BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pemerintah mempunyai tugas regular dan pembangunan. Tugas regular adalah memajukan kesejahteraan rakyat, sedangkan tugas pembangunan adalah innovator dan stabilisator pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas – tugas tersebut pemerintah memerlukan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (budgetair). Selain itu, pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan Negara, yaitu fungsi mengatur (regulerend), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (Munawir,2000:6). Dalam struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pra Modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi guna debirokratisasi pelayanan seperti Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan dibentuk secara terpisah. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama. Sistem pemungutan pajak tersebut
1
2
mengandung kelemahan, oleh sebab itu dipandang perlu untuk melakukan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang lebih sederhana dan dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Disamping itu, sistem pemungutan yang sederhana akan dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban serta meratakan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pada tahun 1983 mengadakan pembaharuan perpajakan (tax reform) dan
menyempurnakan
kembali
pada
tahun
1994
dan
tahun
2000.
(Munawir,2000:8). Tujuan melakukan tax reform adalah menghapus sistem perpajakan lama yang terlalu komplek serta memberikan fasilitas budgeter-regulerend-social tax. Tax reform dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum (rechssicherheit). Pengaruh atas tax reform yaitu sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. Tax reform bertujuan untuk mendorong keberhasilan perpajakan. (Mardiasmo,2009:23) Modernisasi sitem perpajakan dilakukan bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good Governance, merupakan sistem administrasi pepajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).
3
Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat diwujudkan dengan penerepan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendakatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e-Payment, Taxpayer ‘Account, e-Registration, dan eCounceling yang diharapkan meningkatkn mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (Setiana, dkk, 2010). Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi perpajakan diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaporan pajak (Hutagaol, dkk, 2007:189). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari (2010) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Nugroho, 2006). Data dari KPP Cibeunying sendiri secara khusus, hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 118.424 wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar. Namun 31.974
4
WP OP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Cibeunying hanya 26%. (sumber data KPP pratama Cibeunying)
Pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan kewajibannya selaku wajib pajak di nilai masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut, sebagai salah satu konsekuensi dari sistem perpajakan kita yang menetapkan sistem self assessment, sebagaimana tertera dalam undang – undang perpajakan nomor 16 tahun 2009. Dalam sistem tersebut terkandung makna bahwa setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya sosialisasi perpajakan dalam hal itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah berupaya melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Untuk jadwal pelaksanaan sosialisasi, KPP Pratama Bandung Cibeunying menyediakan tempat dan menentukan waktu maupun bekerjasama dengan Pemda (Pemerintah Daerah) atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) setempat. Tabel 1.1 Laporan Hasil Sosialisasi (Penyuluhan) Kepada Wajib Pajak* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying 2012 – 2014** DESKRIPSI I. RENCANA Banyaknya sosialisasi per tahun
-1
5 kali II. REALISASI Waktu pelaksanaan Mar-Juni Banyaknya sosialisasi per tahun 2 kali Jumlah Wajib Pajak yang telah diberikan sosialisasi 31 orang Pencapaian 40%
Keterangan:
-2
-3
-1
30 kali
40 kali
Jan-Juli
Feb-Agust Mar
Mar-Agust Jan-Agust -
70 kali
36 kali
20 kali
5 kali
2 kali
-2
-3
36 kali
40 kali
34 kali
842 orang 1194 orang 35 orang 1141 orang 2474 orang 233,33% 90% 40% 55,56% 85%
(1) Calon Wajib Pajak
-1
-2
-3
4 kali 36 kali
40 kali
Jan-Sept
0 31 kali
Jan-Juni
31 kali
0 5430 orang 3554 orang 0 86,11% 77,5%
5
(2) Wajib Pajak Baru (3) Wajib Pajak Terdaftar *Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Bendaharawan **Januari 2012 – September 2014
Sumber Data: KPP Pratama Cibeunying
Namun, kegiatan pelaksanaan sosialisasi tersebut dari tahun ke tahun belum efektif maka. Rendahnya kesadaran pajak masyarakat tentunya harus disikapi, akibat dari konsekuensi tersebut, masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan. (Nugroho, 2006) Sistem pemungutan yang dianut saat ini adalah sistem self assessment, dengan pengertian bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ). Dengan berlakunya self assessment system, menuntut kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia. (Nugroho, 2006) Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi
6
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus memahami tata cara pengisian perpajakan dengan melapor, menghitung dan membayar pajak sendiri. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109) Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP pribadi di KPP Cibeunying karena berdasarkan fakta bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah. Penelitian ini berjudul :
“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan“.
1.2. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi : 1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 2. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 3. Bagaimana pengaruh sanksi denda yang diberikan kepada Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Penghasilan. 4. Apakah sistem administrasi modern, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi denda berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan.
7
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 2. Untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan. 3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan 4. Untuk mengetahui sistem administrasi perpakan, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi denda berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat akademis Penelitian pengaruh sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh dimaksudkan untuk menambah pengetahuan bagi para akademis yang tertarik untuk mendalami bidang perpajakan ataupun yang telah berkecimpung di dunia perpajakan. 2. Manfaat Praktisi A. Bagi Direktoral Jenderal Pajak Hasil penelitian ini dapat dipakai bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan untuk melakukan studi lebih lanjut khususnya
8
terkait dengan pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh. Hasil penelitian ini dapat digunakan wajib pajak orang pribadi sebagai gambaran bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan di Indonesia atas kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh sehingga dapat memahami kewajiban pajaknya masing – masing. B. Bagi Penulis Penelitian ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu.
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian Berdasarkan judul yang diambil, maka peneliti akan meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dimulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.
