BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan
yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem
pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.
Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta
1
melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar
daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu
2
pelayanan
kepada
masyarakat
termasuk
PENYEDIAAN
SARANA
dan
PRASARANA PERPASARAN khususnya PASAR TRADISIONAL. Pembangunan
peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-
tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi kendala dalam hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar Makassar Raya berdasarkan Perda Nomor : 4 Tahun 1999, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999. Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat, PD.Pasar Makassar Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi PASAR YANG NYAMAN, AMAN, RAPI dan BERSIH. Untuk mencapai hal tersebut, maka PD.Pasar Makassar Raya senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. 3
Pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Makassar belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar belum memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar khususnya pada Pasar Sentral Makassar selama beberapa tahun anggaran sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 1 Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar dari Tahun 2006-2010 No.
TAHUN
TARGET
REALISASI
1.
2006
Rp. 701.454.400
Rp. 640.783.200
PERSENTASE (%) 91,35 %
2.
2007
Rp. 868.456.500
Rp. 762.260.600
87,78 %
3.
2008
Rp. 897.165.000
Rp. 799.004.500
89,06 %
4.
2009
Rp. 933.382.500
Rp. 756.882.500
81,09 %
5.
2010
Rp. 892.595.400
Rp. 736.836.500
82,55 %
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2010 realisasi retribusi pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Sentral Makassar tidak pernah memenuhi target. Namun pada tahun 2008 dan 2010 mengalami peningkatan realisasi tetapi peningkatan realisasinya tetap tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi.
4
Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Makassar. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari penganggaran lima Tahun terakhir, disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sudah maksimal dalam memungut Retribusi Pasar.
B. Rumusan Masalah Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, khusus Pasar Sentral Makassar?
2.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar.
5
2.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar.
D. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut: 1.
Akademis Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2.
Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1.
Pengertian Pengawasan Pengawasan
adalah
proses
dalam
menetapkan
ukuran
kinerja
dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.
7
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
8
Konsep pengawasan demikian sebenarnya
menunjukkan pengawasan
merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.” Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan
itu
dengan
apa
yang
dikehendaki,
direncanakan,
atau
diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan 9
merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: a.
mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
b.
menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
c.
mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk
10
setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. 11
Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan 12
ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.
Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam bukau Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1.
Komunikasi Komunikasi
sangat
menentukan
keberhasilan
pencapaian
tujuan
dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: a.
Transmisi 13
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi). b.
Kejelasan informasi Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi
pada
tataran
tertentu,
para
pelaksana
membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c.
Konsistensi Informasi yang disampaikan Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
2.
Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja. Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu: a.
Staff yang cukup (jumlah dan mutu); 14
b.
Informasi yang dibutuhkan;
c.
Authority,
kewenangan
yang
cukup
untuk
melaksanakan
tugas
tanggungjawab; dan d. 3.
Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
4.
Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
5.
Pengertian Pemungutan Secara etimologi, pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau
mengambil. Sedangkan menurut safri Nurmantu (2003;10) dalam Buku Pengantar Perpajakan, adalah:
15
“ Kegiatan untuk mewujudkan pajak yang berasal dari pemerintah.”
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah: “ Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran ”(UU No. 18/1997). 6.
Keuangan Daerah Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan
(baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasilguna. Menurut Mamesah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah yaitu: 1.
Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah; dan
2.
Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rimah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan (Mamesah,1995:16). Keuangan daerah adalah segalah unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara keseluruhan. Lingkup yang dimaksud adalah sebagai berikut: 16
1.
Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran dan penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan sebagai model untuk segala pembiayaan. Demikian pula pengelolaan atas anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri harus dapat persetujuan dari legislatif dan dari pejabat yg berwenang untuk itu.
2.
Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undangundang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Mamesah, 1995:22). Sumber keungan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah menurut
Ttjokomidjojo (1995:97) antara lain: 1.
Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu;
17
2.
Sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah;
3.
Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan; dan
4.
Kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang ringan.
Menurut H. A. Widjaja (2002;253), keuangan daerah adalah: “ Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.
Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut dari pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undangundang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desenrtalisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah: 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, meliputi:
18
a.
Pajak daerah;
b.
Retribusi daerah, termasuk termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah;
c.
Hasil pengelolaan kekayaan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
d. 2.
Lain-lain PAD yang sah.
Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kemampuan daerah masing-masing.
19
4.
Pengertian Retribusi Daerah Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah.
Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1.
Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2.
Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3.
Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerinatah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4.
Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5.
Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nasrun, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut: “ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 2003:171)”.
Soeparmoko (1997;94) mengatakan bahwa: “ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran reribusi tersebut”.
20
Menurut Marihot Siahaan (2005;5), retribusi adalah: “ Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan”.
Jasa tersebut dapat dikatan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang mengingkan jasa tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26, retribusi daerah adalah: “ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”(UU No. 34/2000).
Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut. Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasapelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkinsesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan 21
yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.
5.
Pengertian Pajak Daerah Menurut Davey (1988: 39-40), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :
1.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2.
Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
3.
Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan
4.
Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah. Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak
daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak derah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan didaerah. “ Mamesah mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah, 1995:98)”.
22
Syarat Pemungutan Pajak Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak. Maka dalam pungutannya harus memenuhi beberapa syanat sebagi berikut: 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membenkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga Iebih rendah dari hasil pemungutannva. 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana. 23
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain :
Sistem Self Assestment
Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini.
Sistem Official Assestment
Berbeda dengan sistem self assestment, dalam sistem official assestment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
24
Sistem Withholding
Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.
Asas Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negaraa akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.Jadi, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.
25
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumbersumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. 3. Asas
kebangsaan
atau
asas
nasionalitas
atau
disebut
juga
asas
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.
Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan derah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenagan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Pajak Kendaraan Bermotor;
2.
Pajak Kendaraan diatas Air;
26
3.
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
4.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5.
Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6.
Pajak Hotel;
7.
Pajak Restoran;
8.
Pajak Hiburan;
9.
Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan; 11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 12. Pajak Parkir; dan 13. Pajak Lain-lain. Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Agar lebih jelas perbedaan antara pajak retribusi maka berikut ini pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dikutip dalam buku Mardiasmo yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1983;12)”.
Pendapat
lain
dikemukakan
oleh
Prof.Dr.P.J.A.
Andriani
yang
telah
diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku Waluyo (2005;2), yaitu: 27
“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”(UU No. 34/2000).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tentang perbedaan antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2.
Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa Negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3.
Sifat pungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
28
4.
Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana maupun denda.
5.
Lembaga atau bidang pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
6.
Objek dan Golongan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa
objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan,yaitu: 1.
Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 29
2.
Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
3.
Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum: a.
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan:
c.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
e.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f.
Retribusi Pelayanan Pasar;
g.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
j.
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 30
2.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha: a.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.
Retribusi Tempat Pelelangan;
d.
Retribusi Terminal;
e.
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;
g.
Retribusi Penyedotan Kakus;
h.
Retribusi Rumah Potong Hewan;
i.
Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
j.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
k.
Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
l.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3.
Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: a.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.
Retribusi Izin Gangguan; dan
d.
Retribusi trayek.
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usahadengan peraturan 31
pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang telah dikelola dan diusahakan oleh kota Makassar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: 1.
2.
Retribusi Jasa Umum a.
Retribusi pelayanan kesehatan
b.
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
c.
Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil
d.
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor
f.
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
g.
Retribusi pengujian kapal perikanan
h.
Retribusi jasa ketatausahaan
i.
Retribusi ketenagakerjaan
j.
Retribusi informasi dan komunikasi
Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah b. Retribusi tempat pelelangan ikan 32
c. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus d. Retribusi pemeriksaan hewan/daging e. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga f. Retribusi penyeberangan diatas air 3.
Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi izin mendirikan bangunan b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol c. Retribusi izin gangguan/keramaian d. Retribusi izin trayek e. Retribusi izin jasa konstruksi f. Retribusi izin perindustrian dan perdagangan
7.
Pengertian Retribusi Pasar Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu
penulis memberikan defenisi pasar. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah: “Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan”(2006:422).
Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: 33
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran,bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya”(Perda No.3 Tahun 2001).
Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: “Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”(Perda No. 3 Tahun 2001). Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitasfasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.
Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2.
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
34
3.
Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
4.
Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5.
Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6.
Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7.
Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan
yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani
skripsi,2004:35). Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi: 1.
Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2.
Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
3.
Keramaian pasar.
4.
Biaya balik nama pemakai. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi
pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Makassar, maka ditunjuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut. 35
8.
Landasan Hukum dan Landasan Operasional PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar:
a.
Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
b.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang KetentuanKetentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD.Pasar Makassar Raya
c.
Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang
d.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar
e.
Peraturan Walikota Makassar Nomor : 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota makassar
f.
Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.Pasar Makassar Raya Kota makassar
g.
Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 23/S.Kep./511.2/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
36
h.
Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep./511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya Sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar
i.
Keputusan Walikota Makassar Nomor : 741/Kep/030/2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
j.
Keputusan
Walikota
Makassar
Nomor
:
15/S.Kep./511.2/2005
tentang
Pengesahan Tarif sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
37
B. Kerangka Konseptual Dalam suatu pemerintahan daerah, organisasi dan manajemen yang baik tidak cukup hanya dibarengi kewibawaan penguasa saja, akan tetapi harus juga dibarengi dengan adanya keuangan yang baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, peranan keuangan yang baik adalah sangat menentukan,sehingga jelaslah bahwa peranan keuangan dalam pemerintahan di daerah merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakilwakil rakyat. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa “Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Pelaksanaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar sangat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, dari itu pemerintah Kota Makassar membuat Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi pasar dan pusat perbelanjaan dalam daerah tingkat II Ujung Pandang dan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar. Untuk melaksanakan peraturan tersebut perlu diketahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses implementasi, alat-alat 38
yang digunakan, tarif retribusi pasar, paktor penunjang, kendala-kendala yang dihadapi serta kontribusi retribusi pasar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Dengan itu, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mencapai target penerimaan atau realisasi dari penerimaan retribusi pasar sebagaimana yang diinginkan. Adapun kerangka konsep agar apa yang uraikan dapat dipahami dan menjadi jelas dapat dilihat sebagai berukut: Gambar 1 Kerangka Konseptual Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
Peningkatan Pemungutan Retribusi Pasar
Kota Makassar
Pendapatan Asli Daerah
1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana) 4. Struktur Birokrasi
39
C. Variabel dan Indikator Penelitian Adapun variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya pada pasar sentral Makassar. Dengan indikator penelitian adalah sebagai berikut: 1.
Komunikasi Komunikasi
sangat
menentukan
keberhasilan
pencapaian
tujuan
dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: a.
Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).
40
b. Kejelasan informasi Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi
pada
tataran
tertentu,
para
pelaksana
membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c.
Konsistensi Informasi yang disampaikan Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.
2.
Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja. Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu: a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu); b. Informasi yang dibutuhkan; c. Authority,
kewenangan
yang
cukup
tanggungjawab; dan 41
untuk
melaksanakan
tugas
d. 3.
Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
4.
Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebiajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
42
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo No. 8 Makassar. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan serta mengelola retribusi daerah termasuk retribusi pasar.
B. Tipe dan Dasar Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai implementasi kebijakan retribusi pasar grosir dan pertokoan Kota Makassar. Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
C. Unit Analisis Unit analisis pada penelitian ini adalah “Organisasi”, yaitu Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap proses implementasi kebijakan pemungutan retribusi daerah
dan peningkatan penerimaan daerah termasuk retribusi pasar di Kota
Makassar.
43
D. Informan Penelitian mengenai pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.
Kepala bagian penagihan
2.
Kepala bagian pembukuan dan pelaporan
3.
Kepala bagian perencanaan dan pengendalian operasional
4.
Kepala pasar sentral Makassar
5.
Petugas penagih/kolektor
6.
Pedagang pada pasar sentral Makassar
E. Defenisi Operasional Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bias diuji secara empiris. Defenisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan defenisi operasional sebagai berikut: 1.
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
yang melakukan
pemungutan retribusi pasar serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar.
44
2.
Implementasi kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam proses imlementasi, alat-alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi pasar.
3.
Kontribusi retribusi pasar khususnya pasar sentral Makassar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar adalah pencapaian target retribusi pasar dan sejauh mana tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.
Faktor yang berpengaruh dalam implemantasi kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut: a. Komunikasi, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada aparat pelaksana kebijakan retribusi pasar serta konsistensi informasi yang disampaikan. b. Sumberdaya,
ketersediaan
sumberdaya
dalam
melaksanakan
sebuah
kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatiakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana. c. Disposisi, sikap dan komitmen pegawai Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pasar sehingga dapat terlaksana dengan baik.
45
d. Struktur Birokrasi, struktur Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar serta penggunaan prosedur operasi yang standar dalam proses implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar.
F. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tantang objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan. 2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. 3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dari laporan-laporan realisasi penerimaan retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pasar.
G. Jenis dan Sumber Data Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu: 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 46
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
H. Teknik Analis Data Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan selaku pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungun dengan penelitian.
47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Umum Pasar Sentral Makassar Pasar Sentral Makassar merupakan satu-satunya pasar sentral yang ada di Kota Makassar dan merupakan pasar terbesar di Kota Makassar. Sejak tahun 1994 pasar ini ditetapkan sebagai pasar sentral Makassar. Luas pasar tersebut adalah 23.895 M/segi. Jumlah pedagang pada pasar sentaral Makassar sebanyak 3.019 dengan pembagian sesuai dengan fasilitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2 Daftar Potensi Pedagang/Ruko, Kios, Kios Mini, Losd pada UPTD Pusat Perbelanjaan Makassar Kios
Kios Mini
Losd
_
_
_
880
880
223
_
348
_
_
348
530
_
728
_
_
728
354
_
753
_
_
753
107
_
_
204
_
204
106
_
_
_
_
106
1.829
204
880
3.019
No
Bahagian
1
678
5
Basement basah Basement kering Lantai dasar Lantai satu Kios mini
6
Ruko
2 3 4
Jumlah
Pedagang
1.946
Ruko
106
Jumlah
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
48
PKL
Keterangan
170
Dalam
325
Luar
495
Demi menertibkan pedagang pada pasar sentral Makassar, Direktur Utama PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar mengeluarkan surat pernyataan kesepakatan kepada pedagang pada pasar sentral Makassar yang terdiri dari beberapa poin,yaitu : 1.
Saya setuju menempati tempat berjualan yang disediakan PD.Pasar Makassar Raya Makassar dan tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Direktur Utama PD.Pasar Makassar Raya.
2.
Saya tidak akan menembah / memperluas tempat berjualan yang telah ditentukan dan tidak akan merubah jenis jualan tanpa izin Direktur Utama PD.Pasar Makassar Raya.
3.
Saya setuju / bersedia sesuai kesepakatan untuk membayar sewa tenda yang disediakan oleh PD.Pasar Makassar Raya, setiap harinya sebesar Rp………., termasuk hari libur dan atau saya tidak berjualan sebagai konsekwensi lodis keterkaitan saya dengan tempat berjualan tersebut.
4.
Kelalaian atas pembayaran sewa tenda dalam waktu 1(satu) minggu berturutturut saya setuju / bersedia tempat saya ditutup sementara dan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan saya belum melunasinya, maka saya setuju / bersedia izin berjualan saya dicabut dan tempat berjualan diambil oleh PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5.
Saya setuju / bersedia menjaga / memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta menyusun barang dagangan dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalulintas orang dan barang.
49
6.
Saya setuju / bersedia menyediakan tong sampah atau karton tempat sampah untuk penampungan sampah sementara dan selanjutnya membawa ke T.P.S terdekat.
7.
Tidak akan menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal setelah selesai kegiatan berjualan.
8.
Apabila tempat itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum lainnya saya setuju / bersedia meninggalkan tempat berjualan tersebut tanpa menuntut ganti rugi bentuk apapun.
B. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, untuk itu perlu juga diketahui mengenai Visi dan Misi, Tupoksi, Struktur Organisasi, rincian tugas serta keadaan pegawai pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar. 1.
Visi dan Misi Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu “ PASAR
UNTUK SEMUA “. Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah Kota dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan dating. 50
Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup strategi dibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM. Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Misi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah:
Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman
Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, harga murah dan terjangkau
Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai
Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, professional, dan berdedikasi kerja tinggi
2.
Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan
Tujuan dan Sarana
Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih
Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan ramah
Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan berkwalitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau
Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba perusahaan
Peningkatan kesejahteraan karyawan
51
3.
Strategi
Pengelolaan unit pasar yang profesional sebagai suatu badan usaha dengan prinsip bisnis yang profesional, bertanggungjawab dalam praktek yang sehat. Unit pasar merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam perusahaan dalam menunjang terlaksana program dan kebijakan direksi.
Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar.
Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.
4.
Kebijakan
Pendapatan 1). Peningkatan kinerja pendapatan
Kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar 1). Peningkatan pengelolaan kebersihan pasar 2). Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)
Sarana dan Prasarana Pasar 1). Pembangunan dan rehabilitasi sarana / prasarana pasar 2). Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peremajaan pasar
Organisasi dan Kepegawaian
52
1). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan 2). Peningkatan kesejahteraan karyawan 5.
Tugas Pokok dan Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Tugas pokok PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut memantapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.
Fungsi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan pelayanan umum / jasa kepada masyarakat di bidang perpasaran.
6.
Struktur Organisasi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar Semua organisasi yang ada didunia ini pasti memiliki struktur organisasi.
Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dydiet Handjito (2001;05), pengertian organisasi adalah : “ Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memungkingkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan secara terpisah “. Berdasarkan pengertian diatas, menunjukan bahwa organisasi merupakan wadah untuk bekerjasama dari sejumlah orang secara formil dalam mencapai suatu tujuan. Dari sekumpulan orang-orang yang ada didalam organisasi diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya. Maka sangat diperlukan dibentuk sebuah
53
struktur organisasi yang akan memberikan gambaran tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing individu dalam organisasi. Menurut Kepala Sub Bagian Penagihan PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, Bapak Lutfi Gunawan Alam, SE. bahwa : “Struktur organisasi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2006 Tanggal 27 Maret 2006 tentang perubahan susunan organisasi dan tata kerja PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar”.(Wawancara,15 Juni 2011) Struktur organisasi dari PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar sesuai dengan peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006, terdiri dari : a.
Badan Pengawas
b.
Direksi :
Direktur Utama
Direktur Umum
Direktur Teknik Operasional
c.
Satuan Pengawas Internal
d.
Kelompok Jabatan Fungsional
e.
Unsur Staf :
Bagian Umum
Bagian Keuangan
Bagian Fisik dan Prasarana
Bagian Ketertiban dan Keindahan
54
Tabel 3 Data Pegawai yang Golongan Lingkup PD.Pasar Makassar Raya s/d Bulan Juni Tahun 2010 No.
Organik
Jumlah Pegawai
1
Direksi
3
2
A1
_
3
A2
1
4
B1
14
5
B2
2
6
C1
23
7
C2
_
8
Kontrak
5
Jumlah
48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar 2011
Tabel 4 Daftar Penempatan Tugas Karyawan PD.Pasar Makassar Raya s/d Bulan Juni Tahun 2010 No.
Unit
Jumlah Pegawai
1.
Direksi
3
2.
Kabag.
4
55
3.
Kasubag.
10
4.
Ka. Pasar
_
5.
Supervisor
_
6.
Kaur
_
7.
Staf
30
8.
Kolektor
_
9.
Satpam
_
10.
Kebersihan
1
Jumlah
48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
Tabel 5 Data Keadaan Pegawai PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar s/d Bulan Juni Tahun 2010 No.
Karyawan
Jumlah Pegawai
1.
Direksi
3
2.
Organik
40
3.
Kontrak
5
4.
PNS
_
Jumlah
48
Sumber : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011
56
7.
Tugas Tiap Unit Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok-
pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, maka dibawah ini penjelasan mengenai rincian tugas setiap bagian pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut : 1.
Direktur Umum terdiri dari : Bagian Umun dan Bagian Keuangan, yang memiliki tugas sebagai berikut : a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Sub. Bagian Pengelolaan Aset serta bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat. b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian c. Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan asset Perusahaan Daerah d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang dan peralatan yang menjadi asset Perusahaan Daerah e. Membuat kajian/pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan
perundang–undangan
yang
berkaitan
dengan
pengelolaan
Perusahaan Daerah f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurus asuransi atas barang inventaris milik Perusahaan Daerah
57
g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direksi Bagian umum terdiri dari : a.
Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian
b.
Sub. Bagian Pengelolaan Aset
c.
Sub. Bagian HUMAS & Hukum
Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian mempunyai tugas : a.
Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk dan keluar
b.
Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke alamat tujuan
c.
Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat laporan dan lain – lain
d.
Melaksanakan administrasi kepegawaian
e.
Melaksanakan usaha pembinaan, pendidikan pegawai, termasuk penegakan kedisiplinan kinerja pegawai
f.
Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan perusahaan
g.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
h.
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian
58
Sub. Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas : a.
Menyelenggarakan administrasi barang serta inventarisasi lainnya
b.
Menyusun dan mengajukan rencana – rencana kebutuhan dalam pengelolaan asset
c.
Menyiapkan kebutuhan rapat – rapat dinas, pendidikan dan upacara resmi
d.
Melaksanakan penerbitan inventaris seluruh asset pasar
e.
Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban kantor perusahaan
f.
Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan seperti telepon, listrik, STNK kendaraan dinas, PBB, Air PAM, dll
g.
Memberikan saran kepada Kepala Bagian Umum
h.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Direksi
Bendaharawan barang / asset : a.
Membuat daftar inventaris barang kekayaan perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak
b.
Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor, bahan pelunas dan kebutuhan peralatan unit pasar
c.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pengelolaan Aset
59
Staf Sub. Bagian Aset : a.
Menerima dan mencatat inventaris barang kekayaan perusahaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak
b.
Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor, benda berharga dan kebutuhan peralatan lainnya
c.
Melakukan pengecekan aset untuk keperluan pengusutan
d.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub. Bagian pengelolaan Aset
Sub. Bagian HUMAS dan Hukum : a.
Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
b.
Membuat klipping berita dan informasi pasar
c.
Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang berharga berupa Perda, Peraturan Walikota, SK. Walikota, SK. Direksi dan peraturan lainnya
d.
Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian HUKUM dan Humas
2.
Bagian Keuangan mempunyai tugas : a.
Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian atas sumber – sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan perusahaan daerah
60
b.
Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan pelayanan di bagian keuangan termasuk perlaksanaan penagihan
c.
Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun swasta
d.
Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran perusahaan daerah
e.
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah
f.
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan perusahaan daerah
g.
Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah di bidang keuangan
h.
Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
i.
Memberi saran / pertimbangan kepada Direktur Umum
j.
Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Direktur Umum
Bagian Keuangan terdiri dari : a.
Sub. Bagian Anggaran
b.
Sub. Bagian penagihan
c.
Sub. Bagian Pembukuan
61
Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas : a.
Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
b.
Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan unit kerja perusahaan daerah
c.
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
d.
Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
e.
Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai bidang tugasnya
f.
Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya
g.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberika oleh Kepala Bagian keuangan
Pemegang kas : a.
Menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan administrasi keuangan
b.
Melakukan pemantauan / pencatatan, penerimaan / pengeluaran perusahaan melalui bank – bank persepsi
c.
Melakukan konsultasi dengan sub – sub bagian keuangan
d.
Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan
62
Bendahara Gaji : a.
Membuat daftar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
b.
Menerima dan membayar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
c.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian
Staf Sub. Bagian Anggaran : a.
Menerima, mencatat dan mengendalikan pengeluaran uang sesuai pos mata anggaran
b.
Membuat / menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan
c.
Melakukan analisa perubahan anggaran
d.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Anggaran
Sub. Bagian Penagihan mempunyai tugas : a.
Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan
b.
Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit – unit pasar
c.
Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan jenis jualan dan mengusulkan tarif jasa sesuai ketentuan
63
d.
Memonitoring dan mengendalikan pemberian pendistribusian surat izin pemakai tempat (SIPT) surat penunjukan tempat (STP) dan surat perintah pembayaran yang telah dilakukan
e.
Mengendalikan pelaksanaan penagihan
f.
Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor pelaksanaan tagihan piutang yang masih tertunggak
g.
Member saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut tugasnya
h.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan
Staf Sub. Bagian Penagihan : a.
Melaksanakan pemantauan dan informasi pasar, penerimaan jasa produksi, jasa pengelolaan dan jasa lainnya
b.
Menerima, mencatat, memporporasi dan menyalurkan benda berharga untuk kebutuhan unit pasar
c.
Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan kegiatan penagihan di pasar
d.
Membantu staf pasar dalam melakukan pendataan potensi pasar
e.
Membuat SPP dan SKJ pengelolaan jasa produksi dan jasa lainnya
f.
Melakukan proses administrasi perpanjangan kartu izin berjualan
g.
Memelihara dan menyimpan buku induk potensi pasar
h.
Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
64
Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas : a.
Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan daerah
b.
Menyelenggarakan inventarisasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran
c.
Melaksanakan / membukukan dokumen penerimaan dan pengeluaran
d.
Memonitoring kegiatan pelaksanaan pembayaran setiap bulannya
e.
Menyiapkan / membukukan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
f.
Menyelenggarakan kegiatan perhitungan R/L perusahaan daerah
g.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan
Staf Sub. Bagian Pembukuan : a.
Menerima, mencatat, menyimpan arsip penerimaan dan pengeluaran perusahaan
b.
Membuat dan melaksanakan verifikasi jenis penerimaan dan pengeluaran perusahaan
c.
Menyimpan dan memelihara dokumen pembukuan perusahaan
d.
Membuat laporan triwulan, tahunan penerimaan dan pengeluaran perusahaan
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Pembukuan
65
3.
Satuan Pengawas Internal (S.P.I) mempunyai tugas : a.
Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk mengevakuasi realisasi pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
b.
Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan Perusahaan Daerah dan member pertimbangan, saran, tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan
c.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Perusahaan Daerah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
d.
Mengawasi realisasi Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
e.
Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas perintah DIREKTUR UTAMA
f. 4.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIREKTUR UTAMA
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
5.
Direktur Teknik terdiri dari : Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas : a.
Menyusun rencana kerja di bidang Operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
b.
Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
66
c.
Melakukan kemitraan dengan PIHAK lain dalam pemeliharaan, rehabilitasi, peremajaan pengembangan dan pembangunan pasar
d.
Menyusun rencana pengembangan areal pasar yang telah ada sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
e.
Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
f.
Member saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
g.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik
Bagian Fisik dan Prasarana terdiri dari; a.
Sub Bagian Reahabilitasi ;
b.
Sub Bagian Kemitraan ;
c.
Sub Bagian Perencana Fisik
Sub Bagian Rehabilitasi mempunyai tugas : a.
Menyelenggarakan administrasi perawatan dan rehabilitasi pasar
b.
Menyelenggarakan pemeliharaan / perawatan bangunan pasar dan sarana lainnya
c.
Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar berdasarkan skala prioritas
d.
Membuat laporan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e.
Member saran dan pertimbangan peremajaan / perawatan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fisik dan Prasarana
67
Sub Bagian Rehabilitasi ; a.
Melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi yang akan direhabilitasi
b.
Membuat analisa anggaran biaya peremajaan
c.
Melakukan pemantauan / pengawasan pasar yang direhabilitasi
d.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian rehabilitasi
Sub Bagian Kemitraan ; a.
Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan diremajakan;
b.
Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan telah;
c.
Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai rencana pengembangan areal dan peremajaan pasar;
d.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
e.
Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.
Sub Bagian Perencanaan Fisik ; a.
Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan kota;
b.
Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan menurut jenis jualannya;
68
c.
Melaksanakan tugas penelitian / pendatan peremajaan dan pengembangan perluasan areal pasar;
d.
Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan serta perluasan areal pasar;
e.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
f.
Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
g.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian fisik dan prasarana.
Sub Bagian Perencanaan Fisik ; a.
Melaksanakan kegiatan pendataan, analisa anggaran biaya peremajaan dan pengembangan pasar;
b.
Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kebutuhan tempat usaha;
c.
Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peremajaan dan pengembangan pasar;
d.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian perencanaan fisik;
6.
Bagian Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas : a.
Menyusun rencana kerja dibidang operasional pembinaan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
69
b.
Mempersiapkan sarana / prasarana pasar dibidang operasional keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;
c.
Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, ketertiban, keamanan dan keindahan pasar;
d.
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Teknik.
Bagian Ketertiban dan Keindahan terdiri dari ; a.
Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan;
b.
Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban;
Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan mempunyai tugas : a.
Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan keindahan pasar;
b.
Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasar dengan mengikutsertakan pedagang pasar;
c.
Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai kelompok jenis jualan;
d.
Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah masing-masing kelompoktugas dibidang kebersihan;
e.
Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit pasar;
f.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
g.
Member saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian ketertiban dan keindahan.
70
Staf Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan Mempunyai Tugas : a.
Bersama dengan petugas kebersihan pasar melaksanakan pembersihan dan keindahan pasar
b.
Melakukan pemantauan kebersihan dan keindahan pasar sesuai bidang tugasnya
c.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kebersihan dan Keindahan.
Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas : a.
Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan penertiban keamanan pasar
b.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban pasar
c.
Menyusun jadwal penertiban, keamanan secara terpadu dengan unit kerja terkait
d.
Membina dan menggerakkan pedagang untuk mematuhi kewajibannya
e.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya
f.
Member saran dan pertimbangan dalam peremajaan pasar kepada atasan sesuai bidang tugasnya
g.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Ketertiban dan Keindahan
71
Staf Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban mempunyai tugas : a.
Bersama dengan satpam pasar melakukan pengaturan ketertiban dan keamanan pasar
b.
Melakukan pemantauan mingguan / bulanan ketertiban dan keamanan pasar sesuai bidang tugasnya
c.
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penertiban
7.
Kepala Unit Pasar dalam menjalangkan kesehariannya dibantu oleh Kepala Urusan Administrasi dan keuangan, Kepala Urusan Penagihan dan Pembukuan serta Kepala Urusan Kebersihan, Ketertiban dan Pelayanan. a.
Kepala Unit Pasar mempunyai tugas : 1.
Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar yang berada dalam wilayah kerja;
2.
Mengkoordinir dan mengendalikan program-program pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. b.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
Urusan Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan administrasi dibidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, keuangan benda berharga;
72
2.
Melaksanakan kegiatan dan pengendalian program-program pengelolaan pasar;
3.
Membuat papan potensi pasar dan struktur organisasi unit pasar;
4.
Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Unit Pasar dalam bidang tugasnya;
5. c.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
Urusan Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan jasa pengelolaan pasar dan penagihan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2.
Membukukan dan menyetor hasil tagihan jasa pengelolaan pasar dan jasa lainnya ke kas perusahaan daerah;
3.
Melaksanakan pendataan potensi pasar dan menggali potensi sumbersumber pendapatan pasar;
4.
Melaksanakan registrasi terhadap wajib bayar sewa / jasa pengelolaan pasar meliputi : Ruko, Front, Toko, Kios, Losd, Pelataran dan jasa pungutan sah lainnya;
5.
Melaksanakan pendataan benda berharga sebagai bahan evaluasi penerimaan pasar;
6.
Membuat laporan dan kebutuhan pokok diunit pasar sesuai kebutuhan;
7.
Membuat laporan harian, kwartal, dan tahunan tentang penerimaan dan penyetoran;
8.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala Unit Pasar. 73
d.
Urusan Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas : 1.
Malaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan pedagang pasar, agar pasar tidak semrawut, baik dalam pasar maupun diluar pasar;
2.
Melaksanakan dan memberikan pelayanan kebersihan pasar baik didalam maupan diluar pasar agar tetap bersih, indah dan nyaman;
3.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar;
4.
Menyusun / membuat jadwal pelaksanaan ketertiban, keamanan dan keindahan pasar;
5.
Melaksanakan pengaturan tong sampah sesuai kelompok jenis jualan.
74
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Pasar Sentral Makassar, dapat digambarkan hasil penelitian sebagai barikut : A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar) Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya pasar sentral Makassar harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang pembentukan perusahaan daerah pasar Makassar raya dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 75
tentang pengurusan pasar dalam daerah Kota Makassar serta Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 425/S.Kep./511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Raya sebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar dan Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang pemungutan ratribusi pasar dan pusat perbelanjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara yang tentunya terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Setral Makassar, antara lain : 1.
Aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar khususnya pasar sentral Makassar. Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu
kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Sentral Makassar. Berkenaan dengan siapa-siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, hasil wawancara dengan Direktur Umum PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar Bpk Drs.H.A.Azis Hafid yang merupakan salah satu aktor pelaksana dari Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar : “PD.Pasar Makassar Raya yang melaksanakan kebijakan itu, dan pengelola pasar.”(Wawancara, 24 Mei 2011)
76
Dari wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Direktur Umum PD.Pasar Makassar Raya, yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retrribusi pasar di Pasar Sentral Makassar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dan pengelola Pasar Sentral Makassar dengan struktur organisasi tersendiri. Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Bpk Imran ST penulis temui langsung dikantornya disekitar Pasar Sentral yakni lantai 4(empat) Pasar Sentral Makassar sehubungan dengan siapa-siapa yang terlibat di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral di Kota Makassar, khususnya pasar sentral Makassar : “PD.Pasar Makassar Raya dan Pengelola Pasar yang terdiri dari Kepala Pasar, Bendahara, Staf, dan Kolektor penagih yang telah di SK kan oleh Walikota.”(Wawancara, 8 Juni 2011) Dari hasil wawancara dengan Direktur Umum dan Wakil Kepala Pasar Sentral Makassar Kota Makassar, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Makassar yaitu : a.
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
b.
Pengelola pasar.
2.
Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Makassar. Fasilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah untuk para pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ada atau tidaknya fasilitas yang di 77
butuhkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan reteribusi pasar di Kota Makassar khususnya Pasar Sentral Makassar. Dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Makassar, Bpk Imran ST mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana di dalam pemungutan retribusi pasar ini : “Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar hanya karcis yang di serahkan kepada pedagang dan merupakan bukti pembayaran retribusi.”(Wawancara, 8 Juni 2011)
3.
Besarnya Tarif Retribusi pada pasar sentral Makassar. Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan
dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Ruko, Losd, Kios, Kios mini, dan Pedagang Kaki Lima(PKL) sudah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini :
78
Tabel 6 Tarif Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar LOKASI
JENIS PUNGUTAN
TARIF RETRIBUSI
1
2
3
Pasar Sentral Makassar
a. Ruko
Rp. 3.000/Hari
b. Losd
Rp. 2.000/Hari
c. PKL
Rp. 2.000/Hari
d. Kios
Rp. 2.000/Hari
e. Kios Mini
Rp. 2.000/Hari
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 Berkenaan dengan tarif retribusi pasar khususnya pasar sentral Makassar, hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Makassar, Bpk Imran ST, mengatakan bahwa : “Sebenarnya tarifnya itu sangat murah dan tidak memberatkan pedagang, karena kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Jakarta, tarifnya sudah mencapai Rp. 5.000 sedangkan kita disini hanya Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000”.(Wawancara, 8 Juni 2011) Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Sentral Makassar yaitu Bpk Iwan, pedagang Alat Kosmetik menyatakan hal yang sama bahawa: “Retribusi yang ditarik sudah sangat murah dan sesuai dengan fasilitas yang didapat”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Hasil wawancara dengan salah satu pedagang sayuran dibasement basah yaitu Ibu Hasna menyatakan:
79
“retribusi yang dipungut sudah murah karena kami cuma bayar Rp 2000, mana lagi kami dikasi kebijakan kalau mau bayar perbulan hanya Rp 7500, tapi banyak juga pedagang yang tidak mau bayar”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Wawancara dengan salah satu pedagang Emperan Toko yang menjual mainan anak-anak menyatakan hal yang berbedah, yaitu: “retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang emperan karena berapaji penghasilannya, lagian kita ini tidak menetap tempat jualannya”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka penulis dapat simpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi dipasar sentral Makassar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
4.
Faktor-faktor penunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar setral Makassar. Agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini berjalan baik dan sesuai dengan
yang diharapkan, maka sangat diperlukan Faktor-faktor penunjang. Faktor-faktor penunjang yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat membantu atau mendukung terlaksananya sebuah kebijakan. Di dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, seperti halnya pemungutan retribusi pasar yang berlaku di Kota Makassar khususnya pada pasar sentral Makassar tentunya ditunjang oleh beberapa faktor misalnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut George Edwards III(Syukur
80
Abdullah, 1987). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor penunjang lainnya yang mendukung terlaksananya program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar Bpk Imran ST, sehubungan dengan Faktor-faktor penunjang pelaksanaan kebijakan ini, menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut tidak ada faktor penunjang, segala sesuatunya mengacu pada Draf Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan
5.
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar. Dalam pelaksanaan pemunguta retribusi pasar tersebut bukan berarti dapat
berjalan dengan lancer, ada banyak hambatan dan kendala yang bias saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara dengan Wakil Kepala Pasar Sentral Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “kendala itu adalah katanya pedagang kurang pembeli karena banyaknya mall, dan banyaknya beban harus dibayar karena pedagang membayar kepengelola dan kePD Pasar, yang dibayar kepengelola itu seperti:Listrik, Cas, WC, dan Uang Keamanan. kemudian kurangangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi,(Wawancara, 9 juni 2011) 81
Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah: 1. Banyaknya beban yang harus dibayar oleh pedagang 2. Banyaknya pedagang di pasar sentral yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut.
Namun, salah satu penyebab rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi adalah kurang memuaskanya sarana dan fasilitas yang didapat misalnya kebersihan dan keamanan. Hal-hal ini sesuai wawancara penulis dengan salah seorang pedagang mengatakan bahwa: “Bukannya kami tidak mau bayar tapi kami tidak mendapatkan fasilitas yang layak misalnya kebersihan, keamanan, dan lain-lain, biasanya kami sendiri yang membersihkan sampah-sampah disekitar tempat jualan”.(Wawancara, 9 juni 2011)
B. Kontribusi Retribusi Pasar Khusus Pasar Sentral Makassar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Dalam rangaka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi secara makasimal (100%) berarti sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka penerimaan retribusi pasar sentral makassar belum berhasil.
82
Implementasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pasar sentral Makassar: Tabel 7 Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Sentral Makassar dari Tahun 2006-2010 No.
TAHUN
TARGET
REALISASI
1.
2006
Rp. 701.454.400
Rp. 640.783.200
PERSENTASE (%) 91,35 %
2.
2007
Rp. 868.456.500
Rp. 762.260.600
87,78 %
3.
2008
Rp. 897.165.000
Rp. 799.004.500
89,06 %
4.
2009
Rp. 933.382.500
Rp. 756.882.500
81,09 %
5.
2010
Rp. 892.595.400
Rp. 736.836.500
82,55 %
Sumber Data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pada pasar sentral Makassar tidak pernah memenuhi target, dapat dilihat pada tahun 2006 tidak memenuhi target yang telah ditentukan, realisasinya hanya mencapai 91,35%. Kemudian pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi dan realisasinya hanya mencapai 87,78%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan tapi kenaikannya hanya 1,28%, dan realisasinya 89,06%. kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan
83
drastis dan realisasinya hanya mencapai 81,09%, pada tahun 2010 mengalami kenaikan lagi tapi hanya 1,46% dan realisasinya 82,55%. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bagian penagihan yang penulis temui langsung saat menagih retribusi di pasar sentral (tidak mau menyebutkan namanya) menyatakan bahwa: “penerimaan retribusi tidak pernah memenuhi target karena pedagang banyak yang tidak mau bayar retribusi”.(Wawancara, 9 juni 2011)
Dari hasil wawancara dengan Wakil Kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan bahwa penurunan realisasi retribusi pasar pada pasarsentral Makassar adalah disebabkan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar. Penerimaan dari sektor retribusi pasar sentral Makassar cukup prospek untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang mempunyai peranan besar terhadap total penerimaan retribusi dikota Makassar. Untuk mengetahui bagaimana sumbangan atau kontribusi pasar sentral Makassar terhadap penerimaan retribusi pasar dikota Makassar pada 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
84
Tabel 8 Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Retribusi Pasar di Kota Makassar Tahun 2006-2010 No.
Tahun
1.
2006
Retribusi Pasar Sentral Makassar Rp. 640.783.200
Retribusi pasar di Kota Makassar Rp. 2.107.216.700
Kontribusi (%) 30,41 %
2.
2007
Rp. 762.260.600
Rp. 3.021.486.900
25,23 %
3.
2008
Rp. 799.004.500
Rp. 3.521.692.500
22,69 %
4.
2009
Rp. 756.882.500
Rp. 3.623.327.200
20,89 %
5.
2010
Rp. 736.836.500
Rp. 4.557.388.300
16,17 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2011 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral Makassar selama lima tahun memberikan kontribusi rata-rata 30,41%. Ini menunjukan angka cukup tinggi dibandingkan dengan kontribusi retribusi pasar pada pasar-pasar lain yang ada di Makassar. Apabila digabungkan semua pasar yang ada di kota Makassar masih lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan kontribusi pasar sentral Makassar, namun hal tersebut masih wajar dikarenakan banyaknya jumlah pasar yang ada di kota Makassar yaitu sebanyak 13 pasar. Selanjutnya untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap penerimaan retribusi di kota Makassar pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
85
Tabel 9 Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Penerimaan Retribusi di Kota Makassar Tahun 2006-2010 No.
Tahun
1.
2006
Retribusi Pasar Sentral Makassar Rp. 640.783.200
Retribusi Daerah Rp. 37.066.084.009
Kontribusi (%) 1,73 %
2.
2007
Rp. 762.260.600
Rp. 37.972.419.441
2,01 %
3.
2008
Rp. 799.004.500
Rp. 40.966.229.794
1,95 %
4.
2009
Rp. 756.882.500
Rp. 39.161.122.319
1,93 %
5.
2010
Rp. 736.836.500
Rp. 59.728.106.724
1,23 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya dan DIPENDA Kota Makassar, 2011 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah dari tahun 2006-2010 tidak mengalami banyak penurunan. Pada tahun 2006, kontribusi retribusi pasar sentral Makassar mencapai 1,73%. Sedangkan untuk tahun 2007 kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah meningkat menjadi 2,01%. Namun pada tahun 2008 mengalami penurunan dan kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah sebesar 1,95%. Selanjutnya untuk tahun 2009 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah masih turun sebesar 1,93%. Pada tahun 2010 masih turun lagi dan kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap retribusi daerah hanya mencapai 1,23%.
86
Selanjutnya dapat dilihat besarnya kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap total pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tabel dibawah ini: Tabel 10 Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Makassar Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2010 No.
Tahun
1.
2006
Retribusi Pasar Sentral Makassar Rp. 640.783.200
Total PAD Rp. 120.904.263.931
Kontribusi (%) 0,53 %
2.
2007
Rp. 762.260.600
Rp. 136.626.469.085
0,56 %
3.
2008
Rp. 799.004.500
Rp. 154.911.819.959
0,52 %
4.
2009
Rp. 756.882.500
Rp. 168.703.721.874
0,45 %
5.
2010
Rp. 736.836.500
Rp. 210.145.729.430
0,35 %
Sumber data : PD.Pasar Makassar Raya dan DIPENDA Kota Makassar, 2011 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan hanya pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Pada tahun 2006 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.53%. selanjutnya pada tahun 2007 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat yaitu sebesar 0,56%. Untuk tahun 2008 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun yaitu sebesar 0,54%, pada tahun 2009 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun lagi yaitu sebesar 0,45% dan
87
untuk tahun 2010 penerimaan retribusi pasar sentral Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 0,35. Namun total PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, jadi dalam hal ini kontribusi retribusi pasar sentral Makassar terhadap total PAD kota Makassar sudah berhasil. Penerimaan retribusi pasar sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan retribusi pasar sentral Makassar cenderung mangalami penurunan. Hal ini terjadi karena diiringi pula dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Selain itu, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang masih perlu di tingkatkan.
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar) Dalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar, antara lain: 1.
Komunikasi Komunikasi
sangat
menentukan
keberhasilan
pencapaian
tujuan
dari
implementasi kebiajkan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan 88
atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga
setiap
keputusan
kebijakan
dan
peraturan
implementasi
harus
dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam wajib retribusi. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: a)
Transmisi (Proses Penyampain Informasi) Proses penyampaian informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara dalam
penyampaian informasi daripihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementernya. Pemerintah Kota Makassar yang membuat kebijakan retribusi pasar dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2(dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari Pemerintah Kota Makassar dengan pejabat serta staf dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bpk Imran ST, Wakil Kepala Pasar Sentral menyatakan bahwa:
89
“Penyampaian informasi dilakukan dengan cara memenggil para ketua-ketua kelompok pedagang untuk menyampaikan impormasi kebijakan itu”.(Wawancara, 9 juni 2011) Sedangkan informasi tertulis yang penulis maksud adalah informasi yang penyampaiannya melalui tulisan. Melalui tulisan artinya melalui draf Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan. Dimana dijelaskan tentang ketentuan umum, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, tarif retribusi dan ketentuan lainnya. Dengan draf itulah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar malaksanakan pemungutan retribusi pasar tersebut. b) Kejelasan Informasi Komunikasi yang diterima oleh pelaksanakebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalapahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut. Informasi tentang pemungutan retribusi pasar yang disampaikan melalui lisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak. Hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala pasar sentral Makassar berhubungan dengan kejelasan informasi yang diterima mengenai pemungutan retribusi pasar, menyatakan bahwa: “Informasi yang diterima semuanya sudah jelas karena semua itu ada drafnya, baik itu jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang lods,ruko,PKL,dll.”(Wawancara, 9 Juni 2011) Hasil wawancara dengan salah seorang pedangang yang menempati ruko(tidak menyebutkan namanya), menyatakan bahwa:
90
“Informasi yang didapat sudah jelas karena ada drafnya”.(Wawancara,9 Juni 2011) Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas. karena selain penyampain melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan. c)
Konsistensi Informasi yang disampaikan Konsistensi informasi yang dimaksud adalah perlu adanya ketetapan dari suatu
informasi untuk menghindari adanya kesalahan dari berbagai aspek, dalam hal ini informasi yang disampaikan baik melalui lisan maupun Draf Perda yang ada tidak berubah-ubah khususnya dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Karena selain informasi harus jelas juga harus konsisten agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang seharusnya serta target retribusi pasar dapat terealisasi sehingga PAD dapat meningkat. Hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “perda tentang retribusi pasar sudah konsisten karena dari tahun 1996 sampai sekarang(2011) tidak pernah berubah”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksan kebijakan sudah konsisten, karena dari tahun 1996 sampai sekarang belum mengalami perubahan.
91
2.
Sumber Daya Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan
konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukp, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Makassar. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a.
Staf yang cukup (jumlah dan mutu) Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Bpk Imran ST mengenai staf menyatakan bahwa: “Staf yang ada sekarang sudah cukup, khususnya pasar sentral karena sudah ada kepala pasar, wakil kepala pasar, URS Penagihan dan Keuangan, URS Kebersihan dan Ketertiban, dan kolektor, satpam”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bpk Imran ST tentang jumlah staf yang ada dipasar sentral, bahwa jumlah staf yang ada dipasar sentral sebanyak 38 orang yang terdiri dari staf, kolektor, keuangan, kebersihan, dan satpam. Kemudian kolektor ini disebar keseluruh pasar sentral, ada yang
92
dipenjual sayur, ikan, PKL, dan lain-lain. Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar, kolektor tidak pernah libur kecuali hari raya lebaran. Dari hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa staf dipasar sentral makassar sudah cukup dan mutu sudah sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Bagi staf yang masih honor ataupun PNS sangat memerlukan pelatihan atau studi banding untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melaksanakan tugasnya. b.
Informasi yang dibutuhkan Informasi
merupakan
sumber
penting
dalam
pelaksaan
kebijakan,
ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi
dalam
melaksanakan
atau
hal
ini
merupakan
menjalankan
sebuah
informasi
mengenai
kebijakan.
bagaimana
Informasi-informasi
mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar sudah sangat jelas didalam Perda Nomor 8 Tahun 1996 tentang retribusi pasar dan pusat perbelanjaan. Hasil wawancara dengan Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan apa yang ada perda”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, terif retribusi, sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan tugas masing-masing. Beliau menambahkan bahwa:
93
“Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa yang sudah diatur jadi saya piker semua itu sudah jelas”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan. c.
Kewenangan Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di dalam proses implementasi, hasil wawancara dengan KASUBAG. Penagihan Bpk Lutfi Gunawan Alam, SE menyatakan bahwa: “Kewenangannya disini meningkatkan pasar”.(Wawancara, 13 Juni 2011)
pendapatan
retribusi
Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retrribusi pasar, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.
94
d.
Sarana yang dibutuhkan Dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar dipasar sentral Makassar memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, kendaraan dinas untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Hasil wawancara dengan Wakil kepala pasar sentral Makassar Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “Fasilitas yang didapat itu hanya honor dari SK Dinas dan SK Bupati, kantor yang dilengkapi dengan alat eletronik seperti TV, komputer”.(Wawancara, 9 Juni) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis. Maka penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasara yang disediakan oleh pemerintah didalam pengimplementasian kebijakan pemungutan retribusi pasar dipasar sentral Makassar sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik. Sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk implementer adalah:
3.
1.
Kantor yang berada dilantai empat pasar sentral
2.
TV
3.
Komputer yang berada diruangan kepala pasar
4.
Honor yang diperuntukan untuk staf
Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimilik oleh implementer, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi
95
yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. a.
Komitmen aparatur pelaksana Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang
berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika para aparatur pelaksananya
tidak
memiliki
komitmen
untuk
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari implementer di dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Makassar. Hasil wawancara dengan Wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST tentang komitmen aparat pelaksana menyatakan bahwa: “Komitmen itu memang perlu dimiliki oleh pelaksana dalam pemungutan retribusi pasar dan pelaksana tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aparat pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang terdapat pada Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. b.
Kejujuran aparatur pelaksana 96
Kejujuran adalah suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementer, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus terus diterapkan pada saat memulai implementasi kebijakan sampai pencapaian hasil yang telah ditargetkan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran dari aparat yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan pemungutan retribusi pasar dikota Makassar. Aparat tersebut diwajibkan memiliki sifat jujur yang tinggi untuk menjalankan
pemungutan
retribusi
pasar
tersebut,
khususnya
mengenai
pertanggungkjawaban setoran hasil pemungutan retribusi pasar yang mana keseluruhannya harus masuk ke kas daerah. Berkenaan dengan kejujuran yang wajib dimiliki para implementer, hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “petugas memang harus memiliki sifat jujur pada saat menagih, pedagang diberikan karcis untuk membayar retribusi pasar dan sisa sobekan karcis itu yang akan dihitung supaya tidak terjadi kecurangan”.(Wawancara, 9 Juni 2011)
Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang kolektor, menyatakan bahwa: “Kami hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya langsung kami setor kebendahara”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa apabila kolektor selesai malakukan penagihan kepedagang-pedagang, hasilnya langsung disetor
97
kebendahara untuk dilakukan penghitungan dan juga dalam melakukan pemungutan mereka selalu dibawah pengawasan kepala pasar. c.
Sifat demokratis dari aparat pelaksana Sifat demokratis yang penulis maksud adalah sifat aparat pelaksana untuk dapat
menerima segala kebijakan yang ada serta melaksanakannya sesuai tugasnya masingmasing dan juga dapat menerima hasil-hasil yang telah dicapai. Berkenaan dengan sifat demokratis tersebut, hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST menyatakan bahwa: “Petugas melakukan pemungutan retribusi pasar sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sedangkan masalah hasil tagihan dapat diteriama dengan lapang dada karena pedagang juga tidak bisa dikerasi jadi sedikit atau banyaknya hasil tagihan harus diterima”.(Wawancara, 9 Juni 2011) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa setiap aparat pelaksana mutlak memiliki sifat demokratis dalam menjalankan tugasnya serta dapat menerima dengan lapang dada hasil pemungutan retribusi walaupun tidak mencapai target, tapi pelaksana juga harus mengingat bahwa wewenangnya yaitu meningkatkan pendapatan retribusi pasar.
4.
Struktur Birokrasi Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk
98
melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah struktur pengelola dan prosedur kerja untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu: a.
Struktur Struktur dari organisasi yang menerapkan kebijakan mempunyai suatu pengaruh
penting pada proses implementasi. Dalam penelitian ini penulis maksudkan adalah struktur pengelola dari kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar. Dari hasil pengamatan penulis struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar terpisah dengan struktur organisasi pengelola. b.
Prosedur Prosedur merupakan cara atau alur kerja. Dalam penelitian ini penulis
maksudkan adalah cara atau alur kerja para pelaksana yang melaksanakan kegiatankegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil wawancara dengan wakil kepala pasar sentral Makassar, Bpk Imran ST mengatakan
99
bahwa prosedur kerjanya sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. Pemungutan langsung dilapangan dilakukan oleh kolektor-kolektor yang telah ditunjuk walikota Makassar. Kolektor tersebut menarik retribusi dari para pedagang yang ada dipasar sentral Makassar dengan memberikan potongan karcis sebagai bukti telah membayar retribusi. Setelah melakukan penarikan, kolektor mengumpulkan hasil pungutannya ke bendahara pembantu untuk dilakukan perhitungan. Hasil perhitungan retribusi harus sesuai dengan banyaknya potongan karcis.
100
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1.
Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar khususunya pada pasar sentral Makassar adalah: a. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan pengelola pasar sentral Makassar b. Fasilitas yang dibutuhkan oleh para implementer dalam melaksanakan pemungutan adalah karcis yang diserahkan kepada wajib retribusi sebagai bukti telah membayar retribusi pasar. c. Tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi sudah cukup muran dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. d. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut tidak ada faktor penunjang, segala sesuatunya mengacu pada Draf Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. e. Kendala yang dihadapi oleh para implementer dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Makassar adalah Banyaknya pedagang di 101
pasar sentral yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut. 2.
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar khususnya pada pasar sentral Makassar terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun dalam penelitian ini, faktor sumber daya mempunyai pengaruh yang lebih untuk menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar.
B. Saran Dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengajukan beberapa saran yang dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain: a. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar haruslah sesuai dengan tata cara penagihan yang telah diatur dalam perda tentang retribusi, kewenagan para implementer, serta prosedur standar operasional. Karena dengan implementasi yang baik maka penerimaan retribusi pasar juga akan meningkat dan dapat menunjang juga Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. b. Untuk menunjang berjalan baiknya implementasi pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar dan mencapai target maka para implementer harus mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan untuk 102
memperbaiki factor sumber daya maka sangat diperlukan pelatihan bagi aparat pelaksana dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pelaksana.
103
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Agustino, Edi, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung. Handjito, Dyidiet, 2001. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, PT Raja Grafindo, Jakarta. Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Yokyakarta, Yokyakarta. Mamesah, D.J.,1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Muljono, Eugenia, Liliawati, 2001. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta. Novia, Windy, 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kashiko, Jakarta. Nurmantu, Safri, 2003. Pengantar Perpajakan. Granit, Jakarta. Setyawan, Setu dan Suprapti, Eny, 2004. Perpajakan, Bayu Media, Malang. Siahaan, Marihot, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta. Soeparmoko, 1997. Keuangan Negara dalam Teori dan Publik, BPFE, Jakarta. Subarsono, 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yokyakarta. Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Alfa Beta, Bandung. Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Yokyakarta. Westra, Pariata, DKK., 1991. Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta. Widjaja, H.A.W., 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 104
Widjaja, H.A.W., 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yokyakarta. Zain, Mohammad, 2007. Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Yokyakarta. Buku Metode Penelitian Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfa Beta, Bandung. Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administrasi, Edisi Revisi, Alfa Beta, bandung. Dokumen-Dokumen Karya Tulis Ilmiah, Pratiwi Putri P, Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pasar Sentral Watampone) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
105
