1
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidikan yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing untuk bangsa akan mampu bermitra dan berkompetensi pada tataran global yang mampu mengubah taraf kehidupan yang lebih baik. Joesoef (2001:210-225) Gambaran umum untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berdasarkan UNDP setiap tahun menunjukan tingkat pembangunan sumber daya manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peningkat indeks pertumbuhan daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang
2
diharapkan. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendididikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi “catatan merah”. Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, penilaian Human Development Index (HDI) yang diukur dengan indikator-indikator antara lain : penilaian terhadap harapan hidup, tingkat keaksaraan atau melek huruf, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran perkapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap mutu sumber daya manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan pemerintah Indonesia bidang SDM. Brodjonegoro (2005:2) Meskipun demikian, pemerintah secara terus menerus melakukan upaya antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS). Program ini ditujukan agar semua masyarakat Indonesia berhak mengenyam pendidikan yang layak dan membantu mengentaskan buta aksara. Sistem pendidikan wajib belajar 9 tahun ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah guna meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Setiap warga
3
Negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dari usia 6 sampai 15 dikategorikan untuk mengikuti pendidikan baik tingkat SD dan SMP. Untuk mensukseskan program ini ada beberapa pihak yang harus bekerja sama yaitu seperti yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai Tri Pusat Pendidikan yaitu perguruan atau lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. Pemerintah sebagai penangung jawab dalam program ini dan sekaligus meluncurkan kebijakan-kebijakan baru agar program wajib belajar 9 tahun ini dapat berjalan dengan baik. Di lingkungan sekolah sebagai pelaksana berlangsungnya proses belajar memiliki kewajiban untuk mengayomi siswa sehingga tercapainya tujuan pendidikan dan wajib belajar 9 tahun. Hasbulloh (2001 : 47) Selain itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam berpartisipasi membantu mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Sikap kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya seperti memberikan dukungan (motivasi), pemenuhan kebutuhan penunjang dalam proses belajar dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua dalam proses belajar yang dilakukan anaknya sangat memberikan kontribusi penting membantu seorang peserta didik dalam melakukan proses belajar dan tidak merasa terbebani dalam mengikuti proses belajar. Dalam realitanya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah belum berjalan dengan baik dimana terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraanya. Adapun kendalakendala dalam proses penyelenggaraan program wajib belajar minimal 9 tahun diantaranya sebagai berikut :
4
1.
Tidak semua anak usia 7-12 tahun dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar karena faktor kemiskinan, geografis dan komunitas terpencil
2.
Anak usia wajib belajar belum memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Anak-anak di pedesan, pedalaman, atau terpencil belajar dengan fasilitas yang serba kekurangan, sebaliknya anak-anak di perkotaan fasilitas belajar relatif sudah memadai. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembelajaran
3.
Rendahnya partisipasi dan kepedulian orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anaknya
4.
Kekurangan guru di daerah pedalaman atau terpencil masih menjadi kendala bagi pelayanan proses pembelajaran
5.
Kualitas guru dalam memberikan pendidikan masih bervariasi, ada guru yang sudah memadai dan belum memadai yang perlu dikembangkan lagi kearah yang lebih baik.
6.
Kemampuan guru untuk melakukan pembaharuan (inovasi) dalam proses pembelajaran masih lemah.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun, pemerintah bisa dikatakan belum sepenuhnya sukses dalam menjalakan program wajib belajar 9 tahun. Lapisan masyarakat menengah ke bawah banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya. Banyak anak-anak berusia 7-16 tahun yang putus sekolah dan
5
memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan kehidupan kedepannya. Meskipun telah banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses sekolah, seperti beasiswa miskin, Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) akan tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia masih belum optimal khususnya bagi anakanak keluarga sangat miskin (KSM). Program PKH bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses pelayanan pendidikan. Dengan adanya program bantuan ini anak-anak KSM yang menjadi peserta PKH akan lebih mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia. Pelaksanaan program keluarga harapan di Indonesia dilandasi dengan UndangUndang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UndangUndang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,
PERPRES
No.
15
tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program keluarga harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin. Program PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan. PKH akan memberikan efek jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan income effect kepada KSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect)
6
anak keluarga miskin, serta memberikan kepastian kepada seorang anak masa depannya. Program PKH pada Kabupaten Lampung Selatan mulai diberlakukan pada tahun 2010 sebagai kebijakan baru untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun dan dunia pendidikan dengan memberikan bantuan PKH sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli dengan kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa. Ini merupakan bagian dari mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan untuk membantu warga dalam membiayai dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD / MI kelas 1 sampai kelas 9 SMP / MTS. Untuk mencapai tujuan ini, program PKH memotivasi keluarga sangat miskin (KSM) agar mendaftarkan anak-anaknya kesekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama setahun ajaran berlangsung dan ketika ditemui peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepersertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran tunai secara otomatis maupun akan diberhentikan bantuan tersebut terhadap para peserta. Berkaitan dengan pelaksanaan program PKH, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Lampung yang memperoleh bantuan program PKH sejak tahun 2010. Salah satu sekolahan yang menjadi sasaran program PKH adalah SMP Budi Utomo Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Adapun daftar jumlah siswa yang mendapatkan bantuan dari PKH diantaranya sebagai berikut.
7
Tabel 1.1 Daftar Siswa Yang Mendapat Bantuan PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Kelas Jumlah Siswa Siswa yang Mendapat Bantuan VII
74
15
VIII
66
16
IX
56
8
Jumlah
196
39
Sumber :
Data peserta didik PKH Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas, permasalahan program PKH Di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari, secara konsep program PKH diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan wajib belajar yang memadai dan bermutu. Akan tetapi kenyataan di lapangan pelaksanaan program PKH belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dimana dilhat pada tabel 1.1 di atas menunjukan tidak semua siswa di SMP Budi Utomo mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik lembaga pendidikan SMP Budi Utomo Karya mulya sari maupun masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon siswa PKH yang dinilai bukan kriteria KSM. Sementara pada saat yang bersamaan ada siswa yang dinilai berasal dari keluarga sangat miskin tidak terdata atau tidak masuk menjadi calon peserta PKH, artinya pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat sasaran. kondisi sosial masyarakat miskin para siswa SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
8
Gambar 1. Kondisi sosial masyarakat miskin Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro yang tidak mendapatkan bantuan PKH Gambar 1 di atas menunjukan Kondisi sosial masyarakat miskin yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan Di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari yang tidak mendapatkan bantuan program PKH. Kesenjangan penyaluran bantuan program yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya terjadi pada daerah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan melainkan terjadi diberbagai daerah di Indonesia seperti daerah Medan. Pelaksanaan program PKH di Kota Medan diduga sangat menyimpang dimana masih banyak rumah tangga sangat miskin yang belum mendapatkan bantuan dana tersebut.
Berikut kutipan
beritanya : ‘Realisasi pelaksanaan bantuan kementrian sosial RI Jakarta lewat program PKH bagi warga miskin di Kota Medan dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM) tidak objektif, dan tidak profesional, bahkan program ini disinyalir sarat penyimpangan pasalnya 79,136 KK warga RTSM, hanya 18,906 KK yang mendapat bantuan PKH tersebut. Hal ini terungkap saat rapat dengan pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan dan tenaga pendamping PKH serta beberapa warga yang mengaku warga miskin namun belum mendapatkan bantuan di ruang Komisi B dedung dewan....kepada BPS diminta agar bekerja lebih profesional mendata warga miskin dan tenaga
9
pendamping PKH agar transparan melakukan pengawasan dan rutin melakukan sosialisasi pada RTSM mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan”. (http://bataviase.co.id/node/546509, diakses pada tanggal 12 agustus 2015. Selain itu, terdapat kendala lain seperti kurangnya sikap partisipasi atau kepedulian orang tua dan masyarakat akan pendidikan bagi anaknya dimana orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan untuk mendidik dan mengasuh anak. Siswa-siswa yang mendapatkan bantuan PKH mayoritas dibesarkan dalam keluarga miskin dengan tingkat pendidikan orang tuanya yang rendah dan orang tuanya mayoritas sebagai pekerja buruh atau petani ini yang mendorong pembentukan pola pikir orang tua menyerahkan sepenuhnya pengasuhan dan pendidikan dalam proses pembentukan kepribadian pada lembaga pendidikan dan mereka lebih memfokuskan diri untuk mencari nafkah. Di dalam keluarga para siswa peserta PKH, orang tua sebagian besar melalaikan beberapa fungsi-fungsi keluarga. Dari berbagai fungsi keluarga salah satunya adalah fungsi memberikan pendidikan yang terbaik yakni pendidikan yang mencakup pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak anak, yaitu : potensi fisik, potensi nalar, dan potensi nurani. Orang tua melalaikan fungsifungsi utama didalam keluarga seperti mendidik dan mengasuh tersebut diwujudkan jelas dengan sikap orang tua yang kurang peduli terhadap perkembangan belajar anaknya setelah pulang sekolah seperti tidak memberikan arahan atau nasehat pada anaknya yang jarang masuk sekolah seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah SMP Budi Utomo, orang tua kurang memberikan control atau pengawasan mengenai apa saja yang dilakukan anaknya selama berada disekolah juga memeriksa hasil belajar, dan orang tua sangat kurang dalam memberikan fasilitas belajar yang nyaman seperti tidak memiliki
10
ruang belajar yang sesuai. Sebagian besar para siswa belajar untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) tersebut berada diruang tamu yang bercampur dengan ruang keluarga, ruang nonton tayangan televisi. Selain itu wujud kurangnya kepadulian orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya, orang tua pada saat waktunya anak belajar untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan oleh pendidik atau seorang siswa mempersiapkan belajar untuk materi selanjutnya, orang tua berkumpul ditempat yang sama dan dalam waktu bersamaan orang tua berkumpul menonton tayangan televisi dan bercanda dengan anggota keluarga yang lain. Kondisi ini sangat menghambat bagi seorang anak untuk fokus untuk belajar dan menemukan kondisi yang nyaman untuk belajar yang tidak menutup kemungkinan justru seorang anak akan beralih fokus atau konsentrasi ketayangan-tayangan televisi. Selain itu, kemiskinan ditinjau dari sisi ekonomi ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan keluarga yang layak dengan penghasilan yang tidak menetap atau pasti dan didasari kurangnya pemahaman orang tua akan pendidikan bagi anaknya sangat terlihat jelas seperti pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui program PKH yang seharusnya untuk membantu membiayai kebutuhan anaknya khususnya dalam bidang pendidikan sehingga membantu mensukseskan wajib belajar minimal 9 tahun namun realitanya dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti kebutuhan pokok, kebutuhan bidang pertanian bukan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam bidang pendidikan.
11
Selain orang tua, faktor lain yang mempengaruhi atau menunjang kemajuan belajar siswa perhatian yang diberikan oleh seorang guru dalam mendidik. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha yang mengorganisasikan lingkungan dalam hubungan dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses pengajaran. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang disampaikan. Sarana dan prasarana yang lengkap disekolahan membuat guru dan siswa menjadi lebih bergairah dalam proses pembelajaran dikarenakan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar terpenuhi sehingga guru dan siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran yang optimal. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi penggunaan program PKH pada siswa di SMP Budi Utomo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam kemajuan belajar siswa dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun.
1.2
Identifikasi Masalah
Permasalahan pelaksanaan program PKH membantu kemajuan belajar siswa dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun sangat kompleks, baik pada skala nasioanal maupun regional yang belum menunjukan mampu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin secara berkualitas. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan masalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman masyarakat miskin akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
12
2. Kurangnya peran serta masyarakat miskin dalam membantu mewujudkan wajib belajar 9 tahun. 3. Kurangnya pemanfaatan dana operasional PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan misalnya untuk biaya atau kebutuhan sekolah. 4. Rendahnya minat belajar siswa para peserta PKH dalam proses pembelajaran dilihat banyak absensi siswa peserta PKH tidak hadir kesekolahan. 5. Pelaksanaan program PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari ternyata kurang atau belum efektif seperti tidak memihak pada masyarakat miskin atau masyarakat yang sangat membutuhkan, di mana semua orang termasuk orang kaya tetap menikmati subsidi tersebut yang seharusnya mereka tidak lagi menikmati bantuan tersebut. 6. Sarana dan prasarana penunjang dalam pemebelajaran yang kurang memadai menghambat dalam proses berlangsunya belajar siswa.
1.3
Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 1. Evaluasi context, yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sasaran program PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari misalnya kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, tujuan pengembangan masyarakat akan kesadaran orang tua akan pentingnya wajib belajar 9 tahun. 2. Evaluasi Input membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana, strategi untuk mencapai tujuan
13
dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, yang berkaitan dengan evaluasi input meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, dana atau anggaran dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. 3. Evaluasi process, yang berkaitan dengan kegiatan program, berupa pelaksanaan bantuan program PKH dalam membantu dalam aktualisasi belajar siswa peserta PKH. 4. Evaluasi Product, yang berkaitan dengan hasil program PKH dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 1.4 1.
Rumusan Masalah Evaluasi Context a. Bagaimanakah kondisi responden sasaran program PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro? b. Bagaimanakah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan khususnya wajib belajar 9 tahun?
2.
Evaluasi Input a. Bagaimana kualitas pendidik dalam membantu mensukseskan wajib belajar 9 tahun Di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari? b. Bagaimanakah dukungan sarana dan prasarana siswa peserta PKH dalam melaksanakan proses pembelajaran Di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari?
3.
Evaluasi Process Bagaimana proses pembelajaran siswa peserta PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari?
14
4.
Evaluasi Product Bagaimanakah pencapaian hasil pembelajaran siswa peserta PKH di SMP Budi Utomo Kecamatan Karya Mulya Sari Kabupaten Lampung Selatan?
1.5
Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang evaluasi program PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari, dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui. a. Evaluasi Context a. Untuk mengetahui kondisi responden sasaran program PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro. b. Untuk mengetahui seberapa besar kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan khususnya wajib belajar 9 tahun. b. Evaluasi Input a. Untuk mengetahui kualitas para pendidik dalam meningkatkan kualitas SDM para siswa khususnya para siswa peserta PKH b. Untuk mengetahui sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PKH dalam membantu mensukseskan wajib belajar 9 tahun di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari. c. Evaluasi Process Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran siswa peserta PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari.
15
d. Evaluasi Product Untuk mengatahui hasil pelaksanaan pembelajaran siswa peserta PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari 1.6
Manfaat Khusus
Adapun kegunaan penelitian ini tentang evaluasi siswa peserta PKH di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari dalam mensukseskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun diantaranya sebagai berikut. 1.
Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pendidikan IPS dalam merumuskan kebijakan publik pada organisasi publik.
2.
Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi . a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan mewujudkan minimal wajib belajar 9 tahun. b. Mengubah pola pikir para peserta PKH akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk mengubah taraf kehidupan yang lebih baik. c. Pemerintah yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan
untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menanggulangan masalah kemiskinan.
16
1.7
Ruang Lingkup IPS
Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Trianto, 2010 : 171). Ruang lingkup IPS menyangkut kegiatan dasar manusia, maka bahan-bahannya bukan hanya mencangkup ilmu –ilmu sosial dan humaniora melainkan segala gerak kegiatan dasar pada manusia. Pembelajaran IPS mengembangkan keterampilan sosial karena banyaknya isu-isu sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Supriatna (2006: 50), keterampilan sosial yang dikembangkan dalam proses pembelajaran hendaknya diimbangi dengan sikap sosial positif melalui membiasakan siswa mempraktekkan sikap-sikap positif tersebut. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. (Supardan, 2009 : 368). Terdapat lima perspektif dalam mengajarkan IPS. Kelima perspetif tersebut adalah sebagai berikut. 1.
IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (citizenship transmission).
2.
IPS diajarkan sebagai Pendidikan ilmu-ilmu sosial.
3.
IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif (reflective inquiry).
4.
IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa.
5.
IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang rasional.
17
Lingkup ilmu dalam penelitian ini difokuskan pada perspektif IPS yang diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan yang rasional mengenai permasalahan-permasalahan kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah khususnya di SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro melalui evaluasi program PKH untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan pelaksanaan program PKH dalam membantu mensukseskan wajib belajar sembilan tahun. Dengan adanya proses evaluasi ini terhadap program tersebut dapat menjadi acuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang rasional untuk mengatasi masalah kemiskinan.
