BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menetapkan Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Penetapan status tersebut secara otomatis mengubah perlakuan terhadap penerimaan dan pengelolaan dana yang diperoleh UGM dari masyarakat. Pada perguruan tinggi BHMN dana masyarakat dapat dikelola secara otonom oleh universitas, namun dengan pola BLU maka dana masyarakat diperlakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai konsekuensinya, UGM menjadi satuan kerja pemerintah dan harus tunduk pada Undang-undang Keuangan Negara. Perubahan status UGM sebagai BLU mengakibatkan beberapa perubahan diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, serta berimplikasi pada pelaporan
keuangan.
Menurut
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, satuan kerja BLU diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dengan dua standar sekaligus yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada stakeholders, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan Universitas Gadjah Mada. Sedangkan dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan satuan kerja BLU dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga UGM juga harus menyusun laporan keuangan
sesuai
dengan
SAP.
Dengan
demikian
UGM
berkewajiban
mengirimkan dua jenis laporan keuangan kepada pemerintah, yaitu laporan keuangan berdasarkan SAP untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan berdasarkan SAK sebagai lampiran LKPP.
1.2 Rumusan Masalah Universitas Gadjah Mada memiliki 3 (tiga) sumber dana yaitu dana alokasi Rupiah murni, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dana masyarakat. Sebelum menjadi BLU, UGM membuat laporan pertanggungjawaban dana pemerintah berdasarkan SAP dengan menggunakan Bagan
Akun
Standar
(BAS)
Pemerintah,
sedangkan
untuk
laporan
pertanggungjawaban dana masyarakat UGM menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK dengan menggunakan Bagan Akun Standar UGM yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan internal universitas. Setelah ditetapkan sebagai BLU, UGM harus menyajikan laporan pertanggungjawaban ketiga dana tersebut kedalam laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP. Untuk dapat dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) maka perlu dilakukan proses pemetaan dari BAS UGM kedalam BAS Pemerintah. Menurut ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, mata anggaran yang digunakan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintah membedakan Bagan Akun Standar (BAS) kedalam tiga kategori yaitu BAS untuk pemerintah pusat, BAS untuk pemerintah daerah, dan BAS Nasional untuk tujuan konsolidasi akuntansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam BAS Nasional diantaranya terdapat kode akun khusus untuk satuan kerja BLU. Transaksi keuangan yang sumber pendanaannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelaporannya harus menggunakan kode akun khusus satker BLU, sedangkan transaksi keuangan yang sumber pendanaannya berasal dari dana pemerintah menggunakan kode akun dalam BAS untuk pemerintah pusat. Terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam memetakan masing-masing jenis kode akun tersebut.
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah pemetaan Bagan Akun Standar yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada telah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku?
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengevaluasi kesesuaian proses pemetaan dari Bagan Akun Standar UGM kedalam Bagan Akun Pemerintah yang dilakukan oleh UGM dengan pedoman penyusunan laporan keuangan BLU. 2. Mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil pemetaan Bagan Akun Standar UGM kedalam Bagan Akun Standar Pemerintah yang dilakukan oleh UGM.
1.5 Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Universitas Gadjah Mada pada proses pemetaan Bagan Akun Standar UGM kedalam Bagan Akun Standar Pemerintah sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyempurnaan peraturan terkait dengan integrasi laporan keuangan BLU kedalam laporan keuangan pemerintah pusat.
1.6 Proses Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penulis berusaha mengamati dan menganalisis suatu permasalahan yang terjadi pada suatu objek penelitian yaitu Universitas Gadjah Mada, berusaha merumuskan permasalahan tersebut, kemudian melakukan serangkaian metode penelitian untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan permasalahan yang
telah dirumuskan. Penulis melakukan penelitian lapangan dan mengadakan pengamatan langsung ke instansi yang menjadi objek penelitian yaitu Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan data primer yang menjadi tujuan penelitian. Penulis kemudian
menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta-fakta dengan
menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di suatu instansi, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterprestasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.
