I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan yang berhasil adalah pemerintahan yang harus mampu memberikan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Pelayanan yang berfokus pada pelanggan ini akan berhasil apabila sejak awal pemerintah mampu memahami hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya ketidak pedulian aparat dalam menerapkan sistem kualitas pelayanan prima dan adanya ketidakberdayaan atau kurang responsifnya aparat dalam memahami dan menyerap keinginan masyarakat yang dilayaninya.
Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD Provinsi Lampung, selain komponen Belanja dan Pembiayaan. Ini berarti, terealisasi atau tidaknya Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh tercapai atau tidaknya target pendapatan daerah.
Perkembangan yang begitu pesat terkait dengan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung tentunya akan berdampak dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi.
2
Tabel 1. Data Jumlah Penduduk di Kota Bandar Lampung Tahun 2007 – 2011 (dalam jiwa). Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Penduduk 824.896 856.126 869.470 881.801 891.374
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Pada tabel 1 pertumbuhan penduduk di kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bila di suatu wilayah perkotaan populasinya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, maka secara linier terjadi pula peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang berarti semakin meningkatnya mobilitas warga masyarakat yang berakibat pada kepemilikan kendaraan pribadi. Permasalahan di sektor transportasi merupakan permasalahan yang banyak terjadi di berbagai kota, seperti halnya juga untuk kota bandar lampung.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah seperti di Provinsi Lampung khususnya di kota Bandar Lampung, maka ditetapkan peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam PERDA No 2 Tahun 2011, dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
3
Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bandar Lampung Tahun 2007 – 2011 (dalam unit). Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 jumlah
Kendaraan Roda Dua 32.335 42.724 45.152 47.487 48.539 216.237
Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2012
Pada tabel 2 tercatat kendaraan roda duadi kota Bandar Lampung mendominasi peningkatan jumlah dari kendaraan dari roda empat. Pada tahun 2007 kendaraan bermotor sebanyak 32.335 unit, dan melonjaktahun 2008 menjadi 42.724 unit, lalu di tahun 2009 meningkat menjadi 45.152 unit, dan pada 2010 jumlah sepeda motor meningkat lagi menjadi 47.487 unit, hingga di tahun 2011 meningkat lagi menjadi 48.539 unit.
Tabel 3. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Bandar Lampung Tahun 2007 - 2011(dalam unit). Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah
Kendaraan roda empat 6.895 7.602 5.032 5.471 5.521 30.521
Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, 2012
Pada tabel 3 untuk kendaraan roda empat ditahun 2007 sebanyak 6.895 unit, kemudian pada 2008 jumlahnya meningkat menjadi 7.602 unit, dan di 2009 menurun menjadi 5.032 unit, dan tahun 2010 jumlahnya kembali meningkat menjadi 5.471 unit, hingga di tahun 2011 meningkat sebanyak 5.521 unit.
4
Dalam rangka intensifikasi kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah harus melakukan berbagai kebijakan perpajakan, diantaranya dengan menetapkan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat mendorong Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari Pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua maupun roda empat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana berguna sebagai keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.
Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Kota Bandar Lampung mempunyai lima jenis pajak daerah diantaranya yaitu : 1.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2.
Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4.
Pajak Air Bawah Tanah.
5.
Pajak Air Diatas Tanah.
5
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung Tahun 2007 – 2011 (dalam rupiah). Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Perkembangan Target (%) Realisasi (%) 54.629.930.061 54.386.763.405 60.422.775.028 65.125.848.714 10,60 19,74 72.009.309.841 85.626.773.522 19,17 31,47 84.167.470.269 87.711.803.840 16,88 2,43 156.796.491.183 163.425.364.517 86,29 86,32 Target
Realisasi
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2012
Pada tabel 4 diatas memperlihatkan perkembangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dengan target dan realisasi yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk target tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.156.796.491.183, dan mencapai pertumbuhan realisasi sebesar Rp.163.425.364.517 dengan perkembangan target 86,29% dan realisasi 86,32%.
Dalam sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perlu adanya administrasi dan pengawasan dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kemudahan, institusi pemerintah daerah yang memungut pajak yang objeknya kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang dikenal dengan (SAMSAT) . Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan dan dilaksanakan pada satu atap yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Lembaga pelayanan kantor samsat sangat unik, karena melibatkan unsur-unsur yang berbeda tugas pokok dan fungsinya tetapi dapat bekerja sama secara integratif dan harmonis dalam sebuah sistem kelembagaan untuk melayani masyarakat.
6
kepolisian yang mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
Dinas Pendapatan Provinsi yang menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
PT Jasa Raharja yang mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Samsat dituntut semakin kompetitif untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor, seiring dengan makin kompleknya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat dan dengan biaya yang rasional atau murah. Ini merupakan cara yang terbaik untuk memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada wajib pajak. Pada akhirnya kepuasan wajib pajak akan membangun kepercayaan mereka kepada semua kegiatan pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT khususnya pada Kantor Bersama Samsat Rajabasa di Kota Bandar Lampung.
Menurut peraturan daerah kota Bandar Lampung No.2 tahun 2011 dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah salah satu dari berbagai macam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung.
Hasil penerimaan pajak tersebut dibagi kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut : a. Dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi. 2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
7
b. Dari hasil penerimaan Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi. 2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2007 - 2011 (dalam rupiah). Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Target
Realisasi
5.500.000.000 6.189.168.000 6.358.807.939 6.977.319.000 9.158.807.939 7.646.720.000 9.408.807.939 9.476.770.000 9.408.807.939 11.259.200.349 Rata – rata Perkembangan
Pertumbuhan Realisasi (%) 15,61 44,03 2,72 20,78
Penyimpangan (%) 11,13 8,86 19,77 7,17 16,43 12,67
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2012
Pada tabel 5 memperlihatkan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang telah ditentukan, setiap tahunnya meningkat dengan realisasi pada tahun 2007 sebesar Rp. 6.189.168.000, tahun 2008 Rp. 6.977.319.000, tahun 2009 Rp. 7.646.720.000, tahun 2010 Rp. 9.476.770.000, dan tahun 2011 Rp. 11.259.200.349. Rata-rata perkembangan pertumbuhan realisasi 20,78% dengan penyimpangan sebesar 12,67%.
Untuk memenuhi target meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan upaya kegiatan pelayanan yang baik dan mudah dari SAMSAT, hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan peserta wajib pajak agar tetap mau melaksanakan kewajibannya tersebut, meliputi kegiatan seperti :
8
1.
Menyediakan Mobil Pelayanan Samsat Keliling, Setiap masyarakat yang akan membayar pajak mobil dan sepeda motor tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor samsat, cukup mendatangi unit pelayanan samsat keliling.
2.
Pelayanan Samsat Delivery, pelayanan ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor Samsat, maka penyerahan berkasberkas kendaraan masyarakat tersebut diantar ke alamat wajib pajak.
3.
Pelayanan Samsat Drive Thru, Unit ini melayani pengesahan pajak kendaraan Roda Empat seperti Sedan, Jeep, Mikro Bus, Bus, Pick-Up, ST.Wagon, Truck, Tangki, Ambulance, Pemadam Api, dan Alat Berat, dengan pelayanan ini diharapkan sebuah sistem pelayanan yang cepat dan efisien.
4.
Meluncurkan Samsat Online,Wajib pajak lebih mudah membayar pajak kendaraannya, tanpa dibatasi wilayah. Artinya, mereka tidak mesti memenuhi kewajiban di daerah asal kendaraan tersebut.
Etika Pelayanan Pegawai Samsat Rajabasa di Wilayah Bandar Lampung. 1.
Sangggup melaksanakan reformasi secara transparant dan akuntable memangkas birokrasi dan menghilangkan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
2.
Mengutamakan keteladanan dengan tampil secara profesional, bermoral, terampil, tegas, dan humanis.
3.
Memberikan pelayanan dengan iklas, jujur, sabar, dan santun serta murah senyum.
4.
Bekerja tepat waktu.
5.
Berpakaian rapih sesuai dengan ketentuan.
6.
Berpenampilan menarik dan tidak berlebihan.
9
7.
Sopan santun dan ramah tamah terhadap wajib pajak.
8.
Bekerja dengan teliti.
9.
Menjaga kebersihan ruang kerja.
10. Tidak merokok di ruang kerja dan pada saat jam pelayanan. 11. Tidak memakai sandal pada saat jam pelayanan. 12. Tidak menggunakan handphone pada saat jam pelayanan. 13. Tidak menerima tamu pada saat jam pelayanan. 14. Tidak boleh menjadi calo dalam bentuk apapun. 15. Tidak makan pada saat jam pelayanan. Sistem pembayaran PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama SAMSAT Rajabasa memiliki serangkaian tata aturan dalam sistem pembayarannya untuk menertibkan penarikan pajak, maka ditetapkan sistem loket yaitu tata aturan yang memuat langkah-langkah dalam pembayaran pajak sebagai berikut: Struktur Mekanisme Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Rajabasa di Wilayah Bandar Lampung.
POKJA A : Pendaftaran kendaraan baru dan pengurusan yang dikuasakan.(Kepolisian, Dispenda, Jasa Raharja, Bank Lampung).
POKJA B : Pelayanan pengesahan pajak tahunan. (Kepolisian, Dispenda, Jasa Raharja, Bank Lampung).
POKJA C : Pelayanan perpanjangan STNK, Balik Nama, Rubah Sifat, dan Duplikat STNK. Kepolisian, Dispenda, Jasa Raharja, Bank Lampung).
POKJA D : Pelayanan pembayaran pajak kendaraan dengan penjaminan (LEASING). Kepolisian, Dispenda, Jasa Raharja, Bank Lampung).
10
Mekanisme Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Rajabasa di Wilayah Bandar Lampung.
WAJIB PAJAK
POKJA - A Kendaraan Baru Yang Dikuasakan Loket 1 Pendaftaran KTP Faktur STNK / BPKB Surat Kuasa Loket 2 Penetapan PKB BBN-KB SWDKLLAJ Bank Lampung (Kasir) Validasi Cetak STNK dan TNKB
POKJA - B Pengesahan Teliti Ulang / Tahunan Loket 1 Pendaftaran KTP STNK BPKB ASLI Loket 2 Penetapan PKB BBN-KB SWDKLLAJ Bank Lampung (Kasir) Validasi
POKJA - C Perpanjangan Perubahan Loket 1 Pendaftaran Cek Fisik KTP STNK BPKB Asli Kwitansi Loket 2 Penetapan PKB BBN-KB SWDKLLAJ Bank Lampung (Kasir) Validasi Cetak STNK dan TNKB
POKJA - D Leasing / Kendaraan Yang Dialih / Dikuasakan Loket 1 Pendaftaran Cek Fisik KTP STNK Keterangan Leasing BPKB Loket 2 Penetapan PKB BBN-KB SWDKLLAJ Bank Lampung(Kasir) Validasi Cetak STNK / TNKB
ARSIP DOKUMEN
PENYERAHAN STNK TNKB BPKB NOTICE PAJAK WAKTU PELAYANAN RANMOR BARU: 2 JAM PENGESAHAN: 15 MENIT PERPAJAKAN STNK: 30 MENIT GANTI PEMILIK: 60 MENIT
11
Dari uraian diatas dan penjelasan diatas, maka penulis memberi judul pada penelitian ini ”Analisis Potensi dan Kontribusi PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2011”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Seberapa besar potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Roda Dua dan Roda Empat pada kantor bersama samsat rajabasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Bandar Lampung. 2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Roda Dua dan Roda Empat pada kantor bersama samsat rajabasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Bandar Lampung.
C. Tujuan Penelitian Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Roda Dua dan Roda Empat pada kantor bersama samsat rajabasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Bandar Lampung.
12
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor BBN-KB) Roda Dua dan Roda Empat pada kantor bersama samsat rajabasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Bandar Lampung.
D. Kerangka Pemikiran Apabila kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan semakin meningkat, maka konsekuensinya adalah diperlukan pembiayaan yang jumlahnya meningkat pula sesuai dengan kegiatan pemerintah. Agar kebutuhan akan dana tersebut dapat terpenuhi, maka pemerintah memerlukan sumber-sumber penerimaan. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak, penerimaan daerah yang dominan adalah berasal dari pajak khususnya bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor BBNKB) baik Kedaraan Roda Dua maupun Roda Empat yang merupakan pemasukan daerah yang cukup potensial.
PKB dan BBN-KB merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Instansi-instansi yang berkepentingan yaitu Dispenda, Kepolisian, dan PT. Asuransi Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut bernaung dalam satu atap yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT, kemudian dengan bersama-sama mengkoordinir atau melayani pajak kendaraan bermotor.
