BAB I Hak Cipta
I.
Pendahuluan
Hak kekayaan Intelektual dapat dairtikan suatu bagian dari ide, gagasan, imajinasi seseorang yang dituangkan lewat suatu karya seni maupun karya sastra. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Renungkan peristiwaperistiwa ini dahulu orang tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, menulis dengan menggunakan daun, memasak menggunakan kayu bakar, dan bepergian tidak menggunakan alat yang canggih. Jika dilihat dengan perkembangan berdasarkan inovasi dan kreasi manusia, setiap orang bisa menikmati media yang ada saat ini. Pengembangan suatu ciptaan harus harus dihargai dan dilindungi. Kreasi dan Inovasi adalah hak setiap warga Negara Indonesia demi keberlangsungan hidup yang mengarah kepada peningkatan perekonomian. Salah satu contoh kreasi dan inovasi yang bisa dijadikan sebagai peningkatan perekonomian dapat dituangkan melalui suatu ciptaan seseorang yang telah diwujudnyatakan. Karya-karya ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta perlu mendapat perlindungan yang sepantasnya. Pemotongan lagu, tidak mencantumkan nama Pencipta merupakan suatu pelanggaran dalam Hak Cipta khususnya dalam Hak Moral. Contoh pemutaran lagu pada Ringback Tone (RBT) terkadang terjadi pemotongan. Ini membuktikan bahwa pada saat terjadi pemotongan atau mutilasi akan merubah makna dari lagu tersebut. Maraknya pembajakan terhadap Hak Cipta seakan-akan tidak adanya penghargaan akan suatu karya yang telah menyita waktu, tenaga dan uang. Mata kuliah ini diajarkan di semester 6 yang merupakan mata kuliah minat studi Hukum Perdata. Pokok bahasan ini tentang Hak Cipta yang merupakan Hak Eksklusif yang terbagi atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa
1
diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi Hak Cipta yang terbagi atas Hak Ekonomi dan Hak Moral.
II.
Isi A. Pengertian Hak Cipta dan Ruang Lingkup dalam Hak Cipta Kekayaan intelektual dapat berarti suatu karya intelek atau property yang
berasal dari pikiran, ide, gagasan seseorang. Properti adalah manifestasi dari kepemilikan atau Hak Milik yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan melekat dimanapun ciptaan itu berada. Menurut WIPO (world international Property organization) Intellectual property shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields” (Article 2) (Konvensi WIPO). Ketentuan ini menyebutkan bahwa Hak intelektual meliputi karya sastra, karya seni dan pengetahuan ilmiah, penemuan-penemuan dalam bidang paten, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, perlindungan persaingan usaha tidak sehat. Aturan dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat di lihat dari Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organitation (WTO), yang terdapat TRIPs (Trade Related Aspect Intelectual Property Right) yang merupakan Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dan hak moral dalam hak cipta, maka dibeberapa negara menyelenggarakan konvensi mengenai masalah ini, seperti Konvensi Bern dan Universal Copyright Convention (UCC). Konvensi Bern 1886 merupakan konvensi hak cipta yang ditandatangani di Berne, Swiss yang muncul setelah perang dunia kedua guna menyatukan satu sistem hukum Hak Cipta yang berlaku secara menyeluruh bagi anggota Konvensi Berne tersebut.
2
Indonesia sebagai salah satu anggota organisasi TRIPs seperti termaktub dalam Pasal 65 Persetujuan TRIPs, Indonesia harus melaksanakan ketentuan TRIPs dengan utuh. Selain Persetujuan TRIPs, Berne convention (Konvensi Bern) 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni merupakan konvensi yang paling lama dan tertua di dunia yang memberikan hak-hak khusus bagi pencipta serta hak untuk menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya. Hal diatas menyebutkan salah satu dari Hak Kekaayaan Intelektual adalah Hak Cipta.
Gambar berikut merupakan contoh-contoh HAKI
Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Auteurs Recht”. Menurut
3
Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak tunggal dari pencipta untuk mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk memperbanyak dan mengumumkan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UUHC menekankan pada Hak Eksklusif yang keberadaannya melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan dan bernilai dengan uang. Untuk itu tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan Hak Cipta kecuali atas izin pencipta. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta tidak bisa dipisahkan karena hak tersebut dapat dituntut apabila hak tersebut dilanggar. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya cipta diwujudnyatakan. Hak Cipta menganut prinsip deklaratif bahwa setiap ciptaan seharusnya diumumkan guna diketahui khalayak ramai. Hak Eksklusif dalam Hak Cipta terbagi atas Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak Moral (moral rights). Sistem deklaratif dalam Hak Cipta menuntut pentingnya pengumuman dalam Ciptaan. Meskipun pendaftaran bukan merupakan keharusan. Akan tetapi, pengumuman ciptaan adalah wujud nyata dari Pencipta sebagai salah satu cara melindungi ciptaan dari tindakan-tindakan yang merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immaterial. Pemanfaatan Ciptaan dapat dilakukan oleh orang lain atas seizing pencipta. Konsep Hak Cipta terbagi atas pengumuman dan perbanyakan yang dapat dilihat pada diagram berikut:
4
Mengumumkan
pembacaan, penyiaran, pengumuman di muka umum dengan alat atau media
Memperbanyak
penambahan jumlah ciptaan baik seluruhnya maupun sebagian
Hak Cipta
Gambar 2. Konsep Hak Cipta Seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya. namun, dapatkan perbuatan si pengakses dikatagorikan sebagai pelanggaran hak cipta? Kasus ini dapat dijelaskan bahwa Hak Cipta secara otomatis. Akan tetapi dengan mendownload apabila menyebutkan sumbernya dan tidak menjual atau memperbanyak untuk tindakan komersil tidak di katakana sebagai pelanggaran, Karena pelanggaran hak cipta hanyalah delik aduan yang apabila penciptanya menggugat baru dapat dikatakan pelanggaran. Perlindungan Hak Cipta berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang tertuang dalam Pasal 58 huruf I UUHC.
B. Hak Ekonomi
Hak Ekonomi dapat juga diistilahkan dengan financial right adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri dari unsur-unsur hak yang
5
dapat dipisahkan (a boundle of right), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. ketentuan Pasal 9 UUHC bahwa : (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan ciptaan; b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; h. komunikasi ciptaan; dan i. penyewaam ciptaan. (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak Ekonomi sangat penting dalam perbanyakan ciptaan yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam hal perbanyakan hanya pencipta maupun pemegang Hak Cipa yang dapat melakukan hal tersebut. Prinsipnya Hak Ekonomi dapat membawa keuntungan ekonomi bagi Pencipta. Pihak lain yang tanpa seizin pencipta dapat melakukan Hak Ekonomi akan tetapi tidak untuk dikomersilkan. Hak Ekonomi untuk lagu dapat dialihkan dan berlangsung selama 25 tahun, setelah itu dapat dialihkan kembali kepada pemiliknya yang tertuang dalam Pasal 37 UUHC.
6
C. Hak Moral Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan-kepentingan pribadi dari pencipta. Konsep Hak Moral muncul dari sistem hukum continental dari Prancis yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Hak Moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (right of paternity) dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan (right of integrity). Ketentuan seperti termuat dalam Pasal 5 UUHC bahwa : (1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk; tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul atau anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Hak Moral mengatur pentingnya penghargaan terhadap ciptaan seseorang meskipun Pencipta telah meninggal dunia. Contohnya Pencipta lagu Rinto Harahap meskipun telah meninggal dunia tetapi pemanfaatan karya ciptaannya apabila dinyanyikan oleh orang lain ataupun lagunya telah dialihkan kepada pihak lain. Pihak tersebut tetap harus mencantumkan nama pencipta dan tidak dapat diubah
7
dalam bentuk apapun tanpa seizin pencipta atau ahli warisnya. Hak Moral mengikuti dimanapun ciptaan itu berada dan bersifat abadi. Hak Moral merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap Pencipta pada saat penggunaan Ciptaan itu. Contohnya pada saat seseorang menulis skripsi dia harus menuliskan sumbernya dari mana, ataupun pada saat orang menyanyikan lagu seseorang dia harus dengan jelas menuliskan nama Penciptanya.
Kesimpulan Hak Cipta adalah Hak yang secara otomatis melekat pada ciptaan setelah diumumkan. Ide atau gagasan yang belum diwujudnyatakan tidak dapat dinyatakan sebagai ciptaan. Hak Cipta mengandung Hak Eksklusif yang terbagi atas Hak Ekonomi yaitu hak seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari ciptaannya, sedangkan Hak Moral adalah hak yang bersifat abadi yang tidak dapat dipisahkan dari ciptaan dan melekat terus pada ciptaan meskipun penciptanya meninggal dunia.
Referensi Buku Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedah, 2014, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. ------------, Muhammad, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung. Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Citra Aditya Bakti, Bandung.
8
Rosalina, Belinda, 2010. Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta, Alumni, Bandung. Soelistyo, Henry, 2010, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
9
