1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah pemasok rumput laut di Indonesia. Wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat luas dan cocok untuk budidaya rumput laut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan tersebut. Menurut hasil kajian Bank Indonesia pada tahun 2008, Provinsi NTT dapat memasok 40 % kebutuhan rumput laut nasional. Hingga saat ini, Provinsi NTT berada diposisi ketiga dalam urutan daerah pemasok rumput laut kebutuhan nasional,sebaran wilayah budidaya rumput laut Provinsi NTT terdapat di wilayah Kepulauan Flores,Timor, Rote, Sabu dan Sumba. Pada tahun 2006, atas dasar dukungan masyarakat dan pertimbangan luas lahan potensial pengembangan budidaya rumput laut, pemerintah Kabupaten Sumba
Timur
dan
Depertemen
Perindustrian
RI
menandatangani
nota
kesepahaman kerja sama antara Bupati Sumba Timur dan Sekretaris Jendral Depertemen Perindustrian RI di Jakarta. Secara umum, Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi wilayah budidaya rumput laut dengan luas yang tersedia sebesar 3.772 ha, yang terdiri dari 2.613 ha lahan potensial budidaya sistem pancang (lepas dasar) dan 1159 ha untuk budidaya sistem permukaan (Long line). Dari luas daerah tersebut, yang termanfaatkan baru sebesar 220 ha (8,4%) dengan jumlah rumah tangga petani (RTP) yaitu 1371
2
orang yang tersebar di 7 kecamatan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur, 2012). Menurut laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur (2012), sampai saat ini masih terdapat banyak kendala dalam hal optimalisasi potensi lokal pengembangan rumput laut. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas yang bergerak dalam bidang pengembangan rumput laut, rendahnya etos kerja petani pembudidaya rumput laut, terbatasnya modal usaha yang dimiliki untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam budidaya rumput laut (tali nilon, patok, dll) sarana pendukung budidaya (sampan), sarana pasca panen (para – para pengering), belum adanya penataan kawasan pesisir dan serangan penyakit terhadap rumput laut (penyakit ice-ice). Beberapa kendala diatas, sudah dicarikan solusi melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) kelautan bidang studi budidaya rumput laut untuk pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan usaha perikanan budidaya rumput laut. Melalui pelatihan dan pembinaan kelompok budiaya rumput laut, temu usaha pembudidaya dan pengusaha rumput laut, serta rekrutmen tenagapendamping. Dalam menghadapi permasalahan modal usaha budidaya rumput laut yang dihadapi oleh petani rumput laut, Kabupaten Sumba Timurtelah melakukan beberapa cara yaitu dengan melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan, perbankan dan dunia usaha melalui berbagai pertemuan sehingga diperoleh suatu kesepakatan atau komitmen bersama.
3
Selain itu, modal usaha kegiatan budidaya rumput laut dapat diperoleh dari lembaga keuangan yang ada, terdapat juga sumber dana lain seperti dana bansos (bantuan sosial), dana dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Kelautan dan Perikanan (PNPM – MKP) sejak tahun 2009, serta dana Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya (PUMP–PB) sejak tahun 2011 (Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sumba Timur, 2012). Program PUMP–PB merupakan program Kementrian Perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM–M). Program PUMP–PB merupakan bentuk fasilitas modal usaha untuk petani perikanan budidaya, baik petani pemilik, penggarap maupun buruh tani, yang terbentuk dalam satu kelompok tani. Pelaksanaan PUMP–PB mengacu kepada pola dasar dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha kelautan dan perikanan (KUKP) pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha produktif dalam rangka mendukung peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Komponen utama pengembangan usaha mina perdesaan perikanan budidaya adalah keberadaan kelompok pembudidaya ikan; keberadaan tenaga pendamping; sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan
4
lokakarya; penyaluran dana bantuan langsung masyarakat; pemantauan evaluasi dan pelaporan. Sejak tahun 2011, sudah terdapat 50 kelompok budidaya rumput laut yang mendapatkan program PUMP - PB di Kabupaten Sumba Timur (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur, 2014). Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Sehubungan dengan itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya Sebagai upaya unuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU SP3K, 2006). Keberhasilan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dalam pelaksanaan PUMP–PB, sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh kelompok tani pembudidaya, tim teknis, kelembagaan penyuluh, khususnya penyuluh pendamping baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun penyuluh perikanan tenaga kontrak (PPTK). Sehingga,diduga keberhasilan program
PUMP–PB seperti
keberhasilan dari segi output dan outcome akan lebih baik apabila pelaksanaan peran dan tugas penyuluh pendamping tersebut berjalan dengan baik.Namun,
5
sejauh ini belum diketahui sejauh mana kinerja penyuluh pendamping mempunyai kaitan dengan keberhasilan PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh kinerja penyuluh pendamping terhadap keberhasilan program PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur –NTT? 2. Bagaimanakah pengaruh bantuan langsung masyarakat (BLM) terhadap keberhasilan program PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur –NTT? 3. Bagaimanakah pengaruh kinerja penyuluh pendamping dan bantuan langsung masyarakat terhadap keberhasilan program PUMP – PB di Kabupaten Sumba Timur –NTT?
1.3
Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut : 1. Untuk
mengetahui
pengaruh
kinerja
penyuluh
pendamping
terhadap
keberhasilan program PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur –NTT. 2. Untuk mengetahui pengaruh bantuan langsung masyarakat (BLM) terhadap keberhasilan program PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur–NTT. 3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja penyuluh pendamping dan bantuan langsung masyarakat terhadap keberhasilan program PUMP–PB di Kabupaten Sumba Timur –NTT.
6
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai kinerja penyuluh pendamping danbantuan langsung masyarakat kelompok pembudidaya ikan dalam keberhasilan program PUMP – PB. 2. Bagi petani rumput laut, diharapkan memperoleh informasi untuk dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan usaha mina perdesaan, sehingga dapat memotivasi untuk lebih giat dalam pengembangan budidaya rumput laut. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis bermaksud
untuk membahas mengenai kinerja penyuluh pendamping dan bantuan langsung masyarakat dalam keberhasilan program PUMP – PB di Kabupaten Sumba TimurNTT. Adapun tujuan penentuan ruang lingkup dari penelitian ini untuk menghin dari pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
