1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir, bathin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Dalam mensejahterakan masyarakat, permasalahan kemiskinan merupakan persolan yang perlu dipecahkan. Perkembangan pembangunan yang tidak seimbang antara kabupaten/ kota, desa dan kota menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai akibat dari kurang tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia dan keuangan. Kondisi ini tercermin antara lain adanya perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara kabupaten/kota. Disamping itu pertumbuhan ekonomi selama ini relatif cukup tinggi namun distribusinya tidak merata berdampak pada kesenjangan antara kabupaten/kota dan kesenjangan antara kelompok pendapatan masyarakat. Pembangunan daerah pada bidang ekonomi dititikberatkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan mengurangi
2
ketimpangan antar daerah. Pembangunan yang paling utama bagi daerah adalah penciptaan lapangan kerja (Syaukani dkk, 2003). Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Langkah yang ditempuh pemerintah baik bersifat nasional maupun regional salah satunya yaitu melaksanakan berbagai program berbasis penanggulangan kemiskinan. Sampai saat ini, telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan baik yang bersifat nasional maupun daerah. Mulai dari kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan program pendidikan dan keterampilan, sampai dengan pelaksanaan program-program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pembentukan Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra), Koperasi Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra), sampai pada Proyek Jaring Pengamanan Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan lain lain. Tujuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dari dua sisi yaitu : 1) dengan peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil karya yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik, 2) pengurangan
3
kemiskinan melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Provinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyusun perencanaan daerah lebih mengarahkan pembangunan yang
sesuai
dengan
karakteristik
daerahnya,
khususnya
kemampuan
meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan ini ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini akan menjadi proses yang merupakan suatu tantangan karena Provinsi Bali masih terdapat cukup banyak Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Provinsi Bali selama tahun 2006-2009 secara absolut maupun persentase mengalami penurunan. Dilihat dari rentang waktu tersebut, terjadi penurunan RTM sebanyak 12.240 Kepala keluarga (KK) atau 0,47 persen. Meskipun telah terjadi penurunan angka RTM, tetapi penurunannya relatif kecil dimana jumlah RTM masih tetap berada diatas kisaran seratus ribuan Kepala Keluarga (KK). Secara lebih rinci disajikan dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) di Provinsi Bali Tahun 2006-2009 Tahun Jumlah RTM (KK) Persentase 2006 147.044 4,28 2007 146.548 4,24 2008 142.641 4,08 2009 134.804 3,81 Sumber : BPS Prov. Bali Th 2009
4
Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif cukup tinggi di Provinsi Bali, juga masih memiliki Rumah Tangga Miskin (RTM) relatif cukup banyak. Pada tahun 2009, di Kabupaten Gianyar tercatat sebanyak 7.509 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di tujuh kecamatan. Jumlah RTM terbanyak terdapat di Kecamatan Gianyar dengan RTM sebanyak 1.384 KK atau 18,43 persen. Di lain pihak, Kecamatan Tampaksiring memiliki RTM terendah yaitu sejumlah 579 KK atau 7,71 persen. Secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel 1.2.
Tabel 1.2 Distribusi Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2009 No
Kecamatan
1.
Sukawati
2.
Jumlah RTM (KK)
Persentase
958
12,76
Blahbatuh
1.162
15,47
3.
Gianyar
1.384
18,43
4.
Ubud
908
12,09
5.
Tampaksiring
579
7,71
6.
Tegallalang
1.289
17,17
7.
Payangan
1.229
16,37
7.509
100,00
Sumber : BPS Kabupaten Gianyar Th 2009
Untuk mengentaskan Rumah Tangga Miskin tersebut, Kabupaten Gianyar bersama-sama delapan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, juga turut serta dalam
melaksanakan
program
penanggulangan
kemiskinan.
Program
penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dan telah dilaksanakan, salah satunya
5
adalah Program Community Based Development (CBD)–Bali Sejahtera. Program ini memiliki ciri khas karena merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis Desa Pakraman. Dengan dilibatkannya lembaga adat dalam pengelolaan program, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya setempat diharapkan program ini efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2001 yang merupakan cikal bakal dari Program Community Based Development (CBD), sebagai pengembangan dari Program Development Plan Strategic Centers (DPSC) di bawah Proyek Peningkatan Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)-Bali Urban Infrastructure Project (BUIP) yang dibiayai oleh Bank Dunia dalam Loan IBRD No. 1455-IND di 170 desa pakraman di seluruh kabupaten/kota di Bali. Pada tahun-tahun selanjutnya, tepatnya dimulai tahun 2005 pembiayaan program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera dibiayai dari APBD Provinsi Bali dan pada tahun 2006 mulai ditambahkan dana pendampingan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota masing-masing. Pelaksanaan Program Community Based Development (CBD)–Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar sebagai daerah yang masih memiliki RTM, dimulai pada tahun 2001 yang pada awalnya hanya menyasar lima desa pakraman. Sampai dengan tahun 2008, Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar telah menyasar seratus lima desa pakraman.
6
Sementara pada tahun 2009, sasarannya sebanyak dua puluh desa pakraman sehingga total sasarannya telah mencapai seratus dua puluh lima desa pakraman. Berikut disajikan dua puluh desa pakraman di Kabupaten Gianyar yang pada tahun 2009 telah menjadi sasaran Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera pada Tabel 1.3. Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) menurut Desa Pakraman Yang Memperoleh Bantuan Program Community Based Development ( CBD)Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar Tahun 2009 No
Desa Pakraman
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Tegal Suci Sebali Perean Singaperang Selat Marga Tengah Temen Tarukan Eha Tebongkang Silungan Nyuh Kuning Mantring Tulikup Kaler Purna Desa Saba Pasdalem Antugan Singapadu Lantangidung
Kecamatan
Tegallalang
Payangan
Tampaksiring
Ubud
Gianyar
Blahbatuh
Sukawati
Jumlah RTM 91 93 99 75 64 76 44 54 49 47 39 10 97 85 78 91 85 85 59 71 1.392
Persentase Desa Pakraman Terhadap Kabupaten 6,54 6,68 7,11 5,39 4,60 5,46 3,16 3,88 3,52 3,38 2,80 0,72 6,97 6,11 5,60 6,54 6,11 6,11 4,24 5,10 100,00
Sumber : Konsultan CBD-Bali Sejahtera Th 2009
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar pada
7
tahun 2009 sebanyak 1.392 RTM. Desa Pakraman Perean Kecamatan Tegallalang sebagai desa pakraman yang memiliki jumlah sasaran terbanyak yaitu sebanyak 99 RTM atau 7,11 persen dari total keseluruhan sasaran, disusul Desa Pakraman Mantring sebanyak 97 RTM atau 6,97 persen. Di lain pihak, Desa Pakraman Nyuh Kuning Kecamatan Ubud merupakan desa pakraman dengan jumlah sasaran terendah yaitu sebanyak 10 RTM atau 0,72 persen. Tujuan dari Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera ini adalah mengembangkan peran desa pakraman dalam pengelolaan program (baik dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan maupun menjaga keberlanjutan program) dengan menggalang partisipasi semua pihak dalam penyelenggaraan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Agama Hindu dan Budaya Bali. Sasaran wilayah program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera adalah desa pakraman sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu-kesatuan tradisi dan drama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Sasaran kegiatan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi empat belas kriteria kemiskinan dari BPS atau mendekati dari kriteria tersebut. Keempat belas kriteria kemiskinan itu antara lain: 1) Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga < 8 m2, 2) Jenis lantai rumah berupa tanah/papan kualitas rendah, 3) Jenis dinding rumah berupa bambu/papan
8
kualitas rendah, 4) Fasilitas tempat buang air besar (jamban) tidak punya, 5) Sumber air minum bukan air bersih, 6) Penerangan yang digunakan bukan listrik, 7) Bahan bakar yang digunakan kayu/arang, 8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali sehari, 9) Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu tidak mampu, 10) Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap anggota
rumah
tangga
tidak
mampu,
11)
Kemampuan
berobat
ke
Puskesmas/Poliklinik tidak mampu, 12) Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga petani gurem/nelayan/perkebunan, 13) Pendidikan kepala rumah tangga belum pernah sekolah/tidak tamat SD, 14) Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp 500.000,00 tidak punya. Pada tahap selanjutnya, penentuan RTM penerima bantuan CBD-Bali Sejahtera ditetapkan secara partisipatif melalui forum berupa paruman atau sangkepan desa pakraman (Bappeda Provinsi Bali, 2009). Meskipun tujuan dan sasaran program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera ini telah jelas, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan utama yang cukup banyak ditemui di Kabupaten Gianyar diantaranya : 1) dalam menetapkan mekanisme perguliran di beberapa desa pakraman masih ditemukan adanya kecenderungan program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera untuk mencari laba dan keselamatan dana dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang tidak termasuk kategori Rumah Tangga Miskin, 2) Rumah Tangga Miskin penerima bantuan program belum bisa maksimal dalam memanfaatkan dana karena rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki dan kurangnya keberanian untuk mencoba usaha yang lain, 3) beberapa krama
9
penerima bantuan program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera masih menganggap dana program merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar perlu diteliti lebih lanjut.
1.2 Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1) Bagaimanakah efektivitas Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar? 2) Apakah terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin antara sebelum dan setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar? 3) Apakah terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin antara sebelum dan setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar?
10
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1) Untuk
mengetahui
efektivitas
Program
Community
Based
Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. 2) Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin antara sebelum dan setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. 3) Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin antara sebelum dan setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut. 1) Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan efektivitas dan dampak dalam penanggulangan kemiskinan khususnya terkait Program Penanggulangan Kemiskinan.
11
2) Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah selanjutnya dalam hal evaluasi pemberian bantuan penanggulangan kemiskinan, sehingga dari penelitian ini dapat disebarluaskan sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nantinya.
12
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kesempatan Kerja Kesempatan kerja menurut Hendriksen (2010) merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja atau adanya permintaan dan penawaran kerja. Menurut Soeroto (1983), istilah employment dalam bahasa inggris berasal dari kata kerja to employ yang berarti menggunakan dalam proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi employment berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur yaitu lapangan atau kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Simanjuntak (1990), menyatakan tenaga kerja (man power) mengandung dua pengertian : 1. Tenaga kerja mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini tenaga kerja mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13
Penduduk berdasarkan kelompok umur dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kategori angkatan kerja dan kategori bukan angkatan kerja. 1. Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. 2. Bukan angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang masih bersekolah dan tidak bekerja seperti Ibu Rumah Tangga, pensiunan, mereka yang cacat, dan yang lanjut usia. Selanjutnya angkatan kerja dibedakan dalam tiga golongan sebagai berikut. 1.
Pengangguran (open unemployment) yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.
2.
Setengah pengangguran (underemployed), yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan. Setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a.
Setengah pengangguran kentara (visible underemployed) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.
b.
Setengah pengangguran tidak kentara (invisible underemployed) yakni mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.
3.
Bekerja penuh, yakni keadaan dimana permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja. Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses
14
produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons (Mantra, 2000). Menurut Sukirno (Arief, 2008), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Badan Pusat Statistik (2006), mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk berusia 15 tahun keatas yang dalam kondisi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan dapat dilakukan oleh mereka yang sama sekali belum pernah bekerja atau mereka yang pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan. Usaha mencari pekerjaan tidak terbatas pada periode seminggu sebelum pencacahan, mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Sholahuddin (2008), menyimpulkan kesulitan lapangan kerja disebabkan oleh 2 faktor yaitu : 1. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan
pengangguran.
Banyaknya
pembukaan
industri
tanpa
memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.
15
2. Pengembangan sektor ekonomi non-real. Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang di sebut sektor non-real, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK serta pengangguran. Menurut bagan ketenagakerjaan, disamping kelompok pengangguran terbuka ada sebagian angkatan kerja yang terkategori sebagai kelompok setengah pengangguran yaitu mereka yang dalam kondisi bekerja tetapi jam kerjanya dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Disamping pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, juga terdapat pengangguran terdidik yaitu pengangguran diantara penduduk yang berpendidikan (Wiranto, 2011).
2.2 Pendapatan Menurut Mubyarto (1998), pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Tingkat pendapatan per jam yang diterima dipengaruhi
16
oleh pendidikan, keterampilan dan sumber-sumber non tenaga kerja yang dikuasai seperti tanah, modal dan teknologi. Definisi pendapatan juga dikemukakan oleh Weygandi (1986) yang mengatakan bahwa pendapatan (revenue) merupakan aliran masuk kas atau setara kasnya yang terjadi akibat adanya penjualan barang atau penyerahan jasa yang dihasilkan. Menurut Putong (2000), untuk mengkaji pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu : 1. Pendekatan Produksi (production approach) yaitu dengan menghitung semua nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. 2. Pendekatan Pendapatan (income approach) yaitu dengan menghitung nilai keseluruhan balas jasa yang dapat diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode tertentu. 3. Pendekatan Pengeluaran (expenditure approach) yaitu pendapatan yang diperoleh dengan menghitung pengeluaran konsumsi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) (2006), mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/ konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Pada umumnya semakin tinggi pengeluaran maka persentase pengeluaran makanan cenderung semakin kecil atau dengan kata lain
17
meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dari kondisi ini dapat juga dilihat bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal ini dapat menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah mengalami peningkatan.
2.3 Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. (Mubyarto, 1998). Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang akhirnya berpengaruh pula secara turunan kepada pendidikan dan kesehatan, akhirnya menyebabkan produktivitas kerjanya yang menimbulkan beban ketergantungan yang tinggi kepada masyarakat lainnya. Menurut Todaro (2000), salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang sahih (valid) mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional lainnya. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat
18
kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara (Sofyan, 2010). Jhingan menyebutkan faktor demografi berpengaruh pada kemiskinan. Pertumbuhan penduduk pesat memperberat tekanan pada lahan, pengangguran dan memicu kemiskinan. Pertambahan penduduk berkurang, kemiskinan juga berkurang (Aziz, 2010). Kemiskinan secara singkat menurut Parsudi Suparlan (Mustofa, 2005) didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah tersebut nampak langsung pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori perkapita per hari (Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
19
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang bersifat mandasar. Sementara menurut Bappeda (2006), kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensi yang bukan hanya masalah rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat yaitu : hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peranan dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan yang bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan dan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan tetapi juga tidak adanya pengakuan hak-hak dasar masyarakat miskin (Sahdan, 2005). Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan (Suprianto, 2005). Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembagalembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
20
Menurut Muttagin (2010), masalah kemiskinan yang terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya : 1. Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat. 2. Kesenjangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan dalam pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda. 3. Guncangan
perekonomian
sebagai
akibat
dari
lemahnya
dasar
perekonomian, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. 4. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan 5. Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi. Pengukuran kemiskinan dapat dilihat dari dimensi : 1) Indikator kemiskinan absolut. Konsep ini menggunakan faktor kecukupan sebagai batas kemiskinan yang diukur dari luas tanah garapan, yakni sebuah rumah tangga dianggap berkecukupan apabila luas tanah garapan yang dikuasai seluas 0,7 hektar sawah tadah hujan dan 0,7 hektar pekarangan. Menurut Sayogyo (Subagiyo, 2000), menggunakan nilai beras untuk mengukur pendapatan per kapita dengan membedakan daerah pedesaan dengan perkotaan. Penduduk yang tergolong miskin adalah mereka yang konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahunnya untuk daerah pedesaan dan 360 kg untuk daerah perkotaan. 2) Indikator kemiskinan relatif. Menurut Todaro (2000), kemiskinan relatif terkait dengan
21
distribusi pendapatan perorangan. Karena itu dipakai indikator gini ratio sebagai ukuran derajat ketimpangan pendapatan masyarakat yakni menurut Bank Dunia bila koefisien gini mencapai angka 0,50-0,70 termasuk kategori ketimpangan tinggi. Ketimpangan sedang 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah bila mencapai 0,20-0,36.
2.4 Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera yang awalnya bernama Program Community Based Development (CBD), pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001. Dengan adanya tragedi Bom (12 Oktober 2002 di Kuta, Badung) yang memperburuk perekonomian masyarakat Bali, disepakati untuk memperluas sasaran Program CBD di 23 Desa pekraman di wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kuta Tengah, Kuta Selatan dan 33 Desa pekraman di wilayah Kota Denpasar dari Bulan Maret 2003 sampai dengan Bulan Juni 2004, sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi masyarakat akibat kejadian tersebut. Pada tahun 2004 kembali dilaksanakan kegiatan Program CBD lanjutan dengan pemanfaatan dana sisa dari program P3KT – BUIP sebesar Rp 11 milyar dengan sasaran 110 desa pekraman dan kerja sama dengan 7 kabupaten (Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, Tabanan dan Gianyar) sebesar Rp.9,5
juta per desa pekraman dalam penyelenggaraan dana
pendampingan konsultan dana operasional Tim Komite Program CBD (Bappeda Prov. Bali, 2009).
22
Pada periode ini, beberapa inovasi pengembangan Program CBD mulai dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan sistem penanggulangan kemiskinan yang partisipatif seperti : 1) Dilaksanakan pemetaan sosial potensi desa saat awal program, langkah ini diambil sebagai adaptasi untuk mengenal lebih dekat calon desa pekraman sehingga nantinya dapat mempermudah dalam melaksanakan tahapan program disesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa pekraman; 2) Diperkenalkannya metode dalam memilih Tim Pengelola Program (TPP), adapun langkah awal dalam pemilihan TPP adalah terlebih dahulu dirumuskannya kriteria orang-orang yang akan duduk sebagai TPP, selanjutnya dilakukan penjaringan kepada seluruh krama yang berminat dan memenuhi kriteria tersebut, calon-calon TPP tersebut selanjutnya dipilih di dalam paruman oleh krama desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Tim Pengelola Program dengan pembagian tugas dan kewajiban serta masa jabatan yang jelas. Pemikiran ini muncul mengingat keberhasilan program salah satunya tergantung
bagaimana
program
tersebut
dapat
dikelola
dan
dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar oleh Tim Pengelola Program kepada seluruh krama. 3) Dilakukan penggalian kriteria kemiskinan yang bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing desa
23
pakraman. Rumusan kriteria kemiskinan selanjutnya dilakukan survei swadaya untuk menetapkan KK miskin penerima dana Program CBD. Pada tahun 2005 Program CBD berganti nama menjadi Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera. Program ini mulai dilaksanakan pada bulan April yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Bali sebesar Rp 4 milyar untuk 40 desa pekraman di 6 kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana) dan kerjasama dengan 6 kabupaten tersebut sebesar Rp 14 juta per desa pakraman dalam penyelenggaraan dana pendampingan konsultan dan operasional Tim Komite Program CBD. Dalam APBD Perubahan Provinsi Bali tahun 2005 yang dimulai pada Bulan September dialokasikan dana sebesar Rp. 4 milyar untuk 40 desa pekraman di 4 kabupaten (Buleleng, Karangasem, Bangli dan Klungkung) termasuk biaya penyelenggaraan dana pendamping konsultan dan operasional Tim Komite Program CBD. Pada periode ini, pengembangan program difokuskan kepada penggalian kriteria kemiskinan dan pelaksanaan survei swadaya. Ciri khas kriteria kemiskinan Program CBD-Bali Sejahtera yang digali secara partisipatif dan pelaksanaan survei swadaya secara sensus kepada seluruh krama ternyata mampu meminimalkan konflik yang timbul di desa pakraman. Penekanan ini diambil karena pada tahun 2005 dilaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang salah satu programnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Permasalahan yang muncul pada program tersebut adalah kurang tepatnya sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sehingga banyak menuai protes dari masyarakat.
24
Inovasi lainnya adalah dibuatkannya database desa pakraman penerima Program CBD-Bali Sejahtera dari tahun 2001 sampai 2005 (416 desa pekraman) yang berbasiskan GIS (Geographic Information System) dengan harapan perkembangan pelaksanaan Program CBD Bali Sejahtera dapat diketahui dengan pasti oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap Program CBD-Bali Sejahtera. Di samping itu disusun pula Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Program CBD-Bali Sejahtera sebagai dasar pengembangan program pada masa yang akan datang dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Bappeda Provinsi Bali, 2006). Secara Umum tujuan Program Community Based Development (CBD)– Bali Sejahtera meliputi : 1. Membantu Pemerintah Provinsi Bali, untuk meningkatkan kesejahteraan RTM dan membantu pemulihan kondisi ekonomi sebagai dampak yang diakibatkan oleh krisis yang berkepanjangan. 2. Menumbuhkembangkan dukungan dan peran desa pakraman dalam pengelolaan Program CBD–Bali Sejahtera, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan. 3. Menggalang dukungan dan partisipasi, semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Program CBD–Bali Sejahtera seperti unsur pemerintah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dan pihak lain.
25
4. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama (Hindu), budaya Bali, tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai azas, prinsip dan pedoman Program CBD –Bali Sejahtera (Bappeda Kab. Bangli, 2009).
2.5 Efektivitas Menurut Handayaningrat (Rivani, 2007), efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kalau tujuan/ sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, pekerjaan itu tidak efektif. Menurut Gibson dkk (Prambudiarto, 2008), pengertian keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar) maka lebih efektif dalam penilaian mereka. Efektivitas menurut Subagiyo (2000), adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pengelola program dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas, Litbang Depdagri (1991) menetapkan standarisasi seperti pada Tabel 2.1.
26
Tabel 2.1 Ukuran Standarisasi Efektivitas No
Koefisien Efektivitas
Ukuran Standarisasi
1.
< 40 %
Sangat Tidak Efektif
2.
40 % - 59,99 %
Tidak Efektif
3.
60 % - 79,99 %
Cukup Efektif
4.
80 % - 100 %
Sangat Efektif
Sumber : Litbang Depdagri Th 1991
2.6 Dampak Program Subagiyo (2000), menyebutkan ada dua dampak utama dari bantuan dana (kredit mikro) yaitu terciptanya peluang usaha atau kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui dampak bantuan kepada masyarakat penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan adalah dampaknya terhadap kesempatan/ peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Dari hasil kesempatan kerja dan pendapatan tersebut dapat disimpulkan program penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Menurut Biro Analisis Pelaksanaan Program BKKBN Pusat (1986), dampak adalah merupakan akibat dan pengaruh lanjutan dari hasil program. Untuk mengetahui dampak bantuan kepada masyarakat adalah dampaknya terhadap kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja yang semakin meningkat, selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak
27
tambahan pembelajaan agregat. Pertambahan pendapatan masyarakat akan mendorong pertambahan konsumsi.
2.7 Hubungan Antara Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Provinsi Bali merupakan kegiatan Program Penanggulangan kemiskinan yang berbasis desa pakraman. Metodologi pendekatan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kebutuhannya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki, melalui penguatan dan aktualisasi peran institusi-institusi lokal yang telah ada dan mengakar di masyarakat, seperti halnya desa pakraman di Bali. Di pihak lain pemerintah dan lembaga formal lainnya berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam pencapaian tujuannya. Masing-masing desa pakraman diberikan dana sejumlah seratus juta rupiah, dengan pemanfaatan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan yang dapat dibiayai dari dana Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera adalah : 1) Dana Bergulir Dana bergulir mengenakan dana pendampingan yang lazim disebut dengan bunga kepada peminjamnya, tingkat dana pendampingan yang
28
diperkenankan adalah di bawah tingkat suku bunga Bank Umum. Dengan batasan tersebut maka keputusan penetapan tingkat dana pendampingan harus berdasarkan tersebut, maka keputusan penetapan tingkat dana pendampingan harus berdasarkan kesepakatan krama didalam paruman / sangkepan dan kemampuan rata – rata/ keluarga miskin. Disamping itu juga, sanksi-sanksi yang terkait dengan masalah pengembalian pinjaman diselesaikan lewat paruman atau sangkepan dengan kesepakatan bersama antara prajuru adat. Kegiatan dana bergulir tesebut meliputi : a) Usaha mikro dalam skala rumah tangga ( misalnya usaha dagang canang, palen – palen dan sebagainya), maupun kegiatan lainnya yang mendukung permodalan krama miskin. b) Pembiayaan ternak. Pembiayaan hewan ternak yang banyak dilakukan meliputi ternak sapi, babi, kambing, itik dan ayam. 2) Sewa Modal Ternak (Ngadas) Sewa modal ternak yang dilaksanakan meliputi : pemeliharaan sapi, kambing, babi dan ternak lainnya sesuai potensi wilayah dan kemampuan individu krama miskin dalam mengelola kegiatan ternak. Mekanisme pengembalian diatur berdasarkan kesepakatan dalam paruman/ sangkepan yang selalu diusahakan keberpihakannya kepada rumahtangga miskin, sedemikian agar nantinya dari hasil kegiatan yang dilakukan rumahtangga miskin maupun membeli ternak lagi untuk dimiliki sendiri.
29
3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan/ Pelatihan Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada kecakapan hidup yang dapat bermanfaat untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan krama miskin (Bappeda Provinsi Bali, 2006). Dari kegiatan yang dibiayai program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera diharapkan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin yang salah satunya tercermin dari kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin yang semakin meningkat.
2.8 Penelitian Sebelumnya Penelitian tentang program-program penanggulangan kemiskinan pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun penelitian tentang Efektivitas dan Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar belum pernah dilakukan. Namun demikian penelitian sejenis berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan pernah diteliti diantaranya sebagai berikut. Hasil penelitian Sudira (2004), meneliti Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dengan menggunakan empat variabel yaitu : kesesuaian mencapai tujuan program, ketepan sasaran program, ketepatan penggunaan dan pengembalian dana program. Dampak program diukur dengan tiga variabel yaitu : terhadap pendapatan, tingkat kesempatan kerja, dan kondisi lingkungan pemukiman
30
penerima bantuan. Kelemahan-kelemahan pelaksanaan program diukur dengan tiga variabel yaitu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan program, kesesuaian dengan target dan sasaran dan ketepatan pengembalian dana, dan harapan KK miskin terhadap program tersebut di masa yang akan datang. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 112 responden terdiri dari Program UED sebanyak 14 responden dan Gerdu Taskin sebanyak 90 responden. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga bagian yaitu : pertama, analisis matematika dan statistik sedehana untuk mengukur kesesuaian efektivitas program, kedua, analisis statistik uji beda
dua rata – rata pada observasi
berpasangan untuk mengukur dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap pendapatan, kesempatan kerja dan kondisi lingkungan pemukiman KK miskin penerima bantuan, dan ketiga, menggunakan analisis statistik dan analisis kualitatif untuk mengukur kelemahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan harapan Kepala Keluarga miskin (KK miskin) dimasa mendatang. Hasil penelitian ini bahwa secara umum program penanggulangan kemiskinan yaitu UED dan Gerdu Taskin efektivitasnya cukup tinggi dan berdampak positif terhadap pendapatan dan kesempatan kerja serta kondisi lingkungan masyarakat miskin. Demikian juga pada kelemahan – kelemahan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pencapaian tujuan program, kesesuaian dengan target dan sasaran dan ketepatan pengembalian dana seperti : penggunaan dana bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluan konsumsi, perlu ditekan seminimal mungkin dan mengenai harapan keluarga miskin dimasa
31
yang akan datang antara lain jumlah dana bantuan lebih besar dan tidak dikembalikan serta program bantuan seperti ini perlu dilanjutkan. Subagiyo (2000) dengan topik efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan (studi kasus di Kabupaten Kediri, Jawa Timur). Obyek penelitian dalam hal ini adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan Program PKS (Program Keluarga Sejahtera) dalam bentuk pemberian kredit keluarga sejahtera. Dalam penelitian ini dibandingkan efektivitas dan dampak Program IDT dan PKS. Hasil penelitiannya memberikan hasil bahwa Program IDT dan PKS memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan terhadap peningkatan kesempatan kerja masyarakat. Selain itu juga berdampak positif terhadap peningkatan kepedulian penduduk kaya dan penduduk miskin terhadap ketimpangan ekonomi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin serta terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Desa IDT sebesar 5 persen dan di Desa non-IDT sebesar 20 persen. Lison (2003) meneliti efektivitas program penanggulangan kemiskinan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera di Kabupaten Badung. Tingkat efektivitas program penanggulangan kemiskinan diukur dengan 4 variabel yaitu : tingkat pencapaian program, tingkat ketepatan penggunaan dana, tingkat ketepatan sasaran, dan pencapaian pelatihan.
Dampak program diukur
pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera setelah mendapat bantuan, pengaruhnya terhadap kepedulian masyarakat/ stakeholders kepada keluarga pra sejahtera dan pengaruhnya terhadap penurunan jumlah
32
keluarga pra sejahtera serta perkembangan tahapan keluarganya. Analisis tingkat efektivitas dan pengaruh program penanggulangan kemiskinan ini menggunakan data primer dari keluarga pra sejahtera alasan ekonomi yang mendapat bantuan pemerintah tahun 2002 sebanyak 196 KK. Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis yaitu : pertama, analisis matematika dan statistik sederhana unutk mengukur tingkat efektivitas program, kedua, analisis statistik non parametrik uji dua sampel berpasangan wilcoxon, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan secara signifikan pendapatan keluarga pra sejahtera alasan ekonomi, sebelum dan sesudah menerima bantuan fisik dan usaha ekonomi produktif, ketiga, analisis statistik dan analisis kualitatif untuk mengukur kepedulian masyarakat/ stakekholders kepada keluarga pra sejahtera serta penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan perkembangan tahapan keluarganya. Hasil ini menunjukkan, bahwa secara
umum
pemberdayaan
dampak
program
penanggulangan
ekonomi
keluarga
pra
sejahtera
kemiskinana di
Kabupaten
terhadap Badung
efektivitasnya cukup tinggi dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga, kepedulian masyarakat/ stakeholders, serta menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan tahapan keluarganya bergeser ke tahapan yang lebih tinggi. Mandagi (2004) meneliti Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Terhadap Perilaku Ekonomi Petani dan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Utara. Peneliti mengamati dampak dari program penanggulangan kemiskinan terhadap kemakmuran penerima bantuan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Variabel yang diteliti meliputi Pendapatan Petani dan Perilaku Ekonomi Petani setelah menerima bantuan program. Penelitian ini meyimpulkan bahwa pendapatan petani
33
meningkat secara temporer sedangkan perilaku ekonomi petani tidak berubah kecuali kesadaran akan perlunya kerjasama kelompok dalam menanggulangi masalah yang dihadapi bersama. Penelitian lain dilakukan oleh Sumadi (2008). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Community Based Development (CBD) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Analisis matematika dan statistika untuk mengetahui rata-rata pendapatan dan kesempatan kerja sebelum dan sesudah menerima bantuan. Kedua, analisis statistik parametrik uji dua sampel berpasangan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan kesempatan kerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I sebelum dan sesudah menerima bantuan. Ketiga, koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia untuk mengetahui ketimpangan pendapatan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I. Hasil penelitian menunjukkan secara umum program penanggulangan kemiskinan terhadap kesejahteraan keluarga miskin di desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan sesudah menerima bantuan.
34
BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Berpikir Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gianyar,
salah satunya
adalah Program
Community
Based
Development (CBD)-Bali Sejahtera. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Namun demikian, sampai sekarang masih cukup banyak terdapat masyarakat miskin di Kabupaten Gianyar. Variabel yang diteliti adalah efektivitas dan dampak program dalam peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin. Variabel efektivitas diukur dengan indikator tingkat pencapaian tujuan program, tingkat ketetapan sasaran program, tingkat ketepatan pendanaan program dan tingkat ketepatan peruntukan dana program. Sedangkan dampak program diukur dengan indikator peningkatan kesempatan kerja rumah tangga miskin sebelum dan setelah menerima bantuan program serta perubahan tingkat pendapatan rumah tangga miskin dengan membandingkan pendapatannya sebelum dan setelah menerima bantuan program. Berikut disajikan kerangka berpikir yang bertujuan untuk mempermudah alur penelitian, seperti pada Gambar 3.1.
35
Pemerintah
Konsultan
Prajuru Adat
Rumah Tangga Miskin (RTM)
Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera
Efektif
Tidak Efektif
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian Efektivitas dan Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gianyar
36
3.2 Konsep Program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan dan hasil target yang baik. Dalam program pengentasan masyarakat miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya masyarakat miskin tersebut dan dimana masyarakat miskin itu berada. Esensi dari sebuah program kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhannya sendiri dan menjadi mandiri dari segi ekonomi sehingga program kemiskinan seharusnya bersifat komprehensif dan ditujukan langsung ke akar permasalahan dari kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk berusaha. Program
Community
Based
Development
(CBD)-Bali
Sejahtera
merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan memiliki ciri khas dibandingkan dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain, dimana CBD-Bali Sejahtera merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis desa pakraman. Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera membiayai kegiatan-kegiatan antara lain usaha ekonomi produktif, ternak bergulir dan program pelatihan. Kegiatan ini diharapkan memberi dampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin. Untuk lebih memperjelas konsep penelitian, dapat dilihat dalam Gambar 3.2.
37
Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera - Usaha Ekonomi Produktif - Ternak Bergulir - Program Pelatihan
Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin (RTM)
Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM)
Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian Efektivitas dan Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gianyar
3.3 Hipotesis Penelitian Dari rumusan masalah dan kajian pustaka, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 1)
Terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar.
2)
Terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar.
38
BAB IV METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Rancangan penelitian ini adalah deskriptif dan kausal. Rancangan deskriptif digunakan untuk melihat efektivitas Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera, sedangkan rancangan kausal untuk melihat adanya perbedaan kesempatan kerja dan pendapatan Rumah Tangga Miskin sebelum dan setelah menerima Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera. Rancangan penelitian kausal dapat dilihat dalam Gambar 4.1.
1)
2)
Hipotesis : Terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. Terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. Variabel Penelitian : Variabel dampak : Kesempatan Kerja RTM, Pendapatan RTM Prosedur pengumpulan data
Populasi dan sampel 2) Populasi : 1.392 RTM 3) Sampel : 94 RTM
Metode Pengumpulan data 1) Metode Wawancara
2) Observasi
Metode Analisis Data : Dampak program : Uji statistik parametrik beda dua rata-rata pengamatan berpasangan Simpulan
Gambar 4.1 Bagan Rancangan Penelitian
39
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, mengingat di kabupaten ini telah mendapatkan program bantuan penanggulangan kemiskinan salah satunya Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera sejak tahun 2001, namun sampai saat ini masih memiliki Rumah Tangga Miskin yang cukup banyak. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2011.
Objek Penelitian Dalam penelitian ini akan dibatasi yang dimaksud dengan Rumah Tangga Miskin sebagai objeknya yaitu Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera yang memperoleh bantuan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera tahun 2009.
Jenis dan Sumber Data Menurut jenisnya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan memiliki satuan hitung seperti Pendapatan Rumah Tangga Miskin. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan tidak memiliki satuan hitung seperti data tentang jenis kelamin, pendidikan dan jenis pekerjaan. Menurut sumbernya, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari objek penelitian yang menyangkut variabel efektivitas, yaitu tujuan program, ketepatan sasaran program, ketepatan pendanaan, ketepatan peruntukan dana program, data
40
kesempatan kerja dan pendapatan. Data primer ini diperoleh dengan teknik kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BPS, Bappeda dan Konsultan Program CBD-Bali Sejahtera yang ada hubungan dengan penelitian ini.
4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 4.5.1. Variabel Penelitian Adapun variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian Efektivitas dan Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gianyar ini adalah sebagai berikut. 1) Variabel Efektivitas program terdiri atas : a) Pencapaian Tujuan Program b) Ketepatan Sasaran Program c) Ketepatan Pendanaan Program d) Ketepatan Peruntukkan Dana Program 2) Variabel Dampak Program terdiri atas : a) Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin b) Pendapatan Rumah Tangga Miskin
4.5.2. Definisi Operasional Variabel Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut.
41
1) Variabel Efektivitas yaitu : a) Pencapaian tujuan adalah partisipasi Rumah Tangga Miskin dalam Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera yaitu keikutsertaan Rumah Tangga Miskin dalam perencanaan Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera di tingkat desa pekraman. b) Ketepatan sasaran program adalah ketepatan Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera. c) Ketepatan pendanaan program adalah ketepatan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa pekraman. d) Ketepatan
peruntukan
dana
program
adalah
ketepatan
penggunaan dana yang telah diberikan oleh program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera kepada Rumah Tangga Miskin yang dalam hal ini untuk usaha ekonomi produktif. 2) Variabel Dampak Program yaitu : a) Kesempatan Kerja adalah jumlah waktu kerja dalam satuan jam yang tercipta bagi Rumah Tangga Miskin sebelum dan setelah menerima bantuan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera yang diukur dengan jam per minggu. b) Pendapatan rumah tangga miskin yaitu pendapatan yang diterima Rumah Tangga Miskin sebelum dan setelah menerima bantuan
42
Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera yang diukur dengan rupiah per bulan.
4.6 Teknik dan Responden Penelitian Dalam penelitian Efektivitas dan Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera ini terdapat populasi sejumlah 1.392 Rumah Tangga Miskin di 20 desa pakraman tersebar di 7 kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Dari penelitian tersebut diambil sampel untuk seluruh desa pakraman secara proporsional (proportionate random sampling) dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan 10 % (Umar, 2000) sebagai berikut. N n =
......................................................................................... (1) 1 + (N . e2)
Keterangan : N = jumlah anggota dalam populasi n = jumlah sampel e = derajat penyimpangan Dari populasi seluruh desa pakraman sejumlah 1.392 RTM diambil sampel sejumlah : n =
n =
N 1 + (N.e2) 1392 1 + (1392 x 0,12)
n
=
1392 1 + (1392 x 0,01)
43
n
= 1392 14,92
n
= 93, 30 RTM dibulatkan menjadi 94 RTM
Jadi, sampel seluruh desa pakraman sebanyak 94 Rumah Tangga Miskin. Jumlah sampel Rumah Tangga Miskin di masing-masing desa pakraman diambil secara proporsional dimana jumlah populasi tiap desa pakraman dibagi dengan jumlah seluruh populasi dikali jumlah sampel. Untuk menentukan rumah tangga miskin yang akan dijadikan sampel diambil secara acak dengan mengundi nomor urut rumah tangga miskin. Adapun yang akan dijadikan responden adalah kepala rumah tangga miskin. Jumlah Responden di masing-masing desa pakraman dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Jumlah Responden di Masing-Masing Desa Pakraman No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Nama Desa Pakraman Tegal Suci Sebali Perean Singaperang Selat Marga Tengah Temen Tarukan Eha Tebongkang Silungan Nyuh Kuning Mantring Tulikup Kaler Purna Desa Saba Pasdalem Antugan Singapadu Lantangidung
Jumlah Populasi
Jumlah Responden/ Sampel
91 93 99 75 64 76 44 54 49 47 39 10 97 85 78 91 85 85 59 71 1.392
(91 : 1392) x 94 = 6 (93 : 1392) x 94 = 6 (99 : 1392) x 94 = 7 (75 : 1392) x 94 = 5 (64 : 1392) x 94 = 4 (76 : 1392) x 94 = 5 (44 : 1392) x 94 = 3 (54 : 1392) x 94 = 3 (49 : 1392) x 94 = 3 (47 : 1392) x 94 = 3 (39 : 1392) x 94 = 3 (10 : 1392) x 94 = 1 (97 : 1392) x 94 = 7 (85 : 1392) x 94 = 6 (78 : 1392) x 94 = 5 (91 : 1392) x 94 = 6 (85 : 1392) x 94 = 6 (85 : 1392) x 94 = 6 (59 : 1392) x 94 = 4 (71 : 1392) x 94 = 5 94
Sumber : Hasil Penelitian, 2011
44
4.7 Metode Pengumpulan Data Instrumen yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara
dengan
menggunakan
kuesioner
dan
menggunakan
pengamatan/observasi. Wawancara adalah metode untuk memperoleh data melalui daftar pertanyaan kepada responden. Metode wawancara dalam hal ini diperoleh langsung dari responden dengan cara tatap muka atau pengamatan langsung ke lapangan untuk mengamati keadaan lingkungan responden (Hermawan, 1992). Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini karena data yang dipergunakan disamping data sekunder, juga data primer untuk mengetahui kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Gianyar sebelum dan setelah mendapat bantuan program.
4.8 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 4.8.1 Efektivitas Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Untuk menganalisis efektivitas Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar digunakan metode matematika dan statistik sederhana (Subagiyo, 2000) sebagai berikut. Efektivitas Program = Realisasi x 100 % Target
.................................................
Keterangan : Realisasi Target
= jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan = jumlah kegiatan yang diprogramkan
(2)
45
Pengukuran Efektivitas program digolongkan ke dalam beberapa elemen berikut. 1. Tingkat pencapaian tujuan program 2. Tingkat ketepatan sasaran program 3. Tingkat ketepatan pendanaan program 4. Tingkat ketepatan peruntukan dana 4.8.2
Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin Untuk menganalisis dampak Progam Community Based Development
(CBD)-Bali Sejahtera dalam peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin digunakan konsep sebelum dan setelah memperoleh bantuan dengan alat analisis yang digunakan yaitu uji statistik parametik. Dalam uji statistik parametik dipakai pengujian beda dua rata-rata pengamatan berpasangan, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan secara signifikan pada kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin sebelum dan setelah menerima bantuan program Community Based Development ( CBD)-Bali Sejahtera. Langkah-langkah dalam uji statistik menurut Sugiyono (2008) sebagai berikut. 1) Menentukan hipotesis : Ho : d = 0, artinya tidak terjadi peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera atau dengan kata lain Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera tidak berpengaruh secara
46
signifikan dalam peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin. Hi : d > 0, artinya terjadi peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera atau dengan kata lain Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin. 2)
Dasar pengambilan keputusan : Dengan membandingkan t hitung dan t tabel Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak
3)
Hitungan Dengan membandingkan angka t hitung dengan t tabel, menggunakan metode statistik beda dua rata-rata pengamatan berpasangan (Nata Wirawan, 2002). to =
d Sd / n
.....................................................................
(3)
Keterangan : d = nilai rata-rata beda n pengamatan berpasangan Sd = simpangan baku beda pengamatan berpasangan Sd
=
(di – d)2 (n-1)
df = v = (n-1)
d = di n
.......................
(4)
47
Gambar daerah Penerimaan dan Penolakan Ho. Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (t-test) Dampak Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gianyar
Daerah Penolakan Ho Daerah Penerimaan Ho 0
t(α;df)
Sumber: Nata Wirawan (2002)
Tabel t yang digunakan adalah uji satu sisi (sisi kanan), dengan tingkat kepercayaan 95 persen atau ( = 5 %). 4) Keputusan : Bila t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel (t hitung < t tabel) maka Ho diterima, artinya tidak terjadi peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. Sebaliknya apabila t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel) maka Ho ditolak, artinya terjadi peningkatan kesempatan kerja Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar.
48
4.8.3
Dampak Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Untuk menganalisis dampak Progam Community Based Development
(CBD)-Bali Sejahtera dalam peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin digunakan konsep sebelum dan setelah memperoleh bantuan dengan alat analisis yang digunakan yaitu uji statistik parametik. Dalam uji statistik parametik dipakai pengujian beda dua rata-rata pengamatan berpasangan, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan secara signifikan pada pendapatan Rumah Tangga Miskin sebelum dan setelah menerima bantuan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera. Langkah-langkah dalam uji statistik menurut Sugiyono (2008) sebagai berikut. 1) Menentukan hipotesis : Ho : d = 0, artinya tidak terjadi peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera atau dengan kata lain Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera tidak berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin. Hi : d > 0, artinya terjadi peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera atau dengan kata lain Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin.
49
2)
Dasar pengambilan keputusan : Dengan membandingkan t hitung dan t tabel Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak
3)
Hitungan Dengan membandingkan angka t hitung dengan t tabel, menggunakan metode statistik beda dua rata-rata pengamatan berpasangan (Nata Wirawan, 2002). to =
d Sd / n
...............................................................
(5)
Keterangan : d = nilai rata-rata beda n pengamatan berpasangan Sd = simpangan baku beda pengamatan berpasangan
Sd =
(di – d)2 (n-1)
df = v = (n-1)
d = di n
.......................
(6)
50
Gambar daerah Penerimaan dan Penolakan Ho. Gambar 4.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (t-test) Dampak Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Gianyar
Daerah Penolakan Ho Daerah Penerimaan Ho 0
t(α;df)
Sumber: Nata Wirawan (2002)
Tabel t yang digunakan adalah uji satu sisi (sisi kanan), dengan tingkat kepercayaan 95 persen atau = 5 %. 4) Keputusan : Bila t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel (t hitung < t tabel) maka Ho diterima, artinya tidak terjadi peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar. Sebaliknya apabila t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel) maka Ho ditolak, artinya terjadi peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin setelah menerima Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Gianyar.
