BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998). Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (principal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan (Elfarini, 2007). Banyak kasus yang terjadi yang melibatkan manipulasi akuntansi. Skandal manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron. Kasus Enron yang mengguncang dunia dan kasus1
2
kasus audit lainnya membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan, Enron perusahaan raksasa di bidang energi dengan omzet US$ 100 milyar pada tahun 2000, secara mendadak mengalami kebangkrutan dan meninggalkan hutang sebesar US$ 31,2 milyar. Kasus tersebut melibatkan kantor akuntan publik (KAP) Arthur Andersen, salah satu dari The Big Five Certified Accountant (CPA), yang mengaudit
laporan keuangan
enron, ditemukannya beberapa pejabat, manajer, dan sebagian besar staf akuntansi Enron adalah seorang mantan auditor di KAP Andersen, setelah kasus di selidiki dan diungkap, KAP Andersen dinyatakan bersalah karena melakukan hambatan terhadap proses pengadilan melalui penghancuran dokumen – dokumen terkait dengan audit yang mereka lakukan. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dari Mulyana W. Kusuma Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebeumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya. Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat
3
inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. Selain kasus tersebut ditemukan kembali kasus lainnya, yaitu PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
4
Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Dari beberapa kasus yang dijelaskan diatas, selain dari pihak perusahaan, eksternal auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat
dan
pihak-pihak
lain
yang
berkepentingan.
Dalam
melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap
5
kualitas jasa yang diberikan pada pengguna laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi kualitas audit yang telah diberikan oleh KAP kepada pengguna laporan keuangan. Sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor. Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap mental
6
independen auditor menurut masyarakat inilah yang tidak mudah diperoleh auditor tersebut. Selanjutnya Halim (2008) mendefinisikan bahwa independensi adalah sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Christiawan (2002) juga menyatakan bahwa akuntan publik
berkewajiban
untuk
jujur
kepada
seluruh
pihak
yang
berkepentingan yang telah meletakkan kepercayaan atas pekerjaannya. Sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor eksternal dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu, independensi auditor eksternal juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas atau mutu dari jasa audit yang dihasilkan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika auditor. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005). Kualitas audit dipengaruhi sikap auditor independen dalam menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik
7
yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (lAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (lAPI, 20072008:3). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional diduga berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap kualitas audit auditor independen pada KAP di Jakarta. Dengan adanya Kode Etik Profesi Akuntan Publik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor independen telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdiri dari dua bagian yaitu bagian A dan B. Menurut IAPI (2007-2008:3) dituliskan bahwa : "Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B dari Kode Etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas bagian A dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebab bagian A merupakan unsur-unsur penting yang harus dimiliki seseorang apabila ingin berprofesi menjadi auditor independen. Terdapat lima prinsip dalam bagian A Kode Etik Profesi
8
Akuntan Publik yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Untuk prinsip kerahasiaan di mana auditor
independen
harus
menjaga
kerahasiaan
informasi
yang
diperolehnya dari pihak ketiga, tidak dibahas sebab terdapat keterbatasan informasi yang dapat diperoleh sehubungan dengan prinsip tersebut. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa sehingga laporan yang disajikan itu dapat menje1askan suatu kebenaran akan fakta, karena dengan cara itulah maka masyarakat dapat mengakui profesionalisme seorang akuntan (Wurangian, 2005:13). Dengan demikian diduga integritas dapat mempengaruhi kualitas audit. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (lAPI, 20072008:6). Hal tersebut dijelaskan IAPI sehubungan dengan prinsip objektivitas dan berarti bahwa seorang auditor independen dalam menjalankan objektivitas harus dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Dapat dikatakan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana
9
standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh signifikan dari variabel kompetensi terhadap kualitas audit. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Elfarini (2007), hasil penelitian ini konsisten. Pengaruh yang ditimbulkan kompetensi terhadap kualitas audit adalah positif sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.
Halim (2008) mendefinisikan bahwa independensi adalah sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor eksternal dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu, independensi auditor eksternal juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas atau mutu dari jasa audit yang dihasilkan. Hasilnya menunjukkan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Independensi berarti bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang diperoleh. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sari (2011) yang menyatakan independensi berpengaruh positif
10
terhadap kualitas audit dan Santi (2012) yang memberi bukti bahwa variabel independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Jadi semakin tinggi independensi yang dimiliki seorang auditor secara bersamaan kualitas auditnya akan semakin baik. Etika (umum) didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku. Untuk variabel Etika berdasarkan penelitian dari Amilin (2010) dalam Rosnidah (2010) yang menyatakan bahwa penerapan etika akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntan public yang memiliki kesadaran untuk selalu berprilaku secara etis berarti memiliki komitmen untuk menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Apabila komitmen itu dijaga maka pelanggaran dapat dihindari, maka akuntan publik bisa meningkatkan kualitas auditnya. Hal senada juga dinyatakan dalam penelitian Herawaty dan Yulius (2008) dalam Rosnidah (2010) yang menyebutkan
etika
profesi
berpengaruh
terhadap
pertimbangan
materialitas, semakin auditor patuh terhadap etika profesi maka semakin baik pertimbangan materialitasnya. Maka dapat dipastikan kualitas auditor tersebut juga akan semakin baik. Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji
penelitian
dengan
judul:
“Pengaruh
Kompetensi,
11
Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit” (Studi kasus Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta). B. Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : 1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan atas penelitian ini adalah : a. Menganalisis
pengaruh
kompetensi
auditor
terhadap
kualitas audit. b. Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. c. Menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. d. Menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, etika auditor terhadap kualitas audit. 2. Kontribusi Penelitian Adapun manfaaat dari penelitian ini adalah :
12
a. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan. Apabila suatu saat nanti diminta untuk meneliti “Kompetensi, Independesi dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit”. b. Bagi peneliti lainnya menjadi sebuah sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. c. Bagi perusahaan menjadi bahan masukan saat merekrut seorang auditor. d. Bagi mahasiswa, memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit, sehingga dapat menjadi satu sarana bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
