BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya begitu pula ruang angkasa adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta ruang angkasa haruslah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar tahun 1945 telah pula memberikan landasan konstitusional, di mana disebutkan : “ bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat “. Atas penguasaan oleh Negara ini maka dalam Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat tertinggi di kuasai oleh Negara“. Ketentuan ini tidak menempatkan Negara sebagai pemilik, melainkan menetapkan hak Menguasai dari Negara, yang berarti memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia untuk :
1
1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya; 2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagianbagian dari bumi, air dan ruang angkasa ; 3. mengatur
hubungan-hubungan
hukum
antara
orang-orang
dan
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja, sedangkan untuk tingkat terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang atau badanbadan tertentu. Penguasaan terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Melalui Hak Menguasai dari Negara inilah, Negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kewenangan pemerintah. Sehubungan dengan kepentingan nasional dan dengan adanya Hak Menguasai dari Negara ini, maka Negara berhak di sektor agraria untuk selalu campur tangan dengan pengertian bahwa setiap pemegang hak atas tanah tidak berarti bahwa ia akan terlepas dari hak menguasai negara tersebut.1 Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat 1
Bachtiar Effendie, 1993, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2‐3
2
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seiring peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan tersebut memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan yang harus dilaksanakan secara konsisten baik kesiapan perangkat hukum tertulis juga diperlukan terselenggaranya pendaftaran tanah agar para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan serta bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang memuat ketentuan-ketentuan dasar mengenai pokokpokok dari hukum tanah nasional Indonesia, dan yang melaksanakan penyelenggaraan tanah nasional diserahkan kepada pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Karena tujuan dari pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah , dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3
Semakin berkembangnya pembangunan nasional di bidang pertanahan juga semakin banyak permasalahan pertanahan sehingga ketertiban dalam pengelolaan
pertanahan
harus
dilakukan
lebih
nyata
dan
dengan
terselenggaranya pendaftaran tanah tentunya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, yaitu dengan dikeluarkannya sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yang memuat mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah, yang berarti menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah yang menjamin kepastian letak dan batas setiap bidang tanah. Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih ditingkatkan agar terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan , penggunaan tanah dan hal-hal penting lainnya, sehingga terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan. Seiring semakin banyaknya permasalahan di bidang pertanahan yang timbul di masyarakat, maka peran pemerintah harus semakin besar agar permasalahan yang ada tidak menjadi luas tak berarah, sehingga Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana Undang-undang Pokok Agraria harus dilaksanakan dengan lebih konsisten dan terpadu. Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan dan tanah Hak Milik. Pemberian hak atas tanah ini mempunyai jangka waktu tertentu, ketentuanketentuan mengenai Hak Guna Bangunan ini sudah di keluarkan oleh pemerintah sudah sangat jelas memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan hak atas tanah tersebut. 4
Pasal 35 (1) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa : Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun; (2) atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun; (3) hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Adapun definisi dari Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai,
dinyatakan bahwa : Hak Pengelolaan
adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Yang menjadi tujuan utama pemberian hak pengelolaan
adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi
penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu pemegang haknya diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan negara yaitu sebagai sebagian hak menguasai dari Negara. Di atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan ini dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberian hak-hak atas tanah ini yang diberikan berdasar keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk berdasarkan usulan pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan karena adanya perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan dengan calon pemegang hak atas 5
tanah diatas Hak Pengelolaan tersebut. Dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan maka hak atas tanah dari pihak ketiga tersebut telah memperoleh jaminan kepastian hukum yang kuat dan tunduk pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak-hak itu sama halnya dengan hak atas tanah yang lain.2 Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan ini dapat dijadikan jaminan pemberian kredit oleh kreditur (Bank), sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dinyatakan bahwa : “ pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya”. Atas ketentuan inilah Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, yang akan berakhir dengan hapusnya Hak Guna Bangunan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk tesis dengan judul “ANALISIS
YURIDIS
TERHADAP
PEMBERIAN
HAK
GUNA
BANGUNAN TANPA JANGKA WAKTU DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG MENJADI JAMINAN KREDIT.”
2
Arie Sukanti Hutagalung, 2011“ Seputar Hak Pengelolaan” , STPN Press, Yogyakarta, hlm.8
6
B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana kekuatan hukum penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan tanpa dicantumkannya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut ;
2.
Bagaimana akibat hukum tidak dicantumkannya jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan.
C. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, materi pokok penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam usulan penelitian ini yaitu : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Hak Guna Bangunan Tanpa Jangka Waktu Diatas Tanah Hak Pengelolaan Yang Dijadikan Jaminan Kredit , belum pernah diteliti oleh pihak lain karena , sekalipun ada yang membahas secara umum namun pembahasannya tidak sampai menyentuh substansi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulis menegaskan bahwa penelitian ini
bersifat
orisinil, mandiri,
aktual
dan
belum pernah
dipublikasikan maupun diajukan oleh pihak lain sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain. 7
D. Faedah yang dapat diharapkan Penulis
mengharapkan dengan adanya hasil penelitian yang penulis
tuangkan dalam bentuk tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat
bagi khasanah keilmuan di
dalam bidang akademis
khususnya dan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman
kepada
masyarakat luas tentang pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan yang dijadikan jaminan kredit baik dari sudut perundangundangan maupun dari segi penerapannya.
E. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan tanpa dicantumkannya jangka waktu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ; 2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dicantumkannya jangka waktu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan.
8
