BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya adalah pembangunan bidang kesehatan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Kualitas kinerja SDM adalah hal terpenting dalam suatu
organisasi, tanpa kinerja SDM yang berkualitas, tentunya sulit bagi suatu organisasi untuk berhasil mencapai tujuannya. (Sutrisno,2009). Suatu organisasi sering dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan kinerja organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Menurut Mangkuprawira (2007), kinerja adalah proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu yang tepat dari karyawan serta organisasi yang bersangkutan. Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumbar daya manusia secara keseluruhan, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas. Menurut Mangkunegara (2007), dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja individu dan organisasi di era globalisasi salah satunya perlu dilandaskan pada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dan organisasi didasarkan pada beberapa
pendapat
ahli
psikologis.
Menurut
David
McClelland
(dalam
Mangkunegra,2007), pembangunan ekonomi tidak terjadi pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena sebagian besar masyarakatnya tidak 1
2
memiliki motivasi berprestasi tinggi, melainkan motivasi berprestasinya rendah. Selain itu, ada kecenderungan bahwa sebagian besar SDM di Indonesia memiliki kecerdasan emosi yang kurang baik. Pimpinan dan bawahan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat mengalahkan mereka yang memiliki kecerdasan pikiran yang tinggi (Mangkunegara, 2007). Kinerja dari sumber daya manusia di dalam organisasi kesehatan sangat perlu diperhitungkan sehingga akan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat,. Salah satu program nasional bidang kesehatan adalah program Keluarga Berencana (KB). Lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Adapun visi dari BKKBN adalah penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) sama dengan 1. Misi BKKBN adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan serta keluarga kecil bahagia sejahtera. Misi tersebut dilakukan melalui: penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi, pengendalian penduduk, mendorong steakholder dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana (KB) bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB (Balai Diklat KB, 2011). Pencapaian program KB di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012,
3
presentase wanita berusia 15-49 tahun yang sedang hamil meningkat dari 3, 9% pada tahun 2007 menjadi 4,3% pada tahun 2012. Sedangkan penggunaan kontrasepsi modern menurun pada wanita usia 25-29 tahun dari 60,7 % pada tahun 2007 menjadi 60,4% pada tahun 2012. BKKBN dalam menjalankan misinya seperti yang telah disebut diatas dibantu oleh petugas lapangan KB (PLKB). PLKB merupakan ujung tombak keberhasilan program KB di lini lapangan. Adapun peranan PLKB adalah sebagai pengelola, penggerak, pemberdayaan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB nasional di Desa/Kelurahan. Menurut Perwakilan BKKBN Provinsi Bali (2013), mekanisme operasional Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan terdiri dari delapan alur kegiatan meliputi: 1) Analisa data keluarga dan potensi wilayah; 2) staff meeting/pertemuan; 3) koordinasi PLKB dengan puskesmas; 4) rapat koordinasi Kecamatan; 5) rapat koordinasi Desa; 6) pertemuan PLKB dengan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader; 7) pelayanan KIE oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, mitra PLKB dan kader; 8) pelayanan KB dan pembinaan keluarga meliputi BKB, BKR serta BKL. Di era otonomi daerah telah terjadi perubahan strategi dimana keberpihakan pemerintah daerah yang sangat variatif dalam memandang eksistensi dan keberadaan program KB dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini kemudian mempengaruhi penganggaran program BKKBN serta kebijakan pengaturan ketenagaan yang selanjutnya mengakibatkan penurunan kinerja pengelola program di semua lini, khususnya petugas lini lapangan (BKKBN Provinsi Bali, 2013). Menurut survey SDKI (dalam BKKBN Provinsi Bali, 2013 ) pada tahun 2007 di Bali Unmeet Need sebesar 5,8% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 9,8%,
4
Total Fertility Rate (TFR) juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 2,1 dan tahun 2012 menjadi 2,3. Pada tahun 2013 jumlah peserta KB baru di Provinsi Bali sebanyak 51.031 atau sebesar 7,3% dari 694,401 pasangan usia subur (PUS), sedangkan cakupan peserta KB aktif tahun 2013 sebesar 83,2% (Dinkes Provinsi Bali,2014) Di Kabupaten Gianyar, program KB dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berdasarkan laporan perkiraan permintaan masyarakat (PPM) Bidang Kelembagaan Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Gianyar didapatkan bahwa pada tahun 2012 jumlah peserta KB baru sebanyak 115,44% dari sasaran sebanyak 7.143 PUS, sedangkan pada tahun 2013 total peserta KB baru sebanyak 108,68% dari sasaran sebanyak7528 PUS, namun pencapaian tahun 2014 menurun menjadi 6214 atau 81,02% dari sasaran sebanyak 7670 PUS. Jumlah kelompok binaan dan frekuensi pembinaan oleh PLKB masih jarang, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2013 sebanyak 323 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 277. Penurunan kelompok binaan juga terjadi pada kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yaitu dari 80 dan 40 kelompok pada tahun 2013 menjadi 57 dan 34 kelompok pada tahun 2014. Berdasarkan survey awal ke lapangan, melalui wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, menyatakan bahwa penilaian kinerja PLKB selama ini belum menggunakan instrumen yang khusus untuk petugas lapangan dan masih menggunakan instrumen umum pegawai yaitu DP3. Di lapangan juga ditemukan bahwa sering sekali pekerjaan PLKB selesai melebihi waktu yang direncanakan terutama saat pendataan keluarga. Berdasarkan wawancara terhadap lima orang
5
PLKB, tiga diantaranya setuju bahwa keadaan psikologis dapat mempengaruhi kinerja mereka setiap harinya dalam menjalankan tugas Penurunan cakupan yang terjadi seperti data di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang paling berperan adalan kinerja dari sumber daya manusia dalam hal ini adalah PLKB. Sebaik dan secanggih apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sumber daya manusia. Begitu pula halnya dengan PLKB, jika kinerja PLKB tidak optimal, hal ini akan dapat menyebabkan visi dan misi BKKBN tidak dapat dicapai. Menurut para ahli, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan penting diketahui oleh pimpinan dari sebuah organisasi sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja bawahannya. Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa faktor psikologis dapat memberikan dampak terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh seorang PLKB. Faktor psikologis salah satunya berkaitan dengan motivasi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Menurut Hasibuan (dalam Notoatmodjo, 2009 ), motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan seseorang. Berdasarkan informasi di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang “Hubungan Motivasi dengan Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Gianyar tahun 2015”.
6
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan data yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, didapatkan bahwa terjadi penurunan pencapaian Peserta KB baru dan kelompok binaan di Kabupaten Gianyar. Pada tahun 2012 jumlah peserta KB baru sebanyak 115,44% dari sasaran sebanyak 7.143 PUS, sedangkan pada tahun 2013 total peserta KB baru sebanyak 108,68% dari sasaran sebanyak 7.528 PUS, namun pencapaian tahun 2014 menurun menjadi 6.214 atau 81,02% dari sasaran sebanyak 7.670 PUS. Jumlah kelompok binaan dan frekuensi pembinaan oleh PLKB masih jarang, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2013 sebanyak 323 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 277. Kinerja PLKB dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dari dalam dirinya sendiri, hal ini dapat menyebabkan kinerja menjadi tidak optimal.
1.3 Pertanyaan Penelitian Apakah ada hubungan motivasi dengan kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Gianyar tahun 2015?
1.4 Tujuan 1.4.1 Tujuan umum Untuk mengetahui gambaran hubunganmotivasi dengan kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Gianyar tahun 2015. 1.4.2
Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui gambaran motivasi pada PLKB di Kabupaten Gianyar 2. Untuk mengetahui gambaran kinerja PLKB di Kabupaten Gianyar
7
3. Untuk mengetahui hubungan motivasi dengan kinerja PLKB di Kabupaten Gianyar
1.5 Manfaat 1.5.1
Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris bidang ilmu
Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya dalam aspek kinerja petugas lapangan KB yang dihubungkan dengan motivasi. 1.5.2
Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi untuk
menentukan kebijakan terhadap kinerja petugas lapangan KB yang berhubungan dengan motivasi.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian tentang manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar. Hal yang dibahas terbatas pada hubungan motivasi dengan kinerja PLKB.
