BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LatarBelakangMasalah
SeiringdenganberlakunyaUndang-undangNomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dimandatkan kepada Pemerintah Daerah. Tentunya hal tersebut akan menambah tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan proses pemerintahan yang baikdalamrangkamewujudkansemangatgood governance. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah menurut UndangundangNomor 22 tahun 1999 adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban beban yang tidak perlu ditangani dalam urusan domestik, sehingga pemda berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat. Selain itu, otonomi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah itu sendiri. Kemampuan prakarsa dan kreativitas daerah tersebut akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestic akan semakin meningkat. Singkatnya, tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efisien dan partisipasi masyarakat untuk membangun di daerahnyamasing masing.
2
Agar tujuan otonomi daerah tercapai, maka pelaksanaannya harus
didukung oleh kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber
daya, keuangan,
dan manajerial. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah
satu aktifitas yang sangat penting, karenadengan pengelolaan keuangan yang baik
maka Pemerintah Daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula.
Menurut Permendagri Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah,
13
tahun 2006 tentang Pedoman
laporan keuangan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Realisasi Anggaran,
Neraca,
APBD berupa Laporan
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset tersebut digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap, aset lancar dan aset lainnya. Salah satu akun yang ditampilkan dalam aset lancar adalah persediaan. Menurut PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan halaman 2 paragraf 10, pengertian persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkanu ntuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam PSAP Nomor 05 halaman 2 paragraf 37 persediaan meliputi : barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang
3
dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Dalam mengelola persediaan yang beragam, pemerintah harus melakukan
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan secara baik, seperti yang
dijelaskan dalam PSAP Nomor 05 tahun 2005 yang menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.
Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa
depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran dilakukan untuk memasukan setiap pos dalam laporan keuangan berdasarkan proses penetapan nilai uang. Pengukuran pos-pos ini, dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Sementara itu, dalam melakukan pengungkapan persediaan harus dijelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, menjelaskan penjelasan lebih lanjut persediaan, jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Oleh karena itu, perlakuan persediaan
(pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan) harus dilakukan dengan baik. Karena kesalahan dalam perlakuan persediaan akan mempengaruhi penyajian neraca, sementara kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan mengakibatkan kekeliruan persediaan akhir, aktiva lancar dan total aktiva pada neraca yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
4
Dalam Kerangka Konseptual SAP halaman 10 alinea 3 dijelaskan bahwa
terdapat empat karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
dapat memenuhi kualitas yang baik, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan,
dan dapat dipahami. Hal ini menunjukan bahwa jika ada salah satu kriteria yang
tidak terpenuhi, maka laporan keuangan tersebut masih belum disajikan optimal.
Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Perlakuan
Akuntansi Persediaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemkab Ba Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugraha (2011) dengan judul Pengaruh Perlakuan Akuntansi Persediaan terhadap Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana perlakuan akuntansi persediaan di Pemerintah Kab. Bandung Barat.
2.
Bagaimana kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Bandung Barat.
3.
Bagaimana pengaruh perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kab. Bandung Barat.
5
1.3
BatasanMasalah Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka penulis
membatasi masalah yang akan diteliti menjadi :
1. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan tidak
diikutsertakan dalam pembahasan.
2. Data yang diteliti merupakan data tahun 2011.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan
akuntansi persediaan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a) Perlakuan akuntansi persediaan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. b) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. c) Pengaruh perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6
1.5
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak,
diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan digunakan sebagai
referensi bagi para akademisi sebagai sarana dalam pengembangan ilmu bidang akuntansi pemerintah terutama mengenai Pengaruh perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan tentang pengaruh perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan.
