BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, terlihat dari pelaksanaan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian nasional serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas di segala bidang yang pada akhirnya akan mampu berpikir dalam kemandirian menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu tidak hanyadilaksanakan ditingkat nasional namun ditingkat daerah juga. Menurut undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pendapat masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu
mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah. Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah.Bantul adalah kabupaten yang berada di salah satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki 17 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Jumlah penduduk yang banyak dan mempunyai keanekaragaman hasil alam dan obyek wisata, tentu akan berpengaruh dalam kondisi perekonomian penduduk Bantul. Untuk itu pemerintah daerah mampu memasuki peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber yang ada di Kabupaten Bantul dan mampu menetapkan daerah secara ekonomi, yang wajar, efektif agar mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang diharapkannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Bantul berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari pendapatan pajak dan retribusi daerah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga salah satunya bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah atau pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pada pihak
swasta.Dalam
melaksanakan
funsinya
secara
optimal
dan
melaksanakan pelayanan sosial serta ekonomi di atas, dapat diketahui seberapa besar kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhapad Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah”. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004Pasal 1 Pendapatan daerah adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang tertuang Pasal 3 ayat 1. Adapun unsurunsur dalam Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009). 2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemenrintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas: a) Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD -
PD Aneka Dharma
-
BPR Bank Bantul
-
PDAM
-
BUKP
b) Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD. 4. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari Lainlain pemerintah Daerah. Lain-lain PAD yang sah terdiri atas : Hasil Penjualan aset daerahyang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan ganti rugi daerah, Pendapatan denda keterlambatan pajak, Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan dari pengembalian, pendapatan denda keterlamabatan retribusi, pendapatan dari BUKP, Pendapatan dari BLUD, Penerimaan lain- lain, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan sewa AMP, Premi Asuransi, Pendapatan sewa gedung, Pendapatan askes Dinkes, Penerimaan Jasa Dana Bergulir, Pendapatan dari BPJS.
Sehubungan dengan itu, Usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil Badan Usaha Milik Daerah telah berjalan sejak lama. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki
oleh pemerintah daerah.
Kewenangan
pemerintah daerah
membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, memenuhi hajat hidup orang banyak, merintis kegiatan-kegiatan usaha untuk mencari keuntungan serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil maupun lemah.BUMD berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa jenis usaha BUMD apakah sudah optimal dan apakah sudah berkontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah tercapai. Alasan pendirian BUMD adalah alasan ekonomis yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya
menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat dan mencapai keuntungan, selanjutnya alasan strategis yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak mampu melakukannya dan alasan budget sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah di daerah. Kondisi perekonomian selalu dikaitkan dengan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melaksanakan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan pelayanan sosial dan ekonomi atas dasar prinsip bisnis. Keberadaan BUMD memiliki banyak benturan yang dihadapi misalnya tidak efisien, modalnya dari pemerintah, selalu merugi tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah, kualitas Sumber Daya Manusianya rendah dan tidak profesional, lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran yang sulit bersaing, kurangnya perhatian dan pemeliharaan aset yang dimiliki sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi. Keberadaan BUMD selama ini, sejauh mana kontribusi BUMD terhadap daerahnya, karena peran BUMD diharapkan akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
Berikut adalah perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir (2009-2013) : Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No
Tahun
Target PAD
Realisasi PAD
1
2009
77.286.936.022
88.691.362.690,38
2
2010
89.015.027.964,59
81.637.099.293,07
3
2011
115.321.898.743,75
128.896.456.173,41
4
2012
141.624.239.103,47
166.597.778.028,56
5
2013
205.407.209.787,07
224.197.864.331,31
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul Dari tabel diatas dapat dilihat besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga beberapa perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih jauh dan menganalisis seberapa besar kontribusi sumber daya daerah tersebut, yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah 1. Bagaimana besar kontribusi Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Bantul periode 2009-2013? 2. Bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Bantul periode 2009-2013?
1.3
Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui Besarnya Kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Bantul Periode 2009-2013. 2. Mengetahui Tingkat pertumbuhan kontribusi dari laba BUMD periode 2009-2013.
1.4
Sistematika Penulisan Dalam penulisan karya tulis ini kerangka penulisannnya terdiri dari : 1. BAB I:
Pendahuluan Yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangaka penulisan tugas akhir dan merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam usulan.
2. BAB II:
Gambaran Umum Berisi tentang Kondisi umum Kabupaten Bantul, tinjauan pustaka dan metode penulisan yang menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data.
3. BAB III:
Analisis dan Pembahasan Bab ini berisi menganalisis hasil pengolahan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dan penerapan metode analisis. Bagian ini membahas perhitungan kontribusi dengan rumus yang telah disajikan, laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. BAB IV:
Kesimpulan dan Saran Bagian bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah
dilakukan.
Serta
memeberikan
saran
kepada
DPPKAD Bantul sebagai pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan laba BUMD. 1.5
Kerangka Penulisan Berikut ini Bagan Kerangka Berfikir akan memperjelas dari kerangaka penulisan di atas. Pendapatan Asli Daerah
Laba BUMD
Kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor laba BUMD terhadap PAD
Analisis dan Pembahasan
Kesimpulan
