BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hari ini Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya. Dengan demikian Mengenal Yogyakarta secara detail tidak dibisa hanya dilihat dari satu sisi saja, hingga saat ini sudah banyak permasalahan yang terjawabkan oleh kota seribu budaya ini. Kiprah dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya selalu membawa kota ini menjadi lebih baik. Kiprah kepemiminan Herry Zudianto yang membawa perubahan pada penataan pasar tradisional dan pedangang kaki lima di kawasan Kota Yogyakarta dan sampai saat ini kiprah Walikota yang menjabat Haryadi Suyuti juga telah banyak membawa prestasi-prestasi cemerlang seperti peraihan gelar Smart City untuk Kota Yogyakarta, Wajar Tanpa Pengecualian dan MERAIH gelar kinerja pemerintahan terbaik berdasarkan hasi EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) berdasarkan hasil penilaian kemendagri. Kinerja adalah suatu bentuk prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perorangan atau kelompok suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendorong upaya-upaya instansi untuk meningkatkan kinerja.
1
Pangastuti mengungkapkan “bahwa usaha-usaha manajemen kinerja ditujukan untuk mendorong kinerja dalam mencapai tingkat tertinggi organisasi”.1 Lebih lanjut, Propper dan Wilson, menyebutkan bahwa manajemen kinerja dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.2 Manajemen berbasis kinerja adalah proses perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi serta mengoptimalkan potensi diri pegawai. Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari para pimpinan perusahaan, sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja pemerintah di Indonesia sampai saat ini masih sedikit pemerintah daerah yang mendapat predikat terbaik. Berdasarkan data empiris yang yang dilansirkan oleh warta berita online Jogjadaily “Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas prestasinya sebagai pemerintah daerah yang berprestasi dengan kinerja terbaik secara nasional hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk kategori Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh 1
Pangastuti, M. D, 2008. Pengaruh Partisipasi Penganggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator”. Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang. 2
Propper, C. dan Wilson, D. 2003. The Use and Usefulness of Performance Measure in the Public Sector. Oxford Review Of Economic Policy, Vol.19 No.2, pp.250-265
2
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 10 Kota yang mendapat penghargaan dengan kinerja terbaik penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013 yang di serahkan pada peringatan Hari OTDA tahun 2015. Penilaian tersebut dilakukan oleh Tim khusus yang melibatkan 10 Instansi Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo penghargaan
tersebut
diberikan
setelah
Kemendagri
mengevaluasi
Laporan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013”.3 Berdasarkan permendagri nomor 73 tahun 2009 menjelaskan bahwa prinsip dasar EKPPD
dilaksanakan
berdasarkan
6
indikator
yaitu:
spesifik,
obyektif,
berkesinambungan, terukur dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Spesifik sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah. Obyektif sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu
ke waktu. Terukur sebagaimana dimaksud
dilaksanakan dengan
memanfaatkan data kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif. Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
3
http://jogjadaily.com/2015/04/hari-otda-2015-kota-yogyakarta-raih-penghargaan-kinerja-terbaik-2013-kategoripemkot/
3
Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh Kepala Daerah secara transparan. Berdasarkan berita yang dilansirkan oleh Kemendagri News prestasi tersebut juga diraih di 10 kabupaten dan dan 10 kota yang baik kinerjanya berdasarkan evaluasi kementerian dalam negeri antara lain adalah: 1). Kabupaten Bantul 2). Kabupate Kulon Progo 3). Kabupaten Kutai Kartanegara 4). Kabupaten Lamongan 5). Kabupaten pasaman 6). Kabupaten Pinrang 7). Kabupaten Purbalingga 8). Kabupaten Sidoarjo 9). Kabupaten Sleman 10). Kabupaten tuban. Dan 10 Kota yang juga meraih penghargaan tersebut adalah: 1). Kota Blitar 2). Kota Cimahi 3). Kota Depok 4). Kota madiun 5). Kota Mojokerto 6). Kota Probolinggo 7). Kota Samarinda 8). Kota Semarang 9). Kota Surabaya 10). Kota Yogyakarta
4
Tabel 1.1 10 Kota dan Kabupaten Peraih Gelar Kinerja Terbaik Kemendagri No
Kota
Kabupaten
1
Kota Blitar
Kabupaten Bantul
2
Kota Cimahi
Kabupate Kulon Progo
3
Kota Depok
Kabupaten Kutai Kartanegara
4
Kota madiun
Kabupaten Lamongan
5
Kota Mojokerto
Kabupaten Pasaman
6
Kota Probolinggo
Kabupaten Pinrang
7
Kota Samarinda
Kabupaten Purbalingga
8
Kota Semarang
Kabupaten Sidoarjo
9
Kota Surabaya
Kabupaten Sleman
10
Kota Yogyakarta
Kabupaten Tuban
Hal senada dikatakan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Ia mengatakan jika penghargaan tersebut disamping akan memberikan kepercayaan diri atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, juga akan dijadikan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mempertahankannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, karena selama ini masyarakat Kota Yogyakarta telah mendukung dengan baik atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Yogyakarta. Selama itu pula seluruh jajaran pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dalam melayani masyakarakatnya”
5
Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo penghargaan tersebut diberikan setelah Kementrian Dalam Negeri mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013. "Setelah menilai berdasarkan sejumlah paramater penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dan pelayanan publik yang ada, Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dinilai memiliki kinerja terbaik. Seiring banyaknya prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seperti “wajar tanpa pengecualian, gelar kota cerdas Indonesia dan kinerja terbaik pada EKPPD Kementrian Dalam Negeri Tahun 2013 membuat peneliti ingin menggali serta mengetahuai faktor-faktor apa saja dan indikator yang di jalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih beberapa prestasi dan juga dari paparan latar belakang diatas sejatinya peneliti ingin mengetahui keberhasilan Pemeritah Kota Yogyakarta dalam meraih penghargaan sebagai kinerja pemerintahan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013. B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: -
Bagaimana pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dikota Yogyakarta tahun 2013?
C. Tujuan Dan Manfaat Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: -
Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah (EKPPD) Dikota Yogyakarta tahun 2013.
6
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
2.
Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi
tambahan bagi
para aparatur pemerintah
kabupaten/kota dalam
meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintahannya. D. Studi Terdahulu Sebelum mengadakan penelitian yang sesungguhnya, peneliti mengadakan suatu studi pendahulu, yaitu menjajaki kemungkinan diteruskannya pekerjaan meneliti. Menurut Suharsimi arikunto Studi pendahulu ini dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukanny. Oleh karena itu peneliti memakai dua penelitian pendahulu untuk dijadikan sebagai rujukan yang akan di uraikan dalam tabel berikut ini:
7
Tabel 1.1 Penetian terdahulu Nama
Judul
Peneliti
Penelitian
No
1
Rumusan Masalah
Evans
Faktor-fakrot
Sembada
Pendukung Atas
manusia berpengaruh
menggunakan
Sugiarto,
keberhasilan
secara signifikan
pendekatan kuantitatif,
Universitas
Penerapan
terhadap
yang menggunakan
sebelas
Akuntasi
keberhasilan
pendekatan formal,
Maret
Berbasis Akrual
penerapan SAP
obyektif dan proses
Pada
berbasis akrual?
kerja yang sistematis.
Pemerintahan di Kota Solo
a. Apakah sumberdaya
Metode penelitian
b. Apakah komitmen berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual? c. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis aktual?
8
Penelitian ini
Nama
Judul
Peneliti
Penelitian
No
2
Rumusan Masalah
Metode penelitian
Aldiani
Faktor-faktor
a. Apakah Sumber daya Penelitian in
Sulani A,
pendukung
manusia, komitmen
menggunakan metode
Fakultas
keberhasilan
dan perangkat
kuantitatif deskriptif
Ekonomi
penerapan
pendukungnya
dengan menentukan
peraturan
berpengaruh secara
hubungan yang
pemerintah no
simultan dan parsial
berlaku antara
24 tahun 2005
terhadap
Sumberdaya manusia,
pada
keberhasilan
komitmen dan
pemerintahan
penerapan peraturan
perangkat
Kabupaten
pemerintah no 24
pendukungnya
Labuhan Batu
tahun 2005 di Kabupaten Labuhan Batu
3
I Putu
Analisis faktor-
a. Apakah Kapasitas
Upabayu
faktor yang
sumber daya manusia di Kabupaten Gianyar
Rama
memengaruhi
berpengaruh pada
Provinsi Bali Data
Mahaputra,
Kualitas
kualitas informasi
yang digunakan dalam
I Wayan
informasi
pelaporan keuangan
penelitian ini
Putra.
pelaporan
Fakultas
keuangan
teknologi informasi
primer dan data
Ekonomi
Pemerintah
berpengaruh pada
sekunder
b. Apakah Pemanfaatan
9
Penelitian ini berlokasi
bersumber dari data
Nama
Judul
Peneliti
Penelitian
No
Rumusan Masalah
dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)
daerah
Metode penelitian
kualitas informasi pelaporan keuangan c. Sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas informasi pelaporan keuangan.
Dari beberapa studi terdahulu yang peneliti paparkan, bahwasanya keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan masing-masing programnya bergantung kepada beberapa faktor seperti sumber daya manusia, pengendalian system, pemanfaatan teknologi, komintmen perangkat pendukungnya, dan juga budaya organisasi menjadi hal yang mutlak dalam mendukung tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Namun ada perbedaan maksud peneliti dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan membahas factor-faktor apa yang mempengaruhi serta mampu meraih gelar pemerintah kota demgan kinerja terbaik dari kemendagri tahun 2013. E. Kerangka Teori Teori merupakan suatu landasan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti agar tidak melenceng dari topic yang akan diteliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan di teliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan
10
proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.4 Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori yaitu: 1. Konsep Kinerja A. Pengertian Kinerja Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”.5 Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.6 Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period.7 Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome 4
Zamroni. 1992. Pengantar pengembangan teori social. Yogyakarta. Tiara Wacana. Hal : 2. Keban, Yeremias T. 2004. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama. 6 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal: 223 7 Ibid 5
11
atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaa atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. Sedangkan Suyadi Prawirosentono mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.8 Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau prog ram yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. B. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Yeremias T. Keban untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:9
8 Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE. 9 Op.cit
12
a) Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut. b) Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam system penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan system penilaian kinerja. c) Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan. d) Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi public terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan penilaian secara tepat dan benar.
13
Menurut Lusthaus(1999) factor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:10 (1) Lingkungan Eksternal, dimensi kunci yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan adminstratif, aturan, kebijakan, budaya sosial, ekonomi, teknologi. (2) Motivasi organisasi, hal yang memotivasi organisasi adalah sejarah, misi, budaya, insentif atau imbalan. (3) Kapasitas organisasi, terdiri dari (a) Strategi kepemimpinan (b) Sumber daya manusia (c) Manajemen keuangan (d) Proses organisasi (e) Program manajemen (f) Infrastruktur (g) Rantai instusional
Namun menurt Salusu menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal, yang akan dijelaskan sebagai berikut: (1) Kapabilitas organisasi Kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan
10
Lusthaus, Charles, dkk. 1999. Enhancing Organizational Performance: A Toolbox for Self-assessment. Canada: International Development Research Centre.
14
internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan
strategi
dalam
mencapai
sasarannya;
sedangkan
kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain; struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. (2) Lingkungan eksternal Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategi, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman.
Perkembangan
teknologi
misalnya,
peraturan
perundangundangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi (Salusu, 2001:53) Dari bebapa pendapat yang disampai oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerha organisasi publik.
15
Dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor eksternal dan kapabilitas organisasi pemerintah itu sendiri. C. Kinerja Pemerintahan Kinerja pemerintah dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa tersalurkan, terpenuhi, dan terpuaskan dengan menggunakan jalur organisasional. Dikatakan sedemikian maksudnya adalah karena adanya hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi dalam arti bahwa manusia tidak mungkin lagi mencapai berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebagainya. Sementara itu pengertian kinerja itu sendiri menurut Wibowo Berasal dari pengertian „performance‟ yang memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.11 Namun, sebenarnya Amstrong dan Baron menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa “Kinerja adalah sebagai hasil atau kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur.”12
11 12
Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal:7 Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim. Hal: 2
16
Sejalan dengan pengertian kinerja di atas Mangkunegara menyatakan sebagai berikut:13 Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik pengertian bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Dengan adanya beberapa pengertian kinerja yang telah disebut diatas, kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil kumpulan kinerja perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu seorang pegawai negeri perlu berada pada kondisi yang unggul, artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inovatif dan proaktif. Sementara itu Mustopadidjaja menjelaskan bahwa untuk organisasi pemerintahan, kinerja pemerintahan yang baik (good government performance) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik (good policy), tetapi juga system dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik (good policy implementation system and process); dan kedua hal terakhir itu memerlukan system administrasi pemerintahan negara yang baik (good publik administration system) yang
13
A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal: 67
17
mensyaratkan adanya sumberdaya manusia yang baik dan diindahkannya prinsip "the right men and women and the right places".14 Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan kinerja yang baik apabila system dan proses pelaksanaannya tidak baik, dan kesemuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang berperan dalam system dan proses kebijakan. Pengertian ini mengisaratkan bahwa organisasi pemerintahan hendaknya menjadi organisasi peduli (carring) yang menjadikan pertimbangan moral menjadi dasar utama. Karakteristik dari organisasi ini adalah kepedulian kepada individu sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai eksistensi, keuntungan bukan merupakan tujuan utama tetapi lebih pada internalisasi kebutuhan dan kehendak organisasi, memberikan dorongan untuk mengaktualisasi dan mengembangkan potensi individu yang bermanfaat bagi tujuan organisasi. D. Indikator Kinerja Organisasi Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.15 Sementara menurut Lohman indikator kinerja adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi.16 McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih mengemukakan indikator kinerja antara lain: output oriented measures
14
AR. Mustopadidjaya. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN 15 Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE,Yogyakarta. Hal: 71 16 Ibid Hal 71
18
throughput, efficiency, effectiveness. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut: 17 a. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan public b. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organsiasi. Winarsih mengemukakan indikator kinerja antar lain: economy, efficiency, effectiveness, equity. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:18 a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan.
17 18
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ibid
19
Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih mengemukakan indikator kinerja terdiri dari: responsiveness, responsibility, accountability. a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan customers. b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti
nilai dan Norma yang berkembang dalam
masyarakat.19 Berdasarkan beberapa definisi diatas, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu
saja
diperlukan
indikator-indikator
atau
kriteria-kriteria
untuk
mengukurnya secara jelas, tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.
19
Ibid
20
2. Pemerintah Kota A. Pengertian Pemerintahan Kota Pemerintah secara etimologis dalam bahasa Inggris disebut government atau dari bahasa Prancis disebut Gouvernement yang berasal dari bahasa latin Gubernaculum atau dalam bahasa yunani Kubernan yang berarti kemudi, dalam hal ini yang dimaksud adalah mengemudi jalannya negara untuk mencapai tujuan negara.20 Menurut Mohammad Yamin, yang dikutip oleh Ateng Syafrudin, Pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahan ialah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai berulang-ulang dan berarti pemerintah yang berkuasa.21 Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat – alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi, yaitu dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara.22 Pemerintahan dalam arti sempit yaitu aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.23
20
Pudyatmoko , Y Sri, dan Tjandra, W. Riawan. 1996. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah. Penerbitan Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hal: 25. 21 Ateng Syafrudin. 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah.Tarsito, Bandung. Hal: 3 22 Handoyo, B.Hestu Cipto. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hal: 119 23 Ibid
21
Pemerintahan dalarn arti luas berarti kewenangan untuk kedamaian dan keamanan, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh sebab itu, sebuah negara harus memiliki kekuasaan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Sebuah Negara juga harus memiliki kekuasaan legislatif, dalam artian kemampuan membuat dan merancang undang-undang. Bukan itu saja, sebuah negara juga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.24 Pemerintah
Kota
pada
prinsipnya
merupakan
pemerintah
yang
menggunakan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota. Dengan demikian peran pemerintah kota adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah daerah/kota adalah suatu sistem totalitas dari dari bagian-bagian yang saling ketergantungan dan saling berhubungan yang unsur utamanya terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang secara formal mempunyai kewajiban dan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Melihat penjelasan mengenai pemerintah daerah/kota, maka dapat dikatakan kota merupakan dari gabungan beberapa kecamatan yang ada disekitarnya. Pemerintahan Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten/Kota 24
C.F. Strong, 2004. Konsitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Nuansa Nusa Media
22
dipimpin oleh Bupati/Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah lainnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap Kabupaten/Kota dibekali dengan hak dan kewajiban.25 B. Asas – Asas Pemerintahan Daerah Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau disingkat AAUPB merupakan asas – asas umum pemerintahan yang lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang – undang Hotma Sibuea.26 Asas – asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak – hak individu. Fungsi dari Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, lebih lanjut menurut Hotma Sibuea didalam bukunya, adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Ni‟matul dalam Pemerintahan Daerah terdapat asas – asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada 3 (tiga) asas dalam pemerintahan daerah, yaitu: 27 (1) Asas desentralisasi Beberapa pakar memberikan pendapat dan pemahaman tentang desentralisasi, namun pada dasarnya Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan : satuan –
25
Arsyad Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan, Edisi Ke Empat. Yogyakarta. STIY YKPN P. Sibuea, Hotma. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta : Erlangga. Hal: 151 27 Huda, Ni‟Matul. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal: 307-314 26
23
satuan desentralisasi (otonom), lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, satuan – satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien, satuan – satuan desentralisasi lebih inovatif, serta satuan – satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif (2) Asas dekonsentrasi Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat – alat pemerintah pusat yang ada di daerah. (3) Asas Tugas Pembantuan Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, dapat juga diberikan tugas – tugas pembagian pembantuan. Tugas pembantuan ialah tugas untuk ikut melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.28 C. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah/Kota Adapun hak-hak setiap daerah ialah sebagai berikut: (1) Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahnya (2) Memilih pemimpin daerah (3) Mengelola aparatur daerah (4) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
28
Joeniarto. 1989. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara: Jakarta
24
(5) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. (6) Mengelolah kekayaan daerah (7) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. (8) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.29 Adapun kewajiban setiap daerah ialah sebagai berikut: (1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi. (4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan. (5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. (6) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. (7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. (8) Mengembangkan sistem jaminan sosial. (9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. (10) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. (11) Melestarikan lingkungan hidup. (12) Mengelolah administrasi kependudukan. (13) Melestarikan nilai sosial budaya. (14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan kewenangannya. 29
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
25
sesuai
(15) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.30 Pada praktiknya bahwa hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut dijabatkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (RAPBD). Kemudian dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala daerah. Kepala daerah Provinsi disebut Gubernur, dan wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut D. Tugas, Fungsi serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1) Tugas dan Fungsi Pada prinsipnya dengan tugas dan fungsi pemerintah kepada publik akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai fungsi
pemerintahan tersebut kemudian
digolongkan menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: 1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), 30
Ibid
26
sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi, 2) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan luasnya dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan
oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-
perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.31 3. Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 tentang kinerja pemerintahan adalah atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Hasil capaian tersebut kemudian didapatkan dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagimana dijelaskan dalam ayat 6 yang kemudian disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap 31
Agus Salim Andi Gadjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor, Ghalia Indonesia
27
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja. Dalam melakukan evaluasi tentunya dalam peraturan menteri ini dijelaskan tentang asas pelaksanaan EKPPD pada Bab II (dua) pasal 2 (dua) antara lain: a. Spesifik b. byektif c. Berkesinambungan d. Terukur e. Dapat dibandingkan, dan f. Dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada Bab III (tiga) pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) selain dari asas diatas sumber informasi yang digunakan dalam penilaian ini juga bersumber dari data pelengkap yang berupa: g. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; h. Informasi keuangan daerah i. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah j. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. k. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah l. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus m. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah n. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen.
28
o. Tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD p. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya Peninjauan lapangan kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan dilapangan meliputi: a. Kesejahteraan masyarakat; b. Pelayanan dasar kepada masyarakat; c. Ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan; d. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah; e. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan; f. Sistem pelayanan perijinan satu atap; g. Sarana dan prasarana jalan, dranaise, perekonomian dan perhubungan; dan h. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah. F. Definisi Konsepsional Definisi konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.32 Sedangkan maksut dari definisi konsepsional yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainya. 32
Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1987. Metode Penelitian. Jakarta. LP3ES. Hal 34
29
a. Kinerja adalah performance atau hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. b. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kinerja
merupkan
indikator-indikator
pendukung dan faktor penghambat kinerja pemerintahan dalam melaksanakan sebuah kebijakan c. Pemerintah Kota pada prinsipnya merupakan pemerintah yang menggunakan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota. G. Definisi Operasional Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai variasi/ukuran/score.33 Untuk mengetahui tingkta kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta maka indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya Kemudian untuk melihat bagaimana kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih kinerja pemerintahan terbaik kementrian dalam negeri tersebut. Beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana kinerja tersebut. Dan adapun indikator yang peneliti gunakan adalah prinsip dasar Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai berikut: a. Manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan b. Kesejahteraan masyarakat c. Pelayanan dasar kepada masyarakat 33
Ibid. Hal 46
30
d. Daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah H. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.34
Pada penelitian ini peneliti menggunakan study kasus (case study).
Pendekatan studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang b. Sumber Data & Jenis Data a) Sumber Data Menurut Sugiyono penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:35 1) Mereka yang mengusai atau memahami program dan kinerja pemerintah Yogyakarta. 2) Mereka yang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pemerintah Yogyakarta. 3) Mereka yang mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
34 35
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal ¬4 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung. ALFABETA. Hal : 221
31
4) Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil keemasan lembaga pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menetukan informan denga teknik purposive sampling, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui faktorfaktor apa saja yang membuat pemerintah Yogyakarta terpilih sebagai kinerja pemerintahan terbaik. Sehingga narasumber akan dapat memberikan infromasi tentang program dan kinerja pemerintah Kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, unsur akedemisi dan masyarakat setempat. Adapun informan yang akan diminta informasi dan keterangan dalam penelitian ini adala: a.
Walikota Yogyakarta
b.
Satuan kerja perangkat daerah Yogyakarta
c.
Masyarakat
d.
Tokoh Masyarakat
b) Jenis Data Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan: a) Data Primer Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.36 Dalam
36
Rahmawati, Dian Eka. 2011. Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
32
penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara denga informan. Tabel 1.2 Data Primer Data Primer
Sumber Bagian Tata Pemerintah (20 Mei 2016) Bagian Hubungan Masyarakat (25
Wawancara
Mei 2016) Sub bagian Perencanaan Ekonomi Sosial dan Budaya BAPPEDA (23 Mei 2016)
Observasi
Data temuan lapangan
Dokumentasi
Berupa dokumen nota dinas
b) Data Sekunder Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.37 Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur,
dokumen-dokumen
yang
dikeluarkan
pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
37
Ibid
33
oleh
Tabel 1.3 Data Sekunder Data Sekunder
Sumber -
Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Dokumentasi -
LAKIP
-
Dokument Standar Oprasional Pelayanan
c. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada tataran pemerintah Kota Yogyakarta beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalah hal ini selaku lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta kedalam beberapa program dan kegiatan. d. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menggali informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah:
34
1) Wawancara Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.38 Dengan demikian, maka cirri-ciri pokok dari wawancara, adalah sebagai berikut: 1) Didalam
wawancara
diperlukan
perilaku
yang
senantiasa
saling
menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara. 2) Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal yang mengingat faktor-faktor tersebut. 3) Wawancara
memberikan
kemungkinan-kemungkinan
mempergunakan perbagai tipe pertanyaan. 38
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2008Hlm 226
35
untuk
4) Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan didalam wawancara. 5) Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik. 6) Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka. 7) Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawacarai pada saat terentu menghendaki data tersebut Menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalanmya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.39 Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (depth interview) untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan unit analisis: Pemerintah Kota yang meliputi Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat serta pendapat masyarakat Yogyakarta tentang kinerja pemerintah. 2) Dokumentasi Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumendokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.40 Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan Cara mengambil data statistik, maupun dokumen perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan program yang dijalankan pemerintah Kota Yogyakarta tersebut.
39
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta. Salemba Humanika. Hal 118 40 Op.cit Hal 143
36
3) Observasi Observasi menurut Sugiyono yaitu observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.41 Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati fakta yang terjadi dilapangan. Sehingga data yang diperoleh digunakan untuk mendukung data yang dihasilkan dari wawancara mendalam.
e. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis kualitatif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (reduction), (2) Sajian Data (display) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing).42 Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan fokus. Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan obeservasi untuk dianalisis, kemudian memilah data sekunder yang terkait yang terkait dengan kajian permasalahan seperti program dalam rangka menunjuang keberhasilan pemerintah Kota Yogyakarta dalam
41 42
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. ALFABETA Hal : 145 Lisa, Ridvia. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman. Padang. Universitas Negeri Padang.
37
Meraih Penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri, media cetak lainnya yang berupa jurnal dan buku referensi. Dari hasil analisis kedua jenis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai tujuan dalam penelitian.
I. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa Bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh: 1. Bab I Pada Bab I penulis membagikan menjadi a) Latar belakang masalah b) Rumusan masalah c) Tujuan dan manfaat penelitian d) Kerangka teori e) Definisi konsepsional f) Definisi oprasional g) Metodologi penelitian 2. Bab II Pada Bab II penulis menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian yaitu profil daerah dan sejarah serta pengertian peran LPMD dalam pemberdayaan masyarakat desa. 3. Bab III
38
Pada Bab III penulis Akan menjelaskan hasil analisa dan pengumpulan data yang akan peneliti lakukan. 4. Bab IV Penutup, berisi penyimpulan, saran dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya.
39
