BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, merupakan

tempat

manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai bathiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional. Seiring

dengan

meningkatnya

pertumbuhan

penduduk

Indonesia

dan

pembangunan dewasa ini membawa konsekuensi kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan jasa pelayanan di bidang pertanahan yang cenderung terus meningkat. Dalam hal ini peningkatan kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula pada peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang

pertanahan.

Proses

permasalahan

ini

berkembang

seiring

dengan

Universitas Sumatera Utara

meningkatnya kebutuhan akan tanah itu sendiri. Keadaan seperti ini perlu diantisipasi secara sungguh-sungguh dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Lahirnya konflik-konflik pertanahan pada dasarnya bermuara pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah mereka guna adanya kepastian hukum. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga jangan sampai timbul masalah atau sengketa tanah, UndangUndang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia”. Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah. Sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terusmenerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk


peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan daftar tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran Tanah Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, penyediaan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan. Pendekatan ini pada dasarnya adalah program “jemput bola” yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. Dalam operasionalnya, pendaftaran tanah sistematis dikenal dengan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) yang dibiayai Bank Dunia. Sedangkan Pendaftaran Tanah Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran


tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Masyarakat dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah, ada yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta jasa dari PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Masyarakat yang mengurus sendiri juga harus siap dengan segala resiko. Resiko yang menjadi faktor kendala pada proses pendaftaran tanah tersebut, diantaranya tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan diurus sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit. Masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara sporadik karena masyarakat merasa pendaftaran tanah secara sistematik belum tentu ada setiap tahun. Hal ini terjadi karena pendaftaran tanah secara sistematik adalah program dari pemerintah yang pengadaannya hanya akan terjadi berdasarkan kebijakan pemerintah. Masyarakat yang berkepentingan merasa perlu untuk segera mendaftarkan tanahnya. Masyarakat yang ingin segera mendaftarkan tanahnya berharap dalam jangka waktu penyelesaian yang telah mereka prediksi ,maka pemilik tanah dapat memperoleh sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Dengan demikian si pemilik tanah memiliki jaminan kepastian hukum atas bidang tanah tersebut. Tetapi pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan masih dipandang negatif oleh masyarakat yang keliru mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah seperti jangka waktu penerbitan sertifikat yang lama, biaya yang mahal, dan proses yang berbelit-belit.


Hal ini dapat terlihat di banyak Kantor Pertanahan termasuk Kantor Pertanahan Kota Medan seperti yang dikatakan Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi saat menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi dalam rangka percepatan legalisasi aset Prona tahun 2014 yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kota Medan di Ballrom Hotel Dyandra Santika, "menurut Eldin, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kota Medan belum terlaksana dengan maksimal, untuk itu percepatan pendaftaran tanah hendaknya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyakat dan saya juga meningatkan kepada lurah dan Camat agar tidak memungut biaya kepada masyarakat untuk pengurusannya karena memang tidak dikenakan biaya ungkapnya" dan juga Kantor Pertanahan Kota Medan memegang peranan yang sangat penting dalam proses tertib administrasi pertanahan termasuk dalam kegiatan pendaftaran tanah sehingga diharapkan Kantor Pertanahan Kota Medan dapat menjalankan semua tugasnya secara efektif. Sebagai salah satu faktor penting bagi terlaksananya program pendaftaran tanah, maka tingkat kesadaran masyarakat perlu diperhatikan terutama terhadap individu yang memiliki tanah sekaligus yang berkepentingan terhadap pengelolaan tanah tersebut. Untuk itulah masyarakat perlu didekati agar timbul keinginan atau kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Oleh karenanya menjadi tugas dari Kantor Pertanahan sebagai institusi yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pertanahan untuk selalu berupaya melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan kepada masyarakat.


Kantor Pertanahan Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanahan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Efektivitas Pelayanan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Medan".

I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Pelayanan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Medan?”

I.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Medan. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Medan.


I.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi Universitas, dapat memberikan masukan bagi bidang studi Ilmu Administrasi Negara mengenai kajian kualitas pelayanan. 2. Bagi Instansi, untuk dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan dalam memberikan pelayanan yang sesuai untuk diterapkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik. 3. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir dalam menganalisa setiap gejala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

I.5 Kerangka Teori Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman dasar berpikir, yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih (Nawawi; 1993:40). I.5.1 Efektivitas I.5.1.1 Pengertian Efektivitas Steers dan Etzioni (dalam Kasim, 1993:11) mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi bergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuannya. Kemudian Sondang P Siagan (2002:24) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan


prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa atas kegiatan yang dijalankan. Ditinjau dari ketetapan waktu maka menurut Siagian (2002:171) efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya

dengan

menggunakan

sumber-sumber

tertentu

yang

sudah

dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Dari pengertian-pengertian efektivitas yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti tercapainya sasaran, target, tujuan dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

I.5.1.2 Pendekatan Efektivitas Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas organisasi. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan ada tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Pendekatan sumber (resource approach) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkan pada lingkungannya.


Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada linkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 2. Pendekatan proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses mengukur efektivitas dengan melihat prosedur pelayanan, efisiensi pelayanan, dan responsivitas pegawai. 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran hendak dicapai. Sasaran yang

penting

diperhatikan

dalam

pengukuran

efektivitas

dengan

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi official goal.

I.5.2 Pelayanan Publik I.5.2.1 Pengertian Pelayanan Pada dasarnya, pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok orang dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Davidow (Waluyo, 2007:127) menyebutkan bahwa pelayanan adalah hal-hal yang jika diterapkan terhadap


sesuatu produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan. Monir (Pasolong, 2007:128) mengartikan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

I.5.2.2 Pengertian Pelayanan Publik Sinambela (Pasolong, 2007:128) mendefinisikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasaan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (Pasolong, 2007:128) adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

I.5.2.3 Asas dan Tujuan Pelayanan Publik Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 (pasal 4), yaitu: 1. Kepentingan umum. Artinya, pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.


2. Kepastian hukum. Artinya, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan 3. Kesamaan hak. Artinya, pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya, pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 5. Keprofesionalan. Artinya, pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 6. Partisipatif. Artinya, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Artinya, setiap warga negara memperoleh pelayanan yang adil.


8. Keterbukaan. Artinya, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 9. Akuntabilitas. Artinya,

proses

penyelengaraan

pelayanan

harus

dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya, pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 11. Ketepatan waktu. Artinya, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Artinya, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasaan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:


1. Transparansi. Yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas. Yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Kondisional. Yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif. Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak. Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain 6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.


I.5.2.4 Kriteria Pelayanan Publik Menurut Zethaml & Haywood Farmer (Pasolong, 2007 : 133), ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu: 1. Intangibility Pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukan objeknya. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. 2. Heterogeinity Pemakai jasa atau klien atau pelanggan memilk kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu. 3. Inseparability Produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya didalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa kedalam produksi disektor pabrik kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interkasi antara klien/pelanggan dengan penyedia jasa. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit


Kerja atau Kantor Pelayanan Percontohan, sebagaimana tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik, yaitu sebagai berikut (Santosa, 2008:63): 1. Kesederhanaan. Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelitbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 2. Kejelasan dan Kepastian. Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: a. Prosedur atau tatacara pelayanan. b. Persyaratan pelayanan. c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan. d. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tatacara pembayarannya. e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 3. Keamanan. Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberi rasa aman, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.


4. Keterbukaan. Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur, tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif,serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan pada masyarakat agar mudah diketahui. 5. Efisien. Kriteria ini mengandung arti: a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung

dengan

memperhatikan

pencapaian

keterpaduan

sasaran antara

pelayanan

persyaratan

dengan dengan

tetap produk

pelayanan yang diberikan. b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan peryaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintahan lain yang terkait. 6. Ekonomis. Kriteria ini mengandung arti bahwa biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran. b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7. Keadilan Merata. Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan

seluas

mungkin

dengan

distribusi

yang

merata

dan

diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 8. Ketepatan Waktu. Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu telah ditentukan.

I.5.2.5 Jenis-Jenis Pelayanan Publik Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu: 1. Pelayanan administratif. Pelayanan yang diberikan olah unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain. Contoh pelayanan ini, antara lain : Sertifikat tanah, IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akte kelahiran, akte kematian), dan lain sebagainya. 2. Pelayanan barang. Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi termasuk penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit/individu) dalam


suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Contoh pelayanan ini, antara lain: listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon, dan lain sebagainya. 3. Pelayanan jasa. Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta

penunjangnya.

Pengoperasiannya

berdasarkan

suatu

sistem

pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh pelayanan ini, antara lain : Pelayanan angkutan darat/air/udara, pelayanan kesehatan, perbankan, pos, dan lain sebagainya. Ketiga jenis pelayanan tersebut, orientasinya adalah pelanggan atau masyarakat (publik). Artinya, kinerja pelayanan publik instansi pemerintah harus berorientasikan publik sehingga dapat mengubah paradigma aparatur dari “dilayani” menjadi “melayani. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok, yaitu : unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan serta sumber daya manusia pemberi


layanan. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik senantiasa berkenaan dengan pengembang tiga unsur tersebut (Surjadi, 2009 : 9).

I.5.3 Pendaftaran Tanah I.5.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada diatasnya. Berikutnya adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus-menerus artinya setiap ada


pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.

I.5.3.2 Pengertian Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pendaftaran Tanah Secara Sporadik pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 11 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

I.5.3.3 Objek Pendaftaran Tanah Obyek pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut: 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara.


I.5.3.4 Asas-Asas Pendaftaran Tanah Asas yang dianut untuk Pendaftaran tanah diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yakni sebagai berikut: 1. Sederhana. Maksudnya adalah substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh semua lapisan warga negara Indonesia dan juga prosedurnya tidak perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit hanya perlu melewati seksi pendaftaran tanah saja. 2. Aman. Keamanan disini berarti akan memberikan rasa aman bagi pemegang sertifikat apabila mereka telah melakukan prosedur pendaftaran tanah dengan teliti dan cermat. 3. Terjangkau. Berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang untuk membayar biaya, khususnya harus memperhatikan agar tidak memberatkan pihak-pihak yang ekonominya lemah. Intinya agar jangan sampai pihak ekonomi lemah tidak melakukan pendaftaran tanah hanya karena masalah tidak mampu membayar. 4. Mutakhir. Setiap data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah haruslah data yang terbaru, yang menunjukan keadaan riil pada saat yang sekarang. Setiap ada


perubahan fisik atau benda-benda diatasnya atau hal yuridis atas tanah harus ada datanya (selalu ada pembaharuan data). 5. Terbuka. Dokumen-dokumen atau data-data baik fisik atau yuridis bersifat terbuka dan boleh diketahui oleh masyarakat. Asas ini bertujuan agar bila ada halhal yang menyimpang atau disembunyikan dapat diketahui.

I.5.3.5 Tujuan Diselenggarakan Pendaftaran Tanah Adapun tujuan dari Pendaftaran Tanah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.


I.5.3.6 Syarat Pendaftaran Tanah Adapun yang menjadi syarat pendaftaran tanah, yaitu: 1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu: a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau b. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau c. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau d. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau e. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau


f. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau g. Akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau h. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau i. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 6 dan7I Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau 4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Pernyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.


5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas. 6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum).

I.6 Definisi Konsep Konsep merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadia, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Melalui konsep peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas. Efektivitas adalah tercapainya sasaran, target, tujuan dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Untuk melihat efektivitas pelayanan dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Medan, maka penulis menggunakan pendekatan proses (process approach). Dalam pendekatan proses, efektivitas dilihat dari prosedur pelayaanan, efisiensi pelayanan, dan responsivitas pegawai.


2. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 3. Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.


I.7 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan. BAB II METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini menguraikan hasil penelitian lapangan dan dokumentasi yang diperoleh yang akan dianalisis. BAB V ANALISA DATA Bab ini berisikan analisa data dari setiap data yang disajikan yang diperoleh setelah melakukan penelitian di lapangan. BAB VI PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang. Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang

Recommend Documents