BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Muara Bungo selaku kawal depan Mahkamah Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai Pengadilan Tingkat Pertama membawahi 17 (tujuh belas) Kecamatan yang merupakan wilayah hukum (Kompetensi Relatif) Pengadilan Agama Muara Bungo yaitu : 1.
Kecamatan Pelepat
2.
Kecamatan Pelepat Ilir
3.
Kecamatan Bathin II Babeko
4.
Kecamatan Rimbo Tengah
5.
Kecamatan Pasar Muara bungo
6.
Kecamatan Bungo Dani
7.
Kecamatan Bathin III
8.
Kecamatan Rantau Pandan
9.
Kecamatan Muko-muko Bathin VII
10. Kecamatan Bathin III Ulu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 1
11. Kecamatan Tanah Sepenggal 12. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 13. Kecamatan Tanah Tumbuh 14. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 15. Kecamatan Bathin II Pelayang 16. Kecamatan Jujuhan 17. Kecamatan Jujuhan Ilir Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut; a.
Transparansi biaya perkara di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo;
b.
Tranparansi tentang pemerimaan perkara dengan memberlakukan daerah steriil area yang mana pejabat atau pegawai pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan pihak pihak yang berpekara;
c.
Memfungsikan meja Informasi tentang pengadilan dan penanganan pengaduan masyarakat yang tidak puas akan pelayanan pengadilan;
d.
Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem penerimaan perkara sampai kepada pengambilan putusan atau surat surat yang dibutuhkan oleh pengguna pengadilan;
e.
Perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan pengetahuan Sumber Dayar Manusia; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 2
B.
TUGAS DAN FUNGSI B.1. TUGAS Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah. Selanjutnya pengembangan sarana, prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan, dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pengawasan yang berpedoaman kepada ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahu 1989 yang mengatur sebagai berikut : ayat 1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya; ayat 2 Selain Tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; B.2. FUNGSI Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi
Peradilan ( pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 )
yang mengatur sebagai berikut;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 3
ayat 1
Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah . 2. Fungsi Pengawasan ( pasal 53 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut:
ayat 1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya; ayat 2. Selain Tugas
sebagaimana diatur dalam ayat (1) Ketua
Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; 3. Fungsi Nasehat ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:
ayat 1. Pengadilan dapat memberikan keteranan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi instansi pemeringtah di daerah hukumnya apabila diminta; 4. Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan , maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara
dan pengelolaan administrasi pengadilan , hal ini
sangat penting, karena bukan saja mernyangkut aspek ketertiban dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 4
menyelenggarakan admiminstrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan memepengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris; 5. Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64.A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat uhtuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan; 6. Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pada setiap Pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; ayat 2
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai purtusan terhadap
perkara tersebut sampai memperoleh
kekuatan hukum tetap; 7.
Fungsi lain lain (pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 5
ayat 2. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo dalam tahun anggaran 2014, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I.
Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Muara Bungo dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Sistematika Penyajian.
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Bungo dalam tahun anggaran 2014 yang berisikan antara lain : A. Rencana Strategis 2015-2019 Menjabarkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Bungo Tahun 2015-2019 1. Visi dan Misi 2. Tujuan Sasaran Strategis 3. Perogram Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2016 1. Penjelasan arah kebijakan yang diambil Tahun 2016 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 6
Bab III. Akuntabilitas Kinerja,; a. Pengukuran Kinerja ( Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja); b. Analisis Akuntabilitas Kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja; Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo di masa datang, yang berisikan antara lain : a. Kesimpulan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; a.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bungo
b.
Sumber Daya Manusi Pengadilan Agama Muara Bungo
c.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Bungo
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A.
Rencana Strategis Tahun 2015 -2019 Tahun 2014 merupakan tahun ke lima atau tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Selanjutnya untuk member arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2015-2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama dalam kinerjanya, dalam pencapaian atas pelaksanaan tugas, pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan harus mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan sesuai KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dalam pengertian umum angka 12. Visi adalah gambaran tentang keadaan yang berisi cita-cita dan citra yang diwujudkan suatu organisasi. Visi Mahkamah Agung RI ialah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Misi adalah menggambarkan hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Mahkamah Agung mempunyai misi sebagai berikut : 1.
Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 8
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Adapun Pengadilan Agama Muara Bungo mempunyai visi dan misi sebagai berikut : Visi Pengadilan Agama Muara Bungo : “Terwujudnya Peradilan yang dibutuhkan dan didambakan para pencari keadilan”. Misi Pengadilan Agama Muara Bungo adalah : 1. Meningkatkan pelayanan publik. 2. Memberi pelayanan prima kepada para pencari keadilan. 3. Meningkatkan kinerja aparat peradilan. 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang. 5. Menyelesaikan perkara secara adil dengan azas sederhana,cepat, dan biaya ringan.
Untuk terlaksananya Visi dan Misi tersebut tentunya dikehendaki sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai serta dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, membudayakan sikap dan perilaku yang sopan, ramah dan bijaksana untuk meminimalisir perasaan tidak puas masyarakat.
2. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Bungo yang telah ditetapkan dan didokumentasikan dalam dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 9
Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Agama Muara Bungo adalah : Sasaran
Indikator
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya Penyelesaian perkara tepat waktu;
- Prosentase perkara yang diterima dengan prosentase perkara yang diputus. - Prosentase perkara yang diputus kurang dari enam bulan dengan prosentase perkara yang di putus lebih darfi enamn bulan; - Laporan Perkara dikirim tepat waktu;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Melakukan pemeriksaan perkara dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan; - Melakukan reviu terhadap laporan perkara setiap bulan; - Melakukan monitoring pelaksanaan minutasi perkara; - Melakukan Monitoring penyerahan salinan putusan dan akta cerai
Meningkatnya - Prosentase SDM - Mengikut sertakan - Mengikuti kualitas SDM Non Yudisial Hakim dan Panitera kegiatan Pengadilan dengan SDM Pengganti untuk Agama Muara Yustisial; bimbingan teknis Bimbingan Bungo - Prosentase Tenaga Yustisial. Tekhnis Hakim dengan - Mengikutsertakan Panitera Pengganti aparatur Non bidang yang membantu Yustisial/ Yustisial dan persidangan; Kesekretariatan - Pronsentase untuk sertifikasi Non aparatur yang tekah Barang dan Jasa Yustisial mengikuti - Mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis penyusunan RKAKL Yusrstisial dengan dan langkah langkah yang belum penggunaan negikuti pelatihan Anggaran secara Tekhnis Yustisial; baik sesuai dengan - Prosentase aparatur sistem akuntabilitas, yang lulus Diklat dan transparansi; Pengadaan Barang - Mengkuti kegiatan dan Jasa dan tentang penerapan dengan aparatur peraturan peraturan yang tidak lulus yang berhubungan beradasarkan yang dengan pengelolaan mengikuti; uang negara; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 10
- Prosentase aparatur yang memahami penggunanaan aplikasi keuangan, simpeg, dan SABMN,
Meningkatkan - Prosentase kualiatas hasil Pengaduan yang di pembinaan dan tindaklanuti;. pengawasan;. - Prosentase pengaduan yang tidak ditindaklanjuti
-
Peningkatan - Melakukan pembinaan dan Pengawasan aparatur pengadilan
pembinaan pengawasa reguler; - Melakukan pembinaaan dan pengawas berdasarkan pengaduan masyarakat; - Melakukan reviu terhadap semua laporan perkara setiap bulan; - Melakukan audit kinerja bersamaam dengan pengawasan dan pembinaan;
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 3.1. Program Utama 1.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pengguna pengadilan, setiap kegiatan dan ketentuan ketentuan yang menyangkut akan hak dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia; dan semua kebutuhan dan informasi yang diperljukan masyarakat telah tersedia di meja informasi setiap pengadilan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 11
2.
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan sadalah pelayanan satu pintu, para pihak yang datang ke Pengadilan telah di sediakan media informasi secara manual dan melalui website, yang terintegrasi pada meja informasi, ketika masyarakat memerlukan informasi perkara, biaya perkara hari sidang, dan
jadwal
persidangan tidak perlu menghubungi pihak pihak lain, cukup menghubungi meja informasi, dan seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi; 3.
Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien Profesionalitas dan Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, oleh karena itu kemampuan dan kinerja aparatur pengadilan harus ter-ukur dan memakai sistem teknologi yang memadai, seperti penggunaan beberapa aplikasi dan data yang mendukung kinerja pengadilan, dan semua aplilkasi dan data data tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi pengadilan;
4.
Meningkat kualitas sumber daya manusia lembaga peradilan Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat sdan strategis yang dibuat ke dalam sistem pembinaan yang terus menerus, di ikuti dengan hasil penelitian sebagai salah satu instrumen pendukung untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian kwalitas aparatur pengadilan;
5.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
terhadap kinerja aparatur
Pengadilan Agama Muara Bungo. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 12
Pengadilan Pengadilan Agama Muara Bungo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menempatkan pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok menajemen, dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Bungo ada yang dilaksanakan secara reguler dua kali dalam setahun; dari beberapa target yang harus di capai adalah : a. Terselenggarakan pembinaan dan pengawasan; b. Meningkat wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku, dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas; c. Terselenggaranya informasi akan di kaji ulang oleh Hakim Pengawas Bidang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
Ketua Pengadilan
Agama Muara Bungo, dalam pencapaian kiinerja yang lebih baik; 6.
Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas; Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terutama terhadap administrasi dan manajemen Pengadilan Agama. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dilakukan dengan cara dengan meminta data data pendukung yang diperlukan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan audit kinerja ini bertujuan untuk menilai kinerja dan melihat sampai sejauh mana program kerja yang dibuat dapat dilaksanakan. Adapun tim dari hakim pengawas bidang Pengadilan Agama Muara Bungo adalah sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 13
Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan Hakim Pengawas Bidang Meja Informasi dan Pelayanan Publik
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
3.2 Kegiatan Pokok Dari
sasaran yang di uraikan tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Agama Muara Bungo dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Muara Bungo mengusulkan kegiatan pokok sebagai berikut :
a.
Kegiatan Pokok Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara Bungo Program peningkatan kualitas, kuantitas penyelesaian perkara, efektifitas persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Muara Bungo masih sangat diperlukan. Untuk itu, kemampuan para aparat peradilan baik hakim, panitera dan jurusita sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sehingga dapat memuaskan masyarakat pencari keadilan . Program ini juga sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam rangka peningkatkan mutu keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu beberapa pegawai Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengikutkan berbagai pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama kegiatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bungo.
b.
Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan pencapaian kinerja dan kualitas pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tergantung dari penerapan manajemen yang efektif dan efisien di lembaga tersebut. Demikian pula halnya pada Pengadilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 14
Agama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama, Pengadilan Agama Muara Bungo telah melaksanakan kegiatan sidang keliling dan perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu. 1. Perkara Prodeo Masyarakat miskin merupakan komponen bangsa yang mendapat hambatan untuk akses pengadilan, mengingat keterbatasan mereka dalam hal keuangan, sehingga ketika berperkara meraka berhadapan dengan masalah biaya perkara dan ongkos transportasi. Kendala tersebut mesti direspon secara baik dan diperhatikan, supaya keadilan hukum terasa oleh mereka.Pasal 56 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B ayat (2) UU No, 50/2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya berpekara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sejalan dengan isi aturan perundang-undangan tersebut diatas, Negara berkewajiban secara hukum untuk merumuskan, membuat dan melaksanakan kebijakan yang bertujuna untuk menanggung biaya bagi orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin teraksesnya keadilan hukum oleh mereka. Diantara program yang masuk ke dalam kebijakan pemberian bantuan hukum adalah berperkara secara Prodeo (Cuma-cuma) yaitu pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagi para pihak yang berperkara. Melalui berperkara secara prodeo semua orang dijamin untuk mendapatkan proses keadilan. Prodeo memberikan sinyal penting kepada masyarakat bahwa biaya berperkara tidak harus menjadi kendala bagi mereka dalam menuju kerumah keadilan. Pada tahun 2014 akses masyarakat miskin dan marginal terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas negara. Dibawah payung SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Muara Bungo yang salah satu Peradilan Agama di Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memberikan bantuan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 15
masyarakat miskin dan marginal melalui bantuan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI, melalui Dirjen Badilag, dengan anggaran untuk perkara Prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Bungo sejumlah 5 perkara. Realisasi anggaran untuk perkara prodeo pada tahun ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 100 % dari pagu anggaran untuk perkara prodeo.
2. Sidang Keliling Sidang Keliling adalah salah satu program unggulan Pengadilan Agama Muara Bungo yang sangat menyentuh dan membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Muara Bungo, Sidang Keliling di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo yaitu : 1.
Kecamatan Pelepat Ilir
2.
Kecamatan Jujuhan
Biaya Sidang Keliling yang telah dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI, melalui Dirjen Badilag, dengan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2013 jumlah perkara Sidang Keliling yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Bungo sejumlah 48 perkara dari jumlah sidang keliling tersebut telah putus perkara 24 perkara. Realisasi anggaran untuk sidang keliling pada tahun ini sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau 100 % dari pagu anggaran untuk sidang keliling.
c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 16
Oleh karena itu beberapa pegawai Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengikutkan berbagai pelatihan terutama kegiatan peningkatan kualitas penerapan manajemen.
d. Kegiatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara
Bungo Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Bungo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparat Pengadilan Agama Muara Bungo dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Bungo dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Muara Bungo.
e.
Kegiatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan
Agama Muara Bungo
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan tapi yang paling penting adalah agar pelaksana tugas tidak menyimpang dari yang ditetapkan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.
B. Rencana Kinerja Tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 17
Rencana Kinerja ( performance plan) Tahun 2016 menggambarkan sasaran program dan kegiatan tahunan berserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran; Penyusunan Rencana Kinerja dilanjutkan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Bungo menetapkan Komitmen Kinerja sebagai berikut: Target Sasaran
Indikator Kinerja
Strategis Peningkatan -.Persentase Penerimaan penyelesaian perkara pada perkara yang pengadilan Agama di terima di Muara Bungo Pengadilan Agama Muara Bungo -. Persentase perkara yang di selesaikan;
-. Persentase pengiriman berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Meningkatkan - Persentase temuan kwalitas hasil Hakim Pengawas pembinaan dan pengawasan Bidang - Persentase hasil temuan
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
yang di tindaklanjuti / di perbaiki - Laporan hasil
100%
100%
pembinaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 18
pengawasan yang di sampaikan tepat waktu,
Pengembangan Persentase jumlah Sumber Daya tenaga tekhnis yang Manusia diberi bimbingan
100%
100%
100%
100%
jumlah 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
tehknis yustisial - Persentase tenaga
Non
Tekhnis
yang diberi Bimbingan Tehknis Non Yustisial Pengembangan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi melalui Web Site
100%
- Persentase masyarakat yang memerlukan informasi perkara melalui website
100%
- Persentase masyarakat yang mendapat kemudahan pelayanan melalui Teknologi Informasi/ Web Site. Meja Informasi; Pengembangan Pelayanan Hukum terhadap masyarakat yang tidak Mampu (Justice for poor)
100%
- Persentase masyarakat yang mendapatkan
100%
100%
100%
pelayanan hukum terutama dalam prodeo dan Sidang Keliling
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 19
C. Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015 Penetapan Kinerja merupakan penyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber dana, sumber daya manusia ; Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2015 yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat edaran Menteri Reformasi Birokrasi
Negara PAN dan
Nomor; 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja
Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan selanjutnya
dan
Penetapan
Kinerja Tahun 2015 tidak terlepas dari beberapa kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Bungo dalam penggunaan Anggaran Tahun 2015; Sasaran yang akan di capai oleh Pengadilan Agama Muara Bungo dan yang dinyatakan dalam Penetapan sasaran Kinerja tahun 2015 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Bungo yang telah di susun ; Penetapan Kinerja
dilaksanakan dengan adanya Perjanjian Kinerja
antara
Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Pengadilan Agama Muara Bungo, guna mewujudkan menajemen yang efektif, transparan, akuantabel dan berorientasi kepada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
B.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo telah melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 4 ( empat) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Capaian sasaran strategis Pengadilan Agama Muara Bungo sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bungo, baik dalam bentuk dukungan tehnis maupun administrasi. Sedangkan capaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bungo dimana pada saat ini Pengadilan Agama Muara Bungo telah mencoba untuk mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, rincian Analisis capaian masingmasing sasaran dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 21
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas hasil Pemeriksaan perkara. Kualitas hasil Pemeriksaan perkara dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara yang di selesaikan Pengadilan Agama Muara Bungo, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke - 1 : Target No
Indikator Kinerja
1
Prosentase Putusan Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Muara Bungo
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (338)
Realisasi Capaian 2014
83,2% (281)
83,2%
100% (371)
84,36% (313)
84,36%
Tahun 2013 Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Bungo sepanjang Januari – Desember 2013 sejumlah 299 perkara ditambah sisa perkara tahun 2012 sejumlah 39 perkara, jadi jumlah keseluruhan adalah 338 Perkara. Dari jumlah perkara tersebut telah diselesaikan sejumlah 281 perkara atau 83,2 persen. Sedangkan tahun 2014 Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Bungo sepanjang Januari – Desember 2014 sejumlah 314 perkara ditambah sisa perkara tahun 2013 sejumlah 57 perkara, jadi jumlah keseluruhan adalah 371 Perkara. Dari jumlah perkara tersebut telah diselesaikan sejumlah 313 perkara atau 84,36 persen. Dari uraian di atas perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Bungo mengalami kenaikan prosentase dari tahun sebelumnya; Indikator kinerja ke-2 : Target N o
Indikator Kinerja
Realisasi 2013
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 22
1
- Laporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
hasil pembinaan dan pengawasa n yang di sampaikan tepat waktu
Jumlah temuan dalam pembinaan dan pengawasan tahun 2014 terdapat beberapa temuan, pada tahun 2014 berdasarkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara reguler terhadap tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Bungo, selanjutnya pada evalusi pada semester kedua semua temuan telah dapat di selesaikan dengan baik capaian kinerja telah memenuhi 100 persen. Indikator kinerja ke-3 : Target N o 1
Realisasi
Indikator Kinerja -
Persentas
Capaian
Target
2013 100%
100 %
Realisasi
Capaian
2014 100 %
100%
100%
100%
e jumlah tenaga tekhnis yang diberi bimbingan tehknis yustisial
Pada Tahun 2014 Pegawai Pengadilan Agama Muara Bungo telah mengikuti Bintek
(bimbingan tehnis)
yustisial tenaga teknis Hakim dan tenaga teknis
kepaniteraan, selain itu ada pembinaaan yang bersifat mandiri melalui organisasi IKAHI yang di kelola secara mandiri oleh semua Hakim di Pengadilan Agama Muara Bungo. Walaupun kegiatan Bimbingan teknis tidak di anggarkan melalui Daftar Isian Kegiatan Pengadilan Agama Muara Bungo,
Tetapi capaian indikator kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 23
Pengadilan Agama Muara Bungo dapat dikatakan telah berhasil, dengan capaian kinerja 100%.
SASARAN 2: Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Muara Bungo Salah satu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Bungo saat ini adalah kapasitas SDM tenaga fungsional yang memadai. Khususnya tenaga Hakim, Panitera Pengganti yang berada Pengadilan menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan
Agama Muara Bungo maka
Agama Muara Bungo hanya dapat
meningkat kapasitas kinerja melalui mengikuti bimbingan teknis (Bintek) dengan instansi terkait dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, BUA maupun BPKP. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1 : No
Indikator Kinerja
1
Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Mediasi
Aparat
Target
Reali sasi 2013
100%
0%
Hakim Pengadilan
Capai Target an
0%
100%
Reali Capaian sasi 2014 16,6% (1 orang)
16,6%
Agama Muara Bungo yang mengikuti Diklat
Mediasi tahun 2014 adalah 1 orang dari target 6 orang Hakim atau realisasi 16,6 persen. Indikator kinerja ke-2: Target No
1
Indikator Kinerja Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang
Realisasi
Capaian
Target
2013 100% (5)
40% (3)
Realisasi
Capaian
2013 40%
100% (2)
0% (0)
0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 24
dan Jasa
Pegawai / Pejabat Pengadilan Agama Muara Bungo yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014 tidak ada, dengan capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo 0% dari target 2 orang.
SASARAN 3 : Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan. Dengan penambahan jumlah Hakim, namun belum ada penambahan pejabat fungsional,
pejabat struktural dan staf pada Pengadilan
Agama Muara Bungo
berdampak pada peningkatan tercapainya kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan
Agama Muara Bungo. Meskipun peningkatan tersebut belum sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
Indikator keberhasilan sasaran berikut target
dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1: Target Reali sasi N o
Indikator Kinerja
1
Prosentase jumlah tenaga administrasi dan fungsional
Capaian
Target
2013 100%
0%
Realisasi
Capaian
2014 0%
100%
0%
0%
Pada tahun 2014 tenaga fungsional Hakim terdapat perubahan karena adanya kebijakan mutasi yaitu adanya pindah tugas Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan tenaga fungsional non hakim terdapat penambahan Jurusita Pengganti, sedangkan tenaga fungsional Panitera Pengganti tidak adanya pengangkatan Panitera Pengganti, namun untuk capaian kinerja di Pengadilan Agama Muara Bungo dalam memberikan pelayanan yustisial berhasil dengan capaian 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 25
Indikator kinerja ke-2 : Target N o
Indikator Kinerja
1
Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf
Realisasi
Capaian Target Realisasi
2012 100%
0 %
Capaian
2013 0%
100%
0%
0%
Perbandingan jumlah tenaga struktural dan staf terhadap satker pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2013 disebabkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Muara Bungo tidak mendapat penambahan Pegawai;
C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas Pengadilan
Agama Muara Bungo
mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :
TAHUN 2013 N O
TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
% CAPAIAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI ANGGAAN
% CAPAIAN
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya
2,852,376,000
2,945,485,278
103,26%
2.622.427.000
2.568.964.311
97,96%
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2,081,499,000
2,063,708,400
99,15%
0
0
0,0
3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
35,335,000
34,750,000
98,34%
35,545,000
35.100.000
98,75
4.969.210.000
5.043.943.678
101,50%
2.657.972.000
2.604.064.311
97,97%
JUMLAH
Pagu DIPA Pengadilan
Agama Muara Bungo Tahun 2014 adalah sebesar
Rp.2.657.064.311,- realisasi anggaran senilai Rp.2.604.064.311,- atau sebesar 97,97 %, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.53.907.689,- atau 2,03 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 26
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Muara Bungo dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bungo dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator
sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah
dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Muara Bungo belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 27
Kiranya LAKIP Tahun 2014
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo. Untuk
lebih
mengefektifkan
kegiatan-kegiatan
dapat
ditempuh
beberapa
penyelesaian sebagai berikut : 1.
Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Bungo mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain : a.
Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
b.
Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra Pengadilan Agama Muara Bungo, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.
c.
Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2014 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo di masa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 28
B.
SARAN
a.
Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Bungo sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muara Bungo.
b.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Muara Bungo.
c.
Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
d.
Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Bungo 2014 29
