perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Tuntutan
Latar Belakang
pelaksanaan
akuntabilitas
terwujudnya good governance di
sektor
publik
terhadap
Indonesia semakin meningkat.
Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata kelola yang baik
(good
governance),
yaitu
pengawasan,
pengendalian,
dan
pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2005). Dalam sistem tata kelola keuangan negara diperlukan suatu fungsi pemeriksaan yang ditujukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan kebijakan yang telah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digariskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, salah satu isi paket undangundang keuangan negara adalah ketentuan mengenai fungsi pemeriksaan yakni Undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Fungsi pemeriksaan yang dimaksud adalah tidak hanya fungsi pemeriksaan internal pemerintah namun juga pemeriksaan eksternal pemerintah yakni oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang berada di luar pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) diamanatkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pemeriksaan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses pemeriksaan akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi, dan kasus pidana. Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga dalam SPKN menyatakan bahwa pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
undangan. Salah saji tersebut terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Standar pemeriksaan pada dasarnya mensyaratkan bahwa pemeriksa harus menilai resiko salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan dan informasi dalam laporan keuangan. Kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Meski belum ada informasi spesifik di Indonesia, namun berdasarkan laporan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), pada tahun 2002 kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan di Amerika Serikat adalah sekitar 6% dari pendapatan atau $600 milyar dan secara persentase tingkat kerugian ini tidak banyak berubah dari tahun 1996. Dari kasuskasus kecurangan tersebut, jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah asset misappropriations (85%), kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (fraudulent statements). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu median kerugian sekitar $4,25 juta (ACFE 2002).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Penelitian-penelitian
terdahulu
mengenai
kualitas
audit
di
Indonesia menganalisis banyak faktor yang mempengaruhi kualitas dari audit yang dilakukan oleh auditor. Mabruri (2010) menemukan bahwa obyektifitas,
pengalaman
kerja,
pengetahuan,
integritas
auditor
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah, dan independensi tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, penelitian
Januarti
(2010)
menemukan
atribut
moral
reasoning
berpengaruh negatif dengan kualitas audit, sedangkan
skeptisme
proffesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian Batubara (2008) menggunakan kompetensi sebagai salah satu hal yang mempengaruhi kualitas audit. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Singgih (2010) menemukan bahwa independensi memberikan pengaruh yang dominan terhadap kualitas audit, Hussey dan Lan (2001) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer). Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN menjelaskan bahwa organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemahiran profesional menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai. Hasil penelitian Kopp, Morley, dan Rennie
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
membuktikan bahwa masyarakat mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis profesionalnya (professional skepticism) dalam proses pelaksanaan audit. Terkait dengan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPK RI No.39/K/I-VII.3/7/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI telah dibentuk unit khusus yang bertanggungjawab untuk menjamin Quality Assurance (QA) atas mutu pemeriksaan yaitu Unit Inspektorat Utama (Itama). Berdasarkan hasil reviu semester I tahun 2011 atas kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2010 masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dari beberapa penelitian yang dikemukakan tersebut, penulis mencoba menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit pada sektor publik dan melihat seberapa besar pengaruh audit yang berkualitas dapat mendeteksi adanya fraud pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif auditor BPK terhadap implementasi dari standar umum yang terdapat dalam SPKN untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat mendeteksi adanya fraud pada Laporan Keuangan. Standar umum dalam SPKN mengatur mengenai ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas dan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK - RI. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para pejabat entitas dan pengguna hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksa. Standar umum ini mengatur mengenai persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa, independensi organisasi pemeriksa, dan pemeriksa secara individual, pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan. Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruhnya Terhadap Fraud Detection pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Studi atas Perspektif Pemeriksa di BPK-RI Pusat)
B.
Rumusan Masalah
Masalah penelitian ini terkait dengan determinasi kualitas audit dan pengaruhnya
terhadap
fraud
detection
pada
Laporan
Keuangan
Kementerian dan Lembaga. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1.
Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
2.
digilib.uns.ac.id
Apakah independensi berkelanjutan yang dilakukan oleh pemeriksa mempengaruhi kualitas audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga?
3.
Apakah
kemahiran
profesionalisme
dalam
melakukan
pemeriksaan berpengaruh terhadap kualitas audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga? 4.
Apakah tindakan supervisi dalam melakukan pemeriksaan berpengaruh terhadap kualitas audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga?
5.
Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap fraud detection pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga?
C.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh
kompetensi
terhadap
kualitas
audit
Laporan
Keuangan Kementerian dan Lembaga. 2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh
independensi
terhadap
kualitas
audit
Laporan
Keuangan Kementerian dan Lembaga. 3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh
kemahiran
profesional
terhadap
Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga.
commit to user
kualitas
audit
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh tindakan supervisi terhadap kualitas audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga. 5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai seberapa besar kualitas audit berpengaruh terhadap fraud detection pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga.
D.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai auditing khususnya audit pada sektor publik di Indonesia dan dapat dijadikan sumber informasi serta referensi untuk melakukan penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPK-RI tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan mampu menjadi
bahan
referensi
dalam
upaya
perbaikan
pemeriksaan sehingga mampu meningkatkan kualitas audit.
commit to user
manajemen
