1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Universitas Gadjah M ada sebagai salah satu Universitas yang memiliki banyak fakultas dan program -program unggulan yang dapat menjadi pilihan bagi generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya Program D iploma 3 Hukum Sekolah Vokasi. Program Diploma 3 Hukum V okasi sebagai salah satu program studi yang diharapkan mampu mencetak penerus bangsa, dengan gelar Ahli M adya. Selain itu juga harus memiliki keterampilan, profesional, dan cakap dalam bidang hukum yang diharapkan bisa ikut andil dalam persoalan masalah hukum yang ada di sekitarnya ataupun di instansi hukum
baik di masyarakat
yang bekerja pada bidangnya. Untuk
mewujudkan hal itu maka Program Diploma 3 H ukum Sekolah Vokasi pada semester ini menyelenggarakan adanya kurikulum Praktik Kerja Lapangan yang
digunakan juga untuk syarat kelulusan menyelesaikan
studi pada semester 6 (enam) ini. Praktik kerja lapangan yang selanjutnya disebut PKL dilaksanakan dengan waktu tertentu sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau 8 (delapan) minggu atau setara dengan 280 jam kerja, yang dimulai sejak tanggal 02
2
M aret 2015 dan berakhir pada tanggal 30 April 2015. M ahasiswa juga diharapkan mampu menganalisa apa yang terjadi di bangku perkuliahan dengan realita yang ada ataupun terjadi dilapangan. Dengan adanya kurikulum Praktik Kerja Lapangan juga dapat memberikan pelajaran atau pengalam tersendiri bagi seluruh mahasiswa, karena dengan diadakanya Praktik Kerja Lapangan mahasiswa akan mengetahui keadaan ataupun susunan kerja di suatu instansi atau perusahaan swasta ataupun kantor lembaga -lembaga pemerintahan itu berbentuk seperti apa, bagaimana sistem
kerjanya dan apa tugas
kewenangan yang di jalankan setiap instansi ataupun perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Setiap mahasiswa dapat bebas memilih tempat dimana mahasiswa tersebut akan melangsungkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, baik dilaksanakan di instansi, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Hal tersebut juga bisa memberi gambaran atau motivasi kepada mahasiswa, nanti setelah lulus ingin bekerja dimana. M aka dari itu disini penulis mendapatkan kesempatan untuk memilih Kejaksaan Negeri S leman sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena dengan memilih kejaksaan negeri penuli s dapat mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan kejaksaan. Berbicara mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian kejaksaan yakni Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-U ndang ini disebut kejaksaan
3
adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang -undang. Dalam
pelaksanaan
kekuasaan
negara
khususnya
di
1
bidang
penegakan hukum di selenggarakan oleh Kejaksaan A gung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di bentuk dengan keputusan presiden dengan usul jaksa agung. M asing masing tingkatan Kejaksaan mempunyai w ilayah hukum, Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi sedangkan Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota
yang
daerah
hukumnya
meliputi
daerah
kabupaten/kota. M engenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Di dalam kejaksaan negeri terdapat Kepala Kejaksaan Negeri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejaksaan dan kepala kejaksaan tersebut membawahi kasi atau kepala saksi pidana umum dan khusus serta kepala seksi perdata dan tata usaha dan kepala intelejen. Tentunya seksi-seksi tersebut mempunyai tugas yang sama dalam arti menggerakan atau memerintahkan 1
Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4
para bawahannya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Kejaksaan mempunyai kewenangan dan berkompeten melakukan penuntutan di bidang tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus melalui jaksa setelah berkas-berkas yang datang dari kepolisian dinyatakan sudah lengkap (P-21) dan yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Di dalam Kejaksaan Negeri terdapat kepala Kejaksaan N egeri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kejaksaan dan kepala kejaksaan tersebut membawahi kasi atau kepala seksi pidana umum dan khusus serta kepala seksi perdata dan tata usaha dan kepala seksi intelejen. Tentunya seksi-seksi tersebut mempunyai tugas yang sama dalam arti menggerakan atau memerintahkan para bawahannya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Tapi tentu saja berbeda dalam hal tugas untuk menyelesaika n perkara-perkara
yang
masuk
dalam
Kejaksaan
Negeri
dan
harus
diselesaikan, karena kepala seksi pidana umum menangani perkara -perkara pidana yang bersifat umum seperti halnya ke jahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab U ndang-Undang Hukum Pidana (KUH P) serta kejahatan-kejahatan dan pelanggaran lain yang diatur dalam dalam Undang-Undang lain yang dapat diklasifikasikan sebagai pidana umum. Di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat sistem informasi manajemen kejaksaan negeri sleman yang biasanya disebut denga n Sikenes. Dengan
5
layanan ini masyarakat dipermudah ketika akan mengurus atau mengetahui perkembangan suatu kasus. Sikenes diharapkan mampu membuat kerja kerja di wilayah kejaksaan menjadi semakin efektif dan efisien. Semua proses di kejaksaan bisa diketahui masyarakat. Setiap ada laporan akan langsung dimasukan datanya ke jaringan atau didigitalkan. Sikenes juga disebut menjadi salah satu
bukti transparan informasi oleh Kejaksaan
Negeri Sleman untuk masyarakat. Sistem ini masih bersifat internal, artinya belum bisa diakses secara global. Sikenes hanya dapat diakses melalui komputer yang terhubung dengan jaringan lokal Kejaksaan Negeri S leman. Inilah yang menjadi menarik dan akan diangkat menjadi tema refleksi Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, yaitu “Peran Sistem Informasi M anajemen Kejaksaan Negeri Sleman (SIKENES) Dalam M enunjang Stan dar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan P erkara Tindak Pidana Umum”.
B. Tujuan Pada dasarnya tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yaitu ada yang bersifat
subyektif dan bersifat obyektif, yang artinya dengan
adanya praktik kerja lapangan mahasiswa dapat memetik hasil dari apa yang didapat selama melaksanakan praktik kerja lapangan, adapun tujuan dilaksanakan praktik kerja lapangan sebagai berikut:
6
1. Tujuan yang bersifat subyektif Tujuan praktik kerja lapangan bersifat subyektif artinya praktik kerja lapangan harus dilaksanakan oleh mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan, karena praktik kerja lapangan merupakan mata
kuliah
wajib,
yang
artinya
jika
mahasiswa
tidak
melaksanakan praktik kerja lapangan maka mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai dari mata kuliah praktik kerja lapangan. Selain itu mahasiswa juga dapat menjadikan dasar bahan dalam melakukan penyusunan tugas akhir, karena di dalam praktik kerja lapangan terdapat hal-hal yang menarik bagi mahasiswa untuk dijadikan tema deskripsi, dan pastinya hal-hal tersebut masih berkaitan dengan dimana mahasiswa tersebut melaksanakan PKL. Dengan diadakannya praktik kerja lapangan juga di harapkan bagi mahasiswa yang lemah di dalam bersosialisasi dapat mulai belajar bersosialisasi. Juga dapat memberikan kesiapan bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja yang semakin tinggi tingkat kompetisinya, serta guna membantu para mahasiswa dalam mencari peluang kerja, karena sesusngguhnya praktik kerja lapangan
dilaksanakan
bukan
hanya
di
lembaga -lembaga
pemerintahan ataupun badan-badan sosial yang berada di dalam naungan pemerintah, tetapi praktik kerja lapangan juga dapat dilaksanakan di badan-badan hukum yang dikelo la oeh swasta.
7
Intinya tujuan dilaksanakan praktik kerja lapangan adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna untuk memperoleh gelar Ahli M adya hukum, serta yang terpenting adalah untuk menambah wawasan para mahasiswa di bidang hukum atau keadaan hukum yang ada di lapangan itu seperti apa.
2. Tujuan yang bersifat obyektif Tujuan praktik kerja lapangan bersifat obyektif adalah hal-hal yang akan dituju mahasiswa berkaitan dengan disiplin ilmu dan pengembangan, yang artinya praktik kerja lapangan mempunyai tujuan bahwa praktik kerja lapangan diselenggarakan supaya mahasiswa menegerti kedepannya akan berbuat seperti apa, setelah praktik kerja lapangan selesai dan setelah lulus dari program Diploma 3 hukum. Dalam menerapkan ilmu akademisnya yang telah di peroleh bangku perkuliahan, mahasiswa juga dapat mengembangkannya di dunia kerja dengan begitu mahasiswa diharapkan mampu memulai belajar beradaptasi dengan dunia kerja dan dapat melihat dunia kerja itu seperti apa dana apa saja yang harus dilakukan didalam dun ia kerja. Yang berarti disini tujuan dari praktik kerja lapangan juga bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah praktik kerja lapangan, melainkan dilaksanakan praktik kerja lapangan juga untuk memberikan kesempatan kepada seluruh
8
mahasiswa program diploma 3 hukum dalam memanfaatkan ilmu, teori hukum, di dalam instansi dimana mahasiswa tersebut melaksanakan praktik kerja lapangan, karena dengan hal tersebut mahasiswa akan memperoleh kemampuan di bidang praktisi.
C. Manfaat M anfaat dengan adanya praktik kerja lapangan mahasiswa dapat melihat secara nyata bahwa penerapan hukum di lapangan itu seperti apa, apakah sudah benar dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Dan mahasiswa juga dapat menentukan kedepannya ingin seperti apa, apabila mahasiswa tersebut menempati posisi yang ditempatinya pada saat melaksanakan prktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan juga memiliki manfaat yang positif kepada seluruh mahasiswa yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan, karena
dengan
praktik
kerja
lapangan
tersebut
mahasiswa
telah
mendapatkan pelatihan kerja dari pelatih-pelatih yang berkompeten di bidangnya. Dengan adanya praktik kerja lapangan tersebut, seluruh mahasiswa akan mendapatkan ilmu praktik sebagaimana yang diharapkan atau diterapkan di dalam sistematika perkuliahan di program diploma 3 hukum. M anfaat lain dengan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah memberikan keahlian bagi mahasiswa di dalam menangani masalah yang ada di dalam instansi atau perusahaan ataupun kantor lembaga -lembaga
9
pemerintahan dimana mahasiswa tersebut akan melaksanakan praktik kerja lapangan. Selain itu mahasiswa juga akan mendapatkan mengenai pemahaman tertentu di tempat kerja yang sebelumnya belum di dapatkan di bangku perkuliahan, bahkan yang sebelumnya tida k ada di bangku perkuliahan.
D. Keaslian Penulisan M enyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan laporan Tugas Akhir yang berjudul Peran Sistem Informasi M anajemen Kejaksaan Negeri Sleman (SIKENES) Dalam M enunjang Standar Operasional Prosedur
(SOP)
Penanganan
Perkara
Tindak
Pidana
Umum
ini
berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari laporan Tugas Akhir ini. Penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul S istem Informasi M anajemen Kejaksaan Negeri Sleman merupakan yang pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan sistem tersebut satu-satunya di Indonesia untuk saat ini, dan nantinya diharapakan sistem ini juga dapat diterapkan ke seluruh Kejaksaan di Indonesia.
10
BAB II DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK LAPANGAN
A. Profil Kejaksaan Negeri Sleman Kejaksaan
merupakan
sebuah
lembaga
pemerintah
yang
melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipim pin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
2
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (K KN). Dan kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jalann Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman,Yogyakarta dengan kode pos 55511 dan nomor telepon (0274)868427. Dan segala informasi kejaksaan negeri sleman 2
Undang-undang Nom or 16 Tahun 2004
11
dapat
diakses
dihalaman
website
dengan
alamat
http://ww w.kejaksaan.go.id/.
B. Visi dan Misi 1. Visi Terciptanya aparatur kejaksaan yang profesional dengan dilandasi integritas moral yang tinggi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak A sasi M anusia. 2. M isi a. M enyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum ; b. M eningkatkan
profesionalisme
aparatur
dilandasi
integritas
kepribadian dan disiplin yang tangguh dalam upaya penegakan supremasi hukum ; c. M elaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengingat norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat; d. Optimalisasi pemberantasan K KN ; e. M eningkatkan pelayanan hukum dan pertanggungjawaban publik .
12
C. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut maka di Kejaksaan Negeri Sleman memiliki struktur organisasi, yang didalamnya memuat susunan jabatan struktural berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.PER-009/A/JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia, struktur kejaksaan Negeri Sleman mengikuti model type A, adapun model type A terdiri atas: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman; 2. Subbagian pembinaan; 3. Seksi Tindak Pidana Umum ; 4. Seksi Tindak Pidana K husus; 5. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; 6. Pemeriksa.
13
D. Logo dan Maknanya
1. Bintang Bersudut Tiga Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang M aha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan
kejiwaan warga
Adhyaksa
yang harus dihayati dan
diamalkan. 2. Pedang Senjata pedang melambangkankebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebatilan dan kejahatan. 3. Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
3
3
Kejaksaan Negeri Sleman, “Visi dan M isi Kejaksaan Negeri Slem an”, http://ww w.kejaksaan.go.id/, diakses 15 M ei 2015 pukul 22.15 WIB.
14
4. Padi dan Kapas Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
E. Seloka “Satya Adi W icak sana” M erupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:
4
1. Satya : Kesetian yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang M aha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia; 2. Adi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang M aha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia; 3. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
F. Makna Tata W arna 1. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
4
Kejaksaan Negeri Sleman, “Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman Tipe A”, http://www.kejaksaan.go.id/, diakses 12 M ei 2015 pukul 09.35 WIB.
15
2. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengajaran atau pengraihan cita-cita.
G. Letak W ilayah dan Luas W ilayah Kejaksaan Negeri Sleman 1. Letak Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33’ 00” dan 110° 13’ 00” bujur timur, 7° 34’ 51 “ dan 7° 47’ 30” Lintang Selatan. 2. Luas Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman Luas W ilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km ², dengan jarak terjauh Utara-Selatan
32 Km, Timur-
Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.
16
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGA N
A. Tempat, W aktu, dan Seragam 1. Tempat Penulis melakukan PKL di Kejaksaan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan Parasamya No.6 Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta. 2. Waktu Kerja Kejaksaan Negeri Sleman memiliki 5 hari waktu kerja yaitu dimulai dari hari senin sampai dengan kamis denga n jam kerja mulai pukul 08.00-15.30 WIB dengan jam istirahat pukul 12.0013.00 WIB, sedangkan khusus hari jum’at masuk pukul 08.0016.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-13.00 WIB. Setiap
pagi
seluruh
karyawan
kejaksaan
diwajibkan
untuk
melakukan presensi sistem elektronik yaitu, finger screen. Dan semua karyawan tidak diperbolehkan terlambat karena setiap men it keterlambatan akan mempengaruhi besaran atau pun potongan gaji yang akan diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Kejaksaan negeri sleman memiliki agenda sidang khusus tilang setiap hari jum’at di pengadilan negeri. Dan setiap jum’at pagi juga diadakan senam untuk menjaga kebugaran tubuh.
17
3. Seragam M ahasiswa P KL diwajibkan memakai jas almamater pada hari senin sewaktu apel dan memakai batik pada hari jum’at dan juga bawahan kain berwarna gelap dan juga sepatu. Hal ini dimasudkan untuk membedakan mahasiswa PK L dengan karyawan serta pengunjung. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan di bagian Pidana Umum yang dibagi menjadi 3 yaitu bagian pra penuntutan, penuntutan, eksekusi dan bagian tilang.
A. Minggu Pertama dan Kedua 02 M aret 2015 Hari pertama PK L penulis ditempatkan di bagian subse ksi Prapenuntutan Pidana Umum, minggu pertama di bagian penuntutan penulis mencoba memahami apa itu prapenuntutan. Lalu tugas yang penulis kerjakan antara lain: 1. M eregister surat yang masuk untuk Pidum ; 2. M emberikan nomor pada buku register surat masuk untuk Pidum ; 3. M enyerahkan surat-surat tersebut kepada Kasi Pidum untuk diberikan arahan/disposisi lebih lanjut; 4. M enyerahkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum . Adapun berkas-berkas yang masuk pada tahap prapenuntutan yaitu perkara yang akan di proses di kejaksaan untuk disidangkan (SPDP -P-21)
18
dan segala bentuk penetapan/keputusan persidangan, segala surat masuk baik umum ataupun dari kejaksaan tinggi, serta laporan putusan (P -44). Pada tahap prpenuntutan semua jenis surat diterima dari sekretariat yang kemudian ditulis di buku bantu surat masuk pidana umum, kemudian ditulis kembali pada buku ekspedisi lalu diserahkan sesuai sub bidang (ke prapenuntutan-penuntutan-eksekusi).
B. Minggu Ketiga dan Keempat
M inggu Kedua dan Ketiga dimulai pada hari senin tanggal 16 M aret 2015 sampai dengan minggu keempat penulis ditempatkan pada ruangan Seksi Pidana Umum subseksi Penuntutan, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memahami sistem administrasi dalam subseksi penuntutan. Pada minggu kedua penulis memahami apa saja yang dijalankan dalam subseksi penuntutan, pada tahap penuntutan penulis dapat secara langsung melihat dan mendengarkan proses tahap II yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian penuntut umum melimpahkan pe rkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang kemudian Penuntut Umum mengkoordinasi penerimaan baranng b ukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang, kemudian penahanan bagi terdakwa.
19
Pada minggu keempat penulis mulai mengenal berkas-berkas yang ada pada subseksi penuntutan pidana umum, penulis lebih mengerti gambaran secara nyata karena penulis diberikan tugas yaitu antara lain : a. M embantu mengetik atau membuat P -31, P-33, P-34 untuk keperluan pelimpahan ; b. M embantu membuat daftar riwayat perkara ; c. M embuat surat penuntutan.
Pembuatan berkas P-31, P-33, P-34 Penulis laksanakan mengikuti format yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penulis juga diminta melengkapi P -28 yaitu data-data yang kurang dalam riwayat perkara.
C. Minggu Kelim a dan Keenam Senin tanggal 30
M aret 2015 adalah hari
pertama
penulis
ditempatkan pada subseksi bagian Eksekusi untuk 2 minggu kedepan sampai dengan tanggal 10 April 2015. M inggu kelima ini penulis mempelajari administrasi bagian eksekusi, selain mempelajari selama melaksanakan tugas PK L penulis juga tidak serta merta melaksanakannya sebagai tugas untuk diselesaikan, tetapi penulis juga mencoba memahami tugas demi tugas yang dilaksanakannya. Penulis memahami tahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya. Adapun
20
administrasi yang penulis jumpai pada minggu pertama ini pada subseksi eksekusi pidana umum yaitu mengenai P -48, BA-8, RP-12, D-3 , RB-2, B19, BA- 10, BA- 18. M inggu keenam di bulan pertama ini penulis masih ditempatkan pada subseksi eksekusi pidana umum, dimulai pada hari senin tanggal 23 M aret 2015. Penulis memabantu staf eksekusi pidum membereskan arsip arsip mengenai Surat Perintah Eksekusi (P-48) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-4). Pada tahap eksekusi ini pencatatan juga sangat diperlukan, hal ini penulis nyatakan karena penulis mendapatkan tugas meregister Barang Bukti Pidana Umum (Euh, Epp, dan Epk), menulis register pelaksanaan putusan/ pidana bersyarat dan gugurnya kewenangan mengeksekusi serta pelepasan bersyarat tindak pidana terhadap orang dan harta benda (Rp-12), selain kegiatan register penulis juga menulis kwitansi biaya perkara (D -3), mencatat barang bukti tahap II ke register Barang Bukti (RB -2) mengenai Barang B ukti dan Barang Temuan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Epk). Dan juga membantu membuat registrasi perkara Epp, Euh dan Epk.
D. Minggu Ketujuh dan Kedelapan Penempatan di bagian Tilang penulis ditempatkan mulai 13 April-30 April. Penulis belajar bagaimana melayani para pelanggar lalu lintas mengambil barang bukti tilang yang berupa Surat Izin M engemudi (SIM ) ataupun Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), pelanggar yang tidak
21
mengikuti sidang di Pengadilan nantinya akan mengambil SIM ataupun STNK di kejaksaan jadi penulis ikut membantu petugas dibagian tilang untuk melayani masyarakat yang hendak mengambil SIM atau STNK dengan
syarat
harus
memperlihatkan
surat
tilangnya
untuk
memepermudah petugas mencari SIM atau STNK miliknya, sebelum barang bukti diberikan kepada pelanggar, terlebih dahulu pelanggar harus membayar denda sebesar yang telah ditetapkan hakim. Selain itu penulis juga melakukan eksekusi untuk berkas-berkas tilang yang barang buktinya sudah diambil oleh pelanggar dengan cara menuliskan kembali jumlah denda dengan disertai nama nama jaksa penuntut umum yang bertugas, setelah itu berkas dipisahkan untuk kemudian disimpan. Penulis juga diperbolehkan mengikuti sidang ti lag yang dilaksanakan pada setiap hari jum’at. Pada bagian ini penulis juga sesekali ikut mengantar tahan kejaksaan ke Lapas Cebongan, mengingat waktu dibagian tilang lebih lama dibandingan di pra penuntutan, penuntutan maupun eksekusi dikarenakan penggena pan waktu PKL selama 2 bulan.
22
BAB IV PERAN SISTEM INFORMAS I MANA JEMEN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN (SIKENES) DALAM MENUNJANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDU R(SOP) PENANGANA N PERKARA TINDAK PIDAN A UMUM
A. Pendahuluan Pada era modernisasi seperti di tahun 2015 ini, mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi sangatlah m utlak. M engingat kemajuan teknologi yang kian pesat, teknologi sangat dibutuhkan baik dalam urusan pekerjaan maupun hiburan. Salah
satunya adalah untuk
mempermudah bahkan bisa dikatakan lebih praktis dan efisien.Informasi dapat di ibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah instansi atau lembaga yang sangat penting untuk mendukung perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat di butuhkan bagi suatu instansi dan juga suatu lembaga serta masyarakat juga tentunya. Disamping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. M emahami konsep
dasar
informasi adalah sangat
penting dalam
mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. M aka dari itu harus menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan utama untuk mem bentuk sistem informasi yang lebih efisien.
23
Perkembangan
dalam
dunia
teknologi
telah
melatarbelakangi
kebutuhan instansi atau lembaga untuk menggunakan sistem informasi agar menunjangdalam kepentingan dan pengambilan keputusan. Sistem informasi yang dibang un juga harus disesuaikan dengan kematangan proses dan rencana suatu instansi ke depannya. Pemanfaatan sistem informasi dalam suatu instansi dapat optimal dan memperoleh hasil yang maksimal, jika direncanakan dengan baik dalam suatu perencanaan strategi teknologi dan sistem informasi. Bahwa penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah.
5
Namun penerapan sistem informasi ini rupanya masih menyentuh sebagian dari instansi, lembaga, dan penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan, sehingga sampai saat ini proses-proses layanan didalam instansi dan lembaga penegak hukum di daerah masih bersifat manual dan terkadang dirasa kurang efektif . Disini penulis fokus pada lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan yaitu yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususn ya dibidang penuntutan. M engacu pada Undang-U ndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam
5
Syrra, 2013, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Visimedia, Jakarta, hlm.24.
24
menegakkan
supermasi
hukum,
perlindungan
kepentingan
um um,
penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan dibuatnya Undang-U ndang, Kejaksaan seharusnya telah menyadari fungsi sosial yang mereka emban dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dan
kenyataannya,
peningkatan
masih
sering
kesejahteraan ditemukan
masyarakat.
bahwa
masyarakat
Namun belum
mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan . Kejaksaan Negeri merupakan lembaga negara yang bekerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal menindak lanjuti dan menyelesaikan suatu masalah hukum. M emberikan solusi bagi setiap permasalahan yang menyangkut hukum dengan adil sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Semakin besar permasalahan hukum yang diatasi maka akan semakin berpengaruh juga terhadap keamanan informasi-informasi menyelesaikannya.
yang
terkait
Kejaksaan
dan
N egeri
cara sendiri
yang
tepat
merupakan
untuk lembaga
Pemerintah. M aka dari itu disini penulis mengambil penelitian sesuai kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Sleman,
yang
meluncurkan
sebuah
Sistem
Informasi
M anajemen
Kejaksaan Negeri Sleman atau bisa disebut dengan Sikenes, yang diresmikan oleh Kajati DIY S uyadi S.H pada tanggal 06 M aret 2014. Sistem baru dengan menggunakan media internet yang diharapkan dapat
25
meningkatkan pelayanan dan dapat memberikan informasi yang lebih efektif dan efisien.
B. Pengertian Sistem Informasi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komun ikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6
Dengan demikian informasi m erupakan hal yang sangat
penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem atau disebut processing system. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
7
C. Sejarah Kejaksaan Negeri Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
6
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform asi Publik. 7 HM Jogiyanto, 1990, Analisis dan Desain Sistem Inform asi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, PT. Andy Offset, Yogyakarta, hlm.11.
26
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
8
Di dalam Undang-Undang N omor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Republik Indon esia sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
9
Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, mempunyai identitas khas yakni wewenang penuh yang
tak
terbagi
dibidang
penuntutan,
penyampaian perkara
dan
pelaksanaan putusan Pengadilan yang semuanya itu dilandasi oleh
8 9
Undang-Undang Nom or 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri.
27
peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental: “Bertaqwa kepada Tuhan Yang M aha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta Satya, Adhy, Wicaksana, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia”
D. Visi dan Misi 1. Visi Kejaksaan Negeri Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum secara profesional, proporsional,
dan
bermartabat
yang
berlandaskan
keadilan,
kebenaran, serta nilai-nilai kepautan. 2. M isi Kejaksaan Negeri a) M engoptimalkan
pelaksanaan
fungsi
Kejaksaan
dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata, dan Tata U saha Negara, serta pengoptimalan
kegiatan
Intelejen
Kejaksaan,
secara
profesional, proposional, dan bermartabat melalui penerapan Standard O perating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;
28
b) M engoptimalkan peran bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakkan hukum; c) M engoptimalkan tugas pelayanan publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif, dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. Dengan demikian, maka disamping pengetahuan seorang jaksa terhadap “hukum”, seyogyanya hukum itu berpengaruh terhadap sikapnya dan utamanya hukum itu harus dihayati, diresapi serta diamalkan dalam perbuatan nyata sehingga hukum itu merupakan patokan dalam bertindak tanduk para penegak hukum.
10
E. Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Sleman (SIKENES) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman meluncurkan sistem informasi manajemen Kejaksaan Negeri Sleman (SIKENES) yang merupakan terobosan baru di seluruh Kejaksaan Se -Indonesia serta diharapkan mampu membuat kerja kerja-kerja di w ilayah Kejaksaan menjadi semakin efektif. Semua proses di Kejaksaan Negeri Sleman bisa diketahui masyarakat, setiap ada laporan akan langsung dimasukkan datanya. Walaupun memang sistem ini bersifat internal kejaksaan, dengan artian bahwa semua informasi hanya bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internal kantor. Atau komputer yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman, jadi 10
Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika , 1987, Mengenal Lem baga Kejaksaan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 2.
29
masyarakat yang membutuhkan bisa mencari sendiri informasinya melalui layar sentuh yang akan disediakan. Karena tidak diakses secara online, melainkan melalui jaringan internal kantor, masyarakat memang harus tetap datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Bahkan tidak hanya masyarakat, pegawai K ejaksaan akan terbantu dengan adanya S ikenes. M isalnya untuk mengetahui kapan batas penyelidikan, kapan diadakannya
sidang pertama, bahkan Sikenes
dilengkapi dengan program sms gateway yang berisi pesan notifikasi dari sistem untuk mengingatkan para Jaksa terkait dengan perkara yang sedang ditangani, pada saat waktu akan berakhir jaksa yang menangani akan memperoleh peringatan dari Sikenes. Jadi peringatan berupa sms masuk ke ponsel masing-masing Jaksa yang bersangkutan. Sikenes juga diklaim sebagai yang pertama di DIY, bahkan di Indonesia menurutsalah satu programer Sikenes yaitu Bambang Setiawan yang juga merupakan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam sikenes, dapat ditelusuri berbagai kasus seperti pidana umum, pidana khusus dan juga datun. M elalui sistem ini perkara bisa dipantau sesuai dengan SOP (Standar O perasional Prosedur) sehingga akan mempermudah
pengawasan
dari
para
Kasi
ataupun
Kajari
guna
mewujudkan visi dan misi Kejaksaan. Sikenes juga mencatat semua laporan perkara yang masuk, sedang ditangani, hingga selesai penanganan. Setiap orang juga bisa mengawal penaganan perkara oleh jaksa , dengan
30
begitu tak ada alasan bagi jaksa untuk mengulur-ulur waktu penaganan perkara. Alur sikenes berawal dari penyampaian surat fisik ke bagian tata usaha. Termasuk surat perintah dimulainya penyidikan dan pemberkasan. Data fisik diolah dalam bentuk digital dan dip ilah menjadi tiga bagian yakni: 1. Pidana umun terdiri atas pra penuntutan, penuntutan, eksekusi dan upaya hukum ; 2. Pidana khusus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan upaya hukum ; 3. Sedangkan Dakwaan dan Tuntutan (Datun) berupa data litigasi dan nonlitigasi. Perancangan sistem informasi manajemen ini akan ditujukan untuk masyarakat luas, karena pembangunan sistem informasi manejemen ini tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi yang memang se layaknya disampaikan, seperti contohnya informasi perkara atau kasus yang sedang ditangani atau berjalan, informasi tilang, informasi umum, jadwal sidang dan informasi mengenai Kejaksaan Negeri Sleman itu sendiri. Berhubung sistem ini masih bersifat internal, artinya belum bisa diakses secara global, maka diharapkan bisa dikembangkan terintegrasi dengan kantor dan Kejaksaan lain di seluruh Indonesia.
31
Sistem informasi manajem en Kejaksaan Negeri Sleman melibatkan seluruh area di dalam Kejaksaan Negeri Sleman dan yang berupa perencanaan strateg i manajemen dan sistem informasi. Sikenes hanya dapat di akses melalui komputer yang terhubung dengan jaringan lokal Kejaksaan Negeri Sleman. Alur Sikenes berawal dari penyampaian surat fisik
ke
bagian
tata
usaha. Termasuk
surat
perintah dimulainya
penyelidikan dan pemberkasan. Data fisik diolah dalam bentuk digital dan dipilah. Jadi strateginya meliputi analisis internal yaitu perbaikan operasional maupun eksternal yaitu layanan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang bisa diakses oleh masyarakat umum.
F. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Slem an Sistem ini dibuat untuk : 1. M emudahkan akses masyarakat akan kebutuhan informasi; 2. Upaya transparansi dan akuntabilitas kerja ; 3. M embangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan terkait kinerja di Kejaksaan; 4. Perbaikan peningkatan kinerja penanganan perkara dan pengaduan masyarakat; 5. M eningkatakan peran serta masyarakat dalam mengontrol perilaku kejaksaan ; 6. M emungkinkan adanya transparansi kepada masyarakat;
32
7. M engurangi kemungkinan terjadinya praktek menyimpang dalam penangana perkara; 8. M eningkatkan transparansi dan akuntabilitas penangana perkara; 9. M emperm udah akses masyarakat untuk memonitor atau mengetahui perkembangan kasus perkara.
G. Peran
Sistem
Kejaksaan
Negeri
Sleman
(SIKENES)
Dalam
Menunjang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam hal ini peran Sikenes dalam menunjang Standar Operasional Prosedur antara lain :
11
1. M embantu pimpinan atau atasan dalam mengontrol suatu perkara yang sedang atau akan ditangani; 2. M empermudah dalam mengecek atau mengetahui status suatu perkara yang belum atau sudah inkrah; 3. M engurangi berkas-berkas perkara karena data telah didigitalkan ; 4. Praktis, efektif dan efisien; 5. Tersedianya program sms gateway yang berisi pesan notifikasi dari sistem untuk mengingatkan para Jaksa terkait dengan perkara yang sedang ditangani; 6. Secara tidak langsung Sikenes memberikan motivasi para pegawai, staf, mauapun jaksa bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur 11
Akses Inform asi Pada Komputer Kejaksaan Negeri Sleman , diakses pada 13 Mei 2015 pukul 10.00 W IB.
33
mengingat semua data diolah dan di masukkan kedalam Sikenes yang dapat di monitor oleh pimpinan maupun masyarakat, seperti halnya penanganan suatu perkara, informasi tilang dan lain sebagainya.
H. Tampilan S istem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri Sleman (SIKENES) Pada tampilan awal kita disajikan dengan pilihan menu seperti Home, Sidang, Info Perkara, Jadwal Besuk, Tilang, Video, Gallery dan juga tersedia Informasi Umum. Jika kita menekan pada menu Home maka akan muncul Informasi Perkara, Informasi Tilang dan juga Informasi Umum, bila kita menekan pada bagian S idang maka akan muncul jadwal sidang, lalu bila kita menekan pada Info Perkara maka akan muncul Informasi Perkara mulai dari nama, penyidik, jaksa pasal, waktu sidang dan juga putusan. Lalu pada pilihan menu lainya Jadwal Besuk yaitu aturan dan persyaratan mengenai tata cara besuk di Kejaksaan Negeri Sleman, selanjutnya menu Tilang yaitu menyediakan informasi Tilang mulai dari sidang tilang, nama pelanggar, denda, jaminan serta status. Di menu terakhir yakni Video dan Gallery tentang Kejaksaan Negeri Sleman. Berikut contoh tampilan Sikenes pada tampilan menu masing-masing:
12
12
Akses Inform asi Pada Komputer Kejaksaan Negeri Sleman , diakses pada 13 Mei 2015 pukul 10.00 W IB.
34
1. Halaman awal menampilkan pilihan menu : a. Home b. Sidang c. Info Perkara d. Jadwal Besuk e. Tilang f.
Video
g. Gallery
35
Pada tampilan Sikenes bagian Home menampilkan tentang video profil Kejaksaan Negeri S leman dan Sikenes, juga terdapat pilihan Informasi suatu Perkara, Informasi Tilang dan Informasi Umum. D ibagian kiri tampilan dapat digunakan pencarian suatu Informasi Perkara dengan cara mengetik Nama Tersangka atau Terdakwa atau Nama Jaksa atau Pasal yang dilanggar.
36
Pada tampilan sistem informasi dibagian sidang menampilkan informasi jadwal sidang perkara maupun sidang tilang yang bisa diketahui masyarakat dengan mengetik Nama Tersangka atau Terdakwa atau Nama Jaksa atau Pasal yang dilanggar.
37
Pada tampilan Sikenes mengenai Info Perkara menampilk an Total Perkara, Putusan Perkara, Jadwal Sidang, Pasal, Nama, Penyidik, dan Jaksa.
38
Pada Tampilan Sikenes pada Jadwal Besuk menampilkan informasi tentang persyaratan dan tata cara besuk serta informasi mengenai jadwal besuk tahanan yang masih dalam tahap penuntutan.
39
Pada tampilan Sikenes mengenai Tilang menampilkan informasi tentang daftar pelanggar tilang, Nama Pelanggar, Denda, Jaminan dan Status Tilang bagi para pelanggar yang tidak mengikuti sidang tilang di Pengadilan.
40
Pada tampilan Sikenes tentang Kejaksaan Negeri Sleman menampilkan tentang Struktur Organisasi Tata Laksana meliputi Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Kasubagbin, Kasi Intel, Kasi Pidana Umum, Kasi Pidana Khusus, Kasi Perdata, Tata Usaha Negara serta profil Kejaksaan Neger i S leman dan UndangUndang mengenai Kejaksaan.
41
Pada tampilan Sikenes diatas menampilkan tentang informasi suatu perkara yang sudah Incraht dan yang belum putus, teradapat juga informasi mengeni Pasal yang dilanggar, Nama Tersangka, Penyidik, Jaksa dan juga tanggal Sidang.
