BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk
lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Semenjak Tahun 2009, meskipun tugas, peranan dan fungsinya sama, anggota DPRD berbeda dengan pada periode-periode sebelumnya. Perbedaan yang paling besar ialah bahwa anggota DPRD pada masa sekarang ialah anggota dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dengan berubahnya sistem pemilihan tersebut, maka ekspektasi masyarakat akan kinerja serta performa DPRD dalam menyalurkan aspirasi mereka akan lebih disoroti. Disamping itu, harapan masyarakat agar para anggota DPRD yang telah dipilihnya memperjuangkan mereka pun semakin besar. Oleh karena itu, kinerja para anggota DPRD akan berbanding lurus dengan citra mereka dimasyarakat. Sebagai pejabat publik hasil pilihan masyarakat, anggota DPRD tentu seharusnya mampu mengidentifikasi kondisi riil atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Berangkat dari kondisi riil tersebut, diharapkan anggota DPRD mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang citra diri sebagai
1
2
wakil rakyat dan menguatkan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Sementara itu, Image atau Citra didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Bill Canton dalam Kim Harrison 2001. Strategic Public Relations: A Practical Guide to Success. 2nd Edition. Australia. Vineyard Publishing. Hal. 2 mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Menurut Philip Henslowe, citra adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang orang-orang, produk atau situasi). Kemudian Rhenald Kasali dalam bukuya “Metode Penelitian Komunikasi”, 2003 juga mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi. Frank Jefkin (Public Relations Edisi Kelima, 2004) mengartikan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai berbagai kebijakan, personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan. Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia PR. Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa
3
dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran, pengertian dan tanggapan baik positif maupun negatif, semacam tanda respek dan rasa hormat, baik dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan sebagai sebuah badan usaha ataupun terhadap personelnya (dipercaya, profesional dan dapat diandalkan) (Ruslan,2001:70). Pencitraan juga merupakan esensi dari Public Relations seperti yang dikemukakan Webster’s New World Dictionary (dalam Abdurrachman, 1995:24), yang menyatakan bahwa Humas atau Public Relations adalah hubungan dengan masyarakat luas seperti dengan publisitas dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian yang disebutkan diatas, citra seseorang ataupun sebuah organisasi merupakan hasil dari perbuata yang dilakukan. Semakin baik perbuatan yang dilakukan maka citra yang tercipta akan semakin baik pula, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks DPRD, maka baik tidaknya anggota DPRD menyalurkan dan memenuhi aspirasi masyarakat akan memberika dampak langsung terhadap citra mereka sebagai pejabat publik. Dan sebagai pejabat publik, maka tugas utama anggota DPRD ialah memberikan pelayanan publik terbaik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD seharusnya memberikan pelayanan publik, yang ditetapkan dalam fungsi dan peranan DPRD. Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Mayoritas rakyat tidak tahu
4
apa yang dihasilkan anggota DPR/DPRD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, semua lapisan masyarakat tahu dan tidak akan pernah lupa bahwa sebagian dari anggota DPR/DPRD itu terlibat kasus hukum, terutama korupsi, baik sendirian maupun berjemaah. Citra DPRD rusak karenanya. Kita dapat mengambil contoh dari berbagai macam kasus yang menerpa anggota DPRD di Indonesia pada umumnya dan anggota DPRD Kota Cirebon pada khususnya. infokorupsi.com Sembilan orang anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi APBD 2004 Kota Cirebon akhirnya divonis 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon Kamis (11/8). Kesembilan terdakwa tersebut selain vonis penjara, terdakwa juga dibebani membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar ganti rugi mulai Rp 51.254.000,00 hingga Rp 59.654.000,00. Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Agnes tersebut lebih ringan 6 bulan, dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan JPU dalam dakwaan subsidair. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi,” kata Agne saat membacakan putusannya.
5
Terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 (1) KUHP. Sebagai wakil rakyat di daerah, maka kinerja anggota DPRD Kota akan lebih mudah dianalisa oleh masyarakat jika dibandingkan dengan DPRD provinsi atau DPR Pusat. Oleh karena itu, maka secara langsung maupun tidak langsung citra DPRD Kota adalah cerminan dari citra keseluruhan wakil rakyat di Provinsi serta Pusat. Selain itu, Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Permasalahannya terjadi ketika meskipun sudah dilakukan perubahan undang-undang, kualitas pelayanan publik, terutama anggota DPRD tak kunjung mengalami peningkatan yang berarti. Perubahan sistem pemerintahan yang mengedepankan otonomi daerah tentunya lebih meningkatkan peranan DPRD Kota dalam mengatur dan menentukan kebijakan-kebijakan di daerahnya. DPRD yang memiliki 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan keberpihakan terhadap rakyat. Akan tetapi, kesan yang muncil di masa kini, fungsi yang dijalankan lebih kepada fungsi anggaran walaupun pertanggung jawabannya kepada masyarakat dirasa sangatlah kurang.
6
Berbagai permasalahan yang terjadi pada beberapa oknum anggota DPRD seperti kasus korupsi, tindakan amoral, maupun yang menyalahi norma masyarakat menjadikan citra DPRD yag terlanjur tidak baik menjadi semakin buruk. Hal ini tentunya bukanlah sebuah hal yang bagus dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Kepercayaan masyarakat semakin menurun. Berdasarkan survey oleh Survei Pemetaan Capres 2014 Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan menjelaskan, citra buruk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga paling korup di Indonesia. DPR juga dinilai sebagai tempat mencari nafkah bagi politikus. Survei yang dilakukan dilakukan terhadap oleh 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi menunjukkan responden yang memilih DPR sebagai lembaga yang paling korup adalah sebanyak 1.030 responden atau 47 persen dari 2.192 responden. Di lain sisi, kita juga dapat melihatnya dalam partisipasi rakyat dalam pemilu yang semakin hari semakin rendah. Hal ini ditunjukkan pada seringnya persentase golput dalam pemilihan umum daerah bahkan lebih tinggi dari persentase yang memenanginya. Hasil tersebut menegaskan bahwa rakyat tak percaya kepada pemimpin dan wakil-wakil mereka di DPRD. Fakta itu semakin menegaskan bahwa citra anggota DPRD kurang baik. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengangkat pentingnya Citra bagi anggota DPRD dan menemukan cara serta solusi terbaik untuk memperbaiki citra tersebut. Diharapkan dengan dibuatnya tulisan ini dapat memberikan masukan postif dan membangun bagi anggota DPRD Kota Cirebon untuk meningkatkan citra mereka di mata masyarakat.
7
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah
untuk penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Humas DPRD dalam Membentuk Citra Kinerja Anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2009-2014 pada Masyarakat?”.
1.3.
Identifikasi Masalah Idenifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.
Bagaimana peran Humas DPRD dalam membentuk citra kinerja anggota DPRD kota Cirebon?
b.
1.4.
Bagaimana citra kinerja anggota DPRD kota Cirebon di mata masyarakat?
Tujuan Penelitian Tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:
a.
Untuk mengetahui peran Humas DPRD dalam membentuk citra kinerja anggota DPRD kota Cirebon.
b.
Untuk mengetahui citra kinerja anggota DPRD kota Cirebon di mata masyarakat.
8
1.5.
Kegunaan Penelitian
1.5.1. Kegunaan Teoritis Dengan diadakanya penelitian mengenai Pembentukan Citra Kinerja Anggota DPRD Kota Cirebon diharapkan mampu menambah ilmu penulis maupun orang yang membaca penelitian ini. Sebagai mahasiswa Public Relations, penilitian ini juga akan sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman serta penguasaan materi tentang inti Public Relations, yaitu pencitraan suatu organisasi atau perusahaan.
1.5.2. Kegunaan Praktis 1) Penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang DPRD Kota Cirebon dan menambah wawasan mengenai tugas, kewajiban, serta fungsi-fungsi DPRD Kota Cirebon. 2) Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami DPRD Kota Cirebon sehingga penilaian mereka lebih objektif. 3) Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi para anggota DPRD Kota Cirebon pada khususnya dan para pejabat publik pada khususnya untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat.
9
1.6.
Kerangka Pemikiran
1.6.1. Komunikasi Joseph A. Devito dalam bukunya “Communicologi: An Introduction to The Study of Communication” menjelaskan bahwa komunikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan seseorang atau lebih dari kegiatan menyampaikan dan menerima pesan, dalam suatu konteks, bersama dengan beberapa efek yang timbul dari kesempatan arus balik (Suwardi, 2005:10). Gerald R. Miller menyebutkan komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian D. Lawrence Kincaid menyempurnakan definisi Rogers tersebut dengan menyatakan komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melaksanakan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang dalam (Cangara, 2004:19). Definisi yang dikemukakan diatas tentunya belum mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak pakar, namun sedikit banyaknya kita telah memperoleh gambaran seperti apa yang diungkapkan Shannon dan Weaver (1949) bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Karena itu, jika
10
kita berada dalam situasi berkomunikasi, maka kita memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain, seperti kesamaan bahasa atau kesamaan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi (Cangara, 2006:19-20).
1.6.2. Hubungan Masyarakat Public relations merupakan singkatan dari kata-kata “the relations with public” atau dengan istilah bahasa Indonesia : Hubungan masyarakat adalah kependekan dari kata-kata “hubungan dengan masyarakat”. Yaitu antara instansi atau
perusahaan
dengan
masyarakat-masyarakat
tertentu,
yang
ada
kepentingannya (Syamsi, 1980:6). Menurut penelitian yang pernah diadakan di Amerika Serikat terdapat 2000 orang terkemuka di bidang public relations telah membuat definisi tentang public relations. Namun dari seluruh definisi yang ada setelah diseleksi oleh sebuah panitia yang terdiri dari para ahli public relations, terdapat 3 (tiga) definisi yang dianggap terbaik yaitu : Definisi J.C. Seidel, Direktur public relations, Division of Housing, State New York berbunyi: Public relations adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari langganannya, pegawainya dan publik umumnya. Ke dalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan.
11
Definisi W. Emerson Reck, Public Relations Director, Colgate University: Public relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Definisi Howard Bonham, Vice Chairman, America National Red Cross: Public relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau sesuatu organisasi/badan (Siswanto, 1992:5).
International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan public relations adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (umum) untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Untuk mengaitkannya sedapat mungkin kebijaksanaan dan prosedur yang mereka pakai untuk melakukan hal itu direncanakan dan disebarkanlah informasi yang lebih produktif dan pemenuhan keinginan bersama yang lebih efisien (Soemirat dan Ardianto, 2002:14). Soemirat dan Ardianto (2002:14) menyatakan, konsep public relations adalah untuk memahami dan mengevaluasi berbagai opini publik atau isu publik yang berkembang terhadap suatu organisasi/perusahaan. Dalam kegiatannya public relations memberi masukan dan nasihat terhadap berbagai kebijakan manajemen yang berhubungan dengan opini atau isu publik yang tengah berkembang. Dalam pelaksanaannya public relations menggunakan komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi dan mengubah pengetahuan, sikap dan
12
perilaku publik sasarannya. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan public relations pada intinya adalah good image (citra yang baik), goodwill (itikad baik), mutual
under
mempercayai),
standing
(saling
pengertian),
mutual
confidence
mutual appreciation (saling menghargai), dan
(saling
tolerance
(toleransi). Berdasarkan definisi-definisi public relations yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa public relations adalah salah satu bagian dari suatu perusahaan yang mempunyai tugas memahami dan mengevaluasi berbagai opini publik atau isu publik yang berkembang terhadap suatu perusahaan, yang digunakan sebagai masukan terhadap berbagai kebijakan agar tercipta keharmonisan atau sikap budi yang menyenangkan antara suatu perusahaan dengan publiknya dengan tujuan akhir sebagaimana yang dikemukakan oleh Soemirat dan Ardianto (2002:14) yaitu mencapai good image (citra yang baik), goodwill (itikad baik), mutual under standing (saling pengertian), mutual confidence (saling mempercayai), mutual appreciation (saling menghargai), dan tolerance (toleransi). Peranan public relations dalam sebuah organisasi adalah berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen organisasi/perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi/perusahaan dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber-sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi/perusahaan bersangkutan, unsur-unsur sumber daya tersebut oleh Rosady Ruslan (1994:58) dinamakan dengan 6-M, yaitu: Sumber daya Manusia
13
(Men), Sumber Material/barang yang dikuasai (Material), Alat atau perkakas mesin produksi yang dimiliki (Machine), Kemampuan keuangan (Money), Metode yang dipergunakan (Method) dan Perluasan atau pemasaran yang hendak dicapai/dituju (Market). Praktisi public relations dalam menunjang keberhasilan mencapai tujuan utama manajemen perusahaan/organisasi yang hendak dicapai, harus mempunyai ketrampilan khusus, yaitu: a.
Creator : Memilki kreativitas dalam penciptaaan suatu gagasan, ide-ide atau buah pemikiran yang cemerlang.
b.
Conceptor : Mempnyai kemampuan (skill) sebagai konseptor dalam hal penyususnan program kerja public relations dan rencana program lainnya.
c.
Mediator : Kemampuan menguasai teknik komunikasi, baik secara lisan maupun
tertulis
dalam
menyampaikan
pesan
atau
informasi
dari
perusahaan/organisasi yang diwakilinya kepada publik. d.
Problem Solver : Mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, baik secara pro-aktif, antisipasif, inovatif, dinamis dan solutif (Ruslan, 2002:15). Selanjutnya Rosady Ruslan (2002:24) menyatakan, peranan public
relations diharapkan menjadi “mata” dan “telinga” serta “tangan kanan” bagi top manajemen dari perusahaan/organisasi, yang ruang lingkup tugasnya antara lain meliputi aktivitas : a.
Membina hubungan ke dalam (publik internal), yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bgian dari unit/badan/perusahaan atau
14
organisasi itu sendiri. Dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. b.
Membina hubungan keluar (publik eksteral), yang dimaksud publik eksteral adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif, publik terhadap perusahaan yang diwakili. Dengan demikian peran public relations bersifat dua arah, yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward looking). Beberapa kegiatan dan sasaran public relations sebagai pendukung fungsi manajemen perusahaan, yaitu:
c.
Building corporate identity and image (Menciptakan identitas dan citra yang positif dan mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak).
d.
Facing crisis (menangani complain dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan public relations recovery of image, memperbaiki: lost of image and damage).
1.6.3. Citra Ruslan menyatakan, pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari penilaian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat, dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan/instansi dilihat sebagai sebuah instansi atau personelnya yang baik,
15
dipercaya, profesional dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik. Menurut Kasali (1994:28), citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Sedangkan menurut Bill Canton dalam Sukatendel yang dikutip kembali oleh Soemirat dan Ardianto (2002:111), menyatakan bahwa citra adalah “image: the impression, the feeling, the conception which the public has of company; a concioussly created impression of an object, person or organization”. (citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan; kesan yang hanya dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi). Selanjutnya disebutkan bahwa citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut (Soemirat dan Ardianto, 2002:111). Jefkins, dalam Soemirat dan Ardianto (2002:117), mengemukakan jenisjenis citra, antara lain: a.
The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya.
b.
The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa saja bertentangan dengan mirror image.
16
c.
The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap.
d.
The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan.
1.7.
Definisi dan Parameter Konsep Penelitian
1.7.1. Definisi a.
Peran Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1998 : 286).
b. Humas DPRD Bagian
Humas,
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
kegiatan
Keprotokolan dan mengurus Administrasi Perjalanan Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD, menyebarluaskan pemberitaan kegiatan DPRD, menampung dan menyalurkan usul/pendapat masyarakat serta menyusun Laporan Kegiatan Sekretariat DPRD, Selain tugas-tugas diatas, Bagian Humas mempunyai fungsi :
17
1) Penghimpunan dan penyusunan bahan informasi kegiatan DPRD; 2) Pelaksanaan dan pemberian layanan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD; 3) Penyaringan dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD; 4) Pelaksanaan fasilitas layanan aspirasi masyarakat kegiatan DPRD. 5) Pemgkoordinasian pelaksanaan keprotokolan kegiatan DPRD; 6)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai
dengan
kewenangan
bidang
tugasnya.
http://www.dprd-
cirebonkab.go.id/tupoksi.php
c.
Citra Rhenald Kasali mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul karena
pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi (Kasali, 2003:30). Sedangkan Frank Jefkins mengartikan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai berbagai kebijakan, personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan (Jefkins, 1998:412). Bill Canton dalam Sukatendel yang dikutip kembali oleh Soemirat dan Ardianto (2002:111), menyatakan bahwa citra adalah: “image: the impression, the feeling, the conception which the public has of company; a concioussly created impression of an object, person or organization”. (citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan; kesan yang hanya dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi).
18
d. Kinerja Menurut Bernardin and Russel (1998: 239), kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut: “Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a time period“. Berdasarkan pendapat Bernardin and Russel, kinerja cenderung dilihat sebagai hasil dari suatu proses pekerjaan yang pengukurannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
e.
Anggota DPRD Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan
umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: 1) Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang. 2) Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada
saat
anggota
DPRD
yang
baru
mengucapkan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah
sumpah/janji.
19
f.
Masyarakat Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, Negara. 1) Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. 2) Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. 3) Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi 4) Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suau kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. 5) Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html
20
1.7.2 Parameter Konsep Penelitian Variabel Konsep
Dimensi Kepercayaan
Popularitas
Citra Humas Pemerintahan
Pembentukan Citra
Parameter 1. Partisipasi dalam pemilu 2. Penyampaian pendapat pada anggota DPRD 3. Keseganan untuk berdiskusi langsung dengan anggota DPRD 1. Masyarakat atau tentang semua nama anggota DPRD 2. Masyarakat menyadari nama nama anggota DPRD berdasarkan wajah mereka 1. Masyarakat mengetahui tugas dari masing-masing anggota DPRD 1. Pandangan masyarakat tentang citra anggota DPRD berdasarkan kinerja mereka 1. Kesediaan untuk memilih kembali berdasarkan citra yang dibentuk
Peran Hubungan Masyarakat Anggaran
Legislasi Pengawasan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keterlibatan
a. b. c. 2. 3. 2.
Keterbukaan Efektifitas keberpihakan Sosialisasi perda Kebijakan pro rakyat Evaluasi penyaluran anggaran dan perda 2. Peningkatan performa 1. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan perda 2. Melibatkan masyarakat sebagai pertimbangan
21
pengambilan keputusan
1.8.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
bermakna kualitas data yang dihimpun dalam bentuk konsep pengolahan data langsung, dikerjakan dilapangan dengan mencatat dan mendeskripsikan gejalagejala sosial, dihubungkan dengan gejala-gejala lain. Menurut Lexy J. Moleong dengan mengutip pendapatnya Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dan praktek yang berlaku, membuat evaluasi, menentukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa yang akan datang. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang mengambarkan, situasi, sehingga data-data yang dikumpulkan berupa katakata dan gambargambar. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat tentang tata cara yang berlaku dimasyarakat dalam situasi tertentu, diantaranya tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. Dengan begitu, jelas bahwa menggunakan jenis penelitian
22
kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif, peneliti ingin mengetahui Peran Humas DPRD dalam Membentuk Citra Kinerja Anggota DPRD kota Cirebon.
1.8.1. Teknik Pemilihan Informan Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling. Penggunaan teknik purposive ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan informan ini diantara populasi sehingga informan tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. (Mardalis, 2010:58). Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kesambi Kabupaten Cirebon yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Pegawai Negeri Sipil, orang tua mahasiswa (karyawan BUMN), mahasiswa, dan pedagang kaki lima.
1.8.2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teknik, diantaranya: a.
Observasi Terlibat (Partisipant Observation) Pada observasi terlibat ini diharapkan agar peneliti dapat langsung
mengamati serta mencatat gejala -gejala yang terjadi terhadap obyek penelitian. Sebagai metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomenafenomena yang diselidiki.
23
b. Interview Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan ada pengumpulan data pelaksanaan penelitian ini, akan digunakan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Interview yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas atau wawancara bebas, hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang akan diajukan dapat dijawab oleh obyek secara benar dan tidak dibuat-buat.
c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen dan sebagainya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapat dari pihak pertama.
24
1.8.3. Teknik Pengujian Keabsahan Data Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengecekan keabsahan data, sehingga penulis berusaha mengadakan pemeriksaan keabsahan data tersebut dengan cara Triangulasi, Teknik ini digunakan dengan maksud data yang telah diperoleh, diperiksa keabsahannya dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data yang diperoleh. Denzin (Moloeng, 2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berikut ialah penjelasan mengenai jenis-jenis triangulasi (Moleong, 2002:178): a.
Triangulasi sumber ialah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
b.
Triangulasi metode, terdapat dua strategi, yakni pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data & pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
25
c.
Triangulasi penyidik adalah memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
d.
Triangulasi teori, yakni memeriksa derajat kepercayaan dengan teori, satu atau bisa lebih.
1.8.4. Teknik Analisis Data Analisa data merupakan pengorganisasian dalam kepengurusan data dari uraian dasar hingga dapat ditemukan tema yang diinginkan, kemudian dari hasil pengelolaan data tersebut bersifat non hipotesis. Proses analisa data ini dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu interview, dokumentasi dan observasi yang pernah ditulis dalam catatan lapangan. Dan analisis data ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut: 1.
Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah masalah peneliti
2.
Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang diajukan dalam penelitian
3.
Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan dalam penelitian
26
4.
Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran saran yang berguna untuk kebijakan penelitian.
1.9.
Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.9.1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Wilayah ini dipilih dikarenakan kecamatan kesambi memiliki wilayah yang cukup luas dan memilik 5 kelurahan yaitu Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Kesambi , Kelurahan Drajat, Kelurahan Sunyaragi , Kelurahan Karya Mulya dengan beragama komposisi masyarakatnya baik dari segi pendidikan, ekonomi, agama, dan strata sosial. Serta memiliki kawasan pendidikan , perkantoran, pemukiman dan perumahan dan kawasan bisnis yang strategis.
1.9.2. Jadwal Penelitian Penelitian akan dilakukan selama empat bulan mulai dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.
27
28
1.9.3. Jadwal Penelitian
No.
Tahun Jenis Kegiatan
Bulan Minggu
I.
TAHAP PERSIAPAN 1. Studi literatur 2. Pengamatan 3. Penyusunan dan Bimbingan Proposal 4. Seminar proposal
II.
TAHAP PELAKSANAAN 1. Observasi 2. Wawancara 3. Pengolahan data 4. Penyusunan dan bimbingan draft skripsi
III.
TAHAP AKHIR 1. Seminar skripsi 2. Sidang skripsi
2013 Februari
Maret
April
Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
