BAB I PENDAHULUAN. pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan peran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, pada Bab II, Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”. Negara sesungguhnya merupakan suatu wahana bagi bersatunya sekelompok orang yang merasa senasib, terkait oleh lokasi tanah air, dan punya tujuan-tujuan sama, maka tahap selanjutnya adalah memahami pola perilaku aparat-aparat negara itu dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat. 5 Pada dasarnya penyelenggaraan bidang kepegawaian lambat laun mengalami perbaikan dan penyempurnaan, perubahan-perubahan berlangsung tahap demi tahap sesuai dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang diperoleh seperti perkembangan

5

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2001), hal. 105.

Universitas Sumatera Utara

sistem pengangkatan di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan sekarang telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Terjadinya perubahan dan penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah menurut batas-batas kemampuan anggaran, baik untuk pengembangan aparaturnya maupun untuk memenuhi prasarana fisiknya, agar mampu menjalankan fungsi umum pemerintah, dan mampu menjalankan fungsi pembangunan. Sehingga untuk mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas-tugas pembangunan diperlukan adanya pejabat-pejabat yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang ketentuan pelaksanaan pengadaan calon pegawai yang terdapat di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Ketentuan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri

6

Musanef. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. (Jakarta: PT. Gunung Agung. 1986), hal.

50.


Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. Formasi dari satuan-satuan organisasi dapat membesar atau mengecil sesuai dengan perkembangan dari organisasi tersebut. Membesar atau bertambahnya jumlah formasi dalam satuan-satuan organisasi antara lain karena untuk mencapai tujuan, maka organisasi tersebut perlu mengembangkan tugas-tugas pokok sehingga perkembangan tugas-tugas pokok akan mengakibatkan adanya pertambahan jumlah personil karena adanya perluasan dari organisasi tersebut yang disebabkan kemajuankemajuan yang dicapai organisasi tersebut cukup baik. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan: 1. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai. 2. Siswa/Mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.


3. Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. 4. Tenaga lain yang sangat diperlukan. Animo masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampak masih terus meningkat seperti pada tahun 2013 sebanyak 1.612.854 peserta secara serentak mengikuti Tes Kompetensi Dasar untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 7 Sementara untuk tahun 2014 jumlah pelamar yang sudah melakukan pendaftaran dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencapai 2,5 (dua koma lima) juta orang pelamar. 8 Sistem rekruitmen CPNS dengan berbagai prosedur ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

Peraturan

Pemerintah No. 48 Tahun 2005 dan diubah menjadi PP. 43 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan CPNS Jo. PP No. 11 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Tradisi pelaksanaan rekruitmen oleh pemerintah diselenggarakan setiap tahunnya secara nasional, sehingga hampir seluruh daerah disibukkan oleh kegiatan penerimaan CPNS. Penyelenggaraan rekruitmen CPNS tersebut banyak menarik perhatian sejumlah

7

http://www.pikiran-rakyat.com/node/257258, diakses tanggal 10 Januari 2014. http://finance.detik.com/read/2014/10/04/114524/2709607/4/jumlah-pelamar-cpns-tembus25-juta-orang, diakses tanggal 6 Oktober 2014. 8


pencari kerja dengan berbagai level dan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang

berbeda-beda,

untuk

ikut

serta

mendaftarkan

diri

dalam

bersaing

memperebutkan lowongan pekerjaan yang sangat terbatas disediakan oleh masingmasing pemerintahan daerah termasuk di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan melaksanakan rekruitmen CPNS setiap tahunnya. Pelaksanaan rekruitmen ini pada dasarnya dimaksudkan selain memenuhi kebutuhan akan ketersediaan jumlah sumber daya aparatur atau PNS Daerah. Ketersediaan jumlah sumber daya yang memadai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dan aktivitas pembangunan daerah. Jumlah formasi untuk CPNS setiap tahunnya berbeda-beda. Jumlah formasi CPNS yang diterima pada tahun 2008 sebanyak 500 orang, tahun 2009 sebanyak 688 orang sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 324 orang. 9 Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 pemerintah Kota Medan tidak mengadakan rekruitment CPNS karena pada tahun tersebut anggaran belanja untuk pengadaan CPNS tidak tersedia. Sejumlah permasalahan terjadi diantaranya dalam proses rekruitmen CPNS terjadi penyajian data yang salah dan simpang siur serta manipulatif yang berdampak pada belum adanya kejelasan (titik terang) pada CPNS yang melamar. Atas persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan pelamar menjadi Calon Pegawai

9

Hasil wawancara dengan Bapak Adrian Saleh SE, Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai di Pemko Medan, tanggal 18 Juni 2013


Negeri Sipil. Dalam kedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani masa pecobaan selama sekurang-kurangnya satu tahun dan sebanyak-banyaknya dua tahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan. Apabila selama masa percobaan berakhir dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Rumusan Pasal 3 UU. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tegas dan limitatif diatur prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance. Kesemua prinsip-prinsip good governance harus jadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerimaan CPNS, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar filosofi the right man on the right place tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS. 10 Berdasarkan kondisi diatas, maka Tesis yang berjudul Analisis Hukum Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Suatu Penerimaan PNS di Pemko Medan diharapkan mampu menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijaksanaan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai.

10

httppasca.unhas.ac.idjurnalfiles02c6b8fce7eee7a8b63f0236e0afb856.pdf di akses tanggal 29 Mei 2013.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan diajukan adalah: 1.

Bagaimana prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan?

2.

Apakah prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

3.

Bagaimana penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan good governance di Pemko Medan?

C. Tujuan Penelitian Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan. 2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 3. Untuk mengetahui penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan good governance di Pemko Medan.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:


1. Secara Teoritis a) Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti tentang Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan. b) Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan Perundangan-undangan tentang pengaturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung terutama kepada Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan dari hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai masalah Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Suatu Penerimaan PNS di Pemko Medan belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.


F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kajian pustaka merupakan aktivitas penelitian yang sangat berguna dalam menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Kajian pustaka diperoleh melalui buku teks, monograf, jurnal, disertasi maupun hasil-hasil penelitian yang terdokumentasikan. Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari teori, konsep serta generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian yang dilakukan. 11 Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yuang telah disusun. 12 Kegiatan penelitian senantiasa berkaitan erat dengan teori. Dengan penelitian, pengkaji dapat menguji teori dan mengembangkannya sesuai dengan keluasan dan ruang lingkup yang dibahas. Teori akan mengarahkan kegiatan penelitian dalam upaya memperluas cakrawala pengetahuan secara teoritis. 13 Teori juga bermanfaat untuk memberi dukungan analisis atas topik yang sedang dikaji 14 serta bermanfaat sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap masalah penelitian, berupa fakta

11

Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 18. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 93. 13 Agus Salim, Bangunan Teori : Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hal. 84. 14 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hal. 44. 12


dan peristiwa hukum yang terjadi. 15 Dengan demikian teori dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam memahami masalah yang menjadi objek penelitian. Teori menempati tempat yang terpenting dalam penelitian, sebab teori memberikan sarana untuk merangkum dan memahami masalah yang dikaji secara lebih baik. Hal-hal yang pada awalnya terlibat tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditujukan kaitannya satu sama lain secara bermakna, sehingga teori berfungsi

memberikan

penjelasan

dengan

cara

mengorganisasikan

dan

mensistematisasikan masalah yang dikaji. 16 Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. 17 Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori maksudnya adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. 18

15

Ibid, hal. 146. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253. 17 JJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203. 18 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hal.80 16


Teori yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. 19 Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 1. Kepastian Hukum Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

19

Snelbecker dalamLexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 203.


atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 20 Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. 21

Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu

kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. 22 Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. 23 Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia

20

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158. 21 Muhamad Erwin. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), hal. 123. 22 Utrecht & Moh. Saleh Jindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru,1983), hal. 14.

23

http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html, Diakses Tanggal 16 Agustus 2013.


lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Hukum dibentuk bukan tanpa visi atau dibuat secara tak bermaksud. Hukum pada umumnya dibentuk atau dibuat dengan visi atau tujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban. Penganut aliran normatif positivisme, secara dogmatis lebih menitikberatkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para pendukung hak dan kewajiban. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah fiat justitia et pereat mundus yang diterjemahkan


secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme. Penganut aliran positivisme lebih menitikberatkan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenang-wenangan pihak yang lebih dominan. Subjek hukum yang kurang bahkan tidak dominan pada umumnya kurang bahkan tidak terlindungi haknya dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Kesetaraan hukum adalah latar belakang yang memunculkan teori tentang kepastian hukum. Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada subjek hukum yang lebih lemah kedudukan hukumnya. Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian adalah menyaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaan kepastian dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta


bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasanan kekacauan sosial. 24 2. Kemanfaatan Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana, yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar. Definisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan Mill dalam pernyataan berikut ini: Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar mernyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit. 25

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk

24

M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 76. 25 Karen Leback, Teori-Teori Keadilan, (Bandung : Nusa Media, 2011), hal. 14.


memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat. 26 Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. 27 Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

26

Irawan el Azzam, Belajar Ilmu Hukum dan Hukum Islam, http://irawanelazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html, Diakses Tanggal 16 Agustus 2013. 27 Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 129.


3. Keadilan Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya pada suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dengan warganya serta kreditur dengan debitur. 28 Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dapat dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja : para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil, buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya, dalam hal pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi penilaian tentang keadilan itu pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. 29 Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan keadaan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Keadilan menurut Subekti, berasal dari Tuhan

28

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2005),

29

Ibid, hal. 78.

hal. 77.


Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. 30 Di dalam perjalanan sejarah, isi keadilan itu ditentukan secara historis dan selalu berubah menurut tempat dan waktu, maka tidak mudah menetukan isi keadilan. Tentang keadilan sukar untuk memberikan batasannya. Dalam tulisannya “Rhetorica”, Aristoteles membagi keadilan kedalam dua jenis yaitu : keadilan distributif (justitia distributiva), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Keadilan komutatif (justitia commutativa), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. 31 Kalau

keadilan

distributif

(justitia

distributiva)

merupakan

urusan

pembentukan undang-undang, maka keadilan komutatif (justitia commutativa) terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan proporsional yang sama tanpa membedakan orang

30 31

Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 50. Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 73.


(equality before the law). Kalau justitia distributiva itu sifatnya proporsional, maka justitia commutativa karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak. 32

2. Konsepsi “Konsep adalah suatu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition 33. Pentingnya definisi profesional adalah untuk menghindari perbedaaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai” 34. Konsepsi merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi adalah “suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi jika teori kita berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori” 35. Konsepsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

32

Sudikno, Op.Cit, hal. 79. Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 10. 34 Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara (Medan: PPs-USU, 2002), hal. 35. 35 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 5. 33


1. Analisis hukum adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 2. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau Civil Servant merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan Pegawai Negeri Sipil selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Jadi kalau Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau, diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

G. Metode Penelitian 1.

Jenis Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini

bersifat deskriptif analitis, artinya memberi gambaran dan analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan prosedur penerimaan CPNS di Pemko


Medan, proses pengangkatan CPNS di Pemko Medan, dan pengaruh penerimaan CPNS dalam menciptakan good governance di Pemko Medan. Penelitian yang digunakan yaitu: a. Penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan metode atau cara dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil. b. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian efektifitas penerapan perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang bagaimana cara pemerintah merekrut Pegawai Negeri Sipil.

2.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan


ensklopedia hukum serta wawancara yang mana terdapat kaitannya dengan tesis ini. c. Bahan hukum tertier yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda, dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan civil law maupun common law.

3.

Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1)

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya, yakni staf yang ada di wilayah Pemko Medan, sebagai responden.

2)

Studi dokumen yaitu pengumpulan data, yaitu mempelajari referensi umum (perundang-undangan, pengaturan, buku-buku teks, kamus dan sebagainya) dan referensi khusus (jurnal, laporan penelitian).

4.

Analisis Data Data yang diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.


BAB I PENDAHULUAN. pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

Recommend Documents