1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, pada dasarnya hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. 1 Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta dapat berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, larya karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman, suara, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi dan desain industri. Selanjutnya dalam karya tulis ini, penulis ingin lebih mempersempit bidang pada karya cipta komposisi musik, rekaman dan suara. Pada abad 20, musik menjadi suatu komoditi industri yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Semua orang mendengarkan musik, tua, muda, laki laki, perempuan, bahkan anak anak. Media penghantar musik pun sangat beragam, mulai dari radio, televisi, maupun perangkat lainnya dimulai dari pita kaset, vinyl, piringan hitam, laser disc, compact disc dan yang paling terakhir adalah penemuan file format MP3. Penemuan pita kosong menjadi titik tolak bagaimana sebuah konten (suara atau musik) yang merupakan hak cipta, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Di kemudian hari, perpindahan tersebut semakin dipermudah dengan penemuan media media lain yang lebih canggih, sebut saja vinyl, piringan hitam, laser disc,
1
http://irfan-nurdnsyah.blogspot.com/2012/06/hak-cipta-dan-hak-paten.html
2
dan compat disc. Hal itu menjadi semakin canggih dan dipermudah dengan penemuan satu format file yakni MP3 pada awal tahun 2000. Format file MP3 tersebut memungkinkan perpindahan sebuah konten dengan waktu yang sangat cepat dan biaya yang sangat murah. Penemuan penemuan tersebut yang pada akhirnya mengantarkan pada tindakan distribusi konten yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum yang akhirnya dikenal dengan pembajakan hak cipta. Sebelum melangkah lebih jauh kepada tindakan pelanggaran hukum yang disebabkan oleh perpindahan atau distribusi konten, penulis ingin menerangkan bagaimana tahapantahapan sebuah karya cipta bisa dinikmati oleh khalayak luas. Musik sama hal nya dengan suatu karya cipta yang lain, sebelum bisa dinikmati oleh publik, musik terlebih dahulu diciptakan oleh penciptanya. Cara penciptaan musik bisa bermacam-macam tergantung bagaimana metode yang dilakukan oleh penciptanya, misal dia menciptakan tangga nada lagu yang langsung dimainkan di alat musik, atau dia menciptakan tangga nada lagu yang dimainkan di alat musik dan menuliskan atau mendokumentasikannya pada sebuah tulisan. Setelah dokumentasi tersebut sempurna, maka pencipta lagu bisa memainkan dokumentasi tersebut ke dalam sebuah instrumen musik yang bisa didengarkan oleh orang lain. Disitulah awal dari sebuah karya musik diperdengarkan, dewasa ini media untuk orang mengetahui sebuah karya cipta musik bisa melalui berbagai macam media, seperti live performing, menyebarluaskan melalui internet (social media, web site, dan lain sebagainya). Selain melalui internet tadi, pencipta lagu atau musisi juga bisa menyebarluaskan hasil karyanya melalui perangkat media lainnya yang berbasis tekhnologi seperti vinyl, piringan hitam, laser disc, dan compat disc. Hal inilah yang selanjutnya menjadi titik tolak bagaimana perlindungan suatu karya cipta pencipta lagu atau musisi dilakukan, karena sejatinya suatu karya cipta tersebut adalah milik perorangan yang keberadaannya harus diakui dan dilindungi oleh hukum.
3
Mengacu kepada UU No.19 Tahun 2002, bahwa hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 Sudah sejak lama masalah pembajakan menjadi perhatian serius bagi pelaku industri musik maupun penegak hukum. Kecanggihan teknologi menjadi sesuatu yang tidak bisa dibendung, dan parahnya hal tersebut yang sangat mendukung terjadinya tindak pembajakan yang semakin massive dan mudah dilakukan. Jika di tahun 1996 ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mencatat 20 juta keping album bajakan beredar, maka dua belas tahun kemudian atau di tahun 2008 jumlahnya membengkak fantastis hingga 550 juta keeping.3 Rasio peredaran album musik bajakan dan legal di tahun 2007 bahkan telah mencapai 96% : 4%, angka ini disinyalir akan terus bertambah di tahun ini 2010.4 Hal tersebut tentu saja mengundang keprihatinan dari semua pihak terutama para pelaku industri musik tanah air. Sebenarnya UU No. 19 Tahun 2002 sudah melindungi hak cipta tersebut, seperti termaktub pada Pasal 12 yang mengatakan: Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasi karya tulis lain; b. Semua hasil karya tulis laceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
2
Pasal 1 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 Kabarmusik.com Era Musik Digital, Kebangkitan Yang Meredup 11 Mei 2011 4 Ibid 3
4
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Bisa dilihat di sana, pada poin d musik merupakan salah satu elemen yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002, tapi mengapa pada dataran pelaksanaan hal tersebut tidak terjadi dengan dibuktikan masih banyaknya penjualan musik secara ilegal. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak
terjadi.
Dalam
kelemahan/keterbatasan,
hal
ini
Hukum
kelemahan/keterbatasan
Pidana
dalam
kemampuan
bekerjanya Hukum
memiliki
Pidana
dalam
penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:5 1. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.6 2. Donald R.Taft dan Ralph W. England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektivitas Hukum Pidana tidak dapat diukur secara akurat,
5
Uning Kusuma Hidayah, PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN CD/VC (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH) hlm xvii 6 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm vii
5
hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.7 Akan tetapi dengan aturan yang sudah sedemikian bagus mengapa angka pembajakan di tanah air tidak menurun, dan cenderung meningkat. Tentunya ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif. Apakah aturannya yang tidak cukup kuat, apakah penegakan aturan tersebut yang lemah, atau malah bisa jadi pelaku pembajakan tersebut “mengamini” terjadinya pembajakan itu sendiri. Penulis adalah pekerja industri kreatif yang sudah 5 tahun berkecimpung di industri musik digital tanah air. Mendengar rumor bahwa pembajakan dilakukan oleh “orang dalam” industri rekaman adalah bukan sesuatu yang aneh. Bahkan penulis sendiri pernah terlibat pembicaraan dengan pelaku industri rekaman, jika ada satu karya musik baru untuk mengetahui parameter sukses tidaknya karya musik tersebut di market adalah, karya musik tersebut harus laris terlebih dahulu bajakannya. Pengalaman inilah yang agaknya menarik untuk dibahas, mungkin para pencipta atau artis itu akan senang jika karya-nya laris manis dari hasil penjualan bajakan. Tapi para pencipta lagu tersebut tetap akan kehilangan hak-nya dari hasil pembajakan tersebut. Maka daripada itu, muncul ide dari penulis untuk mencari teori hukum yang dapat memberikan kekuatan kepada publisher dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pelaku industri musik untuk melindungi karya cipta. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis memberi judul tulisan ini: Tinjauan Yuridis Peran Publisher Musik Dalam Melindungi Karya Cipta Lagu.
7
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 42
6
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tinjauan yuridis peran publisher musik terhadap sebuah karya cipta lagu dalam Undang-Undang HAKI? 2. Bagaimana posisi publisher
musik dalam lingkup Undang-Undang HAKI untuk
selanjutnya memformulasikan tindakan hukum yang dapat diambil ketika ada pelanggaran hukum terhadap suatu karya cipta lagu?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran publisher musik untuk meminimalisir tindakan pembajakan karya cipta lagu. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh publisher ketika ada pelanggaran terhadap karya cipta lagu.
D. Manfaat Penelitian 1. Secara praktis dapat diketahui sebenarnya motif apa yang mengakibatkan pembajakan tersebut tetap ada, dan apakah ada teori atau aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh publisher musik untuk melakukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu.. 2. Secara akademis bisa semakin nyata mengetahui bahwa fungsi aturan, selain untuk membatasi juga melindungi dan menguntungkan hak-hak pihak yang dirugikan.
E. Keaslian Penelitian Permasalahan ini memang bukan hal baru di dunia industri musik tanah air. Bagaimana pembajakan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan di industri ini. Namun banyak penelitian lebih banyak mengungkapkan mengenai pencegahan, dan hukuman
7
untuk para pelaku pembajakan. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini lebih ingin menggali peran publisher musik dalam melindungi karya cipta lagu. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini. TABEL 1 Judul & Peneliti Penanggulanan Pelanggaran Hak Cipta
Fokus Studi 1. Mengetahui latar belakang timbul dan
Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus
berkembanganya pembajakan kaset.
di Jawa Tengah) – Uning Kusuma Hidayah,
2. Untuk mengupayakan penanggulangan
SH.
pembajakan kaset
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta
Mencari bagaimana pengaturan mengenai
Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau
perlindungan sebuah karya cipta musik dan
Musik – Dwi Astuti
upaya-upaya penegakan hukumnya
Jika kita lihat pada fokus studi 2 judul penelitian diatas, maka kita bisa melihat adanya persamaan pada 2 fokus studi tersebut yakni : 1. Mengetahui latar belakang terjadinya pembajakan musik 2. Mencari pengaturan mengenai pembajakan karya musik. 3. Mengupayakan penegakan hukum atas pelanggaran karya cipta musik.
Dalam hal ini penelitian yang kami ambil lebih memfokuskan pada peran publisher musik untuk meminimalisir tindakan pelanggaran terhadap karya cipta musik, dan juga tindakan hukum yang dapat diambil oleh publisher musik ketika ada pelanggaran terhadap sebuah karya cipta musik.
8
Fokus penelitian tersebut diharapkan akan menguatkan peran publisher sebagai “kepanjangan tangan” dari pemilik karya cipta lagu untuk melindungi hak-hak mereka, sehingga pada akhirnya musisi dapat lebih banyak menciptakan karya cipta yang bermanfaat bagi masyarakat.
