Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

1

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT – www.ketahananpangan.nttprov.go.id

Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dan Perencanaan Tahun 2018 OLEH : Ir. Edgar R. Tibuludji SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT

AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SAtu haRI)


2


1) Pendahuluan 2) Dasar Hukum 3) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT 4) Kondisi Organisasi Ketahanan Pangan Provinsi dan 22 Kab/Kota 5) Alur Pikir Pembangunan Ketahanan Pangan 6) Keadaan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 7) Capaian Kinerja Utama Tahun 2016 dan Rencana Capaian Tahun 2018 8) Kegiatan Utama Tahun 2017 9) Rencana Kerja Ketahanan Pangan Tahun 2018 10) e-proposal 2018 11) Laporan yang Harus disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT 12) Penutup AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SAtu haRI)


3


1. Pendahuluan

•

Sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

•

Perwujudan Ketahanan Pangan yang berkesinambungan dibangun berdasarkan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan yang meliputi peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari daerah sendiri, penguatan distribusi dan peningkatan akses pangan masyarakat, peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan dan masyarakat serta peningkatan dan pengawasan keamanan pangan segar. Ketersediaan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari atas beras 139.143 ton; 51.905 ton jagung; 32.850 ton umbi-umbian;7.373 ton gula pasir; 2.732 ton tepung terigu; 5.099 ton minyak

•

Goreng; 910 ton telur ayam; 659 ton kedelai (data Januari 2017). Komoditi pangan lokal yang berpotensi di NTT meliputi Beras, Sorghum Lena, Jagung Rote, Buah Bakau, Ubi Suweg, Iwi Ondo Gadung, Kacang Arbila, Daun Kusambi, Gembili, Jewawut, Tepung Putak, Jagung, dan Gula Lontar. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sejumlah 41 gapoktan di 16 kabupaten, 45 Toko Tani Indonesia di 17 kabupaten, serta 1037 kelompok Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (KRPL dan MP3L) yang telah tersebar di 22 kabupaten/kota. AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SAtu haRI)


4


2. Dasar Hukum UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG UNDANGPANGAN Pasal 1 • Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. • Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. • Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pasal 13 • Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SAtu haRI)



5 Pasal 59 •

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui : – penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi; – penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan – pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Pasal 60 •

•

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.




6 Pasal 61

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan: a) mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan; b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan d) mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.




7

3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT Jumlah Pegawai : 113 orang Pendidikan S2 : 7 Orang; S1 : 59 orang; Diploma III : 11 orang; SLTA : 35 orang; SLTP : 1 orang

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

Jumlah Pejabat : 19 orang Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu : 1 orang Jumlah Staf : 93 orang Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanaan Pangan Seksi Ketersediaan Pangan Seksi Sumber Daya Pangan Seksi Kerawanan Pangan

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Seksi Akses Pangan

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Seksi Penganekaragaman Pangan Seksi Sistem Informasi Ketahanan Pangan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Bidang Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sesuai Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT masih memiliki kekurangan 2 seksi di 2 bidang.


8

4. Kondisi Organisasi Ketahanan Pangan 22 Kab/Kota Organisasi dengan Nomenklatur Ketahanan Pangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kota Kupang Kab. Kupang Kab. TTS Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Alor Kab. Nagekeo Kab. Ngada Kab. Manggarai Timur Kab. Sumba Barat

Organisasi dengan Nomenklatur Ketahanan Pangan Bergabung dengan Pertanian • Kab. Lembata • Kab. Sumba Timur • Kab. Sabu Raijua

Organisasi dengan Nomenklatur Ketahanan Pangan Bergabung dengan Kelautan dan Perikanan • Kab. Manggarai • Kab. Manggarai Barat • Kab. Malaka

Sesuai Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, Dinas yang menangani urusan pangan dan dinas yang menangani urusan pertanian daerah provinsi atau daerah kabupaten / kota Tipe A masing – masing terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. BAGAIMANA DENGAN KONDISI DI KAB/KOTA??




9

5. Alur Pikir Pembangunan Ketahanan Pangan Rice Milling Unit (RMU)

Penepungan Pangan Lokal dan Pengemasan

OKKP-D (SERTIFIKAT DAN NO. REGISTRASI)

DMP, KMP

Kebun Pangan Lokal

KRPL (Pekarangan)

Konsumsi RT

MP3L

Cadangan Pangan Desa

TTI

Pangan Lokal Segar Unggulan

Peningkatan Ekonomi

Pembinaan dan Pengawasan

Supply Bahan Baku ke Pengusaha Desa

Penyuluh, BPTP, Perguruan Tinggi, TP-PKK, Penyuluh, Tim Pangan Desa

Modal Pendampingan

LDPM

Distribusi Promosi (Duta Pangan, Website, Medsos)/ Pameran

Pengembangan Skala Produksi Cadangan Pangan Kec., Kab/kota

Keterangan Warna : (tanggunggjawab)

Bidang Ketersediaan dan Kerawanaan Pangan

Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Keamanan Pangan

Semua Bidang


10

6. Keadaan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Kondisi Ketersediaan (Stock) Pangan Prov. NTT No.

Jenis Pangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beras Jagung Umbi-umbian Gula pasir Tepung Terigu Minyak Goreng Telur Ayam Kedelai

Persediaan (Ton) 139.143 51.905 32.850 7.373 2.732 5.099 910 659

Kebutuhan Ketahanan (Ton/bulan) ( bulan) 49.694 2,8 8.239 6,3 4.380 7,5 2.949 2,5 1.301 2,1 1.821 2,8 650 1,4 0,8 624

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan Prov. NTT Januari 2017

Kelembagaan Kelompok dan Gapoktan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Keragaan Kegiatan Lumbung Pangan (kelompok) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (unit) Cadangan Pangan Kabupaten (ton) P2KP (KRPL, MP3L) (kelompok) LDPM (gapoktan) TTI (gapoktan) Desa Mandiri Pangan (DMP) (desa) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) (desa)

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan Prov. NTT 2016

Jumlah

Lokasi

180 9 366,08 1037 41 45 151 100

21 Kab/Kota 9 Kab 12 Kab 22 Kab/Kota 16 Kab 17 Kab 21 Kab/Kota 12 Kab

Potensi Pangan Lokal NTT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beras Sorghum Lena Jagung Rote Buah Bakau Ubi Suweg Iwi Ondo Gadung 7. Kacang Arbila 8. Daun Kusambi 9. Gembili 10. Jewawut 11. Tepung Putak 12. Jagung 13. Gula Lontar


11

7. Capaian Kinerja Utama Tahun 2016 dan Rencana Capaian Tahun 2018 No

Aspek Ketahanan Pangan / Uraian Indikator Kinerja Utama

Target

Capaian Tahun 2016

2017

2018

Keterangan

Prov.

Kab/Kota

Prov.

Kab/Kota

Prov.

Kab/Kota

80

.........

130

.........

150

.........

0

.........

22

.........

44

.........

Lakip Gubernur USULAN BARU

30

.........

45

.........

59

.........

USULAN BARU

.........

SPM Ket. Pangan

.........

Lakip Gubernur

A KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN 1 Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton) 2 Jumlah Kebun Pangan Lokal Desa yang Dikembangkan (Kelompok) B DISTRIBUSI, HARGA DAN AKSES PANGAN 1 Lembaga Distribusi Usaha Pangan Masyarakat yang dibina (kelompok) 2 Skor Akses Pangan

.........

.........

C KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN 1 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

73,0

2 Pengurangan Konsumsi Beras 1%/tahun (Ton/tahun)

.........

76,9

.........

.........

80,7

.........

.........

LAKIP PUSAT

D KEAMANAN PANGAN 1 Jumlah Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Unit)

2

.........

4

.........

12

.........

LAKIP PUSAT

2 Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (% atau kali)

4

.........

4

.........

30

.........

SPM Ket. Pangan


12

8. Kegiatan Utama Tahun 2017 8.1 Bidang Ketersediaan dan Kerawanaan Pangan Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Sumberdaya Pangan

Seksi Kerawanan Pangan

Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

Menyusun formulasi untuk Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Pangan Lokal

Keposkoan, Analisis kondisi Kerawanan Pangan (SKPG)

Pembinaan Lumbung Pangan

Melaksanakan Kajian (Perubahan APBD 2017)

Rujukan Lokasi Bansos

Analisis Ketersediaan dan Prognosa

Analisis Ketersediaan dan Prognosa

Pembinaan dan Evaluasi DMP dan KMP

Menyusun Juknis Pengembangan 3 Komoditi Pangan Lokal (bertahap setiap tahun)

Fasilitasi Penyusunan FSVA Desa

Penyusunan NBM Bansos penguatan Lumbung di Wilayah Rawan Pangan

Jangka Pendek


13

Seksi Ketersediaan Pangan Pemberdayaan Lumbung Pangan (Beras dan non beras / panglok) Formulasi Regulasi dan Mekanisme Pembentukan UPT Cadangan Pangan Regulasi pengelolaan Gudang CPP (Kab / Prov) ke Dinas Ketahanan Pangan → Acuan Pergub 36 Tahun 2007

Seksi Sumberdaya Pangan Menyusun Peta Existing Penyebaran Pangan Lokal →Kesesuaian Lahan dan Kebiasaan Konsumsi Menyusun Peta Potensi Pengembangan Pangan Lokal Menyusun Peta Pembagian Perwilayah Potensi Pangan Lokal Pengembangan Demplot Pengembangan Pangan Lokal (eks DMP, KMP, KRPL, Lumbung, dll)

Seksi Kerawanan Pangan Gerakan Kemandirian Pangan Wilayah (Menambahkan Formulasi / rumusan Pemberdayaan masyarakat di Ketahanan Pangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan Wilayah) Merumuskan Rekomendasi FSVA Desa Terhadap Strategi Penanganan Rawan Pangan Kabupaten dan Provinsi

Jangka Panjang

14


8.2 Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan Pemantauan Sarana Prasana Jaringan Distribusi Pangan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Kelompok LDPM 2009-2012 dan 2016 Apresiasi dan Evaluasi Aparat Kabupaten Penguatan LDPM

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pembelian Gabah / Beras untuk Penguatan Gapoktan LUPM / LDPM Pengumpulan Data Perkembangan Harga Pangan pada 3 Pasar Induk Pemantauan Panel Harga Semester I & II Pendataan Pasokan dan Harga Menjelang Idul Fitri dan Natal

Seksi Akses Pangan

Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Akses Pangan


15

8.3 Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Aspek Konsumsi

Aspek Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Analisis Konsumsi Pangan

• Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan • Penyempurnaan Instrumen dan Metode Penghitungan Konsumsi Pangan • Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH

Pemantapan Konsumsi Pangan • Bimbingan Teknis Pengembangan Pola & Preferensi Konsumsi Pangan/Apresiasi Cipta Menu B2SA • Festival Cipta Menu Beragam,Bergizi Seimbang & Aman (B2SA) • Pengembangan Kuliner/Makanan Khas berbasis Pangan Lokal Spesifik Wilayah.

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Sosialisasi dan Promosi

16


PENGAWASAN PANGAN SEGAR

• Pengawasan Pangan Segar difokuskan pada bahan berbahaya: Formalin , Residu , Pestisida, Logam Berat dengan Objek di Pasar Modern, Pasar Tradisonal dan Produsen Pangan Segar • Kegiatan Sidak (Hari Raya Idul Fitri, Sidak Lokasi HPS (Kab. Alor), Hari Raya Natal dan Tahun Baru)

KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA PANGAN

8.4 Bidang Keamanan Pangan

• Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah /OKKP D (Register dan Sertifikasi) • MOU • Sosialisasi dan Publikasi • Penyuluhan (produsen, pedagang, pasar tradisional, pasar modern dll) • Pelatihan (petugas dan pelaku)


17

9. Rencana Kerja Ketahanan Pangan Tahun 2018 1. 2. 3. 4.

Sekretariat Penyusunan Rencana program, anggaran dan kerja sama Tahun 2018 Pemantauan dan Evaluasi Program Tahun 2018 Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2018 Manajemen dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2018

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1.

2. 3.

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) (KRPL, MP3L, Pengembangan Rumah Pangan Lokal) Promosi dan Sosialisasi Analisis Konsumsi dan Kebutuhan Pangan

APBN Bidang Ketersediaan dan Kerawanaan Pangan 1.

Pengembangan Lumbung Pangan Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Penyusunan Peta FSVA

2. 3. 4.

Kabupaten / Kota diharapkan dapat mendukung kegiatan ini baik dalam usulan APBN dan APBD (terkait dengan keg. Musrembang Provinsi)


Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan 1. Pengawasan Distribusi dan Harga Pangan Tahunan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2. LDPM/PUPM/Toko Tani Indonesia 3. Pemantauan Sarana Prasarana dan Akses Pangan Masyarakat Bidang Keamanan Pangan 1. 2. 3.

Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT



18

Bidang Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Sekretariat 1. Monitoring Evaluasi, Sinkronisasi dan Perencanaan Program / Kegiatan 2. Pengembangan Database dan Website Ketahanan Pangan

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1.

2.

APBD Bidang Ketersediaan dan Kerawanaan Pangan 1.

2.

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kelompok Usaha Pengolahan Pangan Lokal Analisa Konsumsi dan Percepatan diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat

AYO .Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SehARI)

Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Sumber Pangan alternatif dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.

2.

Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani (TTI) Pengembangan Sistem Informasi Pasar dan Analisa Aksesibilitas Pangan Masyarakat

Bidang Keamanan Pangan 1. 2.

Sosialisasi dan Pengawasan Pangan Segar Pengembangan Kelembagaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)

AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SehARI)


19

10. ee-proposal 2018

INDIKATOR KRITERIA

No

Indikator Kriteria

Kesesuaian Usulan Proposal 1. dengan RPJM D Provinsi

2

3

Kesesuaian Proposal dengan Kebijakan Provinsi dalam Rangka Pengembangan Kesesuaian Usulan Proposal dengan Target/ Sasaran Pembangunan Pertanian

4

Kelengkapan Data Base

5

Kesesuaian Usulan Proposal dengan Prioritas Program di Provinsi

6

Kesesuaian RTRW Provinsi

Pengukuran Indikator Dalam Satuan Unit Analisis M asing2 Kab/ Kota · Mutlak sesuai dengan RPJMD = 9 · Sangat sesuai dengan RPJMD = 7 · Sesuai dengan RPJMD = 5 · Kurang sesuai dengan RPJMD = 3 · Tidak sesuai dengan RPJMD = 1 · Mutlak Sesuai luas dan lokasi = 9 · sangat sesuai untuk luas dan lokasi = 7 · sesuai untuk luas dan lokasi = 5 · kurang sesuai untuk luas dan lokasi = 3 · tidak ada · Penetapan = 1 · Mutlak Sesuai luas dan lokasi = 9 · sangat sesuai untuk luas dan lokasi = 7 · sesuai untuk luas dan lokasi = 5 · kurang sesuai untuk luas dan lokasi = 3 · tidak ada · Penetapan = 1 · Data Kecamatan terisi dengan lengkap = 9 · Data Kecamatan tidak lengkap, hanya data umum · Kabupaten dan data spesifik Kabupaten yang terisi = 7 · Hanya database spesifik Kabupaten yang terisi = 5 · Hanya data umum Kabupaten yang terisi = 3 · tidak ada database yang terisi = 1

Satuan Indikator

Data

Satuan Data

Nilai Skor Dokumen Skor skala 19 RPJMD Provinsi Kesesuaian SK Gubernur / Bupati / Nilai Skor Walikota Skor skala 19 Penegasan Kesesuaian Pengembangan Komoditas

Nilai Skor skala 19

Rencana Strategis Provinsi

Skor Kesesuaian

Kelengkapan Database yang Nilai Skor Skor Ada didalam skala 19 Kesesuaian Aplikasi e proposal 2018

· seluruh kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas program provinsi = 9 · 75% kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas program provinsi = 7 Nilai Skor · 50% kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas program provinsi = 5 skala 19 · 25% yang diusulkan sesuai dengan prioritas program provinsi = 3 · tidak ada kegiatan yang sesuai dengan program prioritas provinsi = 1 · Mutlak Sesuai luas dan lokasi = 9 · sangat sesuai untuk luas dan lokasi = 7 Nilai Skor · sesuai untuk luas dan lokasi = 5 skala 19 · kurang sesuai untuk luas dan lokasi = 3 · tidak ada Penetapan = 1

Rencana Startegis Provinsi

Skor Kesesuaian

Kesesuaian Kabupaten Terhadap Tataruang Wilayah

Skor Kesesuaian

Nilai


20

STATUS PROPOSAL

No

Ka b u p a ten Kota

Keter a n g a n Sta tu s Pr op osa l

1

K o t a K up a ng

Tid a k Leng k a p

2

K up a ng

Tid a k Leng k a p

3

Tim o r Teng a h Sela t a n

4

Tim o r Teng a h Ut a ra

5

Belu

Tid a k Ad a P ro p o sa l

6

Ma la k a


7

Ro te N dao

Mend ek a t i Leng k a p

8

Alo r

Tid a k Leng k a p

9

Lem b a t a

Tid a k Leng k a p

10

Flo res Tim ur

Tid a k Leng k a p

11

Sik k a


12

End e


13

N a g ek eo

14

Ngada

15

Ma ng g a ra i Tim ur

16

Ma ng g a ra i


17

Ma ng g a ra i Ba ra t


18

Sum b a Tim ur

19

Sum b a Teng a h

20

Sum b a Ba ra t

21

Sum b a Ba ra t D a ya

22

Sa b u R a ijua

Tid a k Ad a P ro p o sa l Tid a k Leng k a p

Tidak Ada Proposal 27% Sangat Tidak Lengkap 14%

Mendekati Lengkap 23%

Tidak Lengkap 36%

Sa ng a t Tid a k Leng k a p * ) Mend ek a t i Leng k a p Sa ng a t Tid a k Leng k a p * )

Sa ng a t Tid a k Leng k a p Tid a k Ad a P ro p o sa l Tid a k Leng k a p Tid a k Ad a P ro p o sa l

Kekurangan yang sering didapati pada proposal yang diajukan : 1. Data teknis penerima manfaat tidak tengkap (data Kec., titik koordinat) 2. Ketiadaan dukungan dana APBD 3. Proposal lebih dari 1

Tid a k Leng k a p

S u m b er : Da ta e-p rop osa l 2018 Ta n gga l 28 Feb ru a ri 2017

Ke t e rangan *) Pro po sal yang diajukan le bih dari 1 pro po sal se dangkan yang harus diusulkan hanya 1 pro po sal S am pai bat as akhir pe ngajuan pro po sal ( 2 8 Fe bruari 2 0 1 7 ) be lum m e m asukan pe ngajuan pro po sal

Status Proposal

Total Usulan Provinsi NTT : Rp. 57.710.000.000,-


21

11. Laporan yang Harus disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT NO

LAPORAN

1.

SKPG

2.

Perkembangan Lumbung Pangan

3.

NBM

4.

DMP dan KMP

5.

LDPM

6.

Jaringan Distribusi

7.

Akses Pangan

8.

Panel Harga

9.

Data Harga Pangan Pokok

10.

Data Perkembangan TTI

11.

P2KP

12.

PPH

13.

Pengawasan Pangan Segar

PERIODE MINGGUAN


BULANAN

TRIWULAN

SEMESTERAN

TAHUNAN

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Distribusi dan Akses Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Bidang Keamanan Pangan AYO Sukseskan NoNa Sari (No NAsi SAtu haRI)

22


12. Penutup 1. Pelaksanaan Program Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2017 mendukung program kegiatan Ketahanan Pangan Nasional yang merupakan upaya meningkatkan Ketahanan Pangan yang berkesinambungan dari segi ketersediaan, keamanan, distribusi sampai pada komsumsi pangan, 2. Perencaan program kegiatan Tahun 2018 dari kabupaten/kota, dan provinsi diharapkan memiliki keterkaitan sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pemantauan, 3. Dukungan Penyampaian Laporan Kegiatan secara berkala baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota diharapkan untuk tetap dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban, bahan perumusan kebijakan juga menjadi informasi bagi masyarakat.



23




Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Recommend Documents