BAB I PENDAHULUAN. sendiri penemuannya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada orang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melakukannya(UU No. 6 tahun 1989)1. Pemegang hak paten adalah seorang inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan terdaftar dalam Daftar Hak Paten. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Saat ini, banyak kasus pelanggaran paten khususnya di bidang industri. Hal tersebut disebabkan karena banyak sekali produk-produk yang beredar bebas dan sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ada upaya peniruan oleh pihak lain untuk memperoleh posisi pasar yang sama dengan produk aslinya, dan tentu untuk memperoleh hasil penjualan yang baik atas produknya. World Intellectual Property Organization memberi defenisi defenisi Paten sebagai berikut “A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authorithy as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”2. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperhatikan bahwa terdapat hal penting dari pengertian paten yaitu bahwa paten adalah bersifat eksklusif dan 1

Normin S. Pakpahan,et all, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Jakarta, Elips, 2000, hal. 126. Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 116.

2

8

Universitas Sumatera Utara

bersal dari pemerintah, Hak paten adalah perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari pemegang paten, yaitu mengenai penjualan, penggunaan dan halhal lain yang berkaitan dengan objek yang telah dipatenkan3. Dalam proses perolehan paten memiliki langkah, dan juga syarat didalamnya, yang harus dipenuhi untuk dapat mematenkan suatu invensi. Adapun syarat terhadap invensi yang dapat diberi paten adalah : invensi baru, jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya serta Invensi mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik, invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri, artinya invensi yang dapat dipatenkan adalah invensi yang dapat digunakan di bidang industry, dan mengandung langkah inventif (kebaharuan). Penilaian ada tidaknya langkah inventif merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, sebagaimana yang diterapkan oleh Pasal 3 UU Paten, suatu invensi mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.4 Bajaj Grup merupakan satu diantara 10 rumah dagang terkemuka di India. Kiprahnya terbentang luas meliputi pelbagai industri, sistem otomobil (roda dua dan roda tiga), perlengkapan rumahtangga, penerangan, besi dan baja, asuransi, perjalanan dan keuangan. PT. Bajaj Auto Indonesia, anak perusahaan dari Bajaj Auto Limited, India, didirikan pada bulan Juli 2006, di Indonesia. 3

ibid Prof. Tim Lindsey, et all, edt., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Bandung, P.T Alumni, 2006, hal.186.

4

9


Perusahaan ini mulai beroperasi dengan diluncurkannya Pulsar 180 pada bulan Nopember 2006, Bajaj Auto Indonesia saat ini mempunyai kantor yang berbadan hukum di Jakarta dan pabrik perakitan di Cikarang (Bekasi) dan mempunyai lebih dari 140 Dealer 3S yang menjual Bajaj Pulsar 135, Bajaj Pulsar 180 dan Bajaj Pulsar 220 dengan jaringan pelayanan yang tangguh dan para mekanik yang terlatih. Suku cadang Bajaj yang asli juga tersedia dan mudah didapat melalui jaringan pelayanan tersebut.5 Namun, pada kenyataannya hak paten teknologi mesin motor kebanggaan masyarakat India ini menjadi masalah di Indonesia. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang produksi pasti butuh hak eksklusif terhadap produknya, untuk memperolehnya maka harus dimohonkan Patennya yang tentunya sangat berguna dalam persaingan pasar. Menurut Rachmadi Usman, S.H. pengertian perusahaan adalah tidak jauh beda dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan. Bekerja dan berkedudukan di sekitar wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh laba.6 Permohonan paten oleh perusahaan Bajaaj tersebut ditolak di Indonesia, dikarenakan objek yang dimohonkan patennya dianggap tidak memiliki langkah kebaharuan (inventif) oleh Direktorat Jenderal HKI setelah dilakukannya

5 6

-------, BAI profile, diakses, 22-10-2013. http://www.bajaj-indonesia.com/en/our-profile/ Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Penerbit; Djambatan, 1998. Hal 27.

10


pemeriksaan substantive, dengan menggunakan dokumen paten Honda sebagai dokumen pembanding. Permohonan paten terhadap teknologi mesin kebanggaan India tersebut, menimbulkan permasalahan yang panjang dikarenakan pihak Bajaaj merasa tidak puas dan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal HKI, bahkan sampai menuju jalur hukum mulai dari gugatan terhadap Komisi Banding Paten ke pengadilan negeri, hingga sampai tahapan Kasasi ke Mahkamah Agung, dikarenakan sangat pentingnya paten tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik memilih judul “Analisis Yuridis Penolakan Paten Terkait dengan Penyempurnaan Invensi (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/PDT. SUS/2011)”

B. Perumusan Masalah 1.

Bagaimana batasan invensi yang dapat di daftarkan di Indonesia?

2.

Bagaimana keterkaitan antar inventor dalam suatu temuan?

3.

Bagaimana

penolakan

terhadap

pendaftaran

paten

terkait

dengan

penyempurnaan invensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/PDT. SUS/2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui batasan invensi yang dapat di daftarkan di Indonesia. b. Untuk mengetahui keterkaitan antar inventor dalam suatu temuan.

11


c. Untuk mengetahui penolakan terhadap pendaftaran invensi dalam kasus putusan Mahkamah Agung 2. Manfaat penelitian a. Secara teoritis,

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

masukan data kepada peneliti lainnya. b. Secara praktis substansi, hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta organisasi yang menghimpun para pemegang lisensi paten dalam membuat kerangka acuan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian lisensi paten dan alih teknologi substabsi paten.

D. Keaslian Judul Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada,

di

perpustakaan Universitas Sumatera Utara penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Pendaftaran Paten Terkait dengan Penyempurnaan Invensi (studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt. Sus/2011)” belum ada seperti yang penulis buat. Penelitian ini yang terkait dengan paten sistem mesin satu silinder dua busi ini ditulis dengan objektif, ilmiah, melalui pemikiran, referensi, serta buku-buku dan sarana lain yang dapat memberikan informasi yang akurat. Dan juga bukan merupakan jiplakan ataupun sudah pernah dibuat terlebih dahulu oleh orang lain.

12


E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian paten Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan istilah HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam pasal 1.2 yang menyatakan bahwa HKI terdiri dari: 1) Hak Cipta dan Hak Terkait. 2) Merek Dagang. 3) Indikasi Geografis. 4) Desain Industri. 5) Paten. 6) Tata Letak Sirkuit Terpadu. 7) Perlindungan Informasi Rahasia. 8) Kontrol terhadap Praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.7 Dengan kata lain HKI adalah hal yang merupakan memiliki nilai ekonomis, Sehingga sangat penting untuk membuat pengaturan mengenai HKI tersebut. HKI berhubungan sangat erat dengan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh subjek HKI dengan dijaminnya dan diaturnya masalah HKI maka akan membuat subjeknya merasa aman atas kekayaan intelektual miliknya atas pembajakan ataupun tindakan yang dapat merugikan. Dalam pengenalan jenis HKI diatas pada dasarnya berawal pada konvensi pembentukan WIPO (The World Intellectual Property Organization). 7

Prof.Lindsey, et all, edt., op.Cit,hal.3

13


WIPO adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadminstrasikan

perjanjian/persetujuan

multilateral

mengenai

HKI.

Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratfikasi konvensi tersebut pada tahun 1979. WIPO, adalah

sebuah kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk

mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi dua asas atau kegiatan utama sebagai berikut: 1. To Exploit atau exploiting; yaitu melaksanakan suatu atau lebih aktivitas berikut ini; a.

Paten proses yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:

1)

Menggunakan proses (to use);

2)

Mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut.

b.

Paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:

1)

Membuat produk (to make)

2)

Menggunakan/memanfaatkan produk (to use)

3)

Mengimpor produk (to import)

2. To Work (working), yang diartikan melaksanakan; a.

Dalam hal paten proses; menggunakan proses (to use)

b.

Dalam hal paten produk; membuat ptoduk ( to make)8

Kegiatan dalam ruang lingkup to exploi dan to work itulah yang disebut sebagai hak melaksanakan paten.

Khusus mengenai to work WIPO telah

memberi pengertian bahwa to work diartikan sebagai kegiatan pemegang paten 8

Penjelasan World Intellectual Property Organization (WIPO)

14


itu di dalam negei selama waktu tertentu.9 Maka jelas bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, antara lain dalam bentuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai,

dan menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan

produk/barang yang diberi paten. Menurut Paris Convention for the Protection of industrial property, yang dikenal sebagai konvensi Paris, Adapun pengaturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut Article 1 Paris Convention for the Protection of industrial property adalah The protection of industrial property has as its object patent, utility models, industrial design, trademark, service mark, trade names. Indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair,10Bahwasanya adapun pengaturan perlindungan HKI menurut artikel 1 konvensi paris adalah terhadap Paten, Paten Sederhana, Disain Industry, Merk, Nama Produk, indikasi dari suatu sumber daya, atau Prinsip dasar dalam paten adalah paten dapat diberikan pada invensi yang mengandung langkah infentif, dan disebut mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut mengandung langkah yang tidak terduga oleh ahli dibidangnya, setelah memperhatikan keahlian yang telah ada pada saat paten diajukan.11 Indonesia mengenal semasa dalam penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya octroiwet 1910. No. 33 yis S. 11- 33. S. 22 – 54 yang ,mulai 9

ibid -------, Himpunan Konvensi, Ratifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MAHKAMAH AGUNG R.I., 1998. 11 Suyud Margono dan Amir Angkasa. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : Grasindo, 2003, hal 24. 10

15


berlaku 1 juli 1912, setelah itu Indonesia merdeka dan tidak lagi memberlakukan Undang-Undang Octroi ini, dikarenakan tidak sesuai dengan suasana Negara yang berdaulat.12 Istilah paten bermula dari bahasa Latin

yang berarti dibuka dan

berlawanan dengan Latent yang berarti terselubung, oleh karenanya

bahwa

suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum.13 Dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikan penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain.

Baru setelah habis masa

perlindungan patennya penemuan tersebut menjadi milik umum (public domain), pada saat inilah benar-benar terbuka. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu. 14 Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dengan demikian paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil penemuan (invention) yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja, atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya. Hak istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hasil penemuannya menjadi milik umum. Dengan demikian setiap hasil penemuan 12

Muhamad Djumhana dan, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan, Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2003, hal.110. 13 Prof. Tim Lindsey, et all, edt., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, P.T. Alumni, 2006, hal.183. 14 Ibid.

16


yang telah dipatenkan, penemuannya atau mendayagaunakan hasil temuannya tersebut. Paten diberikan atas dasar permohonan yang dimohonkan oleh pemohon,dan apabila paten tersebut diterima diwajibkan oleh pemegangnya untuk melaksanakan patennya tersebut. Bagi penemu diberikannya suatu hak perlindungan terhadap penemuannya ini atau dapat kita sebut dengan istilah monopoli dapat dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya. Pasal 1 angka 1 UU Paten menyatakan bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.15 Hak eksklusif adalah hak yang mendasari pemegang paten untuk untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut.16 Adapun pengertian paten dalam UU Paten, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten Tahun 1997 yaitu hak eksklusif yang diberi oleh negara terhadap inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu yang tertentuuntuk dapat melaksanakan penemuannya secara sendiri, atau orang lain yang mendapatkan izin dari inventor. dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten Tahun 1997 yang menyatakan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang

15

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten Drs. Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal.116. 16

17


teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.17 Penemuan yang diatur atau dilindungi paten atau tepatnya objek perlindungan dari paten/ berbeda dengan objek hak cipta, maka objek dari paten seperti telah dijelaskan di atas, adalah penemuan-penemuan yang bersifat: a. Bersifat baru (novelty) penemuan tersebut bukan merupakan bagian dari penemuan terdahulu atau penemuan yang telah ada sebelumnya; b. Langkah inventif (inventive step); c. Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability) 2. Jenis-jenis paten Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah-kaidah internasional juga UU Paten membagi paten ke dalam dua bagian yaitu paten proses dan paten produk dalam hal pelaksanaan paten. Tetapi dari bentuk penemuan yang dipatenkan, paten dapat dibagi sebagai berikut: a. Paten Sederhana (Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Paten. b. Paten Biasa yang sesungguhnya adalah paten yang sedang dibicarakan. Maka sesuai kaidah-kaidah internasional dan UU Paten dikenal atau ditulis paten saja.18 Paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang mempunyai nilai kegunaan paraktis, baik dalam produk, alat penemuan maupun dalam hal pelaksanaanya setelah menjadi suatu produk 17

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Drs. Muhamad Djumhana dan, R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.122. 18

18


Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) dibidang teknologi, yang berupa produk ataupun proses, kemudian bila didayagunakan akan mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang dasar bahwa paten mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikanpun

tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya. Ciri khas Invensi yang dapat dipatenkan adalah adanya kandungan pengetahuan yang sitematis, yang dapat dikomunikasikan, dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis,

artinya terorganisasi dan dapat memberikan

penyelesaian masalah. 19 Pengetahuan itu harus dalam bentuk tulisan atau dalam pemikiran dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat di ketahui dan dimengerti oleh orang lain. Serta pengetahuan itu dapat memberikan manfaat pada industri, pertanian atau perdagangan. Pengatahuan tidak hanya berupa menciptakan suatu produk belaka, tetapi bisa saja proses tetapi proses yang berkaitan dengan teknologi, artinya penemuannya dapat dipatenkan tidak harus merupakan hasil produk namun dapat berupa proses. Hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya. Ini berarti orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau ijin dari 19

Suyud Margono dan Amir Angkasa. Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : Grasindo, 2003, hal 24.

19


penemu selaku pemilik hak.

Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut

terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut, sifat seperti itulah dikatakan eksklusif. 3. Prinsip dasar paten Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam perolehan paten Adapun prinsipprinsip dasar paten dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Paten merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan

sendiri

temuannya

tersebut

atau

memberikan

persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (UU No.6 Tahun 1989). 20 Karena hak khusus ini pula pada awalnya paten, seperti halnya hak cipta,

sering dianggap sebagai bagian dari paham

individualisme. b. Paten diberikan negara berdasarkan permohonan Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke kantor paten. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten. c. Paten diberikan untuk satu penemuan; Setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten. 20

Drs. Normin S. Pakpahan, et all, edt., Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Jakarta, Proyek ELIPS, 2000, hal.126.

20


d. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan e. Paten dapat dialihkan; seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain,

yang menurut Pasal 66 UU Paten paten dapat beralih untuk

selruhnya ataupun sebagian. Pengalihan itu misalnya karena: 1) Pewarisan,

hibah,

wasiat; pengalihan yang berlangsung untuk

seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu 2) Perjanjian; harus dibuat dalam bentuk akta notaris 3) Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang. f. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum; Paten yang telah diberikan terhadap suatu penemuan dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan,

baik oleh pihak-pihak tertentu lain melalui

Pengadilan Niaga maupun oleh pihak-pihak tertentu karena hal-hal tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 91 UU Paten. Selain itu paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar

biaya-biaya tahunan

dalam jayat waktu yang telah ditentukan Pasal 88 UU Paten. g. Paten berkaitan dengan kepentingan umum; Pasal 75 UU Paten menentukan bahwa apabila:

21


1) Pemegang paten tidak melaksanakan paten (baca penemuan yang diberi paten) tersebut atau tidak dalam hal sewajarnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten (jo Pasal 17 ayat (1) UU Paten yang menentukan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberikan opaten di wilayah Indonesia). 2) Juga apabila paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi dalam hal lisensi wajib tetapi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; maka akan diberikan sanksi berupa pemberian lisensi wajib kepada orang/phak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Hal ini berarti pemegang paten selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan patennya supaya produk tersebut dapat memasyarakat. Pasal 5 ayat (2) Konvensi Paris menentukan bahwa pemegang paten wajib mengekpliotasi patennya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

negara

tempat

ia

mengimpor

penemuan patennya21. Hal ini berati bahwa pemegang paten wajib mengekploitasi patennya (dalam hal paten impor). 3) Paten mensyaratkan kewajiban umum bagi pemegang paten; Dari isi Pasal 17 ayat (1) UU Paten di atas, terlihat jelas bahwa pemegang paten juga mempunyai kewajiban hukum selain tentunya hak.22 Contoh bentuk kewajiban pemegang paten lainnya adalah pemegang 21

Ibid, hal 18 Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

22

22


paten wajib membayar biaya paten tahunan dalam jayat waktu tertentu dan apabila ia tidak memenuhi kewajiban ini maka diberi sanksi, yaitu dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten Pasal 88 UU Paten. h. Paten berkaitan dengan kepentingan nasional; Paten sangat berkaitan erat dengan bidang teknologi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Untuk itu negara

mempunyai peran yang luas dan penting untuk mengatur npaten, salah satu satunya melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 17 UU Paten

mengenai hak pemegang paten untuk melaksanakan paten

sesungguhnya dapat dilihat dari dua sudut kepentingan, pemegang paten itu

yaitu hak

sendiri dan kepentingan nasional atau pemerintah

sebagai pembuat peraturan.

Pasal 71 UU Paten memuat ketentuan

mengenai pelarangan pencantuman

atau

pemuatan

dalam

suatu

perjanjian paten hal-hal yang dapat merugikan kepenrtingan nasional atau membatasi kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi. 4. Permohonan paten Paten hanya dapat diperoleh dengan cara Permohonan, yaitu dengan cara memohonkan invensi yang ingin diperoleh Patennya ke Ditjend Hak Kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat dengan istilah DitJend HKI23. Dalam pendaftaran tersebut memiliki prosedur, mulai dari tata cara permohonan dan syarat yang harus dipenuhi dalam Pendaftaran Paten . 23

Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

23


Dalam pendaftaran dengan Hak Prioritas diatur secara khusus pada Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten pada pasal yang ke 27, yaitu : 1.

Pendaftaran Menggunakan Hak prioritas sebagaimana diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industri Property yang mengatur tentang jangka waktu dan tata cara dalam mengajukan pendaftaran.

2.

Pendaftaran yang mengunakan permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas,

yang disahkan oleh pejabat

berwenang. 3.

Apabila point pertama dan kedua tidak dipenuhi maka permohonan tidak bisa diajukan dengan menggunakan Hak prioritas.24

Serta dalam pendaftaran Paten; Paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi ataupun beberapa invensi yang menjadi satu kesatuann invensi. Hanya dapatdiajukan untuk satu invensi maksudnya adalah tidak boleh ada dua Paten dengan invensi yang sama, dan apabila dipatenkan oleh lebih dari satu invensi haruslah dijadikan menjadi satu kesatuan invensi.

F. Metode Penelitian 1. Spesifikasi penelitian Dalam penulisan ilmiah terdapat bermacam ragam jenis penelitian, dari berbagai jenis penelitian, penelitian hukum yang paling popular dikenal adalah:

24

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.

24


1. Penelitian hukum normatif,

atau penelitian hukum kepustakaan

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau hanya menggunakan data sekunder yang biasa 2. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perpustakaan. Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pada penelitian ini, sering sekali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normative adalah kegiatan untuk menjelaskan hokum tidak diperlukan dukungan data, atau fakta-fakta social, sebab ilmu hokum normative tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hokum, jadi untuk menjelaskan hokum atau untuk mencari makna dan member nilai akan hokum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normative. 25 2. Sumber data Sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

25

. Law Is My way, Penelitian atau pengkajian Ilmu Hukum Normatif, http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html?m=1, diakses. 22-10-2013,

25


a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.26 b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.27

Dalam melaksanakan penelitian ini , perlu ditegaskan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian dipergunakan tiga alat pengumpulan data yaitu: 1. Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat secara umum) yang terdiri dari: a. Norma dasar atau kaidah dasar dalam pembukaan (preambule) UUD 1945; b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. c. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. 26

Cahya Suryana, data dan jenis data penelitian, http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/. diakses 22-10-2013. 27 ibid

26


d. Konvensi-konvensi internasional di bidang hak asasi manusia. e. Yurisprudensi yang ada hubunganya dengan pelanggaran hak asasi manusia. b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 3.Bahan hukum Tertier Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri a.Kamus hukum b.Kamus bahasa Indonesia c.Kamus bahasa inggris d. Artikel artikel dan laporan dari media massa ( surat kabar , jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya ).28 3.

Analisis data Analisis

mengurutkan,

data

adalah

kegiatan

mengatur,

mengelompokkan,

member tanda dan mengategorikan data sehingga dapat

ditemukan dalam bentuk hipotesis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analaisis data secara Kualitatif, dimana data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. 28

Riesta D Newbie, tiga jenis bahan hokum data sekunder, http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120409193129AAMKtBJ, diakses. 22-10-2013.

27


G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan yang dipergunakan pada penulisan ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

keaslian penulisan,

tinjauan

kepustakaan, , metode penelitian dan sistematika penulisan BAB II

BATASAN INVENSI YANG DAPAT DI MOHONKAN PATENNYA DI INDONESIA Bab ini membahas tentang pengertian invensi klasifikasi paten dan invensi yang dapat di daftarkan di Indonesia serta syarat dan prosedur dalam permohonan paten.

BAB III

KETERKAITAN ANTAR INVENTOR DALAM SUATU TEMUAN Berisikan

tentang

hak-hak

inventor

atas

invensinya,

pengembangan invensi dan hak-hak inventor yang baru dan prosedur dan syarat mengajukan paten. BAB IV

PENOLAKAN TERHADAP PENDAFTARAN PATEN TERKAIT DENGAN PENYEMPURNAAN INVENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 802 K/PDT. SUS/2011 Bab ini akan membahas tentang akibat Hukum penolakan pendaftaran paten terkait dengan penyempurnaan invensi dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bajaj terhadap penolakan pendaftaran paten terkait dengan penyempurnaan

28


invensi dan analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 802 K/Pdt. Sus/2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bagian akhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

29


BAB I PENDAHULUAN. sendiri penemuannya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada orang

Recommend Documents