BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan pembangunan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bergantung kepada pelaksanaannya, baik pihak Eksekutif yaitu Bupati/Walikota beserta jajarannya maupun mitra Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu pihak Legislatif (DPRD) yang bersama-sama merumuskan perencanaan penggunaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah Kabupaten / Kota harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat melaksanakan tugas seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam era otonomi daerah saat ini, Pemerintah sangat menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh daerah (Kabupaten/Kota). Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber pembiayaan bagi membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik biaya rutin seperti belanja pegawai dan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten dan Kota, juga untuk membiayai pembangunan, walaupun ada juga Dana Alokasi
Khusus (DAK) seperti proyek di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. . Pada dasarnya pemerintah daerah di Indonesia, memperoleh 5 sumber pendapatan atau keuangan yang dimungkinkan oleh perundang-undangan, yaitu (Undang – Undang No 32 Tahun 2004): 1. Sumber pendapatan Asli Daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber perpajakan daerah dan juga pungutan dari retribusi. 2. Penerimaan dari opsen atau bagi hasil pajak. 3. Sumber penerimaan daerah yang berupa subsidi dari pemerintah pusat. 4. Sumber penerimaan dari perusahaan daerah. 5. Sumber pinjaman dari pinjaman daerah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang – Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang – undang 33 tahun 2004. Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.( Stevanus J. Gomies, Victor
Pattiasina. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, Volume 13 No 2, asset Septembe 2011) Berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam undang – undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, Undang – undang yang berlaku adalah undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD. Retribusi Daerah digolongkan menjadi retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang juga berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Dari sejumlah rebribusi yang ada, retribusi izin memberikan bangunan berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah, adapun besarnya penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dalam tiga tahun terakhir di Kota Padang adalah sebagai berikut: Tabel 1 : Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam empat tahun terakhir. NO
TAHUN
TARGET IMB
REALISASI
%
1
2010/2011
6.500.000.000
7.100.000.000
71
2
2011/2012
7.500.000.000
8.300.000.000
83
3
2012/2013
7.900.000.000
8.900.000.000
89
4
2013/2014
11.500.000.000
11.700.000.000
101
Dari uraian diatas, persentase penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah cendrung mengalami peningkatan namun demikian dapat kita perhatikan perkembangan Kota Padang saat ini dan masa yang akan datang diharapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun terakhir persentase nya meningkat namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi dan banyak pula potensi daerah yang belum tergali oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan pemerintah Kota Padang hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kegunaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, adanya anggapan bahwa melakukan renovasi/rehabilitas terhadap bangunan tidak perlu meminta Izin kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang sehingga keadaan ini merugikan pemerintah daerah, padahal dalam mendirikan bangunan dengan tidak meminta Izin kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan tidak terjaganya ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Karena IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank, tidak terdapatnya pembinaan dari lembaga yang berwenang yang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak teraturnya pembangunan jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan tidak melapor IMB dapat juga
menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini oleh Tata Ruang Perumahan dan Bangunan Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan retribusi Izin mendirikan Bangunan serta usaha yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut akan dibahas pada Bab selanjutnya.
Dari kondisi yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai Retribusi IMB dalam peningkatan PAD di Kota Padang. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Padang.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan terhadap pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Padang.
1.3 Tujuan dan Manfaat Magang Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program DIII Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 2. Untuk mempraktekkan teori yang telah dipelajari selama di perkuliahan dengan mengalami secara langsung pada suatu instansi pemerintah daerah. 3. Untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan terhadap pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Pemerintah Kota Padang. Sedangkan manfaat yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Bagi Dinas. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang pada khususnya dan pihak – pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk meningkatkan efektifitas peran IMB sebagai PAD di Kota Padang. 2. Bagi penulis sendiri. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang meningkatkan efektifitas peran IMB sebagai PAD di Kota Padang dan untuk
menerapkan ilmu pengetahuan berupa teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan ke bentuk praktek sehingga mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. 3. Bagi akademisi. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I merupakan pendahuluan, terdiri atas empat bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, masalah yang diangkat, tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta manfaat penelitian bagi berbagai pihak. BAB II merupakan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang mendukung penelitian ini, seperti pengertian desentralisasi, macam-macam desentralisasi,otonomi daerah, pengertian dan sumber PAD, Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan. BAB III merupakan sejarah, gambaran umum Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan (DTRTBP). Berisi tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing–masing bagian dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang. BAB VI merupakan bagian pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, audit operasional yang dijalankan serta perbandingan dengan teori yang ada.
BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran yang bermanfaat bagi kelangsungan aktifitas instansi bersangkutan.
