1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni UndangUndang No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu
1
2
atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.1 Pencipta musik/lagu atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer. 2 Seorang pencipta musik/lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa seseorang atau suatu pihak yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta musik/lagu atau orang-orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Hal ini dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa, “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.3 Dalam kenyataannya perlindungan terhadap hak cipta atas musik/lagu masih merupakan suatu permasalahan yang serius karena masih banyak terjadi pengumuman hasil ciptaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pencipta musik/lagu di Indonesia. Pelanggaran dibidang hak cipta musik/lagu diantaranya adalah pembajakan musik/lagu, penjualan kaset/DVD karya cipta musik/lagu bajakan, melakukan pemalsuan terhadap kaset/DVD karya cipta musik/lagu sehingga seolah-olah kelihatan asli namun palsu. Pengumuman hasil
1 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 6 2 Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Pascasarjana UI, Jakarta, 2003, hal. 55 3 Sudjatmiko, Bagus, Pengantar Ethnomusikologi I, Citra Utama Grafindo, Jakarta, 1997, hal 5.
3
ciptaan musik/lagu dilakukan oleh para pihak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (bersifat bisnis) tanpa memperoleh ijin dari pencipta musik/lagu/lagu itu sendiri.4 Oleh karena itu pencipta musik/lagu atau musik tidak memperoleh royalti atas hasil ciptaanya tersebut yang seharusnya ia terima setiap kali terjadi pengumuman hasil ciptaannya tersebut. Pelanggaran terhadap hasil ciptaan musik / lagu sering terjadi di tempat karaoke, diskotik, restauran, kafe termasuk pada perusahaan rekaman yang merekam ulang musik / lagu ciptaan dari pencipta musik/lagu tanpa memperoleh ijin resmi dari penciptanya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian dari pencipta musik/lagu tersebut. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Pencipta musik/lagu berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada orang yang melanggar hak cipta”. Dalam kenyataan banyak didapati kasus dimana pihak perusahaan rekaman akhirnya digugat oleh pencipta musik/lagu. Misalnya Group Bimbo yang menggugat mantan perusahaannya (Eugene Timothy) dan perusahaan yang dimilikinya (PT.Remaco), yaitu perusahaan yang mencipta karya cipta Bimbo. Gugatan Bimbo menyangkut mengenai pembayaran royalti, penggandaan rekaman serta peredaran cover album mereka yang dilakukan perusahaannya dan PT.Remaco tanpa seizin Bimbo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutuskan bahwa Bimbo bersalah telah melakukan Pasal 1372 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik
4
Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Kadja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 67
4
/ penghinaan kepada mantan perusahaannya, selanjutnya menghukum Bimbo membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada perusahaannya dan PT.Remaco.5 Keadaan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih jauh dari harapan pencipta musik/lagu dan lagu di Indonesia. Putusan hakim juga tidak berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang dijadikan landasan gugatan Bimbo selaku Pengugat. Pada tahap inilah perlindungan hukum disertai dengan kepastian hukum diperlukan oleh pencipta musik/lagu dan lagu dan setelah disahkannya undang-undang hak baru, semoga akan memberikan kepastian hukum yang lebih lagi kepada para seniman di Indonesia. Masalah penegakan hukum dan masih kurangnya pemahaman terhadap hak cipta juga diutarakan Hendry Soelistyo Budi, sebagai berikut:6 “Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai (arti dan fungsi), perlu kerja keras semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat maupun para pencipta sendiri, untuk memperbaikinya. Adanya kelemahan dari segi pelaksanaan (enforcement), sampai saat ini masih relevan untuk dipersoalkan.” Kasus lain yang terjadi adalah gugatan yang diajukan oleh pencipta musik/lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi Mayangsari yaitu Kohar Kahler terhadap perusahaan rekaman EMI Record Indonesia atas di produksi ulangnya lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut oleh EMI Record secara berulang-ulang tanpa memperoleh ijin dari pencipta musik/lagu tersebut yaitu 5
Putusan Perdata No. 164/PDT. G/1999/PN. Jak.Sel Tanggal 30 Maret 1999. Harsono Adisumarno, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hal 34. 6
5
Kohar Kahler. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No.62/Hak Cipta/2008/PN Niaga.Jkt.Pst. Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat gugatan Kohar Kahler tersebut dikalahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian ia melakukan banding ke Mahkamah Agung dengan putusan nomor 254K/Pdt.Sus/2009. Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menganggap EMI Record tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut. Kemudian Kohar Kahler mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 192PK/Pdt.Sus/2010 yang pada akhirnya memenangkan Kohar Kahler dan menyatakan pihak EMI Record sebagai pihak yang bersalah dan harus membayar ganti rugi atas tindakan melawan hukum terhadap memperbanyak lagu ciptaan Kohar Kahler yang berjudul “Hilang” dan “Tiada Lagi” tersebut.7 Perkembangan hak cipta di Indonesia yang begitu pesat yang mengakibatkan banyaknya terjadi pelanggaran hukum di bidang hak cipta tersebut mengakibatkan pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mengeluarkan suatu undang-undang baru di bidang hak cipta yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dengan demikian pada saat tulisan ini dibuat
7
Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hal 6.
6
Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, namun karena penelitian ini berkaitan dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 dalam perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pencipta musik/lagu dengan judul “Hilang” dan “Tiada Lagi” yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi Mayangsari yaitu Kohar Kahler terhadap perusahaan rekaman EMI Record Indonesia, dimana ketentuan yang digunakan dalam perkara tersebut oleh pengadilan masih menggunakan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Oleh karena itu dalam penelitian ini pembahasan tentang hak cipta masih menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sesuai dengan perkara tersebut, tetapi penelitian ini juga akan membahas cara sepintas tentang Undang-Undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi inti permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum yang terhadap pencipta musik/lagu dan hasil ciptaannya yang diberikan melalui putusan pengadilan (Mahkamah Agung) sebagai benteng terakhir keadilan dalam kaitannya dengan penggunaan pengumuman musik / lagu ciptaan tersebut oleh perusahaan rekaman dengan melawan hukum tanpa ijin dari penciptanya, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya pada penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Hak Pencipta Atas Lagu Ciptaan Yang Telah Diperjanjikan Pada Pihak Perusahaan Rekaman (Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009).”
7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut : 1.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan lagu ciptaan dari perbuatan melawan hukum produser rekaman suara dalam pelaksanaan perjanjian lisensi berdasarkan undang-undang hak cipta?
2.
Bagaimana penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler dengan perusahaan rekaman EMI Record?
3.
Bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara?
C. Tujuan Penelitian Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UndangUndang Hak Cipta terhadap pencipta lagu dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara dalam pelaksanaan perjanjian lisensi 2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler dengan perusahaan rekaman EMI Record
8
3. Untuk mengetahui upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produser rekaman suara.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya bidang hak cipta yang menyangkut hak pencipta musik/lagu terhadap lagu yang diperjanjikan dengan perusahaan rekaman.
2.
Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan bagi para pencipta musik/lagu, para seniman, dan perusahaan rekaman.
E. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Hak Pencipta Atas Lagu Ciptaan Yang Telah Diperjanjikan Pada Pihak Perusahaan Rekaman (Putusan Mahkamah Agung 254K/PDTSUS/2009)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini asli adanya dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai hak pencipta musik/lagu atau lagu yang diperjanjikan dengan perusahaan rekaman, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan
9
yang dibahas sangat jauh berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian tesis yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pencipta musik/lagu terhadap lagu yang diperjanjikan dengan perusahaan rekaman yang pernah dilakukan, yaitu : 1.
Dwi Astuti, (NIM. 057011016/M.Kn), dengan judul “ Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman”, permasalahan yang diteliti adalah : a.
Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam UndangUndang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional?
b.
Masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman?
c.
Bagaimana prospek perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekamanan yang akan datang?
2.
Mirvan Samekto, (NIM. 067011060/M.Kn), dengan judul “Perlindungan Atas Hak Perusahaan Rekaman Suara dan Pemegang Hak Cipta (Penelitian pada Sarana Hiburan di Kota Medan)”, permasalahan yang diteliti adalah : a.
Bagaimana prosedur dan tata cara untuk mendapatkan hak pada lagu atau karya rekaman suara yang telah didaftar hak ciptanya?
b.
Bagaimana cara yang dilakukan oleh pengusaha hiburan di kota Medan untuk mendapatkan ijin mengumumkan hasil karya rekaman lagu atau musik?
c.
Bagiamana perlindungan atas hak perusahaan rekaman suara dan pemegang hak cipta?
10
3.
Lasmauli Sylvia Riolina, (NIM. 037011012/M.Kn)”Perlindungan Hak Bagi Pencipta musik/lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta”, permasalahan yang diteliti adalah : a.
Bagaimana bentuk pengaturan mengenai perlindungan hak pencipta musik/lagu di Indonesia?
b.
Bagaiamana bentuk pelanggaran hak pencipta musik/lagu di Indonesia?
c.
Bagaimana pelaksanaan penegakan hak atas pelanggaran hak pencipta musik/lagu di Indonesia?
d.
Bagaiamana usaha mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta? Berdasarkan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan di atas tidak satupun
penelitian tersebut yang sama dengan penelitian ini baik dari segi judul maupun dari segi subtansi permasalahan yang di bahas. Oleh karena itu penelitian ini secara akademis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.
Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses
tertentu, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.8 Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif,
8
W. Friedman, Teori dan Filsafat Umum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 2.
11
setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.9 Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia secara adil dengan berlandaskan kepada pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara sehingga tercipta suatu ketertiban hukum dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga, tidak terjadi pelanggaranpelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kepentingan atau hak-hak pihak lain. Perlindungan hukum terhadap pencipta Musik/Lagu dan hasil ciptaannya, termasuk di dalam perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum tersebut yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum di bidang hak cipta atas musik / lagu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan terhadap subjek hukum yaitu pencipta musik/lagu dan hasil ciptaannya dengan tujuan memberikan suatu ketertiban dan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan penggunaan / pengumuman hasil ciptaan musik / lagu yang digunakan untuk kepentingan bisnis.10
9
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1991, hal 253. Oltje Salman, Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahan), Renada Media, Jakarta 2007. hal.
10
19
12
Pencipta musik/lagu memiliki hak eksklusif dan hak ekonomi yang harus dilindungi oleh undang-undang dari tindakan-tindakan para pihak yang melawan hukum untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan pencipta musik/lagu. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, “Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hiba, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang”. Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengalihan hak cipta hanya dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian oleh karena adanya pewarisan hibah wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang. Oleh karena itu setiap pihak yang mengumumkan suatu hasil ciptaan terhadap musik / lagu wajib memperoleh ijin dari pencipta Musik/Lagu dan apabila musik / lagu tersebut akan direkam pada perusahaan rekaman maka pada umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian tertulis antara pencipta musik/lagu dan pemilik perusahaan rekaman. Di dalam perjanjian tertulis yang dilakukan antara pencipta musik/lagu dan pemilik perusahaan rekaman tentunya memuat hak dan kewajiban para pihak yang seimbang dan dilaksanakan melalui suatu itikad baik untuk sama-sama saling menguntungkan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.11 Menurut Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 11
M.Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 27-28.
13
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian antara pencipta Musik/Lagu dan pemilik perusahaan rekaman tersebut harus dipatuhi dan ditaati sebagai undang-undang baik oleh pencipta Musik/Lagu maupun oleh pemilik perusahaan rekaman.
12
Perbuatan pemilik
perusahaan rekaman yang tidak mematuhi perjanjian lisensi hak cipta atas musik / lagu yang melakukan reproduksi hasil ciptaan tanpa ijin dari pencipta musik/lagu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan sanksi yang tegas dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap perjanjian lisensi hak cipta atas musik / lagu tersebut sekaligus pula untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta musik/lagu yang dirugikan atas tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pemilik perusahaan rekaman tersebut.13 Undang-Undang Hak cipta menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan delik aduan.14
12
H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Inteleketual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 111-112. 13 Hendra Tanuadmaja, Hak Cipta Musik atau Lagu, UI Press, Jakarta, 2003, hal 19. 14 Sutedi Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 45.
14
“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk : mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya; atau memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15 Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI). Namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HaKI tanpa dikenakan biaya sama sekali. Ada 2 (dua) subjek hak cipta, yaitu : 1.
Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahilan yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
2.
Pemegang hak cipta, yaitu : a.
Pemilik hak cipta (pencipta)
b.
Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
c.
Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
d.
Badan hukum
15
Ansori Sinungan, Pengertian Hak Cipta, Departemen dan Hukum HAM RI Cetakan I, Jakarta, 2007, hal 2
15
e.
Negara, atas karya peninggalan sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor atau seni tradisional daerah, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.16 Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam
lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan yang dilindungi berupa: 1.
Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4. Kagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,kolase, dan seni terapan; 7. Arsitektur; 8. Peta; 9. Seni batik; 10. Fotografi; 11. Sinematografi.17 Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
16 17
Ibid, hal 3 Undang-Undang Hak Cipta Baru
16
Perjanjian lisensi wajib dicatatkan ke Direktorat Jendral HaKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 2.
Konsepsi Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam
penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.18 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefenisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut : 1.
Hak cipta adalah Hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuan yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang – undang yang berlaku.
2.
Pencipta Musik/Lagu adalah pihak atau orang yang menghasilkan suatu ciptaan musik / lagu yang memiliki irama tertentu dan lirik yang dapat dinyanyikan.
3.
Mempertunjukkan (performing) adalah Mempertunjukkan dapat diartikan sebagai mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang seni oleh musisi, seniman peragawati.
4.
Mengumumkan (publication) adalah Mengumumkan adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan 18
Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3.
17
alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. 5.
Hak untuk mengumumkan (publication right) adalah Hak untuk mengumukan adalah hak untuk pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat di baca, di dengar atau dilihat oleh orang lain.
6.
Perusahaan
rekaman
adalah
suatu
perusahaan
yang
dalam
kegiatan
operasionalnya melakukan duplikasi atau memperbanyak suatu hasil ciptaan musik / lagu dengan cara merekam pada pita kaset, CD, LD, piringan hitam, atau media lain yang dapat digunakan untuk melakukan perekaman tersebut. 7.
Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
8.
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
9.
Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau terkait telah dialihkan.
G. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses
18
penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.19 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama, sistematis dan menggunakan metodedan teknik tertentu.20 Pada penelitian hukum ini, bidang ilmu hukum dijadikan sebagai induknya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.21 Disamping itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Sifat Penelitian Dari judul yang dibahas dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat
deskriptif
analisis.
Penelitian
deskriptif
adalah
penelitian
yang
bertujuan
menggambarkan, menelaah, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hak
19
Soekanto Soerjono, Op Cit, hal 1. Soekanto Soerjono, Op Cit, hal 3. 21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal 25. 20
19
cipta pada umumnya dan perlindungan terhadap hak pencipta musik/lagu pada khususnya. 22 Sifat analisis yang dicerminkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak untuk mempertunjukkan atas lagu atau musik dan penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. 2.
Jenis Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. 23 Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang hukum kenotariatan, khususnya tentang hak cipta atas lagu dan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Disamping bahan hukum primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta bahan tertier yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum tentang tanggung jawab notaris setelah berakhir masa jabatannya Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat 22
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 12. Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hal. 11 23
20
pada peraturan perundang-undangan.
24
Meniliti bahan kepustakaan atau data
sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.25 3.
Sumber Data Penelitian Dalam penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai
berikut: a.
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang–Undang Hak Cipta Baru dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.
b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti wawancara dengan pencipta musik/lagu, menghadiri hasil–hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
c.
Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan. 24
Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal 337. 25 Sri Mamudji, Op Cit, hal 15.
21
4.
Tehnik Pengumpulan Data Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian lisensi antara pencipta musik/lagu pemilik perusahaan rekaman dan peraturan terkait lainnya dibidang hak cipta musik / lagu, termasuk putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 62/Hakcipta/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat dan juga termasuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 254K/PDTSUS/2009 data sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku referensi jurnal, karya-karya ilmiah di bidang HaKI dan hak cipta, kamus hukum dan kamus umum. 5.
Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 26 Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan,
26
101.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal
22
terlebih adahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasikan hukum positif di bidang hak cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan hak cipta lagu. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deksriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dengan bentuk uraian logis sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsipprinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.
