BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Keuangan negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan ialah dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah yang pada saat ini memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan pelaku pemungutnya, pajak dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem otonomi daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, terdapat jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota salah satunya adalah pajak parkir. Peranan kemampuan dan keahlian aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal juga sangat dibutuhkan. Pendapatan retribusi parkir merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kas daerah dalam pencapaian tujuan daerah tersebut sehingga harus dilakukan upaya untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal dari retribusi parkir ini. Dengan demikian, masalah pendapatan ini merupakan masalah yang penting. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli daerah umumnya adalah Dinas Pendapatan Daerah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah dari Retribusi Parkir di Kota Medan khususnya, dikelola dan diperankan secara aktif oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah maupun Dinas Perhubungan yang cukup cakap dalam pekerjaan juga mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengendalian internal pendapatan seperti yang dikemukakan oleh Baridwan (2001 : 16) ialah “tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian internal dalam perusahaan”. Sehingga memiliki pegawai yang ahli di bidangnya sangat menunjang keberhasilan masuknya semua uang pungutan retribusi parkir masuk ke kas daerah.
Universitas Sumatera Utara
Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pihak yang mengelola dan berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendapatan dari retribusi parkir dapat menilai berhasil atau tidaknya kegiatan pemungutan retribusi parkir dan pengawasan yang telah dilaksanakan, dan selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbaikan dan rencana operasi di waktu berikutnya. Selain itu, Dinas Perhubungan nantinya juga dapat mengetahui berapa persentase sebenarnya dari pendapatan yang telah diterima dan yang belum diterima dari retribusi parkir. Salah satu upaya agar hal tersebut dapat tercapai adalah dengan menjaga serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga penyimpangan-penyimpangan atau kemungkinan
adanya
penyimpangan-penyimpangan
lainnya
dapat
segera
diketahui dan diperbaiki. Dalam hal pemungutan retribusi parkir, kita melihat banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan tugas tersebut seperti adanya petugas parkir yang tidak resmi tanpa adanya tanda pengenal yang jelas dan sah, pungutan parkir tidak resmi, waktu-waktu pemungutan retribusi parkir yang jelas, dan bila ditinjau dari sisi ilmu akuntansi kita mengetahui bahwa sekarang ini pemungutan parkir yang ada di jalanan (yang bukan di pusat perbelanjaan modern ataupun tempat sejenisnya), tidak memberikan bukti transaksi berupa karcis parkir kepada pengguna jasa. Selain itu, salah satu fungsi pengendalian intern adalah untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pelaksana untuk memungut retribusi langsung pada pengguna
Universitas Sumatera Utara
jasa adalah pihak lain yang bukan merupakan petugas Dinas Perhubungan langsung, jadi pengawasan ini benar-benar harus dilaksanakan dengan baik, karena bila tidak dilaksanakan dengan baik maka nilai kerugian yang akan didapat Dinas Perhubungan cukup besar. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Medan”.
1.2. Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah: “Apakah sistem pengendalian internal pendapatan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Medan telah memadai dan telah dilaksanakan dengan baik sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1.3.1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan. 1.3.2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada pendapatan dari pemungutan retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan sudah memadai dan dilaksanakan dengan baik.
Universitas Sumatera Utara
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 1.4.1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan secara teori maupun praktik di lapangan mengenai sistem pengendalian internal pendapatan. 1.4.2. Bagi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan agar menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam melaksanakan sistem pengendalian internal atas pemungutan retribusi parkir agar penerimaan kas daerah dari retribusi parkir lebih optimal dan meminimalisir dari adanya penyimpangan-penyimpangan. 1.4.3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tema yang sama, atau sebagai bahan bacaan umum untuk memperluas wawasan.
Universitas Sumatera Utara
