dalam mewujudkan tujuan dari masing partai nya. Partai Fretilin yang menganggap semua partai yang lain sebagai saingan kerap melakukan kekerasan kepada anggota dari partai lain sehingga banyak yang mengungsi ke Timor Barat.Pada tanggal 28 November 1975, Fretelin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur di Dili dan mengangkat Xavier Do Amaral sebagai Presiden. Aksi Fretelin dinyatakan sebagai keputusan sepihak, oleh sebab itu MAC, Apodeti, Kota, dan Trabalista pada tanggal 30 November 1975 juga memproklamasikan penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah republik Indonesia di Balibo. 5 Pertengahan Desember 1975 Timtim dapat dikuasai oleh pasukan gabungan pro integrasi.Gabungan partai pro integrasi membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan dibentuk juga DPR sebagai wakil rakyat.Kepala eksekutif PSTT adalah Arnaldo Dos reis Araujo dan Xavier Lopez da Cruz sebagai wakilnya 6. Tanggal 30 Mei 1976, DPR yang disaksikan oleh PSTT mengadakan sidang khusus dengan acara tunggal integrasi Timtim dengan RI. Sidang tersebut menghasilkan keputusan antara lain: pertama, menyampaikan petisi integrasi kepada Pemerintah RI di Jakarta, menyerahkan kepada komisi khusus rumusan petisi

4

A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit, hlm. 202. A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204 6 A. Kardiyat Wiharyanto. Ibid, hlm 204 5


integrasi, dan mempercayakan ketua sidang untuk menentukan delegasi.7 Setelah disahkan DPR tanggal 15 Juli 1976, kemudian pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden menandatangani Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1976 yang isinya menerima Timtim sebagai bagian dari kedaulatan RI dan menjadikannya sebagai propinsi ke-278 dan diteruskan dengan TAP MPR no. VI tahun 1978, walaupun PBB tidak pernah mengakui bahwa Timtim merupakan bagian dari RI 9. Selama masa bergabung nya timor timur ke Indonesia, banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Fretilin kepada pemerintahan Indonesia, baik secara militer maupun diplomasi. Dalam masa-masa pemberontakan itu banyak sekali terjadi kekerasan baik dipihak Indonesia maupun di pihak kalompok non-integrasi, selama masa awal kependudukannya kedaulatan Indonesia diakui oleh beberapa Negara dunia salah satunya adalah Australia, walaupun PBB tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Kondisi status timor timur yang masih dianggap belum jelas menjadi salah satu peneyebab semakin gencar nya kelompok non-integrasi untuk memperjuangkan kemerdekaan nya. Pada masa pemberontakan ini banyak kekerasan yang terjadi diantara kedua pihak dan dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat terutama di pihak Indonesia, salah satunya pada kejadian Santa Cruz yang menyebabkan banyak nya korban yang jatuh.Hingga Indonesia terus menghadapai tekanan Internasional dari negara-negara asing, PBB, serta LSM-LSM Internasional mengenai status Timor Timur.Selain itu, Indonesia

7

A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204-205. Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. Op. Cit., hlm. 189 9 Soenarto HM. 2003.Pergulatan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa. Jakarta: Lembaga Putra Fajar, hlm. 94. 8


juga menghadapi krisis multidimensional dalam negeri seperti isu ekonomi, politik, dan HAM dijadikan pertimbangan dalam mengatasi posisi Indonesia. Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat Internasional dalam menanggapi masalah Timor Timur membuat pemerintah Indonesia terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur.Tekanan ini juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat Internasional.Karena berbagai upaya diplomasi telah ditempuh selama 24 tahun, tetapi tidak diperoleh kepastian penyelesaian atas masalah ini.Maka pemerintah Indonesia menyerahkan masalah tersebut kepada PBB. Akhirnya pada Juni 1998, Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk memberikan status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur.Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB.Sebagai tindak lanjutnya PBB mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB 10.Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat untuk menentukan nasib rakyat Timor Timur yang dilakukan secara langsung. Menanggapi usulan tersebut, pihakpihak yang berada dalam pembicaraan segitiga di atas menyepakati Persetujuan New York yang mencakup masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Rakyat Indonesia diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara

10

Zacky Anwar Makarim, dkk.2003. Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian.Jakarta: PT. Sportif Media Infomasindo hlm 22


merdeka. Dan rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi ini maka pada tanggal 5 Mei 1999 PBB, Indonesia dan Portugal menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan referendum di Timor-Timur11. Dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia Internasional, akhirnya pada 30 Agustus 1999 diadakan referendum bagi rakyat Timor Timur. Pada akhirnya, hasil referendum yang dapat menjawab nasib rakyat Timor Timur. Dan pada akhirnya Timor timur mendapatkan kemerdekaannya secarah sah pada tanggal 20 Mei 2002.12 Selama masa referendum terdapat satu Negara yang dianggap sebagai pehlawan dalam menengahi konflik yang terjadi di Timor timur yaitu Australia. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan Timor Timur 13. Bahwa pada akhirnya, pasukan Australia lah yang menjadi pahlawan dalam kasus ini. Australia telah memperhitungkan semua ini secara cermat dan tepat. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Pemerintah menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan Timor Timur. Australia pada masa referendum tersebut terlihat tidak netral karena pasukan Australia lebih berpihak kepada kelompok non-integrasi. Dan lebih mendukung 11

Zacky Anwar Makarim, dkk Ibid. hlm 24. Zacky Anwar Makarim, dkk, Ibid. hlm 26 13 Zacky Anwar Makarim, dkk. Ibid. hlm 58 12


Timor Timur untuk mendapat kemerdekaan nya. Hal ini sangat membingungkan melihat posisi Australia yang tiba-tiba berubah, karena seperti yang diketahui bahwa diawal integrasi Auatralia adalah Negara yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur berubah menjadi Negara yang paling menentang Indonesia dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Timor Timur. Perubahan Australia yang secara tiba-tiba menimbulkan banyak pertanyaan 14. Hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui apa sebenarnya Peranan Australia dalam Proses Lepasnya Timor Timur dari NKRI pada Tahun 1999. B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau perlu dicari jalan pemecehannya, atau dengan kata lain perumusan masalah adalah merupakan pertanyaan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah 15. Atas dasar latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

14 15

Zacky Anwar Makarim, dkk, Ibid. hlm 55-60 Huasani Usman dan Purnomo.Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : Bumi Aksara.2004. hlm. 26


1. Apa peranan Australia dalam proses lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999 2. Bagaimana sikap Australia dalam proses lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999

C. Pembatasan Masalah Adanya batasan masalah dalam hal ini guna memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, serta untuk menghasilkan uraian yang sistematis. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan apa saja peranan Australia dalam proses lepasnya Timor Timur dari NKRI pada tahun 1999. D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita tuju dan capai dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Australia dalam proses lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999 dan sikap Australia dalam proses lepasnya Timor Timur E. Manfaat Penelitian Dalam sebuah penelitian selain terdapat tujuan penelitian, juga terdapat beberapa manfaat yang selanjutnya berguna daya terhadap orang banyak. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :


1.

Secara praktis, adalah sebagai masukan bagi penulis dalam usaha untuk mengetahui hasil-hasil kegiatan politik juga memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2.

Secara teoritis , penelitian ini bermanfaat untuk mencari khasanah ilmiah dengan kaitan politik dan kepentingan nasional suatu Negara serta melihat relevansi teori-teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi secara langsung.

3.

Manfaat akademis, meliputi : 

Untuk memperluas pemahaman pengetahuan penulis mengenai peranan Australia pada masa lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selain itu, penelitian ini bagi penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan sebagai media bagi penulis untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah.



Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori politik yang tentu saja berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yakni teori tentang peranan Australia dalam lepasnya Timor Timur dari NKRI. Melalui pemaparan dari teori ini diharapkan mampu memberikan

masukan

pemikiran-pemikiran

baru

bagi

civitas

akademika yang nantinya juga akan melakukan penelitian perihal yang sesuai dengan masalah tersebut.


F. Kerangka Teori F.1 Teori Kepentingan Nasional Teori yang pertama di pakai oleh peneliti pada penilitian ini adalah teori kepentingan nasional, karena teori ini sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Kepentingan nasional merupakan salah satu teori yang paling dikenal luas di kalangan hubungan Internasional dan politik luar negeri, karena konsep ini adalah tujuan yang paling mendasar dan faktor yang menetukan yang menjadi pemandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri sebuah Negara. Selain itu konsep ini juga sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan politik luar negeri atau evaluasi suatu Negara. Bagi para penganut realis, kepentingan

nasional dianggap sebagai upaya

Negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara control terhadap Negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama.Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu Negara secara khas untuk bertahan hidup dalam kancah perpolitikan internasional. Konsep kepentingan nasional dapat diartikan secara minimum sebagai suatu kepentingan untuk kesejahteraan umum, hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu Negara, hak, kepentingan ekonomi, hak perlindungan hukum.Dalam arti yang lebih khusus yaitu untuk mempertahankan dan memelihara identitas politik dan


kulturalnya.Agar kepentingan nasionalnya terwujud, suatu Negara bisa saja membuat suatu kerjasama atau bahkan konflik sekalipun 16. Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana Negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya, di dalam mekanisme interaksinya masing-masing Negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan kedalam konsep “power”. kepentingan “interest” di defenisikan kedalam terminologi power. 17 Menurut Joseph Franked, kepentingan nasional tidak bisa di defenisikan secara sempit dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusian18. Menurut Nicholas Spykman, mengatakan bahwa kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi untuk mengejar kepentingan-kepentingan ini tetap diperlukan power yang mencukupi. 19 Menurut Paul Seabury konsep kepentingan nasional secara normative dan deskriptif. Secara normative konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapai melalui hubungan dengan Negara lain. Namun tidak sekedar cita-cita mengejar power saja, melainkan ada juga cita-cita

16

K.J. Holsti. International politics: A Framework for analysis. Fourth Edition, Terj. M. Tahir Azhary. Jakarta : Erlangga, 1991. Hlm. 31-32 17 J. Frankie. Hubungan Internasional, Terj. Laila H. Hasyim. Jakarta : Bumi Aksara, 1991 18 Raulish, Kepentingan Nasional dalam Realisme, diakses pada 8 Maret 2014 dari http://blog.ub.ac.id/raulisilviana/2010/06/09/kepentingan-nasional-dalam-realisme/. 19 Ibid.


lainnya.Sedangkan secara deskriptif kepentingan nasional sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah 20. Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional merupakan usaha dari suatu Negara untuk mengejar “power”, power dianggap sebagai segala sesuatu yang mengembangkan dan memelihara kontrol suatu Negara terhadap Negara lain21. Lebih lanjut di dalam bukunya “ The Concept of Interest Defined in Terms of Power”, power menurut Morgenthau berada di antara nalar, akal, atau “reason” yang mencoba untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus di pahami. Atau dapat dikatakan bahwa power adalah instrumen penting untuk mencapai suatu kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional dianggap sama dengan konsep yang umum didalam dua hal yaitu kesejahteraan umum dan perlindungan hukum. Konsep ini memuat arti minimum yang inheren, yaitu kepentingan nasional sebuah Negara adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kultural Negara tersebut dari Negara atau bangsa lain. Hans J. Morgenthau juga menyampaikan pandangannya sebagai berikut: “ The concept of the national interest then contains two elements,one of this is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstance”22.

20

Ibid. Scott Burchill dan Andrew Linklater, Teori-Teori Hubungan Internasional, (Penj. M. Sobirin). Bandung : Nusamedia, 2009. hlm 103. 22 Aleksius Jemadu. Politik Global dalam Teori dan Politik,.Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008. Hlm. 67 21


Dengan demikian menurut Morgenthau kepentingan nasional juga di dasarkan pada dua elemen yaitu, pertama di dasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategi di sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhan sendiri dapat di peroleh dengan dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Sedangkan dalam pertimbangan berbagai kondisi lingkungan di lakukan dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia F.2 Teori Intervensi Dalam proses lepasnya Timor leste dari Indonesia tidak terlepas dari adanya campur tangan atau pun intervensi dari pihak Australia yang pada saat itu sangat berperan aktif. Untuk menjelaskan bagaimana intervensi Australia ke timor timur maka peneliti menggunakan konsep intervensi agar dapat menjelaskan bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Australia pada Timor timur. Intervensi adalah campur tangan suatu Negara terhadap urusan dalam negeri Negara lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan atau barang di Negara tersebut. Selain itu adapun defenisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehngga Negara


yang melakukan intervensi sering dibenci Negara lain.Menurut J.G. Starke, intervensi dibedakan menjadi tiga, yaitu 23: 1.

Intervensi “Intern” (Internal Intervention); Misalnya suatu Negara campur tangan diantara pihak-pihak yang bertikai disuatu Negara lainnya yang bersifat mendukung pemerintah Negara tersebut atau pihak pemberontak.

2.

Intervensi “Ekstern” (External Intervention); Misalnya suatu Negara melakukan campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan Negara lain, umumnya dalam keadaan yang bermusuhan.

3.

Intervensi “Penghukuman” (Punitive Intervention); Merupakan suatu tindakan pembalasan (areprisal) melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang di timbulkan oleh Negara lainnya.

Selain itu intervensi juga dibagi kedalam dua bentuk lain yaitu 24: 

Intervensi Unilateral Intervensi unilateral merupakan campur tangan suatu Negara terhadap

Negara lain yang berada dalam konflik dengan dasar menjaga keamanan bersama (collective security). Situasi konflik ini menambah tanggapan militer, seperti tindakan polisi. Intervensi militer bersumber dari pemerintahan suatu Negara sama halnya dengan intervensi diplomatic dengan cara mengadakan

23

. Georffrey Robinson,Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat manusia, 2003, hal 35 http://perpustakaan-elsam.or.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3366 Diakses tanggal 10 Maret 2014 24 Ibid.


perjanjian dengan Negara yang tengah mengalami konflik internal didasarkan pada sikap dan tindakan yang meyakinkan. 

Intervensi Multilateral Intervensi multilateral merupakan campur tangan Negara-negara lain

dalam konflik suatu Negara dibawah paying PBB sebagai organisasi internasional.disini suatu Negara akan melakukan campur tangan dengan mangadakan hubungan dengan Negara lain. F.3 Teori Interaksi Internasional Interaksi internasional merupakan keseluruhan proses komunikasi dan pertukaran yang berkaitan dengan aspek-aspek politis antara aktor-aktor di dalam sistem internasional, dimana di dalam proses tersebut akan terlihat tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan perilaku dari aktor-aktor tersebut yang akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan (level) di mana proses tersebut muncul dan bekerja. Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak yang melakukan interaksi, ditinjau dari jumlah intensitas interaksi, dan pola interaksi yang dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena adanya faktor-faktor reccurent, accommodate, ignore, pretend, bargain, dan resist dari berbagai macam aksi negara lain.


Untuk dapat memahami pola-pola interaksi yang terjadi diantara para pelaku/negara, maka dapat ditinjau melalui 25. 1. Scale, berhubungan dengan jumlah dan tipe aktor-aktor yang terlibat dalam arena geografis, dimana interaksi tersebut bekerja secara cakupan isu yang menjadi objek interaksi. 2. Directions, berhubungan dengan arah mana interaksi tersebut cenderung memihak. 3. Internsity, berhubungan dengan intensitas dan interaksi pada jumlah yang continity hal tersebut dilaksanakan. 4. Duration, berhubungan dengan masa interaksi tersebut berlangsung apakah berlangsung secara permanen, terinstruksi secara formal ataukah hanya secara temporer dan trasier. Sedangkan Keohane, Robert, and Joseph S Nye menyatakan bahwa interaksi internasional sebagai pergerakan berbagai hal yang membahas tapal batas negara dimana terdapat sekurang-kurangnya salah satu aktor yang mewakili suatu organisasi pemerintah atau antar pemerintah. Untuk itu terdapat pengelompokkan interaksi internasional pada tiga bentuk, yaitu 26 : 1.

Interaksi antara negara dengan negara.

2.

Interaksi antara negara dengan aktor bukan negara

3.

Interaksi antar aktor bukan negara dengan aktor bukan negara.

25

Sulfri Jusuf, S.H. Hubungan Internasional dan Politik Luar Nageri. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989. Hlm. 70 26 Ibid. hlm. 72


Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respons.negara memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang dituntut harus dapat menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungannya dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah untuk memaksa keinginan politik negara bersangkutan. Menyangkut keinginan politik dari masing-masing negara, didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara, baik kepentingan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Bentuk interaksi yang dilaksanakan suatu negara untuk tujuan memenuhi kepentingan nasional, maka suatu negara tidak dapat terlepas dari kebijakan yang ditujukan ke luar negara (politik luar negeri), maupun politik yang menjangkau kondisi domestik (politik dalam negeri).

G. Metodologi Penelitian Dalam kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan agar lebih terarah dan rasional. Metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada 27. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi

27

Bambang Prasetyo dkk.Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 20


atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki 28. G.1 Jenis Penelitian Berdasarkan metode yang dipakai maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini untuk menggambarkan yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Dimana menurut peneliti bahwasannya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yang tidak menggunakan angka atau nomor untuk mengolah data yang diperlukan. Data terdiri dari kutipan-kutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian, interaksi, dan kegiatan. Dengan menggunakan jenis data ini, memungkinkan peneliti mendekati dan sehingga mampu mengembangkan komponenkomponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. G.2 Teknik Pengumpulan Data Pada umumnya penelitian yang menggunakan metode deskriptif menggunakan sebuah teori untuk menganalisis suatu keadaan dan menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis. Data tersebut disusun melalui hasil observasi terhadap keadaan yang akan diteliti. Jadi apa yang dikembangkan adalah teori yang disusun dari riset, bukan dari pengujian hipotesis. Dan didasarkan pada konsep induksi

28

Sanafiah Faisal. Format Penelitian Sosial Dasar-dasar Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 20


analitis, meski harus berhati-hati dalam membuat asumsi bahwa bukti dari pola secara otomatis akan membuat kita menyusun teori 29. Oleh karena konsep penelitian diatas, maka teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dan fakta dalam usaha untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis pustaka (library research) yang sumbernya didapat dari buku-buku yang terkait, jurnal ilmiah, artikel dan juga dokumentasi yang resmi dari situs yang diakses dari internet. G.3 Teknik Analisis Data Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif library research, dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dengan bersumber pada sejarah yang berorientasi kepada problema yang akan berusaha menganalisa kejadiankejadian yang sebenarnya menurut topik-topik atau masalah-masalah yang telah dipilih dalam penelitian ini. Menurut Faisal analisis data dalam penelitian deskriptif, bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis, dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna

29

Bruce A. Chodwick, Social Science Research Methods, terj. Sulistia (dkk), Metode Penelitian ilmuilmu sosial, Semarang : IKIP Semarang Press, 1991, hal. 234-243


perilaku subjek penelitian dalam latar serta fokus penelitian.Hal ini dilakukan agar peneliti memiliki gambaran yang jelas mengenai penelitian ini. H. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci serta mempermudah isi, maka penelitian ini terdiri kedalam 4 (empat) bab, yakni: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan menguraikan dan memperjelas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian,

kerangka

teori,

metodologi

penelitian,

dan

sistematika penelitian BAB II

: DISINTEGRASI TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA Dalam bab ini akan menggambarkan segala sesuatu mengenai objek penelitian yaitu bagaimana sejarah timor-timur dan bergabung dengan NKRI dan bagaimana lepasnya serta bagaimana posisi Australia pada saat itu.

BAB III

:PERANAN AUSTRALIA DALAM LEPASNYA TIMORTIMOR DARI NKRI TAHUN 1999 Bab ini nantinya akan berisikan tentang penyajian data atau fakta yang diperoleh dari beberapa sumber data dan juga akan menyajikan pembahasan dan analisis data atau fakta tersebut.


BAB IV

: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya serta berisi kemungkinan adanya saran-saran yang peneliti peroleh setelah melakukan penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. memberikan pemerintahan sendiri kepada Timtim. 1

Recommend Documents