BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berlakunya
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004,
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah.
Kepala Daerah
diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa
jabatan 5 tahunan yang dijabarkan SKPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD. berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra SKPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam
menghadapi
berbagai
tantangan
permasalahan
yang
dihadapi
untuk
mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera. Rencana besar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup pertanian dan kehutanan karena merupakan pedoman yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pertanian dan kehutanan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan kehutanan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan kehutanan. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja
1
kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Kegiatan dengan pencapaian program juga harus berkaitan sehingga kegiatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD. Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), yang juga mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman perencanaan tahunan pemerintah kabupaten.
Selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan, yang dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan dinas. Dokumen-dokumen perencanaan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Recana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010 – 2014, RPJP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005 – 2025, RPJM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 – 2013, RPJM Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 dan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan 2011-2016 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.
2
RPJP Nasional 2005-2025
pedoman
RPJM Nasional 2010-2014
RPJPD Provinsi DIY 2005-2025
pedoman
RPJMD Provinsi DIY 2009-2013
RPJPD Kulon Progo 2005-2025
pedoman
RPJMD/Review RPJMD Kulon Progo 2011-2016
dijabarkan
RKPD Kulon Progo
pedoman
RAPBD Kulon Progo
APBD Kulon Progo
pedoman
Renja SKPD Kulon rogo
pedoman
RKA SKPD Kulon Progo
Rincian APBD Kulon Progo
pedoman Renstra/Review Renstra SKPD Kulon Progo
Gambar 1. Diagram Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam tataran operasional setiap tahunnya maka Rencana Strategis/Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan salah satu materi yang akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah : a.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
d.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
e.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005 – 2025);
f.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas daerah;
g.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah;
h.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2031;
4
i.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo (2011 – 2016);
j.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
k.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pertanian dan Kehutanan;
l.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Kehutanan dan Perkebunan. n.
Keputusan Kepala Dinas Pertanian DIY Nomor 2530 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta
o.
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Nomor 188/4861 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
p.
Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188/499a tanggal 30 Mei 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan
Perubahan
Rencana
Strategis
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program
5
yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah : 1. menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan terkait dengan pembangunan pertanian dan kehutanan untuk jangka waktu lima tahun; 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016; 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2012 dan 2013, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas.
1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya SKPD
6
2.2.2. Sumber Daya Lainnya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.3.Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Dinas Pertanian DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
7
