BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 ). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, merupakan satuan yang dulunya dibawah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai, yang kemudian berdiri sendiri dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya pada Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lainnya
Lingkup
Kabupaten
Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2010 Nomor 19 ) dengan demikian Tata Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai berubah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana tuntutan perubahan paradigma dalam pelaksanaan roda pemerintahan di era otonomi daerah, dimana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai berupaya melakukan berbagai pembenahan-pembenahan mulai dari personil Sat- POLPP sampai di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang mengacu pada Kewenangan daerah yang dilimpahkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dalam bentuk Tugas Pokok dan Fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun yang menjadi objek sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai adalah Pelayanan kepada sejumlah item ketentraman dan ketertiban baik itu yang mengarah pada Penegakan Peraturan Daerah ataupun Keputusan Bupati yang menyangkut ketentraman dan ketertiban.
B. Gambaran Organisasi 1. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19 ), Struktur Organisasi yang terdiri dari : a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Pembinaan Umum dan PPNS d. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban e. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban f.
Seksi Perlindungan Masyarakat
g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok 1. Menyelenggarakan kewenangan Kabupaten dalam bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 2. Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah / Kebijakan Pemerintah Daerah. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. b. Fungsi 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat
serta
perlindungan
masyarakat; 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah;
3. Pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman masyarakat di daerah; 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5. Pelaksanaan koordinasi ,penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya; 6. Pengawasan terhadap masyarakat ,aparatur , atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah ; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
3. Personil Berdasarkan data di akhir Tahun 2012 keadaan personalia yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai adalah : a. Kepala Kantor
= 1 Orang
b. Pegawai Negeri Sipil
= 69 Orang
c. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak
=
d. Sukarela
= 134 Orang
-
Sehingga Jumlah keseluruhan personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Sebanyak
204 orang.
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai menyusun Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang akan dilakukannya direntang Tahun 2008 – 2012 yang tentunya berdasar pada Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Yang pada akhir Tahun 2012 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 untuk melihat Akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.
BAB II RENCANA STRATEGIS
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah yang berdasarkan prinsipprinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif, maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dibidang ketentraman dan ketertiban umum ke dalam sebuah perencanaan strategis yang termuat didalamnya. A. Visi dan Misi 1. Visi
Visi
yang
merupakan
pandangan
jauh
kedepan
tentang
gambaran realitas yang ingin diraih, maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai menetapkan Visinya yakni : “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah Serta Kebijakan Pemerintah” 2. Misi
Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manjemen dalam menjalankan roda organisasinya. Manajemen harus dapat dijelaskan mengenai keberadaan organisasi serta manfaat dan peran organisasi tersebut bagi masyarakat. Penetapan misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan hal tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai telah merumuskan misi organisasi sebagai berikut : 1. Membentuk
kualitas
sumber
daya
manusia
yang
berkualitas
seiring
peningkatan fungsi pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan penegakan
peraturan
daerah/kebijakan
pemerintah
daerah
serta
perlindungan
masyarakat. 2. Meningkatkan
fasilitas
pelayanan
umum
dibidang
pengembangan
pengamanan kerakyatan yang mandiri melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. 3. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui koordinasi dengan unit
kerja pelaksana teknis yang memperlakukan peraturan daerah tersebut. B. Tujuan, Sasaran dan Program 1. Tujuan
Adapun
perumusan
tujuan
berdasarkan
misi
sebagaimana
tersebut sebagai berikut : Misi 1
:
Membentuk kualitas sumber daya manusia yang seiring peningkatan fungsi pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah serta perlindungan masyarakat. Meningkatkan
Tujuan 1
:
kepatuhan
dan
ketaatan
terhadap
peraturan daerah/kebijakan pemerintah daerah Meningkatkan
fungsi
dan
peran
pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban
Tujuan 2
:
Meningkatkan
fasilitas
pelayanan
umum
dibidang
pengembangan pengamanan kerakyatan. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja pelaksana Misi 2
:
teknis yang memperlakukan dan
penegakan peraturan
daerah Tujuan 3
:
Peningkatan masyarakat.
pelayanan
dan
perlindungan
kepada
Tujuan 4
:
2. Sasaran
Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan memberikan focus pada penyusunan program sehingga bersifat terinci, spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut ini sasaran mencari strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 1
: Meningkatkan kualitas aparatur yang professional
dan
beribawa
Sasaran 1
:
Sasaran 2
:
Tercapainya penegakan peraturan daerah Tercapainya partisipasi masyarakat dalam penegakan peraturan daerah Meningkatkan
Tujuan 2
:
ketentraman
fungsi dan
dan
ketertiban
peran serta
pemeliharaan perlindungan
masyarakat. Tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sasaran 3
: Optimalisasi manajemen aparatur
Tujuan 3
: Terbentuknya struktur dan organisasi kelembagaan yang
Sasaran 4
:
Sasaran 5
:
berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Meningkatnya
kepatuhan
dan
ketaatan
terhadap
peraturan daerah serta perlindungan masyarakat
Tujuan 4
: Tersedianya
prosedur
masyarakatTerpenuhinya prasarana
dalam
pelayanan kebutuhan
meningkatkan
kepada
sarana
ketentraman
dan dan
ketertiban Sasaran 6
:
Sasaran 7
:
3. Program
Setelah
ditetapkan
strategi
organisasi
mulai
penentuan
kebijakan, selanjutnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai menjabarkan kegiatan-kegiatan dalam suatu program kerja. Program kerja ini mencerminkan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan yang secara keseluruhannya harus dapat dikualifikasi. Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sebagaimana
tercantum
dalam
perencanaan
strategis
secara
keseluruhan mencakup : -
Program peningkatan kualitas SDM / Aparatur Anggota Polisi Pamong Praja
-
Program peningkatan sarana dan prasarana Anggota Polisi Pamong Praja
C. Rencana Kinerja
Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan, target ini menunjuk nilai kuantitaf yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaransasaran strategis ataupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding baik proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana kinerja tahun 2012 merupakan komitmen
untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai. Adapun Program strategic indicator kinerja dan target kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2012 disajikan dala tabel berikut : Satua No 1.
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indicator kinerja 1. Penyediaan jasa
Target n
Anggaran (Rp)
Kali
12
68.790.000,-
Kali
12
4.989.800,-
komunikasi sumber daya air & listrik
Orang
10
28.920.000,-
3. Penyediaan jasa
Orang
101
administrasi ketatausahaan
2. Penyediaan jasa
727.200.000,-
administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa
Orang
1
4.200.000,-
Exsam plar
1.140
4.660.000,-
Lapora n SPPD
372
peningkatan kesejahteraan Pol.PP
5. Penyediaan jasa
tenaga pendukung administrasi perkantoran
134.547.600,-
6. Penyediaan
bahan bacaan perundangundangan 7. Rapat koordinasi
dan konsultasi dalam & luar daer 2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 9. Pemeliharaan rutin berkala computer 10.Belanja modal pengadaan
Unit
8
53.592.000,-
Unit
6
3.300.000,-
unit
9
45.825.000,-
buah
4
6.000.000,-
perlengkapan kantor 11.Pengadaan papan himbauan perda
3.
4.
Program peningkatan disiplin aparatur
12.Pengadaan pakaian hari – hari tertentu
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
13.Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan 14.Pengawalan dan pengamanan pejabat dan orang – orang penting
Stell
101
49.692.000,-
Orang
20
78.558.000,-
Orang
16
54.000.000,-
2
13.000.000,-
1
76.500.000,-
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.Pendidikan Formal PNS
Kali
6.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
16.Pelaksanaan Apel Kali Besar Satuan Linmas
Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2012 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai merencanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut : No 1 1.
Kegiatan 2 Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan
Indikator
Satuan
3 Input Dana Keluaran Terlaksananya Pelayanan jasa surat menyurat dan makan minum Hasil Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor,materai,barang cetakan,penggandaan dan makan minum
4 Rp. Kali
Target 5 68.790.000,12
Kali 12
2.
3.
4.
5.
6.
Penyediaan jasa Input Rp. komunikasi, sumber Dana daya air dan listrik Keluaran Paket Terlaksananya pembayaran rekening telepon setiap bulan Hasil Paket Terpenuhinya jasa komunikasi secara efisien Penyediaaan jasa Input Rp. administrasi Dana keuangan Keluaran Orang Terlaksananya Tertib pengelolaan administrasi Perkantoran Hasil Tersedianya biaya jasa Orang administrasi pengelola keuangan SKPD Penyediaan jasa Input Rp. peningkatan Dana kesejahteraan Polisi Keluaran Orang Pamong Praja Terlaksananya bayaran biaya uang saku bagi Kepala satuan dan anggota Sat.Pol.PP Hasil Tersedianya pembayaran uang saku bagi Kepala Orang satuan dan anggota Sat.Pol.PP Penyediaan jasa Input Rp. tenaga pendukung Dana administrasi Keluaran Orang perkantoran Terlaksananya pembayaran biaya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Hasil Terpenuhinya biaya jasa Orang honorarium pegawai honorer/tidak tetap kelancaran operasional perkantoran Penyedian bahan Input Rp. bacaan dan Dana peraturan Keluaran Exemplar perundangTerlaksananya undangan pembayaran biaya bahan bacaan surat kabar dan bulletin Hasil Terpenuhinya penyediaan bahanbahan bacaan untuk Exampla ilmu pengetahuan r
4.989.000,1
1 28.920.000,10
10 727.200.000,101
101
4.200.000,1
1
4.660.000,1.140
1.140
7.
8.
9.
10.
11.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Input Dana Keluaran Terlaksananya laporan hasil Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Hasil Tersedianya laporan hasil rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam serta luar daerah Pemeliharaan rutin Input berkala kendaraan Dana dinas operasional Keluaran Terlaksananya pemeliharan kendaraan dinas operasional dalam keadaan siap pakai Hasil Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang siap pakai dalam kondisi baik Pemeliharaan rutin Input Dana berkala computer Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan komputer dalam keadaan siap pakai Hasil Terpenuhinya pemeliharaan Komputer yang siap pakai dalam kondisi baik Belanja modal Input Dana pengadaan Keluaran perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Hasil Terpenuhinya perlengkapan kantor untuk kelancaran operasional administrasi kantor Pengadaan papan Input Dana himbauan perda Keluaran Terlaksananya pengadaan papan himbauan perda
Hasil Tersedianya sarana papan himbauan perda bagi masyarakat 12.
Pengadaan pakaian Input hari – hari tertentu Dana
Rp. Laporan
134.547.600,372
372 Laporan Rp.
53.592.000,-
Unit
8
Unit
8
Rp.
3.300.000,-
Unit
6
Unit
6
Rp. Unit
45.825.000,9
9 Unit
Rp. buah
6.000.000,4
4 buah Rp.
49.692.000,-
13.
14.
15.
Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan
Pengawalan dan pengamanan pejabat dan orang – orang penting
Pendidikan PNS
Formal
Keluaran Terlaksananya Pengadaan Pakaian hari – hari tertentu Hasil Terpenuhinya pakaian hari – hari tertentu sebagai keseragaman untuk kegiatan tertentu Input Dana Keluaran Terlaksananya penegakan perda dan pembinaan kantrantibmas Hasil Terwujudnya kepatuhan Perda dan terlaksananya pemeliharaan kantarantibmas Input Dana Keluaran Terlaksananya pengawalan dan pengamanan lainnya Hasil Terciptanya Keamanan bagi pejabat dan orang – orang penting serta pengamanan lainnya Input Dana Keluaran Terlaksananya Diklat dan bimbingan tekhnis PNS
Hasil Tersedianya biaya Kontribusi Diklat dan Bintek bagi PNS 16.
Pelaksanaan Apel Input Besar Satuan Dana Linmas Keluaran Terlaksananya apel bersama Satuan Linmas se Kab.Sinjai Hasil Tersedianya kebutuhan Apel sat. Linmas
Stell
101
101 Stell
Rp. Tim
78.558.000,1
20 Orang Rp. Tim
54.000.000,1
16 Orang Rp. Kali
13.000.000,2
2 Kali Rp. Kali
76.500.000,1
1 Kali
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi suatu tindakan perbaikan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan fungsi dan sasaran yang telah ditetapkan Ikhtisar pengukuran kinerja keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam Pengukura Kinerja Kegiatan (PKK). B. Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2012.
Dari evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai telah melaksanakan tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. Hal itu dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan secara berikut : 1. Tebentuknya struktur dan kapasitas instansi yang efektif dan efisien
Indikator keberhasilan sasaran terbentuknya struktur dan kapasitas instansi yang efektif dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut : No 1.
Indikator Kinerja Pelayanan
Satuan
Administrasi Kali
Ketatausahaan 2.
Penyediaan
3.
sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi
Orang
4.
keuangan Penyediaan
/Bulan Orang
kesejahteraan
jasa
jasa
komunikasi,
peningkatan
Polisi
Pamong
Paket
Targe t
Realisasi
%
12
12
99,68
1
1
79,32
10
10
100,00
101
101
94,31
Praja Penyediaan
5.
jasa
tenaga
pendukung administrasi/ tehnik
Orang
6.
perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan
Exempla
7.
peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan
8.
konsultasi dalam dan luar daerah Pengadaan Papan Himbauan
9.
Perda Pemeliharaan
rutin
/
1
1
100,00
1.140
1.140
79,51
Laporan
372
372
96,21
Unit
4
4
100,00
Unit
8
8
99,15
Unit
6
6
100,00
9
9
100,00
Stell
101
101
100,00
kali
2
2
61,54
16
16
99,94
20
20
90,16
1
1
100,00
r
berkala
kendaraan dinas operasional -Roda Empat dan Roda Dua 10.
Pemeliharaan
rutin
11.
computer Penyediaan
Peralatan
12.
Perlengkapan Kantor Pengadaan pakaian Hari – hari
13.
tertentu Pendidikan dan Pelatihan Formal
14.
Pengawalan dan Pengamanan
/
berkala dan
Unit
Orang
15.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalm tehnik pencegahan tindak kriminal Pelaksanaan Apel besar linmas
16.
Orang kali
Dari ke 16 (Enam Belas) indicator yang di tetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran, narasi penjabarannya sebagai berikut : 1.
Pelayanan administrasi ketatausahaan direalisasikan 99,68 % dari
dana anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA-SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kebutuhan SKPD yang terkait dengan kegiatan tersebut telah terealisasi sepenuhnya. 2.
Pada indicator kinerja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik target serta realisasinya telah sesuai dengan tolok ukur keberhasilan 79,32%, dimana anggaran yang disiapkan dalam DPA tidak sepenuhnya
direalisasikan
karna
telah
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
efisiensi
penggunaannya. 3.
Penyediaan jasa administrasi keuangan juga dapat dilaksanakan
dengan tolok ukur keberhasilan 100% sebagai pembayaran honorarium untuk pengelola keuangan SKPD yang telah ditetapkan yakni sejumlah 10 orang . 4.
Pada indicator penyediaan jasa peningkatan kesejahteraan Pol PP
hanya terealisasi 94,31 % hal ini disebabkan karna adanya pejabat pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah memasuki masa pensiun dan adanya mutasi lingkup Pemkab sinjai dengan demikian dana yang telah dianggarkan dalam DPA – SKPD tidak sepenuhnya dapat terealisasi. 5.
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tehnik perkantoran
pada tahun ini dapat terealisasi dengan baik dimana pembayaran direalisasikan 100%, untuk Tenaga Kontrak Anggota Sat.Pol.PP untuk Tahun 2012. 6.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan hanya
terealisasi dengan tolok ukur keberhasilan 79,51 % hal ini disebabkan adanya salah satu Item kegiatan yang tidak diakomodir oleh pimpinan SKPD dimana item tersebut adalah biaya iklan ucapan selamat. 7.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dapat
terealisasi dengan baik dimana adanya peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Sat.Pol PP Provinsi Sulawesi Selatan serta kegiatan perjalanan dinas juga digunakan dalam rangka kegiatan Pelatihan dan Bimbingan tekhins PNS sehingga anggaran yang terealisasi 96,21 % . 8.
Pada indicator kinerja Kegiatan Pengadaan Papan Himbauan Perda
seluruhnya dapat terealisasi 100% sehingga tolok ukur dan capaian program telah sesuai dengan perencanaan DPA – SKPD. 9.
Pada
indicator
capaian
kinerja
pemeliharaan
kendaraan
dinas
operasioanal juga terealisasi dengan baik dimana kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda dua 5 (lima) unit serta kebutuhan Bahan bakar Minyak untuk kendaraan tersebut , direalisasikan 99,15 %
sehingga kendaraan dinas operasional Sat Pol PP seluruhnya dalam keadaan baik dan siap pakai. 10.Pemeliharaan rutin/berkala computer yang sejumlah 6 unit dapat direalisasikan 100 % , sehingga sarana dan prasarana komputer seluruhnya dalam keadaan baik. 11.Untuk indikator kinerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor juga terealisasi 100 % , pada indikator kegiatan ini telah sesuai dengan tolok ukur dan capaian program DPA – SKPD Kantor Sat Pol PP dimana Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor semuanya dapat terealisasi melalui pihak ke – 3 sehingga pelaksanaan operasional administrasi kantor Sat Pol – PP terlaksana dengan baik. 12.Pengadaan pakaian hari – hari tertentu untuk Tahun anggaran 2012 dapat direalisasikan 100 %, sehingga adanya keseragaman dalam kegiatan oalah raga. 13.Pendidikan dan pelatihan formal PNS dengan kegiatan penyediaan biaya bintek dan kursus – kursus singkat hanya terealisasi 61,54 % hal ini disebabkan karna kegiatan ini untuk SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyesuaikan kebutuhan dan permintaan bintek untuk peningkatan SDM aparat Sat Pol – PP dengan demikian masih adanya sisa anggaran diakhir tahun 2012. 14.Pada indikator kinerja Pengawalan Pejabat dan orang – orang penting serta pengamanan lainnya dapat terealisasi 99,94 % . 15.Selanjutnya indicator kinerja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan tindak kriminal dimana realisasi anggarannya mencapai 90,16 % dengan beberapa item kegiatan diantaranya : Kegiatan penertiban pegawai, anak sekolah dan pemeliharaan kantrantibmas dapat dikatakan berhasil dengan melihat tolok ukur keberhasilan data/laporan setiap bulannya menurun pada akhir tahun 2012, penjabarannya sebagai berikut : -
Pada kegiatan penertiban pegawai yang berkeliaran pada jam kerja
mengalami peningkatan kesadaran pegawai dimana para PNS melakukan
aktifitas diluar jam kerja ( Jam Istirahat )pada tempat tertentu seperti pasar dan tempat – tempat perbelanjaan sesuai laporan operasional dilapangan. -
Kegaiatan
penertiban
anak
sekolah
juga
demikian,
mereka
sudah
mengantongi surat izin keluar dari guru bagian kesiswaan apabila ada suatu hal yang mereka perlukan diluar sekolah pada jam belajar ,namun ada waktu tertentu yang kami perlu bijaksanai dalam hal ini dimana sekolah tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan pelajaran diluar lingkungan sekolah ataupun pelaksanaan Porseni disekolah masing – masing, biasanya banyak siswa yang berkeliaran dengan kepentingan kegiatan tersebut. -
Pedagang Kaki Lima (PK-5) tolok ukur keberhasilannya juga sudah dapat dikatakan terealisasi dengan baik walaupun masih terdapat beberapa pedagang/penjual disampaikan/diberikan
pada
bahu-bahu
teguran
agar
jalan, kiranya
namun tidak
sudah
melaksanakan
kegiatannya pada tempat atau lokasi yang bukan peruntukannya. -
Penertiban ternak dalam wilayah Ibukota Kab.Sinjai pada jalan-jalan protocol juga masih perlu pengawasan yang lebih baik dikarnakan pada tahun 2012 kadang masih ada pemilik ternak yang kurang menyadari peraturan yang ada.
-
Dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pegawasan dan Pengendalian Produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman
Beralkohol
(Miras)
kegiatan
penertibannya
juga
dapat
direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh Tim Terpadu (TNI, Polri< dan Sat. Pol.PP) dan barang bukti yang diketemukan langsung diamankan di Polres Sinjai serta pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. -
Begitupun pada item penertiban Perjudian, dapat dikatakan berhasil terbukti pada tahun ini tidak ditemukannya atau tidak adanya laporan tim terpadu mengenai praktik perjudian .
-
Pada penertiban Perhotelan dan tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma agama, adat
serta perilaku yang menyimpang juga dapat dikatakan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar norma – norma yang tersebut diatas. -
Serta pelaksanaan penertiban kantrantibmas pada tempat-tempat yang dianggap rawan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tim Terpadu, dengan sasaran pelaku kriminalitas yang dianggap dapat mengganggu orang lain/masyarakat.
16. Terakhir Pelaksanaan Apel besar linmas se Kab.Sinjai dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi anggaran 100 % ,walaupun pelaksanaan apel tersebut dilaksanakan penganggaran
didesa dan kelurahan masing – masing, hal ini dikarnakan untuk
kegiatan
ini
baru
dianggarakan
pada
perubahan
anggaran tahun 2012. Pelaksanaan apel besar ini tidak dilaksanakan secara terpusat di Ibu kota Kab.Sinjai mengingat waktu dan proses pelaksanaan yang sangat tidak memungkinkan dan perhitungan biaya transportasi para hansip yang tidak mencukupi untuk mengikuti apel besar secara terpusat sehingga menugaskan anggota Sat polpp untuk memimpin apel disetiap desa dan kelurahan dikabupaten sinjai. C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 dapat dikatakan berhasil 100% dilaksanakan walaupan Dana Anggaran yang berdasarkan DPA-SKPD tidak sesuai dikarenakan adanya alokasi sisa dana anggaran yang tidak terealisasi namun pencapaian Program dan kegiatan telah terlaksana seluruhnya. D. Analisis Capaian Keuangan Tahun 2012 Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tentunya didukung dengan pendanaan yang dialokasikan pada tiap kegiatan-kegiatan. Untuk melihat perbandingan realisasi penggunaan dana dengan alokasi yang di tetapkan, disajikan pada tabel berikut :
No 1.
Anggaran ( Rp )
Uraian
68.570.400
99,68
4.989.800
3.957.754
79,32
28.920.000
28.920.000
727.200.000
685.800.000
4.200.000
4.200.000
100
4.660.000
3.705.000
79,51
134.547.600
129.442.000
96,21
pelatihan
13.000.000
8.000,000
61,54
Himbauan
6.000.000
6.000.000
99,88
Perda Pemeliharaan rutin / berkala
53.592.000
53.136.500
99,15
3.300.000
3.300.000
100
dan
45.825.000
45.825.000
100
Perlengkapan Kantor Pengadaan pakaian Hari – hari
49.692.000
49.631400
99,88
tertentu Pengawalan dan Pengamanan
54.000.000
53.970.000
99,94
Peningkatan kerjasama dengan
78.558.000
70.825.000
90,16
76.500.000
76.500.000
100
4. 5.
kesejahteraan Pol.PP Penyediaan jasa
3.
Prosentase (%)
68.790.600
Pelayanan administrasi ketatauasahaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa peningkatan
2.
Realisasi ( Rp
tenaga
100 94,31
pendukung administrasi/ tehnik perkantoran 6.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-
undangan
7.
Rapat-rapat konsultasi
koordinasi dalam
8.
daerah Pendidikan
9.
Formal PNS Pengadaan Papan
10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 .
dan
dan
dan luar
kendaraan dinas operasional -Roda Empat dan Roda Dua Pemeliharaan rutin / berkala computer Penyediaan
Peralatan
aparat keamanan dalm tehnik pencegahan tindak kriminal Pelaksanaan Apel besar linmas
Dari segi realisasi keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai telah merealisasikan alokasi anggaran tersebut secara efisien tepat pada penggunaan ditetapkan.
sasaran
kegiatan
yang
dimaksud
sesuai
aturan
yang
telah
BAB IV PENUTUP
Walaupun masih terdapat kekurangan namun tidak dapat di pungkiri masih ada keberhasilan yang dapat diraih, keberhasilan yang dicapai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai lewat anggaran berbasis kinerja pada tahun anggaran 2012 ini, tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh semua jajaran yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, baik itu dari unsur petugas lapangan ataupun petugas administrasi di kantor. Yang bekerja secara bersinergi menggunakan segenap kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dengan sebuah pengharapan bahwa Visi dan Misi yang diemban oleh organisasi tempatnya bertugas dapat dicapai nanti dimasa yang akan datang Dan tentunya lewat dukungan pemerintah Kabupaten Sinjai, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai di masa yang akan datang akan lebih berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang telah melaksanakan kegiatan yang ada pada Kantor satuan Polisi pamong Praja Kabupaten sinjai. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2012.
L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L A K I P) TAHUN 2012
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013
