BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia dapat di golongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Berikut adalah jenis pajak Provinsi:
1 Universitas Sumatera Utara
2
Tabel 1.1 Jenis Pajak Provinsi No 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Pajak Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Umum Pajak Rokok
Sumber : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah
Penggolongan pajak tersebut diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Adapun golongan kendaraan yang masuk ke dalam pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini: Tabel 1.2 Golongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Golongan
Keterangan
A-1 Sedan, Jeep, dan Station Wagon (Pribadi) A-2 Sedan, Jeep, dan Station Wagon (Umum) B-1 Bus dan Microbus (Pribadi) B-2 Bus dan Microbus (Umum) C-1 Truck dan Pick up (Pribadi) C-2 Truck dan Pick up (Umum) E Sepeda Motor F Becak Bermotor Kendaraan Alat Berat
Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT Medan Utara Tahun 2014
Universitas Sumatera Utara
3
Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan pada satu kantor yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan gabungan dari 3 (tiga) instansi, antara lain: 1. Kepolisian
Daerah
Provinsi
Sumatera
Utara
yaitu
DITLANTAS
POLDASU, menangani pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor Kendaraan; 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (DISPENDA), menangani pemungutan pendapatan provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara (persero), menangani Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Salah satu tujuan pembentukan kantor bersama SAMSAT ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsep-konsep untuk menggerakkan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, maka SAMSAT harus memiliki aparatur yang ahli di dalam bidangnya, seperti
Universitas Sumatera Utara
4
kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan, menyiapkan karyawan untuk menangani pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pekerjaan rutin tahunan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak disebut wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak merupakan badan/lembaga maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh
pengurus atau kuasa hukum badan
tersebut. Dalam menjalankan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta memerlukan sarana administrasi yang jelas untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara, saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang tahu atau sedikit pengetahuannya mengenai mekanisme dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan menganggap bahwa pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada kantor SAMSAT terkesan sulit dan ribet, sehingga membuat para wajib pajak terkadang malas untuk membayar pajaknya sendiri ke kantor SAMSAT. Karena hal tersebut tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya menggunakan jasa calo untuk melakukan pembayaran pajak, padahal biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo tersebut tidaklah sedikit tergantung permintaan para calo. Sebenarnya pelaksanaan pembayaran
Universitas Sumatera Utara
5
pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor SAMSAT tidak begitu sulit bagi yang sudah terbiasa membayar pajak sendiri tapi bagi yang baru mencoba membayar pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berpikir, apa yang harus dibawa, gimana urutan dan caranya. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin membayar pajak kendaraan bermotor adalah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP asli, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli, STNK Asli, foto kopi masing-masing satu (KTP, BPKB, dan STNK) . Selanjutnya mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor SAMSAT dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendaftaran Pendaftaran dilakukan di loket 1 yang mana pelaksananya adalah POLRI dan DISPENDA. Di loket 1 tersebut wajib pajak mengambil formulir Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian mengisi surat tersebut dan melampirkan berkasberkas yang diperlukan seperti KTP, STNK, BPKB, dan menyampaikannya kepada petugas yang berada di loket 1. 2. Penelitian Berkas, Penetapan Pajak, Korektor, dan Pembayaran Penelitian berkas dilakukan di loket 2 yang mana pelaksananya adalah POLRI. Di loket 2 tersebut petugas melakukan check persyaratan dan perlengkapan berkas, mendata pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh wajib pajak dan menyampaikannya kepada pengurus checking. Selanjutnya DISPENDA membuat perhitungan pajak dan penetapan pajak, membuat nomor kohir, mengisi data Notice pajak, sampai akhirnya menyampaikan berkas kepada kasir untuk melakukan pembayaran oleh wajib pajak.
Universitas Sumatera Utara
6
3. Pencetakan STNK Pencetakan STNK dilakukan di loket 3 yang mana pelaksananya adalah POLRI. Di loket 3 tersebut petugas menyerahkan STNK baru yang telah dicetak kepada wajib pajak. Dengan mengetahui dan menguasai mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan maupun ketimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya baik dalam melakukan penghitungan Pajak Kendaraan bermotor serta sistem administrasinya. Besarnya pajak yang harus dibayar untuk setiap kendaraan bermotor berbeda-beda tergantung pada golongan/jenis kendaraan bermotor apakah jenis mobil, sepeda motor, beca motor, ataupun alat berat. Dalam bab selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai cara penghitungan pajak kendaraan bermotor, denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, dan upaya yang dilakukan SAMSAT Medan Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul mengenai
“Mekanisme
Pelaksanaan
Pembayaran
Pajak
Kendaraan
Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Mekanisme Pelaksanaan
Universitas Sumatera Utara
7
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
pada Kantor Bersama Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara?
C. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara Dinas Pendapatan Sumatera Utara. b. Untuk mengetahui data penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Utara Dinas Pendapatan Sumatera Utara. c. Penulisan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
D. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis, penulisan
ini berguna sebagai pengetahuan tambahan
bagaimana mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran
Pajak
Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara. b. Bagi Lembaga Pendidikan, berguna untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak Universitas dengan instansi pemerintah khususnya kantor SAMSAT Medan Utara, serta mempromosikan sumber daya manusia di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Keuangan.
Universitas Sumatera Utara
8
c. Bagi Kantor SAMSAT Medan Utara, yaitu membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan sebagai salah satu sarana untuk menyebar luaskan informasi mengenai Pajak Kendaraan bermotor.
Universitas Sumatera Utara
