BAB I PENDAHULUAN LK KPPTSP PROVINSI NTT

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG. Dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan yang aspiratif, transparan, akuntabel dan tepat waktu serta berdaya guna dan berhasil guna, maka pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Provinisi NTT menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan pelayanan prima guna menjawab tantangan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam menjawab tantangan dan isu-isu tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menangani Pelayanan Perizinan Daerah yang transparan dan mewujudkan aspirasi yang berkembang menuju era reformasi birokrasi. Sejalan dengan itu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) strategik KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 perlu membuat Laporan Kinerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015, memperlihatkan perencanaan kinerja sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya sejauhmana kinerja dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan yang dicapai. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana tugas pokok KPPTSP adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 1

1)

Menyusun Program Kantor PPTSP;

2)

Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;

3)

Melakukan koordinasi proses pelayanan perizinan;

4)

Melakukan pemantuan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

5)

Melakukan administrasi ketatausahaan kantor;

6)

Melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dengan didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia seluruhnya berjumlah 50 orang yang terdiri dari : Golongan

IV :

Golongan

III :

28 orang ( CPNS ada 4 orang)

Golongan

II :

10 orang

Golongan

I

:

-

:

10 orang

Tenaga Honorer

B.

2 orang

orang

MAKSUD DAN TUJUAN. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah memberi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dengan harapan mendapat masukan yang sifatnya positif dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kinerja dalam tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KPPTSP sebagai respon terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.


C.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPTSP SAMPAI DENGAN TAHUN 2015. 1. Tugas Pokok dan Fungsi : Sesuai Bab III Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka KPPTSP Provinsi NTT mempunyai tugas : Membantu Gubernur dalam Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, interaksi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi KPPTSP Provinsi NTT adalah : 1. Menyusun Program Kantor PPTSP; 2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan; 3. Melakukan koordinasi proses pelayanan perizinan; 4. Melakukan pemantuan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 5. Melakukan administrasi ketatausahaan kantor; 6. Melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

2. Tujuan Organisasi Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ingin dicapai oleh KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : 1)

Pelayanan yang lebih cepat (faster) mengadung efisiensi waktu, karena prosedur yang lebih sederhana dan menghindari waktu menunggu yang lama;

2)

Pelayanan lebih baik (better) bermakna pelayanan yang mengutamakan penggunaan atau berorientasi pelanggan, ramah, transparan, adil dan pasti;

3)

Pelayanan lebih murah (cheaper) merujuk pada efiensi biaya untuk menekan biaya tinggi ( high-cost) dalam pengembangan usaha dan investasi, sekaligus mencegah biaya illegal yang sering membebani pelaku usaha.


3. Dasar Hukum 1)

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;

7)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja; 11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 13) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT; 14) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.


15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pendelegasian

Wewenang

dari

Gubernur

kepada

Kepala

KPPTSP

untuk

menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Struktur Organisasi, Kepegawaian, Sarana Prasarana

a. Struktur Organisasi : Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 maka Struktur Organisasi KPPTSP Provinsi NTT terdiri dari : 

Kepala Kantor



Sub Bagian Tata Usaha Staf



Seksi Informasi Perizinan Staf



Seksi Analisis Perizinan Staf



Seksi Pelayanan Perizinan Staf



Kelompok Fungsional

b. Kepegawaian : 1) Rincian menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin : NO

Status

Jumlah

Pegawai

(orang)

L

P

1

PNS

36

14

22

2

CPNS

4

1

3

3

Honorer

10

7

3

50

22

28

Jumlah

Jenis Kelamin


2)

Kondisi sumber daya manusia menurut seksi dan sub bagian pada akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.

Nama Jabatan

Eselon

Jenis kelam in

Pendidikan

Jml (org)

Ket.

(L/P) 1

Kepala Kantor

III-a

L

S1

1

2

Kasubag Tata Usaha

IV-a

P

S1

1

2.1

Staf

L

S1

3

P

S1

6

L

D3

1

P

D3

3

L

SLTA

5

P

SLTA

4

L

SLTP

-

L

SD

1

P

S1

1

P

S1

2

P

S2

1

L

S1

1

L

D3

1

L

SLTA

1

P

S1

1

3

Kasie Informasi Perizinan

3.1

Staf

4

Kasei Analisis Perizinan

4.1

Staf

IV-a

IV-a

5

Kasei Pelayanan Perizinan

IV-a

5.1

Staf

P

S1

3

6

CPNS

P

S1

3

L

S1

1

Jumlah = 24 org

Jumlah = 3 org

Jumlah = 4 org

Jumlah = 4 org

Jumlah = 4 org


No.

Nama Jabatan

Eselon

Jenis kelam in

Pendidikan

Jml (org)

Ket.

(L/P) 7

Tenaga Honor

P

S1

3

L

S1

3

L

SLTA

4

Jumlah org

Jumlah Pejabat structural

5

Jumlah Pejabat Fungsional/ Staf

31

Jumlah CPNS

4

Jumlah Tenaga Honorer

10

Jumlah Pegawai seluruhnya

50

3)

= 10

Rincian Pejabat Struktural menurut Eselonering :

NO

Status Pegawai

Jumlah (orang)

Jenis Kelamin L

P

1

Pejabat Eselon III-a

1

1

-

2

Pejabat eselon IV-a

4

-

4

5

1

4

Jumlah

c.

Sarana dan Prasarana : Barang inventaris sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

NO 1.

Nama Barang Buku Perundang-

Kondisi

Total

Lama

Baru

Baik

8 buah

8 buah

-

Ket

undangan/ Perpustakaan 2.

Kulkas

Baik

1 buah

1 buah

-

3.

Kursi Sofa

Baik

1 unit

1 unit

-


NO

Nama Barang

Kondisi

Total

Lama

Baru

4.

Komputer

Baik

3 unit

3 unit

-

5.

Gorden

Baik

1 paket

1 pkt

-

6.

Jam Dinding

Baik

2 buah

2 buah

-

7.

Bunga plastik pot kecil

Baik

2 buah

2 buah

-

8.

Kursi kerja pimpinan

Baik

I unit

1 buah

-

9.

Meja Biro

Baik

1 unit

1 unit

-

10.

Scanner

Baik

1 unit

1 unit

-

11.

Printer

Baik

14 unit

14 unit

-

12.

Kursi rapat

Baik

25 unit

25 unit

-

13.

Meja tamu

Baik

2 unit

2 unit

-

14.

Sound system

Baik

1 unit

1 unit

-

15.

Meja rapat

Baik

1 unit

1 unit

-

16.

Lemari

Baik

3 unit

3 unit

-

17.

CCTV

Baik

1 unit

1 unit

-

18.

Monitor komputer

Baik

5 unit

5 unit

-

19.

Scanner arsip

Baik

1 unit

1 unit

-

20.

Printer

Baik

4 unit

4 unit

-

21.

Sekat ruangan

Baik

2 paket

2 pkt

-

22

Partisi Ruangan Front Office 1. Meja Pelayanan

Baik

1 bh

1 bh

-

2. Sekat Ruangan

Baik

1 bh

1 bh

-

3. Almari Berkas 4 pintu

Baik

3 bh

3 bh

-

Ket

6 Rusak


NO.

Nama Barang

Kondisi

Total

Lama

Baru

4. Almari Berkas 2 pintu

Baik

3 bh

3 bh

-

5. Meja Informasi

Baik

1 bh

1 bh

-

6. Meja Biro

Baik

1 bh

1 bh

-

7. Kursi Putar

Baik

7 bh

7 bh

-

8. Bangku Tamu/Pemohon

Baik

3 bh

3 bh

-

9. TV (LED 42)

Baik

1 bh

1 bh

-

10. AC Split

Baik

2 bh

2 bh

-

23

Mesin Hitung (Kalkulator)

Baik

8 bh

2 bh

6 bh

24

Rak Arsip

Baik

3 unit

-

3 unit

25

Almari Arsip

Baik

1 unit

-

1 unit

26

Rak Server

Baik

1 unit

-

1 unit

27

Brankas Keuangan

Baik

1 unit

-

1 unit

28

Server

Baik

1 unit

-

1 unit

29

Asesoris Jaringan

Baik

1 unit

-

1 unit

30

UPS Bateray

Baik

2 unit

-

2 unit

31

Kamera SLR

Baik

1 unit

-

1 unit

32

Sekat Ruangan Gudang

Baik

1 unit

-

1 unit

33

Laptop

Baik

2 unit

-

2 unit

34

Komputer pengelola arsip

Baik

2 unit

-

2 unit

Ket

2 Rusak

digital 35

Software system jaringan

Baik

1 unit

-

1 unit

36

Baliho

Baik

1 buah

-

1 buah


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA KPPTSP. 1. VISI. Berdasarkan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Republik Indonesia” maka Visi KPPTSP adalah “Mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah untuk mendorong pengembangan aktivitas ekonomi dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Yang dimaksud dengan pelayanan yang lebih cepat (faster) mengandung efisiensi waktu, karena prosedur yang lebih sederhana dan menghindari waktu yang lama, pelayanan lebih baik (batter) bermakna pelayanan yang mengutamakan pengguna atau berorientasi pelanggan, ramah, transparansi, adil dan pasti serta pelayanan yang lebih murah (cheaper) merujuk pada efisiensi biaya untuk menekan biaya tinggi (high-cost) dalam pengembangan usaha dan investasi, sekaligus mencegah biaya illegal yang sering membebani pelaku usaha.

2. MISI. Misi KPPTSP adalah untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka KPPTSP menetapkan Misi sebagai berikut : 2.1 Meningkatkan Kompetensi & Profesionalisme Aparatur dalam rangka melaksanakan pelayanan prima; 2.2 Melaksanakan Regulasi & Debirokratisasi Pelayanan; 2.3 Meningkatkan sarana & Prasarana yang memadai; 2.4 Mengembangkan integrasi Sistem Informasi Pelayanan melalui penerapan teknologi yang Berbasis Komunikasi; 2.5 Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam pengembangan pelayanan perizinan untuk melaksanakan pelayanan prima; 2.6 Mendorong peningkatan pelayanan serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perizinan. LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 10

Misi 2.1. Meningkatkan

Kompetensi & Profesionalisme Aparatur dalam rangka

melaksanakan pelayanan prima. Tujuan dari Misi tersebut : 2.1.1. Meningkatkan kemampunan aparatur yang profesional dan handal serta terpenuhinya kesejahteraan aparatur KPPTSP; 2.1.2.Adanya kebersamaan aparat KPPTSP dalam peningkatan kinerja pelayanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan kinerja aparatur yang berbasis kompetensi dan terwujudnya kelembagaan yang utuh dan kuat.

Misi 2.2. Melaksanakan Regulasi & Debirokratisasi Pelayanan. Tujuan dari Misi tersebut : 2.2.1. Tersedianya standar pengelolaan pelayanan perizinan. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan.

Misi 2.3. Meningkatkan sarana & Prasarana yang memadai. Tujuan dari Misi tersebut : 2.3.1. Terwujudnya

peningkatan sarana & prasanan untuk mencapai

pelayanan minimal; 2.3.2. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan perijinan yang lebih baik. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Pelayanan Perizinan yang jelas, mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum serta adanya partisipasi dan feedback dari masyarakat.

Misi 2.4.

Mengembangkan integrasi Sistem Informasi Pelayanan melalui

Teknologi

Informasi yang Berbasis Komunikasi. Tujuan dari Misi tersebut : 2.4.1. Terintegrasikannya system informasi pelayanan perizinan; LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 11

2.4.2. Terintegrasikannya system informasi pelayanan dan perizinan investasi melalui teknologi informasi antar Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; Sasaran yang ingin dicapai adalah : Teraksesnya layanan informasi dan perizinan terpadu Provinsi NTT oleh seluruh unit-unit kerja terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota melalui penerapan Teknologi informasi yang terintegrasi.

Misi 2.5.

Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam pengembangan pelayanan perizinan untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan dari Misi tersebut : 2.5.1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel; 2.5.2. Mengembangkan jejaring kerja pelayanan masyarakat dalam bentuk opsi layanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah : 2.5.1.1.

Meningkatkan kinerja aparatur berbasis kompetensi;

2.5.2.1.

Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2.6. Mendorong peningkatan pelayanan serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perizinan. Tujuan dari Misi tersebut : 2.6.1. Meningkatkan sinkronisasi data base perizinan antara SKPD teknis untuk efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanan dan pengendalian. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Tersedianya Data Base Perizinan Kewenangan Provinsi yang terpusat dan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan, pembinaan dan pengendalian oleh pemangku kepentingan di NTT.


RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD

: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN

: 2015 Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan

Indikator Kinerja Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perizinan Jumlah perizinan yang diselesaikan tepat waktu Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Target

9 orang 3.700 lembar ijin

100%

Kupang, 1 Januari 2016 Kepala Kantor PPTSP Prov. NTT,

Drs. Yohakim Kotan Pembina Tingkat I NIP. 19620816 199302 1 001


PERJANJIAN KINERJA

SKPD

: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN

: 2015

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan.

Indikator Kinerja

Target

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perizinan

9 orang

Jumlah perizinan yang diselesaikan tepat waktu

Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp.)

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan 56.672.000 Formal 3.700 2.Program : Peningkatan lembar Kualitas Pelayanan Perizinan. Kegiatan : 2.1. Pengembangan Pela758.927.000 yanan Perizinan 100% 3.Program : Pengembangan Data / Informasi Kegiatan : 3.1. Penyusunan Data 287,203,000 Base Pelayanan Perizinan

Jumlah Anggaran : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Program Pengembangan Data/Informasi

Rp. 56.672.000,Rp. 758.927.000,Rp. 287.203.000,Kupang, 1 Januari 2016

Gubernur Nusa Tenggara Timur

DRS. FRANS LEBU RAYA

Kepala KPPTSP Provinsi NTT

DRS. YOHAKIM KOTAN


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LK) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Laporan Kinerja (LK) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LK). Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan kepada publik maupun Aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Stratejik (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Renstra dan Perjanjian Kinerja 2015. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :


PENGUKURAN KINERJA 1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai

berikut : a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator = kinerja

x 100% Rencana

Atau :

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator = kinerja

x 100% Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 16

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : * X ≤ 85 %

: Sangat Berhasil

* 70 % ≤ X < 85 %

: Berhasil

* 55 % < X <70 %

: Cukup Berhasil

* X ≤ 55 %

: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran

: Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan

Sasaran ini diarahkan untuk :

1) Meningkatkan sumberdaya aparatur yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas-tugas KPPTSP. Program yang mendukungnya kegiatan

Pendidikan dan

adalah Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

Pelatihan Formal anggarannya

sebesar Rp. 56.672.000,-

(Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan

No.

Indikator

Satuan

2014

Kinerja 1.

Jumlah PNS yang

orang

8

2015 Target

Realisasi

9

6

Capaian

Renstra

(%)

(2018)

66,67

45

mengikuti Pelatihan Perizinan Rata-rata

66,67

Pada tabel terlihat tahun 2015 mencapai 66,67 %, hal ini sesuai dengan tersedianya anggaran yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Untuk mendukung sasaran tersebut, langkah-langkah yang ditempuh antara lain : - Mengikuti Bimtek Penyusunan LAKIP berdasarkan Perpres No.29 Tahun 2014 dan Permenpan dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Metode Penyusunan LAKIP, pada tanggal 16 s/d 19 September 2015 di Hotel Amaris Square Jakarta (2 orang);

- Mengikuti Bimtek Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah pada tanggal 16 s/d 19 September 2015 di Hotel Travellers Jakarta (1 orang); - Mengikuti Diklat Teknis Mekanisme dan Tata Cara Kerja serta Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai Permendagri 21/2011, Permendagri 55/2008 dan PP 71/2010, Permendagri 64/2013 pada tanggal 16 s/d 19 September 2015 di Hotel Oasis Amir Jakarta (1 orang); - Mengikuti Bimtek Management Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri 13/2006 dan Perubahannya serta PP no.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual , pada tanggal 14 s/d 16 Oktober2015 di Hotel Oasis Amir Jakarta (2 orang);


Kiat-kiat yang akan ditempuh : - Secara bertahap terus mengikutsertakan personil KPPTSP dalam diklat-diklat yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

2) Meningkatkan jumlah

perizinan yang terlayani /

diproses

dengan sarana dan

prasarana yang memadai. Program yang mendukungnya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan anggarannya sebesar Rp. 758.927.000,(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan Indikator Kinerja

Satuan

2014

No. 1.

Jumlah

Buah/

perizinan yang

lbr ijin

4.889

2015

Capaian

Renstra

Target

Realisasi

(%)

(2018)

3.700

6.153

166,29

20.700

diselesaikan tepat waktu Rata-rata

166,29


Realisasi tahun 2015 sebesar 6.153 lembar surat ijin (166,29 %) lebih besar dari tahun 2014,

namun hal ini masih belum maksimal karena izin-izin yang sering

dikeluarkan hanya sekitar 31 jenis izin sedangkan pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 6 Tahun 2013,

kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Wilayah

Provinsi NTT adalah 119 jenis izin (lampiran II). Dari 31 jenis izin, Surat Izin yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 6.153 lembar (Total Penerimaan Rp. 499.670.000,-) dengan rincian :

NO

IZIN DAN NON PERIZINAN

JUMLAH

Bidang Kesbangpol : 1.

Surat Izin Penelitian Dalam Provinsi (Umum)

79

2.

Surat Izin Penelitian Dalam Provinsi (Lembaga)

266

3.

Surat Izin Penelitian Dalam Provinsi (Mahasiswa)

4.

Surat Izin Penelitian Asing

4.214 11

Bidang Kelautan dan Perikanan : 5.

Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T)

27

6.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru

52

7.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan

204 LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 20

8.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

10

Bidang Pertanian dan Perkebunan : 9.

Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Provinsi NTT

140

(kontraktor) 10.


26

(penyalur) 11.


215

(penangkar) 12.

Tanda Registrasi Usaha Pertanian (TRUP)

64

Bidang Nakertrans 13.

Izin

Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing,

22

Pendatang Lintas Kabupaten/Kota (IMTA) 14.

Izin

Pendirian

Kantor

Cabang

Di

Wilayah

Provinsi

dan

14

Di

Wilayah

Provinsi

dan

15

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

7

Perpanjangan/SIPPTKIS/ PPTKIS (baru) 15.

Izin

Pendirian

Kantor

Cabang

Perpanjangan/SIPPTKIS/ (perpanjangan) 16.

Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Orang dan Lokasi Kerjanya Dalam 1 (satu) Wilayah Provinsi 17.

Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah Skala Provinsi

1

(SPP-AKAD) Bidang Perhubungan 18.

Rekomendasi Izin Dukung Dealer / sub Dealer Penyalur Kendaraan Bermotor

14

Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau Lebih

19.

Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lintas Penyeberangan Antar

6

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi 20.

Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor Yang

17

Gross Veikel Weight (GVW)nya Melampaui Daya Dukung Jalan (Tronton)


21.

Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor Yang

5

Gross Veikel Weight (GVW)nya Melampaui Daya Dukung Jalan (Tronton Perpanjangan) 22.

Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

3

23.

Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

5

24.

Izin Usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

2

25.

Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dan

1

Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Ineternasional Bidang Perindustrian dan Perdagangn : 26.

Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT)

0

27.

Bukti Pengalaman (Perindustrian)

0

28.

Rekomendasi Gula Antar Pulau

12

Bidang Peternakan : 29.

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan ke

309

wilayah NTT lebih dari 100 ekor @150.000 (Ternak Besar) 30.


293

wilayah NTT kurang dari 100 ekor @100.000 (Ternak Besar) 31.


24

wilayah NTT lebih dari 100 ekor @150.000 (Ternak Kecil) 32.


0

wilayah NTT kurang dari 100 ekor @100.000 (Ternak Kecil) 33.

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak

73

Serta Makanan Ternak dari dan ke wilayah NTT

Bidang Kehutanan : 34.

Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan HutanBagi Perizinan Di Luar Bidang

8

Kehutanan Yang Di Terbitkan Oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Bidang Penanaman Modal : 35.

Izin Prinsip Penanaman Modal

0


Bidang Kesehatan : 36.

Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)

7

37.

Izin Pendirian Cabang Pedagang Alat Kesehatan (PAK)

5

38.

Izin Tetap Rumah Sakit Umum (RSU)

1

Bidang Pariwisata : 39.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

1

Total

6.153

Hal-hal yang ditempuh untuk mendukung sasaran tersebut antara lain : - Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan Wilayah I dan III di Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 19 s/d 21 Maret 2015 dengan peserta sedaratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor dan Sumba sebanyak 50 orang dan menghasilkan 16 (enam belas) kesepakatan; - Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan Wilayah II

di Lewoleba,

Kabupaten Lembata pada tanggal 9 s/d 11 April 2015 dengan peserta sedaratan Flores dan Lembata dengan peserta sebanyak 50 orang dan menghasilkan 16 (enam belas) kesepakatan; - Terselenggaranya

Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Kota Kupang (Hotel Amaris) pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2015 dengan peserta sebanyak 70 orang, menghasilkan 11 (sebelas) kesepakatan. - Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2013 di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata dan Bidang Perhubungan (Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih) di Ende- Kabupaten Ende pada tanggal 28 Mei

2015 dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD terkait, Pengusaha Bidang Pariwisata, Pengusaha Bidang Perhubungan dan Aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. - Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2013 di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan (Mekanisme Perdagangan Gula Antar Pulau)

dan

Bidang Perikanan dan Kelautan (Mekanisme Perizinan Galangan Kapal LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 23

Berukuran 7 GT) di Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Juni 2015 dengan peserta

sebanyak 50 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD terkait, Pengusaha Bidang Perdagangan Gula, Pengusaha Bidang Perikanan dan Kelautan serta Aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. - Terlaksananya Temu Teknis Pengusaha sebanyak 3 kali yaitu 17 Juni 2015, tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 24 Juli 2015 bertempat di Hotel Pelangi Kota Kupang pesertanya masing-masing 40 orang; - Terlaksananya Survey Lapangan adalah Kegiatan pengamatan langsung dilapangan atau observasi atau inspeksi untuk izin–izin tertentu yang memerlukan peninjauan dalam rangka pembuktian fakta. Untuk itu telah dilaksanakan Survey dalam berbagai Bidang Perizinan sebagai berikut :

Bidang Kesehatan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT dan Dinas Kesehatan Prov NTT). 1. Melakukan survey/ pemeriksaan di Kota Kupang pada PT. Anugerah Argon Medika, PT. Dosni Roha, PT. Sapta Saritama,PT. Bina San Prima, PT. Mulia Sejahtera, PT.Indofarma Global Medika untuk menerbitkan Izin Pendirian Cabang Penyalur Alat Kesehatan. 2. Melakukan survey/ pemeriksaan di Kota Kupang pada PT. Dosni Roha, PT. Sapta

Saritama,PT. Bina San Prima, PT.Indofarma Global Medika,l PT. Marga Nusantara Jaya untuk menerbitkan Izin Cabang PBF. Bidang Perikanan dan Kelautan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT dan Dinas Perikanan & Kelautan Prov NTT). 1. Melakukan survey/ pemeriksaan fisik kapal di Kabupaten Sikka pada KM. KCBS (2), Inka Mina dan Yerlin Jaya untuk menerbitkan Izin Penangkapan Ikan. 2. Melakukan survey/ pemeriksaan fisik kapal Ikan di Kabupaten Flotim yang berkaitan dengan kegiatan OSS untuk menerbitkan Izin Bidang Perikanan.


Bidang Perhubungan: (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT dan Dinas Perhubungan Prov NTT). 1. Melakukan survey/ pemeriksaan di Kabupaten Alor pada PT. Aneka Mandiri Kargo dan PT. Kencanan Abadi Alor untuk menerbitkan Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Bongkar Muat. 2. Melakukan survey/ pemeriksaan untuk menerbitkan Rekomendasi Kendaraan Bermotor yang Gross Veikel Weight (GVW) nya melampaui daya dukung jalan.: -

Di Kota Kupang pada CV. Kanaan, PT. Sinar Bangunan Mandiri, PT. Biar Mandiri Transit, PT. Arlin Jaya Dinamika, Muji Santoso Hadiwijono, Yunus Fanggi, David Gunawan.

-

-

Di Kabupaten Sumba Timur pada Ni Komang Sriyanti Irawan.

-

Di Kabupaten Belu pada Patrick Yohanto dan Charles Boby Haliun

Terlaksananya Kegiatan One Stop Service (OSS) adalah Kegiatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten. Pada Tahun 2015 kegiatan OSS dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur selama 5 hari pada

tanggal 28 September dan 24 November 2015 dengan jumlah permohonan Izin yang terlayani sebanyak 15 dokumen izin. -

Terlaksananya Konsolidasi Pengawasan Ketaatan terhadap Pergub Nomor 6 Tahun 2013: 1. Bidang Perhubungan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Prov NTT dan SatPol PP Prov NTT). 1.1 Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Dealer/Sub Dealer Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Roda Empat, Roda Enam atau Lebih pada 15 Perusahaan/Toko di Kota Kupang diantaranya 6 Perusahaan/Toko yang memiliki Rekomendasi Usaha tersebut tetapi tidak diperbaharui setiap tahunnya dan 9 Perusahaan/Toko yang tidak mengetahui adanya regulasi Pergub No. 6 Tahun 2013.

2.1 Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Kendaraan Berat di 2 Lokasi jembatan timbang Nun Baun Sabu dan Oesapa ditemukan 54 jenis kendaraan berat yang beroperasi namun tidak mengetahui adanya regulasi Pergub No. 6 Tahun 2013.


3.1 Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebanyak 3 Perusahaan dan Usaha Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal sebanyak 2 Perusahaan

di Kota Kupang dimana hasilnya 5 Perusahaan tersebut tidak

mengetahui adanya regulasi Pergub No. 6 Tahun 2013. Sedangkan ada 1 Perusahaan yang sudah memiliki Izin Bongkar Muat dari dan ke Kapall yang di proses pada Kanwil Perhubungan Provinsi NTT.

4.1 Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) sebanyak 6 Perusahaan yang beroperasi dengan hasil pengawasan sebangai berikut :

- Pelaku usaha ada yang tidak mengetahui adanya regulasi Pergub No. 6 Tahun 2013; - Pelaku Usaha sudah memiliki Izin EMPU namun tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan perkembangan pengiriman barang setiap bulan;

- Adanya informasi dari Pelaku Usaha bahwa Izin EMPU hanya dimiliki oleh pelaku usaha yang memiliki gudang di bandara, oleh karenanya seluruh kegiatan pengiriman barang dari dan keluar NTT menggunakan jasa prerusahaan yang mameliki gudang di Bandara yang meng akibatkan high cost bagi pelaku usaha dimaksud .

5.1 Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sebanyak 1 Perusahaan yang beroperasi dengan hasil pengawasan bahwa : - Pelaku Usaha tidak mengetahui adanya regulasi Pergub No. 6 Tahun 2013; - Pelaku Usaha sudah memiliki Izin EMPU namun tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan perkembangan pengiriman barang setiap bulan.

2. Bidang Perikanan dan Kelautan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Provinsi NTT, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov NTT dan SatPol PP Prov NTT). 2.1 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T) di Kota Kupang pada tanggal 15 April dan 20 April 2016. 2.2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T) di Kota Kupang pada tanggal 16 April 2016.


3. Bidang Peternakan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT, Dinas Peternakan Prov NTT dan SatPol PP Prov NTT) 3.1 Izin Pengeluaran dan Pemasukan Hasil Ternak di Kota Kupang pada tanggal 21 April 2015 . 3.2 Izin Pengeluaran dan Pemasukan Hasil Ikutan Ternak (DOC, telur) serta makana ternak dari dan ke wilayah Provinsi di Kota Kupang pada tanggal 23 April 2015. 3.3 Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Kota Kupang pada tanggal 24 April 2015 . 3.4 Izin Pengeluaran dan Pemasukan Hasil Ikutan Ternak serta makana ternak dari dan wilayah Provinsi di Kota Kupang pada tanggal 27 April 2015.

4. Bidang Ketenagakerjaan : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT, Dinas Nakertrans Prov NTT dan SatPol PP Prov NTT). 4.1 Izin Pendirian Kantor Cabang di Wilayah Prov. NTT dan Perpanjangan (SPPTKIS/PPTKIS) di Kota Kupang pada tanggal 4, 6, dan 11 Mei 2015 4.2 Pengesahan RPTKA di Kota Kupang pada tanggal 12 Mei 2016.

5. Bidang Perdagangan dan Perindustrian : (Tim yang melaksanakan dari KPPTSP Prov NTT, Dinas Perindag Prov NTT dan SatPol PP Prov NTT). 5.1 Rekomendasi Gula Antar Pulau pada tanggal 13 Mei 2015 di Kota Kupang. 5.2 Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2015. - Terselenggaranya Lokakarya Pelayanan Perizinan dilaksanakan di Hotel Amaris Kota Kupang pada tanggal 30 Oktober 2015 peserta sebanyak 60 orang.

Kiat-kiat yang akan ditempuh : - Selalu memenuhi kebutuhan / ketersediaan akan blanko perizinan, check list dan formulir penelitian; - Selalu memenuhi kebutuhan akan informasi perizinan kepada masyarakat berupa brosur/leaflet, Papan Mekanisme Pelayanan Perizinan, Papan Mekanisme Pengaduan, Media Massa dan Media Elektronik; LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 27

- Selalu melakukan revisi SOP dan SP sesuai perkembangan peraturan yang berlaku; - Selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten terutama yang pengurusan izinnya harus ke KPPTSP Provinsi NTT; - Semua permohonan izin dapat diproses dengan baik dan cepat sesuai SOP; - Menindaklanjuti hasil Rakor Pelayanan Perizinan baik yang di Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata maupun Kota Kupang.

3) Meningkatkan perkembangan

pemahaman

masyarakat dan lebih mengenal serta mengetahui

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota

se- NTT yang diinformasikan dalam Buku Data Base serta

tersusunnya

suatu

kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT. Program yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan, anggarannya sebesar Rp. 287.203.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan No.

1.

Indikator Kinerja

Prosentase kepuasan

Satuan

%

2014

96,68

2015

Capaian

Renstra

Target Realisasi

(%)

(2018)

83,95

100

100

83,95

masyarakat terhadap pelayanan perizinan Rata-rata

83,95

Prosentase rata-rata tahun 2015 sebesar 83,95 % dengan predikat Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik . Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 Nilai IKM tahun 2015 menurun, hal tersebut dipengaruhi kenyamanan lingkungan di KPPTSP Provinsi NTT. Pada tabel di atas, kegiatan yang dilaksanakan adalah menyediakan blanko kuesioner tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana masyarakat/pemohon surat izin diwajibkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut dan harus dikumpulkan kembali. LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 28

Dasar Pelaksanaan IKM adalah Kep.Menteri PAN No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Unsur Pelayanan yang dinilai sebanyak 14 (empat belas) point antara lain: 1. Prosedur pelayanan; 2. Kesamaan persyaratan; 3. Kejelasan petugas pelayanan; 4. Kedisplinan petugas pelayanan; 5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan; 6. Kemampuan Petugas Pelayanan; 7. Kecepatan pelayanan; 8. Keadilan Mendapatkan pelayanan; 9. Kesopanan dan keramahan petugas; 10. Kewajaran biaya pelayanan; 11. Kepastian biaya pelayanan; 12. Kepastian jadwal pelayanan; 13. Kenyamanan lingkungan; 14. Keamanan pelayanan.

Hal-hal yang ditempuh untuk mendukung sasaran ini antara lain : - Tersedianya Blanko Perizinan - Tersedianya Check list - Tersedianya Formulir Penelitian - Tersedianya Leaflet perizinan - Tersedianya Buku Data Base

30 buku

- Tersedianya Standar Pelayanan dan Standar Pengaduan

30 buku;

- Terlaksananya pengambilan data PTSP Kabupaten/ Kota Se-NTT di bulan April, Mei, dan Agustus 2015; - Tersedianya blanko kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat; - Adanya Tenaga/Petugas yang melakukan Survey.


Kiat-kiat yang akan ditempuh : - Selalu melakukan pembaharuan informasi mengenai PTSP yang ada di Kabupaten/ Kota; - Untuk selalu melakukan survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat yang berpedoman pada Kep.Menteri PAN No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan sudah dimulai pada tahun 2013.

B. REALISASI ANGGARAN Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 bersumber dari APBD dan APBN dengan rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI N T T

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp.

%

a. Belanja Tidak Langsung

2.540.567.000,-

2.539.627.116,-

99,96

b. Belanja Langsung

1.763.243.500,-

1.659.912.665,-

94,14

529.613.500,13.400.000,52.950.000,-

513.827.465,13.397.000,40.722.265,-

97,02 99,98 76,91

16.100.000,-

15.802.000,-

98,15

121.000.000,-

120.996.000,-

100

34.505.000,42.473.000,-

34.504.400,41.045.000,-

100 96,64

NO 1.

SUMBER DANA APBD :

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


ANGGARAN Rp

REALISASI Rp.

%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas

19.412.000,-

19.412.000,-

100

4.000.000,-

4.000.000,-

100

4.320.000,-

4.140.000,-

95,83

10.000.000,-

9.999.800,-

100

53.028.000,-

52.962.000,-

99,88

5.950.000,-

5.950.000,-

100

64.476.000,-

64.270.000,-

99,68

30.000.000,-

30.000.000,-

100

36

Koordinasi dan Konsultasi, Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Formal

56.672.000,-

56.627.000,-

99,92

49

Penyediaan Jasa Jaminan Sosial

1.327.500,-

1.327.500,-

0

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM URUSAN WAJIB

169.500.000,110.500.000,-

169.500.000,110.500.000,-

100 100

44.000.000,-

44.000.000,-

100

15.000.000,-

15.000.000,-

100

18.000.000,-

17.998.500

99,99

18.000.000,-

17.998.500

99,99

287.203.000,-

280.354.000,-

97,62

287.203.000,-

280.354.000,-

97,62

NO

SUMBER DANA

11 12

15 17 18 19

21 31

09 24 28 06

01

46 08

Program Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan


NO 18 01

2.

SUMBER DANA Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pengembangan Pelayanan Perizinan J U M L A H (1) APBN : Dekonsentrasi J U M L A H (2) JUMLAH ( 1 + 2 )

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp.

%

758.927.000,-

678.232.700,-

89,37

758.927.000,-

678.232.700,-

89,37

1.763.243.500,-

1.659.912.665,-

94,14

-

-

-

1.763.243.500,-

1.659.912.665,-

94,14


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2015, baik indikator output maupun outcomes, maka disimpulkan beberapa hal : 1. Rata-rata pencapaian kinerja kegiatan rutin KPPTSP berada pada kisaran 80-100% atau berada pada kategori ‘baik’. Umumnya masih berorientasi pada kinerja output. 2. Pencapaian sasaran “ Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan” berada pada kisaran 80 -166,30 % dan sudah berorientasi pada indikator kinerja outcomes.

B. SARAN Disarankan agar di masa mendatang, masih perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal prioritas : 1. Bimtek dan diklat fungsional aparatur Pelayanan Perizinan. 2. Piranti kebijakan dan aturan hukum yang konsisten dalam wadah tata aturan perundangundangan. 3. Meningkatkan sistem pelayanan perizinan yang terkomputerisasi dalam rangka electronic government (e-government).

Demikian Laporan Kinerja (LK) KPPTSP Provinsi NTT Tahun 2015 untuk menjadi masukan dan bahan koreksi dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen keuangan daerah di masa mendatang.

Kupang, 31 Desember 2015 Kepala KPPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DRS. YOHAKIM KOTAN PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620816 199302 1 001


LAMPIRAN I: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan.

Indikator Kinerja Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perizinan

Target 9 orang

Realisasi 6 org

% 66.67

Jumlah perizinan yang diselesaikan tepat waktu.

3.700 lbr ijin

6.153lbr ijin

166.29

100%

83.95%

83.95

Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Rp. 1.102.802.000,Rp. 1.015.213.700,-


LAMPIRAN II: 119 Jenis Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2013. a. Bidang Kesehatan 1. Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); 2. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta /Rumah Sakit Khusus /Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan klas B; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta /Rumah Sakit Khusus /Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan klas B; 4. Izin Pendirian Cabang Penyalur Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 5. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah; 6. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK). b. Bidang Perhubungan 1. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 2. Izin Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL); 3. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; 4. Izin Usaha Badan Usaha Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat; 5. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar /Provinsi dan International; 6. Izin Usaha Tally Pelabuhan; 7. Izin Usaha Bongkar Muat barang dari dan ke kapal; 8. Izin Usaha Depo Peti Kemas; 9. Izin Operasi Angkutan Sewa berdasarkan Kuota yang ditetapkan pemerintah; 10. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7); 11. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan; 12. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara; 13. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk (RIP) pelabuhan laut utama; 14. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum; 15. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus; 16. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus pengumpan yang bersifat regional; 17. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Utama; 18. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpan yang bersifat Regional; 19. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpul;


20. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; 21. Rekomendasi Penetapan lokasi Bandar udara umum; 22. Rekomendasi penetapan/pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk; 23. Izin Penyebrangan Angkutan Laut Khusus. c. Bidang Sosial 1. Izin Pengumpulan uang dan barang (PUB) skala Provinsi; 2. Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 3. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; 4. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. d. Bidang Nakertrans 1. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi; 2. Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing, pendatang lintas Kabupaten/Kota; 3. Rekomendasi untuk Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi; 4. Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran Bursa Kerja/JOBFAIR skala Provinsi; 5. Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Swasta (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Swasta (TKS) Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 6. Izin Pendirian Kantor Cabang di wilayah Provinsi dan Perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS; 7. Izin Tempat Penampungan di wilayah Provinsi; 8. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri; 9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah orang dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; 10. Rekomendasi pencabutan izin operasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; 11. Izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi; 12. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala provinsi.


e. Bidang Penanaman Modal 1. Pendaftaran Penanaman Modal Baru Dalam Negeri (PMDN); 2. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi PMDN Lintas Kabupaten/Kota; 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 6. Izin Angka Pengenal Importir Produsen. f. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota; 2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/Kota; 3. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Provinsi; 4. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di bidang kesenian; 5. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka kerjasama Luar Negeri skala Provinsi; 6. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing skala Provinsi; 7. Registrasi museum dan koleksi di provinsi; 8. Perizinan Survey dan Pengangkatan BCB/situs diatas 4 (empat) s/d 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. g. Bidang Informasi dan Komunikasi 1. Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi; 2. Izin Usaha Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang; 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi; 4. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi; 5. Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi; 6. Rekomendasi Persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi. h. Bidang Pertanian dan Perkebunan 1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Izin Usaha Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota; 3. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP); 4. Izin Penggunaan Varietas Lokal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial yang sebaran Geografisnya meliputi Lintas Kabupaten/Kota.


i. Bidang Ekonomi 1. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan bermotor yang Gross Veikel Weight (GVW) nya melampaui Daya Dukung Jalan; 2. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih. j. Bidang Peternakan 1. Izin pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah Provinsi; 2. Izin pemasukan dan pengeluaran hasil ternak dan hasil ikutan ternak serta makanan ternak dari dan ke wilayah Provinsi; 3. Izin Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Provinsi; 4. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan; 5. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota; 6. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi; 7. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Provinsi. k. Bidang Kehutanan 1. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, Pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat Non Komersial; 2. Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang tidak dilindungi dan tidak termaksud ke dalam lampiran (Appendix) Convention on International TradeEndangered Species (CITES) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan skala provinsi kecuali pada Kawasan Hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani; 3. Izin pemberian tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termaksud dalam lampiran (Appendix) CITES; 4. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi; 5. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (a.n Kebun binatang, taman safari) skala provinsi. 6. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan diluar bidang Kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah.

l. Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 2. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T); 3. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T) Bidang Penanaman Modal; 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Bidang Penanaman Modal; 5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T) Bidang Penanaman Modal; LK KPPTSP PROVINSI NTT 2016 - 38

6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B) Bidang Penanaman Modal; 7. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B); 8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T); 9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B); 10. Surat Izin Pembudidayaan Ikan Laut di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten /Kota; m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi toko bebas bea (Minuman Beralkohol Golongan B dan C); 2. Izin Usaha kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kabupaten /Kota; 3. Rekomendasi Pelaksanaan Permohonan Izin Tipe dan Izin Tanpa Pabrik; 4. Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi diatas Rp,10.000.000.000,-(sepuluh milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; 5. Rekomendasi Gula Antar Pulau; n. Bidang Pertambangan 1. Izin Pendirian Depot Lokal Bahan Bakar Minyak, Pengumpulan penyalur pelumas bekas; 2. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Perorangan (IUKP); 3. Rekomendasi teknis untuk izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penurapan Mata air pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota; 4. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Provinsi; 5. Izin Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada wilayah Lintas Kabupaten/Kota paling jauh 12 mil laut dari Garis Pantai ke arah perairan kepulauan; 6. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Operasi Produksi yang dampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 Mil Laut diukur dari Garis Pantai ke arah perairan Kepulauan; 7. Izin Badan Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dalam rangka PMDN dan PMA lintas Kabupaten/Kota. o. Bidang Pekerjaan Umum 1. Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan Pengusahaan Sumberdaya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; 2. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota; 3. Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP; 4. Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW; 5. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;


6. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; 7. Izin Penyelenggaraan Pelayanan prasarana air minum untuk lintas Kabupaten/Kota; 8. Izin penyelenggaraan prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; 9. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota. p. Bidang Lingkungan Hidup 1. Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas; 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. q. Bidang Kesbanglinmas Surat Izin Penelitian Dalam Provinsi.


BAB I PENDAHULUAN LK KPPTSP PROVINSI NTT

Recommend Documents