1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang
2
menjelaskan bahwa desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di level atas. Pada konteks ini relasi desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Beberapa regulasi yang ada telah menetapkan posisi desa sebagai berikut: Tabel 1.1 Posisi Desa Posisi Desa dalam UU
Posisi Desa dalam UU
Posisi Desa dalam UU
No. 22 Tahun 1999
No.32 Tahun 2004
No. 23 Tahun 2014
Desa merupakan wilayah yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati. Karena posisi desa terletak di bawah wilayah Kabupaten
Desa merupakan wilayah yang terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Karena posisi Desa terletak di bawah wilayah Kabupaten atau Kota.
Desa merupakan wilayah terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Karena posisi Desa terletak di wilayah Kabupaten atau Kota.
(Sumber: Moch. Solekhan, 2014:17 ; Hanif Nurcholis, 2011:68 ; UU No. 23 Tahun 2014)
Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan
3
langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.
4
Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Dalung. Desa Dalung merupakan Desa yang terkonsentrasi menjadi Desa Dinas dan Desa Adat, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Badung yang mendapatkan ADD terbesar, sehingga dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa juga terkonsentrasi secara merata terhadap Desa Dinas dan Desa Adat. Berangkat dari kondisi tersebut, Desa Dalung memiliki spesifikasi tersendiri dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terkonsentrasi kedalam Desa Dinas dan Desa Adat, dimana pengalokasiannya terbagi rata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Desa Dinas dan Desa Adat. Namun pada tahun 2014 perolehan ADD untuk Desa Dalung mengalami penurunan, oleh karena itu sebagian besar ADD yang diberikan kepada Desa Dalung hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Desa. Sementara untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak dilakukan karena pada tahun 2014 Desa Dalung mengikuti lomba desa yang diadakan oleh Pemerintah
Kabupaten.
Sehingga
pada
tahun
2014
Pemerintah
Desa
memfokuskan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan PKK
Oleh
5
karena itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji posisi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam konteks Desa-Desa yang ada di Bali, terutama dalam kajian ini Desa Dalung. 1.2
Rumusan Masalah Bagaimana implementasi kebijakan terhadap pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? 1.3
Batasan Masalah Terkait dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD),
penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Implementasi kebijakan yang penulis kaji difokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2014. Dipilihnya tahun anggaran 2014 karena terjadinya penurunan perolehan Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6
1.5
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu: a.
Manfaat Teoritis 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.
b.
Manfaat Praktis 1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. 2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang implementasi khususnya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan pemerintahan desa. 3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.
7
1.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-
masing bab diuraikan sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang maslah yang mendorong penelitian tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta utara Kabupaten Badung yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II: Tinjauan Pustaka Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep desa, otonomi desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), keuangan desa, alokasi dana desa, konsep implementasi serta teori kebijakan publik, kajian pustaka, serta kerangka pemikiran. Bab III Metodologi Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penulisan yaitu jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Bab IV: Pembahasan Bab ini menjelaskan tentang jawaban dari permasalahan yang menguraikan mengenai gambaran umum Desa Dalung, temuan penelitian berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung,
8
serta analisis penelitian berupa Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III. Bab V: Penutup Pada bab ini menguraian kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan saran terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.
