1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah maka Bank Indonesia juga diberikan wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran suatu pembayaran. Dewasa ini seiring berkembangnya praktek-praktek perbankan yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi
dan
informasi serta berkembangnya
perekonomian yang cukup pesat, semakin meningkatnya transaksi keuangan di Indonesia telah mendorong kebutuhan adanya suatu sistem transfer dana antar Bank yang lebih cepat, aman dan efisien. Selain itu , guna mengakomodasi kepentingan Bank Indonesia untuk menurunkan resiko, Bank Indonesia telah mengembangkan suatu sistem setllement berbasis gross dengan koneksi elektronis on-line antar bankbank dengan Bank Indonesia. Sistem transfer dana antar Bank di Indonesia saat ini memiliki resiko yang cukup tinggi, Bank Indonesia menpunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.. Berkenaan
dengan
hal
tersebut
di
atas,
Bank
Indonesia
telah
2
mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta khususnya bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal. Selain itu juga menyediakan informasi saldo Rekening Giro Peserta secara Real Time dan menyeluruh sehingga, khususnya bagi bank, dapat membantu meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas. Selain masalah waktu, nasabah juga lebih diuntungkan karena mengetahui hasil transaksi hasil RTGS lebih cepat dan dapat memutar uang yang didapat untuk keperluan bisnis lainnya. Tetapi masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya sistem baru tersebut dan belum memahami proses RTGS ini berjalan dan manfaat apa yang mereka dapatkan dengan adanya sistem ini Disisi lain penerapan sistem ini belum juga sepenuhnya dilaksanakan oleh semua bank yang ada di Indonesia, baru beberapa saja yang telah memiliki fasilitas dan kesiapan sistem yang menerapkan dan untuk mendapatkan persetujuan sebagai peserta dari Bank Indonesia, bank umum harus mendapat pesetujuan menjadi bank peserta RTGS ke Bank Indonesia dan mengikuti tata cara RTGS yang telah ditentukan.
Bagi bank yang telah menerapkan sistem ini tentunya membawa dampak diberbagai aspek baik pengaruh dalam finansial maupun secara non-finansial, seperti
3
struktur, sistem dan prosedur serta kebijakan harus disesuaikan di dalam perusahaan. Misal, dengan adanya RTGS transaksi melalui setor tunai di teler dengan uang tunai akan berkurang. Apakah nantinya akan menbawa dampak pada struktur unit kerja suatu bank? Dan pengaruh secara finansial finansial dari segi pendapatan dan biaya.
Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Sistem Prosedur Dan pelaksanaan Pembayaran Melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Masuk pada PT Bank ABC Tbk.”
B.
Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang hendak di analisis atau dikaji Penulis dalam
penelitian ini adalah : Apakah sistem prosedur dan pelaksanaan pembayaran RTGS melalui PT. Bank ABC Tbk telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ?
C.
Tujuan Penulisan Skripsi Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui tata cara sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Real Time Gross Settlement ( RTGS) 2. Untuk mengetahui sistem RTGS masuk pada PT. Bank ABC telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia
4
D.
Manfaat Penulisan 1. Bagi Penulis: a. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta b. Sebagai media sarana bagi penulis untuk mengekspresikan pengetahuan tentang sistem pembayaran non-tunai khususnya transaksi RTGS yang dimiliki dan berimprovisasi menuangkannya ke dalam bentuk tulisan 2. Bagi Pembaca: Memberikan sedikit gambaran secara umum apa itu yang transaksi RTGS yang selama ini mungkin para pembaca ada yang pernah melakukan praktek ini, tapi tidak mengetahui bagaimana proses dan manfaatnya bagi mereka. 3. Bagi Perusahaan : Sebagai
bahan
masukan
bagi
perusahaan
untuk
mengevaluasi
penyelenggaraan Sistem BI-RTGS agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu kompetitif advantage bagi perusahaan.
5
BAB II LANDASAN TEORITIS
A.
Latar Belakang Sistem BI-RTGS Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan semakin meningkat,
terutama transaksi antar bank. Selama ini, penyelesaian transaksi antar bank dilaksanakan dengan menggunakan kliring sebagai media. Dalam transaksi kliring terjadi pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, atas nama bank atau nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Pada saat pelaksanaan kliring warkat-warkat yang di kliringkan tidak selamanya tertagih, setiap kali transaksi kliring terdapat terdapat warkat yang ditolak pembayarannya dan bahkan mengakibatkan suatu bank mengalami kalah kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo rekeningnya di Bank Indonesia menjadi negatif (Overdraft), yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutupi overdraft
keesokan harinya. Selain itu, bank-bank mengalami kewalahan
melaksanakan transaksi kliring yang sangat banyak dan dalam nominal yang besar, sehingga banyak warkat kliring tidak tertagih. Untuk mengatasi ini Bank Indonesia telah mengembangkan suatu sistem pembayaran berbasi gross dengan koneksi elektronis on-line antar bank-bank denagan Bank Indonesia, yang dikenal dengan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Setllement (BI-RTGS), dengan maksud untuk mengurangi transaksi kliring dengan sistem Bank Indonesia. RTGS diharapkan dapat memperkecil resiko pembayaran.
6
Denagn kemampuannya untuk melakukan transfer secara real time, BI-RTGS akan mampu mengurangi resiko-resiko dalam proses pembayaran karena transaksi baru akan dijalankan apabila saldo rekening bank di Bank Indonesia mencukupi selanjutnya dapat segera melakukan pembayaran saapt itu juga ke bank lain, dan akan mengkredit rekening nasabahnya. Selain itu dengan peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat, aman dan efisien.
B.
Pengertian Dasar Sistem Sistem menurut Romney dan Stainbard (2004:2) adalah sebagai berikut :
“Rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, sistem hamper selalu terdiri dari beberapa sub-sub sistem kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar tempat mereka berada “. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2002:5) adalah sebagai berikut : “Suatu cara tertentu yang biasanya berulamg utuk melakukan suatu atau serangkaian aktivitas”.
C.
Pengertian Pembayaran Menurut Budiono (2005:89) Pembayaran adalah perbuatan memberi uang.
Pembayaran dapat diartikan sebagai pindahnya pemilikan atau penguasaan atas dana dari si pembayar kepada si penerima sebagai akibat pelaksanaan atas realisasi suatu transaksi ekonomi baik yang bersifat transaksi yang bersifat komersial seperti jual beli
7
barang dan jasa maupun transaksi yang bersifat finansial seperti pemberian atau pelunasan kredit, hibah, penanaman modal dan lain-lain.
D. Pengertian Sistem Pembayaran Sistem pembayaran sebagaimana didefinisikan oleh para ahli dari bank sentral yang tergabung dalam “Group Of Ten Countries And Switzerland” adalah sebagai berikut : “sebagai suatu setting institusional dan historis dari berbagai ragam sarana pembayaran yang digunakan dalam konteks nasional, karena pada dasarnya sistem pembayaran suatu negara merupakan hasil evolusi yang tidak terputus dari bentuk yang sangat sederhana dan tradisional sampai pula bentuk sistem pembayaran modern yang sangat beragam dan kompleks seperti yang ada pada dewasa ini”.
Dalam buku laporan tahunan sistem pembayaran tahun 2005 (2006:8) dinyatakan bahwa sistem pembayaran adalah : “sistem yang berkaitan dengan pemindahan dari suatu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring dan settlement”.
Sedangkan menurut Perry Wirjiyo (2004:210) sistem pembayaran adalah sebagai berikut : “ Suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, pengesahan, dan penerimaan institusi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara “.
8
Sistem pembayaran dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 1. Pembayaran tunai yaitu pembayaran yang biasanya bernilai kecil / retail dan menggunakan uang tunai untuk penyelasaian pembayaran. 2. Pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang bernilai besar atau high value dengan menggunakan alat pembayaran selain tunai. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian,fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran ’nilai’ antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara. Dalam prakteknya transaksi pembayaran dilakukan dengan instrumen tunai dan nontunai. (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI 2003: 200) Disamping aturan-aturan hukum, pelaksanaan sistem pembayaran juga melibatkan lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung yang berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga-lembaga tersebut antara lain : (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI 2003: 200) : 1. Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia 2. Bank dan lembaga bukan bank seperti kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, lembaga penerbit kartu, lembaga penyedia jasa jaringan telekomunikasisistem pembayaran dan lembaga terkait lainnya.
9
Sesuai dengan pengertian sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, dalam pelaksanaannya diperlukan komponen sistem pembayaran yang memadai antara lain: 1. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran 2. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran 3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan hukum lainnya 4. Kerangka kebijakan sistem pembayaran, kebijakan umum maupun operasional
Peran Sistem Pembayaran dalam perekonomian: 1. Sebagai elemen pendukung stabilitas keuangan 2. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter 3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi
Elemen dalam Sistem Pembayaran dibagi ke dalam 3 : 1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana 2. Pertukaran perintah pembayaran antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasa disebut kliring 3. Setelmen antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima baik bilateral maupun melalui rekening
10
yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara kliring yang umumnya adalah bank sentral.
E.
Tujuan Sistem RTGS Tujuan dari sistem RTGS adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan transfer dana antar bank yang lebih cepat, aman dan efisien kepada bank dan nasabah. 2. Kepastian setllement dapat diperoleh dengan lebih segera. 3. Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. 4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya 5. Mengurangi resiko-resiko setllement.
F.
Komponen Sistem BI-RTGS Komponen sistem BI-RTGS terdiri dari tiga kelompok pokok, yaitu: 1. RTGS Central Computer (RCC) Merupakan sistem komputer yang berada di lokasi penyelenggara yang digunakan untuk memperoses penyelesaian akhir semua transaksi yang terdiri oleh peserta. RCC terdiri dari dua komponen utama adalah : a. Interbank Funds Transfer System (IFTS)
11
Adalah sistem berfungsi untuk menerima dan memperoses data Transaksi, menghasilkan data-data di database RCC yang dapat di enqury oleh peserta, laporan-laporan setllement dan laporan-laporan lainnya bagi semua peserta. b. Setllement Account (SA) Adalah sistem yang mencatat saldo rekening giro seluruh peserta secara real time. 2. RTGS Terminal (RT) Sistem komputer yang berada di lokasi peserta yang terhubung dengan RCC secara on-line yang berfungsi untuk melakukan berbagai transaksi. RTGS Terminal (RT) terdiri dari RT Server, RT Server Backup dan RT Workstation. 3. Jaringan Komunikasi Jaringan komunikasi merupakan sistem yang menghubungkan antara RT peserta dengan RCC.
G.
Arti dan Pengertian RTGS Pengertian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah
Suatu Sistem Transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan pokok-pokok pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transfer dana secara Real Time Gross Settlement, sebagai berikut : 1.
Pengertian Umum
12
a. Rekening adalah rekening giro peserta yang merupakan tempat atau sarana bagi penatausahaan transaksi bagi simpanan peserta. b. Settlement adalah kondisi dimana telah terjadi pendebetan rekening paserta penerima dana di Bank Indonesia di suatu pihak dan pengkreditan rekening peserta penerima dan di Bank Indonesia di pihak lainnya untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul antara peserta tersebut atau antar nasabah peserta tersebut. c. Penyelenggara adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) c.q Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR). d. Peserta adalah bank umum, KPBI, Kantor Bank Indonesia (KBI), dan lembaga-lembaga lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. e. RTGS Central Computer yang selanjutnya disebut RCC, adalah komputer utama dari BI-RTGS yang berada di lokasi penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh peserta, mencakup kegiatan proses validasi, proses transaksi, dan settlement atas transaksi yang dikirim oleh peserta. f. Terminal RTGS yang selanjutnya disebut RT, adalah suatu sistem yang terletak di lokasi peserta, yang terhubung dengan RCC, yang memungkinkan peserta untuk melakukan berbagai transaksi BI-RTGS. g. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Settlement-
13
nya oleh RCC karena saldo rekening peserta tidak mencukupi yang dikelompok menjadi level normal dan level perioritas. h. Gridlock adalah suatu keadaan dimana terjadi kemacetan Settlement secara menyeluruh yang disebabkan karena antrian seluruh peserta tidak dapat dilakukanSettlement-nya. i. Metode First In First Out atau FIFO adalah metode Settlement transaksi dalam keadaan rekening peserta bersaldo cukup dimana transaksi yang lebih dahulu akan diselesaikan lebih dahulu. j. Metode First Aveilable First Out atau FAFO adalah metode Settlement transaksi dalam kondisi Gridlock dimana transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada rekening peserta akan diselesaikan lebih dahulu. k. Fasilitas pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. l. Jam Operasional BI-RTGS adalah waktu dimana RT tidak dapat lagi berhubungan secara on line dengan RCC. m. Waktu Tutup BI-RTGS (RTGS cut off) adalah waktu dimana RT tidak dapat lagi berhubungan secara on line dengan RCC. n. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari nasional dan hari libur yang ditentukan Bank Indonesia.
14
o. Disarter Recovery Center yang selanjutnya disebut DRC adalah back-up dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama. p. Contigency Plan adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal sistem dan sistem back-up tidak dapat berfungsi q. RT Server adalah tahapan-tahapan yang harus
digunakan untuk untuk
memproses kegiatan database dan aplikasi BI-RTGS pada peserta. r. RT Client adalah terminal yang digunakan untuk melakukan aktivitas transfer dana dan opersional BI-RTGS pada peserta. s. Authenticator adalah suatu sarana security yang menghubungkan antara RT dengan RCC yang berfungsi sebagai test key dengan masa berlaku selama periode tertentu. t. Administrasi Messages adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari penyelengara kepada peserta atau sebaliknya atau antar peserta.
15
2.
Kewajiban Penyelengara
Kewajiban penyelenggara terdiri dari administrasi dan kewajiban opersional. a. Kewajiban Administrasi 1. Melakukan pembukuan, penutupan, dan perubahan sesuai permintaan peserta dan atau calon peserta. 2. Memberikan persetujuan untuk menjadi peserta. 3. Menandatangani perjanjian yang diperlukan dalam rangka penyelenggara BIRTGS dengan peserta. 4. Mengaktifkan BI-RTGS pada peserta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan melakukan up-date terhadap aplikasi BI-RTGS di peserta apabila diperlukan. 5. Menatausahakan Authenticator text dari peserta dan menyampaikan Authenticator text penyelenggara kepada peserta. b. Kewajiban Operasional 1. Melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktifitas transfer dana yang dilakukan oleh peserta. 2. Memonitor kelancaran opersional BI-RTGS secara keseluruhan. 3. Melakukan pendebetan atau pengkereditan rekening peserta berdasarkan: a. Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. b. Prosedur opersional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Perjanjian atau kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peserta.
16
d. Hak-hak atau kewajiban peserta yang jatuh tempo. 4.
Melakukan tindakan untuk menyelasikan kondisi Gridlock yang tidak terselesaikan
5. Meneliti berbagai laporan yang dihasilkan RCC dan segera melakukan tindakan dalam hal terjadi ketidakcocokan. 6. Memginformasikan kepada seluruh peserta atau perserta tertentu dalam hal terdapat pesan-pesan yang harus diketahui melalui administasive massage atau web-site BI-RTGS. 7. Memberikan pelayanan dan apabila diperlukan memberikan sarana kepada peserta berkaitan dengan berbagi masalah opersional BI-RTGS yang dihadapi oleh peserta. Pelaksanaan kewajiban administrasi dan kewajiban operasional dari penyelenggaran dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman BI-RTGS. 3.
Peserta
Beberapa hal yang terkait dengan kepesertaan adalah: a. Sifat Kepesertaan 1. Seluruh bank umum di Indonesia wajib menjadi peserta BI-RTGS, keikutsertaan bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di Jakarta dalam BI-RTGS akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengembangan BI-RTGS di luar Jakarta. 2. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening di Bank Indonesia dapat menjadi peserta BI-RTGS, keikutsertaan lembaga-
17
lembaga tersebut dalam BI-RTGS dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan manfaat dari kepesertaan lembaga dimaksud untuk kepentingan kelancaran dari sistem pembayaran nasional secara keseluruhan. 3. Kantor
pusat
Bank
Indonesia
merupakan
peserta
BI-RTGS,
keikutsertaan kantor Bank Indonesia sebagai peserta BI-RTGS akan dilaksanakan secara bertahap. b. Jenis Kepesertaan Peserta dalam BI-RTGS dibedakan atas 2 jenis, yaitu Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. 1). Peserta Langsung (principle Member) adalah peserta yang memiliki infrastruktur RT yang terdiri dari seperangkat RT Server dan RT Client serta memiliki kode kepesertaan sendiri. a. Pihak yang wajib menjadi peserta langsung adalah 1. Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta 2. salah satu kantor cabang di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta. 3. Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum yang berkantor pusat di Jakarta atau kantor cabang syriah di Jakarta dari bank umum yang berkantor pusat di Jakarta. 4. Lembaga-lembaga non-bank yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi peserta BI-RTGS. b. Pihak yang dapat memilih menjadi peserta langsung adalah
18
1.
Bank Umum yang berkantor pusat di luar Jakarta dan tidak
memiliki kantor cabang di Jakarta. 2. UUS dari bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta yang tidak memiliki kantor cabang syariah di Jakarta. 2). Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member) adalah bank yang karena pertimbangan tertentu belum dapat menjadi peserta langsung. Bank tersebut akan menjadi subsudiary member dari kantor Bank Indonesia yang belum di wilayah kerja bank tersebut. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh peserta tidak langsung dibatasi pada jenis-jenis transaksi tertentu sebagimana diatur dalam pedoman umum. Bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung: a. Bank umum yang berkantor pusat dan tidak memiliki kantor cabang di Jakarta. b.
UUS dari bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta yang tidak memiliki kantor cabang syriah di Jakarta.
c. Persyaratan Menjadi Peserta BI-RTGS 1. Peserta langsung a. memiliki rekening di Bank Indonesia. b. Mengisi formulir kepesertaanBI-RTGS. c. Memiliki sarana dan prasarana BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
19
d. Besedia tunduk pada semua peraturan dan perjanjian dalam pelaksanaan BI-RTGS antara peserta dengan penyelenggara. 2. peserta tidak langsung a. Memiliki rekening di Bank Indonesia. b. Mengisi Formulir kepesertaan BI-RTGS. c. Bersedia tunduk pada semua peraturan dan perjanjian dalam pelaksanaan BI-RTGS antara peserta dengan penyelengara.
d. Status Kepesertaan Status kepesertaan dalam BI-RTGS dibedakan atas: 1. Aktif Kondisi yang memungkinkan peserta dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan transfer serta melakukan seluruh fungsi lainnya dalam BI-RTGS. 2. Ditangguhkan Kondisi yang memungkinkan peserta lainnya hanya dapat menerima transfer serta melakukan pengiriman transfer. e. Kewajiban Peserta BI-RTGS Kewajiban peserta meliputi : 1. Menyediakan back-up sistem. 2. Mengawasi, memelihara, dan menjaga keamanan saluran komunikasi ke sistem
utama dan saluran back-up yang digunakan oleh peserta. 3. Menjaga hardware, software dan aplikasi yang digunakan dalam sistem
utama
RT dan sistem back-up.
20
4. Membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan BIRTGS 5. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan user-ID dan pessword yang diberikan oleh penyelangara. 6. Mematuhi segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara maupun antar peserta serta perjajian antara peserta dengan penyenggara. 7. Mengakses administrative massages serta web-site mengenai BI-RTGS secara aktif.
H. Pelaksanaan BI-RTGS 1. Window Time BI- RTGS a). Jam buka sitem dan jam operasional BI-RTGS RCC buka pada pukul 05:30 WIB untuk melakukan kegiatan intern Bank Indonesia, pada pukul 06:30 WIB seluruh RT dapat melakukan log-on Ke RCC dan antara pukul 06:30 sampai dengan pukul 18:00 WIB RT dapat melakukan pelaksanaan transfer dana melalui BI-RTGS dengan pengataran waktu per transaksi. b). Cut Off Warning Cut off warning dilaksanakan pada pukul 18.00-19.00 WIB. Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :
21
a. Seluruh peserta memperoleh informasi secara otomatis dari RCC mengenai posisi saldo rekaning setelah settlament hasil kliring. b. Bank
Indonesia
melakukan
special
gridlock
resolution,
yaitu
mentelesaikan seluruh sistem antrian peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing. c. Bank diberikan kesempatan untuk mencari dana antar bank dalam rangka menutupi kekurangan likuiditasnya. Pada cut off warning, transaksi yang masuk kedalam sistem antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. c). Pre Cut Off Pre cut off BI-RTGS dilakukan pada pukul 19.00-20.00 WIB dimana dalam periode ini Bank Indonesia melakukan pemenuhan dana bank dengan cara melakukan peroses pendanaan jangka pendek d). Cut Off Time Cut off time BI-RTGS dilakukan pada pukul 20.00 WIB, pada saat ini seluruh
transaksi yang dikirimkan melaluiRT tidak dapat diproses.
RCC melakukan pengiriman data mengenai posisi akhir hari keseluruh peserta secara otomatis. 2. Perpanjangan Jam Opersional a). Permintaan peserta Peserta dapat mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional BIRTGS dalam hal terjadi kondisi darurat pada kondisi darurat pada lokasi
22
peserta atau terdapat kerusakan pada RT peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas. Permohonan perpanjangan jam operasional BI-RTGS dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum cut-off warning melalui Administrasive Message dalam BI-RTGS. Lamanya perpanjangan waktu maksimal adalah 1 (satu) jam. Apabila dalam jam operasional BI-RTGS tesebut telah terdapat 1(satu) peserta yang mengajukan perpanjangan jam opersional. b). Kebijakan Bank Indonesia Perpanjangan jam operasional BI-RTGS dapat dilakukan atas dasar kebijakan Bank Indonesia dalam hal : 1. Adanya kerusakan pada BI-RTGS atau sebab lainnya. 2. Terjadinya keterlambatan waktu pembukuan hasil kliring. 3. Terdapat suatu kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan pembukuan melebihi jam opersional BI-RTGS. Dalam hal terdapat perpanjangan atau perubahab jam opersional BI-RTGS maka
RCC
akan
memberitahukan
kepada
seluruh
peserta
melalui
Administrative Message. 3.
Batasan dan Jenis Transaksi BI-RTGS Batasan Transaksi BI-RTGS Pada prinsipnya transfer dana yang dapat diproses melalui BI-RTGS adalah transfer kredit. Trnasfer debit hanya dapat dilakukan oleh bank Indonesia dalam rangka peneyelesaian kewajiban bank kepada bank Indonesia.
23
Jenis Transaksi BI-RTGS Jenis transaksi yang dapat diproses melelui BI-RTGS meliputi:
Transaksi antar bank
Transaksi antar bank untuk kepentingan nasabah bank
Transaksi bank dengan pemerintah
Transaksi bank dengan Bank Indonesia
Transaksi lainnya.
Jenis transaksi beserta rekerning yang dituju diidentifikasikan berdasarkan nomer refrensi yang disebut dengan Transaction Reference Number (TRN), yaitu kode yang terdiri dari 8 (delapan) kerekter yang terdiri dari alfa number yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Khusus untuk perserta Tidak Lngsung tidak diperkenankan melakukan transaksi antar bank untuk kepentingan nasabahnya.
4
Tipe Transaksi Tipe transaksi yang dapat diproses melalui BI-RTGS adalah: a) Single Credit Transaction yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet rekerning pengirim dan mengkredit rekening peserta lainnya atau rekerning lainnya di Bank Indonesia yang hanya berisi 1 (satu) instruksi kredit; b) Multiple Credit Transaction yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet rekerning perserta pengirim dan mengkredit
24
rekerning perserta lainnya yang berisi lebih dari datu instuksi kredit dan maksimum 10 instruksi untuk diteruskan kepada beberapa rekerning nasabah di bank penerima. Multiple Credit Transaction tidak dapat dipergunakan untuk transaksi bank dengan Bank Indonesia. c) Single Debit Transaction Yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet rekening peserta lainnyadan mengkredit rekening pengirim, transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
I. Warkat Pembukuan Dalam BI-RTGS Setiap transaksi yang dibukukan oleh peserta melalui BI-RTGS harus dilakukan berdasarkan suatu perintah pembukuan atau instrumen transfer dana yang disebut warkat. Format warkat pembukuan pada peserta ditetapkan oleh masing-masing peserta. Namun dalam hal pembukuan yang warkatnya diserahkan oleh peserta untuk dibukukan oleh Bank Indonesia maka warkat yang digunakan adalah Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia.
J. Sentralisasi Rekening Bank Sentralisasi merupakan kondisi dimana penatausahaan rekening bank dipusatkan di KPBI. Dengan diterapkannya BI-RTGS maka rekening bank menganut prinsip sentralisasi sehingga setiap bank hanya memiliki satu rekening yang ditatausahakan di RCC di KPBI. Sentralisasi rekening bank meliputi seluruh rekening bank yang berasal dari seluruh KBI dan KPBI, termasuk rekening bank
25
yang berkantor pusat di luar Jakarta. Sentralisasi rekening bank dilakukan secara bertahap sejalan dengan implementasi BI-RTGS di masing-masing KBI. Dengan sentralisasi maka berlaku hal-hal sebagai berikut : a. Permintaan pembukuan, penutupan, dan perubahan rekening hanya dapat
dilakukan oleh Kantor Pusat Banjk, dalam hal
suatu bank berkantor pusat diwilayah KBI maka permintaan pembukuan, penutupan, dan perubahan rekening tersebut dilakukan melalui KBI setempat dan selanjutnya oleh KBI permintaan tersebut diteruskan ke KBI. b. Pemintaan
pemenuhan
dana
baik
secara
tunai
maupun
pemindahbukuan dari kantor bank yang berada di KBI dilakukan oleh kantor bank yang menjadi pesrta BI-RTGS.
26
K. Koreksi Kesalahan Dan Pembatalan Transfer 1. Peserta dapat melakukan koreksi atas instruksi transfer sebelum instruksi transfer tersebut dikirim ke RCC. 2. Untuk transaksi yang telah dikirim ke RCC tetapi masih berada dalam sistem antrian, peserta dapat melakukan koreksi setelah sebelumnya melakukan pembatalan atas transaksi dalam sistem antrian tersebut. 3. Untuk transaksi yang lebih di settle, apabila peserta ingin melakukan koreksi yang berkaitan dengan perubahan IFTS kecuali perubahan tersebut berkaitan dengan nomor rekening atau nama beneficiary, maka perubahan dilakukan dengan mengirim pengumuman melalui Administrative Masseges yang isinya meminta kepada bank penerima untuk mengembalikan dana tersebut untuk bank pengirim disertai Indemnity dengan kalimat sesuai Bye-laws. 4. Dalam hal terjadi koreksi pada nomor rekening atau beneficiary maka bank tersebut harus mengirimkan IFTS sebersar 1(satu) rupiah dengan nomor rekening 1(satu) dan mengisi payment detail berisi perubahan nomor rekening atau beneficiary tersebut. IFTS tersebut disertai pula pengumuman melalui administrative message yang berisi indemnity dengan kalimat sesuai Bye-Laws. 5. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan TRN yang diinisiasi oleh bank, mala bank yang melakukan kessalahan tersebut menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia yang antara lain alasan yang menyebakan kesalahan tersebut serta dilamiri denagan completion advice.
27
6.
Bank Indonesia dapat langsung melakukan koreksi terhadap kesalahan atas transfer dana yang dibukukan oleh Bank Indonesia untuk beban atau untung peserta lainnya.
7. Pembatalan intruksi oleh peserta hanya dapat dilakukan untuk transfer yang masih berada dalam sistem antrian yang bukan termasuk antrian dengan level perioritas.
L. Pengelolaan Antrian Dan Penyelesaian Gridlock 1. Transaksi-transaksi yang dibukukan tetapi saldo tidak mencukupi akan dimasukan dalam sistem antrian. 2.
Transaksi-transaksi yang berada dalam sistem antrian dibedakan atas
transaksi level prioritas yaitu level 01-98 dan transaksi level normal yaitu level 99. 3. Peserta hanya dapat mengubah urutan antrian pada level normal sedangkan Bank Indonesia dapat mengubah urutan antrian pada level prioritas. 4. Dalam hal sistem antrian telah menyebabkan terjadinya Gridlock maka penyelesaiannya dilakukan secara otomatis oleh sistem namun dimungkinkan pula penyelesaian Gridlock dilakukan secara otomatis manual oleh petugas RCC bedasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metoda FAFO.
28
M. Biaya Dalam BI-RTGS a). Jenis-jenis biaya : 2.
Biaya Transaksi Dalam pengoperasian BI-RTGS terdapat biaya yang dibebankan untuk setiap jenis transaksi sebagai berikut : a. Transaksi Single Credit b. Transaksi Multiple Credit Mengingat dalam penyelenggaraan BI-RTGS, peserta dikenakan biaya oleh penyelenggara, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BI-RTGS peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Dalam hal peserta mengenakan jenis dan besarnya biaya tersebut secara tertulis di kantor peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. 2. Biaya Perpanjangan Jam Operasional Peserta yang mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional akan dikenakan biaya administrasi. b). Waktu Dan Cara Pembebanan Biaya tersebut atas akan dibebankan kepada masing-masing rekening bank oleh RCC secara kumulatif pada setiap awal bulan berikutnya. c). Perubahan Biaya Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu mengubah besarnya biaya dan jenis biaya yang dikenakan terhadap peserta.
N.
Contingency Plan (CP)
29
Dalam hal terjadi ganguan pada sistem BI-RTGS baik pada RT peserta maupun RCC, maka peserta dapat menghubungi help desk bagian PTR untuk mengidentifikasikan kerusakan yang terjadi. Adapun cara untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Ganguan pada lokal RT atau saluran komunikasi antara RT dan RCC. Dalam hal bank mempunyai back-up sistem dan back-up komunikasi dengan Sentral Telephone Otomat (STO) lain maka kegiatan operasional akan pindah ke sistem back-up tersebut, namun dalam hal sistem back-up juga tidak berfungsi maka petugas pelaksana dari masing-masing peserta dapat datang ke Bank Indonesia c.q. Bagian PTR dengan membawa pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memiliki spesimen di Bank Indonesia yang antara lain memuat alasan yang menyebabkan contigency plan tersebut beserta indemnity dan disertai pula warkat pembukuan berupa Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia yang telah dibubuhi stempel Contingency Plan di belakang Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia tersebut untuk dibukukan oleh petugas Bank Indonesia yang dibatasi hanya untuk transaksi antar bank bukan atas nama nasabah.
30
2. Gangguan pada RCC Dalam hal terjadi ganguan pada RCC maka pengoperasian RCC akan dialihkan pada RCC yang berada pada pada Disaster Recovery Center (DRC) Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh peserta untuk menghentikan
transaksi
selama proses recovery melalui Administrasi Messages. Apabila proses recovery telah maka Bank Indonesia akan menginformasikan kembali kepada seluruh peserta. Langkah-langkah selama proses recovery maupun setelah proses recovery diatur dalam buku pedoman umum BI-RTGS.
O.
Pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan sistem dan prosedur BI-
RTGS Penyelengaraan sistem BI-RTGS mengacu pada The Core Principles for Important Payment System (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS). Berkenaan dengan hal tersebut, penyelengaraan sistem BI-RTGS harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Penyelengara sistem BI-RTGS harus didsasarkan pada dasar hukum yang kuat, yang antara lain memperlihatkan hal-hal sebagai berikut : a.
Keabsahan penyelenggaraan sistem BI-RTGS.
b.
Kepastian hukum pelaksanaan transaksi melalui sistem BI-RTGS.
c.
Kepastian penyelesaian akhir
31
d.
Kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab
peneyelenggara dan peserta. 2.
Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi peserta sehubungan dengan keikutsertaan dalam sistem BI-RTGS. Prosedur tersebut antara lain harus memuat : a.
Disain sistem
b.
Alur transaksi c.
Jam operasional dan prosedur manajemen risiko yang
menjelaskan segala risiko finansial yang mungkin timbul sehubungan dengan keikutsertaan dengan keikutsertaan dalam sistem BI-RTGS. 3.
Penyelengaraan sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam rangka pengelolaan risiko sistem pembayaran, yang dapat dilakukan antara lain : a.
Penyediaan fasilitas likuidasi intrahari (FLI) sebagimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLI Syriah (FLIS) serta penetapan jenis teransaksi yang harus diselesaikan melalui sistem BI-RTGS oleh Bank Indonesia.
b.
Tersedianya
fasilitas
pada
penyelengaraan
untuk
melakukan
monitoring saldo secara rel time, gridlock, detection, gridlock resolution, monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.
32
c.
Himbauan
kepada
peserta
agar
pengiriman
transaksi
tidak
terakumulasi pada akhir jam sistem BI-RTGS yang dapat memberikan kemacetan transaksi (gridlock), yaitu dengan memberikan pedoman untuk mengirimkan persentase dari volume transaksi sampai dengan batas tertentu. d.
pembedaan biaya transaksi sistem BI-RTGS berdasarkan waktu, untuk memberikan dorongan/insentif kepada peserta agar mengirimkan transaksi lebih awal guna meminimalkan risiko likuiditas dan mencegah terjadinya gridlock.
e.
Tersedianya fasilitas pada peserta untuk memonitor antrian dan mengubah urutan antrian transaksi. 4.
Penyelenggara harus menjamin bahwa disain sistem BI-RTGS
dapat memastikan hal-hal sebagai berikut : a.
Seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS yang telah
dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat fimal dan irrevocable. b.
Penyelesaian akhir dilakukan secara seketika (real time)
c.
Penyelasaian akhir dilaksanakan pada jam operasional yang
ditetepkan
oleh
penyelenggara,
termasuk
perubahan
dan/atau
perpanjangan. 5.
Penyelesaian akhir dilakukan dengan menggunakan dana yang
tersedia pada rekening giro peserta di Bank Indonesia. Dalam hal ini, penyelasaian akhir hanya dilakukan jika dana yang tersedia pada rekening
33
giro peserta tersebut masih memiliki saldo yang cukup, yang mencakup pula FLI yang diterima peserta dari Bank Indonesia. 6.
Penyelenggaraan sistem BI-RTGS harus dapat dilaksanakan secara
efisiendan praktis sehingga bermanfaat bagi peserta dan perekonomian secara umum. 7.
Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan
yang tinggi dan dapat berfungsi sepanjang jam operasional yang ditetapkan, serta memiliki prosedur penanganan dalam kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat. Untuk itu penyelenggara harus melakukan antara lain sebagai berikut : a. b.
Menyediakan sistem cadangan. Menyusun
mekanisme
dan
prosedur
keberlangsungan
penyelenggara sistem BI-RTGS. c.
Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka
menjamin keamanan dan kehandalan sistem BI-RTGS. 8.
Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepersertaan bersifat objektif
dan transparan. Untuk memastikan bahwa calon peserta dan
pesrta memenuhi persyaratan dan ketentuan dan keamanan yang ditetapkan oleh penyelnggara. 9.
Penyenggara harus menerapkan menerapkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan antara lain melalui : a.
Fungsi internal audit.
34
b.
Pengawasan terhadap sistem BI-RTGS oleh pengawas sistem
pembayaran. c.
Pengkonsultasian rencana kebijakan dengan peserta.
d.
Publik laporan.
35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1. Sejarah Singkat Perusahaan PT Bank ABC Tbk. telah berdiri secara resmi pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank ABC NV, pada saat itu kantor pusatnya berdomisili di daerah Asemka dikenal dengan nama Kantor Pusat Operasional (KPO). ABC telah melalui berbagai macam hal peristiwa yang terjadi peristiwa krisis moneter lah yang paling significant (terjadi pada tahun 1997). Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka (dikenal peristiwa Rush ). Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengambil alih ABC di tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambil keputusan yang arif, ABC berhasil pulih kembali di tahun yang sama. Pada bulan Desember 1998 dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis terjadi. ABC berhasil mencapai aset Rp. 67.93 triliun pada tahun 2000, ABC diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia. Selanjutnya ABC mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik dengan mengeluarkan Penawaran Saham Perdana di tahun 2000, menjual saham sebesar 22.55 % yang berasal dari divestasi BPPN. Di tahun 2002, IBRA melepas 51 % sahamnya di ABC melalui tender penempatan privat yang strategis, dan FARINDO INVESTMENT Ltd yang berbasis di Mauritus, yang memenangkan tender tersebut.
36
2. Tata Nilai yang Dimiliki PT Bank ABC Tbk 1. Fokus pada Nasabah ( Customers Focus ) 2. Integritas ( Integrity ) 3. Kerjasama Tim ( Teamwork ) 4. Berusaha mencapai yang terbaik ( Continuous Pursuit of Excellence )
3. Misi 1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah perseorangan dan bagi nasabah bisnis 2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan financial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah 3. Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholders
4. Visi Menjadi Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.
5. Keunggulan Sebagai bank transaksional, ABC menawarkan rangkaian jasa yang luas utuk memenuhi kebutuhan spesifik para nasabah. Keunggulan-keunggulan tersebut adalah:
37
a. Tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional dan international b. Sumberdaya manusia yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah c. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual d. Pemanfaatan teknologi paling mutahir secara tepat e. Upaya terus menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yanga paling tinggi f. Jaringan yang luas dari kantor cabang dan cabang pembantu di seluruh Indonesia g. Pilihan saluran penghantaran (delivery channel) yang luas untuk mencapai tingkat kenyamanan pelanggan yang maksimum, dan h. Per November 2005 telah memiliki sekitar 4400 ATM tunai maupun non-tunai serta ATM Setoran Tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia.
6. Teknologi Pemakaian teknologi yang strategis dan penggunaan teknologi yang canggih secara tepat telah menjadi unsur penting dalam kekuatan kompetitif ABC.
7. Kontinuitas Bisnis Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ABC telah memperkuat dan merelokasikan Disaster Recovery Center (DRC) ke sebuah lokasi di luar negeri dengan bantuan salah satu penyedia TI terbesar di dunia.
38
8. Produk dan Jasa Berikut adalah Produk dan Jasa yang ABC miliki, menurut Jenisnya: Jenis Simpanan
Nama Produk dan Jasa Rekening TAHAPAN, Rekening TAPRES, Rekening Giro, Deposito Berjangka dan
Kartu Kredit
Sertifikat Deposito. ABC Card, ABC Master Card, ABC Visa, ABC JCB
Perbankan
ATM ABC, Debit ABC, Tunai ABC, klikABC Internet banking, m-ABC mobile banking,
Elektronik Layanan
ABC Link, Call Center Safe Deposit Box (SDB), Pengiriman Uang, Travelers Cheques, Inkaso dan Kliring,
Transaksi
mata uang asing.
Perbankan Fasilitas Kredit KPR, KKB, Kredit Modal Kerja, Kredit Sindikasi, Kredit Ekspor, Trust Receipt, Kredit Investasi. Bank Garansi Bid bond, Payment Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond, dan Pusat Fasilitas
Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM). LC, Negosiasi, Bill Discounting, Documentary Collections, Bankers Acceptance.
Ekspor-Impor Fasilitas Spot, Forward, Swap, dan produk derivative lain Valuta Asing
Berikut beberapa penjelasan produk yang ada kaitannya dengan objek penelitian : a). Kiriman Uang Real Time Gross Settlement. Adalah suatu transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah dengan jumlah besar dengan nominal di atas Rp. 100.000.000 yang penyelesaiannya di lakukan per transaksi secara individual. b). Kiriman Uang Retail.
39
Adalah suatu transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah dengan jumlah kecil dengan nominal di bawah Rp. 100.000.000. yang penyelesaiannya di lakukan per transaksi secara individual.
9. Pengamanan (Security) Pemanfaatan jasa TruSecure Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, sebagai sistem pengamanan. Perusahaan konsultan pengamanan ini secara teratur mengevaluasi sistem pengamanan yang dimiliki ABC.
10. Jaringan ABC memiliki 762 kantor cabang diseluruh Indonesia di samping dua kantor perwakilan di Hong Kong dan Singapore. Jasa khusus bagi pelanggan premiun ABC prioritas tersedia di 117 kantor cabang.
40
B. Biro Pengolahan Pembayaran Biro Pengolahan Pembayaran adalah salah satu biro di bawah Sub Divisi Sentra Operasi Pembayaran Domestik (SOPD) yang bertugas mengelola transaksi pembayaran domestik ksususnya melalui mekanisme kliring. Biro ini didirikan awal tahun 2000 dibentuk dengan tujuan mendukung kelancaran proses Pengolahan pembayaran, terutama sekali dalam proses penyelesaian utang piutang antar pihak melalui proses klirin giro ini menangani transaksi klirirng secara terpusat, bisa dikatakan biro ini sebagai sentra operasi kliring, terletak di Wisma ABC II lantai 10 Kantor Pusat.
1. Struktur Organisasi Biro Pengolahan Pembayaran Gambar 3.1: Struktur Organisasi Biro Pengolahan Pembayaran
BIRO BIRO PENGOLAHAN PENGOLAHAN PEMBAYARAN PEMBAYARAN
SETO HUSODO Kepala Biro Pengolahan Pembayaran AJUN HARJADI Kepala Urusan Eksternal
SATIAWAN Kepala Urusan Internal
Kepala Bidang Internal I
Kabag. BDS
Kepala BIdang Eksternal I
Kepala Bidang Internal II
Kabag. Payroll
Kabag. Reksadana
KAbag. KU
Kabag. SKEN
Kepala Bidang Eksternal II
Kabag. Inkaso
Kabag. RTGS
Sumber: Dirangkum berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pejabat Sentra Operasi Jakarta
41
2. Tugas dan Wewenang 1) Kepala Biro: a. Memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung dan operasi dan memantau proses b. Memastikan penetapan, penerapan dan pemeliharaan sasaran mutu manajemen efektif dilaksanakan c. Memastikan kebijakan mutu di pahami dan diterapkan oleh setiap karyawan di dalam perusahaan terutama yang mempengaruhi mutumembuat kebijakan mutu serta membimbing pencapaian melalui pendelegasian tugas dan wewenang sesuai struktur organisasi d. Memastikan penerapan rencana manajemen mutu untuk dilaksanakan pada seluruh tingkatan organisasi e. Memonitor kinerja pencapaian sasaran manajemen f. Memastikan operasional proses dan pelayanan agar efektif dilaksanakan 2) Kepala Urusan a. Memastikan perencanaan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan memantau proses. b. Melakukan identifikasi proses yang berlaku di urusan masing-masing c. Menetapkan dokumen yang dibutuhkan dibawah urusannya masing-masing d. Mengukur kinerja sasaran manajemen dan mengkoordinasikan penerapan rencana manaejemen mutu di dalam urusan e. Mengukur kinerja pencapaian sasaran urusan
42
f. Menetapkan dan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab terhadap staf yang terkait dengan mutu.
C. Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penulis mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian penulis memperoleh data primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini melalui berbagai metode yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti melalui buku-buku literatur, kliping berita, jurnal dan dari situs-situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Penelitian Lapangan ( Field Research) Yaitu teknik mengumpulkan data primer yang di peroleh melalaui wawancara langsung dengan beberapa staf yang bergelut di bidang RTGS dan wawancara dengan atasan atau pejabat RTGS serta melakukan observasi dalam rentang waktu tertentu untuk memperoleh gambaran secara langsung praktik di RTGS.
E. Metode Analisis Data
43
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Metode Kuantitatif Dengan cara menghitung dan menganalis jumlah transaksi RTGS masuk selam rentang waktu tertentu. 2. Metode Kualitatif Dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hasil pelaksanaan RTGS yang diteliti selama kurun waktu tertentu
44
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Sistem BI-RTGS Pada Bank ABC Tbk Prosedur umum pelaksanaan sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut : 1. Nasabah yang akan menggunakan jasa transfer system BI-RTGS datang ke bank dengan membawa cek/bilyet giro, selanjutnya nasbah tersebut
mengisi
aplikasi
jasa
transfer
RTGS
kemudian
menyerahkannya ke teller jika non nasabah yang menggunakan jasa transfer RTGS, maka yang bersangkutan membawa uang tunai dan menyetorkan ke bank setelah itu teller menginput ke komputer dan aplikasi transfer RTGS tersebut di validasi. 2. Bank pengirim menginput kredit transfer ke dalam terminal RTGS untuk selanjutnya di transmisikan ke RCC di Bank Indonesia dan di bank pengirim terjadi jurnal, sebagai berikut : D. Giro Nasabah Pengirim / Kas / Tabungan K. Bank Indonesia 3. Bank pengirim mengecek kecukupan saldo, apakah saldo rekening gironya di Bank Indonesia mencukupi atau lebih kecil dari nominal RTGS. 4. Apabila saldo rekening giro bank pengirim mencukupi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan segera di lakukan posting ke
45
reking giro bank pengirim dan bank penerima, dengan jurnal sebagai berikut : D. Bank pengirim K. Bank penerima 5.
Informasi transfer RTGS yang telah di setfed (diselesaikan) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke terminal RTGS bank penerima.
6. Selanjutnya bank penerima akan mengkredit rekening nasabah, sehingga
dananya
dapat
langsung
digunakan
nasabah
yang
bersangkutan di bank penerima. Terjadi jurnal sebagai berikut : D. Bank Indonesia K. Giro Nasabah Penerima 7. Apabila terjadi return / penolakan, maka bank penerima akan melakukan konfirmasi ke kantor pusat bank pengirim, selanjutnya kantor pusat melakukan konfirmasi ke kantor cabang, lalu kantor cabang manghubungi nasabah supaya nasabah memperbaiki kesalahan yang terjadi, apabila kesalahan tersebut terjadi dari nasabah.
Transaksi RTGS dapat digambarkan secara flow chart sebagai berikut :
46
Gambar 4.1 : Proses Transaksi RTGS Bank Indonesia
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Bank Pengirim
Bank Penerima
Nasabah
Keterangan :
Nasabah
: Apabila terjadi kesalahan : Alur transaksi BI-RTGS
Sumber : Bank Indonesia
PIC
staf
staf
Interface Incoming Data RTGS
Interface Incoming Data RTGS
Interface Incoming Data RTGS
R 3008
Supervisor
Proses ORTV
Gambar 4.2Melakukan : Proses RTGS Masuk Judgemnt Alur Proses RTGS Masuk
Ya Supervisor
Tidak
Ya
Kredit Rekening Otomatis / ORTP
Sesuai
Melakukan Inquiry ke BDS
47
Confirmation Advice
Tidak staf
Mencetak Laporan R 3010 Pengkreditan Otomatis
staf Staff/Supervisor
Ya
Melakukan Input BDS
Tidak staf Supervisor
Melakukan Penolakan ke aplikasi RTGS BI
Sesuai
Melakukan input penolakan
Compare Lap R3008 & R3009 dengan Konfirmasi advice
Koreksi Input oleh Supervisor Tidak
Staf/Supervisor
Sesuai
Mencari data yang tidak sesuai
Selesai
Melakukan approval dan realease ke bank lain
staf Ya Proses Telling / Balancing
staf
Mencetak Lpaoran Balancing
Filling
staf
staf
Sumber : Dirangkum berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan staff RTGS Sentra Operasi
48
Keterangan : 1. Laporan gagal (R3008) Laporan yang bersisi transaksi RTGS, dimana terdapat perbedaan nama dan rekening antara data branch delevery service (BDS) dengan confirmation advice. 2. Laporan berhasil (R3009) Laporan yang berisi transaksi RTGS, dimana terdapat kesesuian-kesesuian antara data pada BDS dengan conformation advice. 3. Laporan R3010 Laporan pengkreditan, hasil adjusment terhadap laporan 3008 4. Laporan R3012 Laporan mutasi total pengkreditan 5. BOR : Bank Own Reference Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses RTGS masuk di urusan pengolahan pembayaran. Prosedur RTGS masuk meliputi proses down load data, upload data / ORTU, cetak laporan R-3008, cetak laporan R-3009, proses verifikasi / ORTV, proses pengkreditan / ORTP. Proses verifikasi data pada RTGS masuk antara lain : 1. Nomor BOR (Bank Own Reference) 2. Tanggal pengiriman 3. Kode transaksi IFT0000 4. Nomor rekening serta status rekening
Prosedur proses RTGS Masuk adalah sebagai berikut :
49
1. Interface data RTGS a. Melakukan interface atas incoming data RTGS yang diterima dengan menggunakan aplikasi RTGS sesuai IK-03 b. Bila ditemukan ketidaksesuaian, maka melakukan proses ulang sampai berhasil. c. Jika berhasil, melakukan proses upload data di Host sesuai IK-03. Berikut ini adalah jurnal interface / otomatis untuk RTGS masuk. D. Giro Bank Indonesia / Clearing K. Kewajiban atas setoran dalam penyelesaian D. Kewajiban atas setoran dalam penyelesaian K. Rekening antar kantor (RAK) DN – Rekening C Cabang pemilik rekening. D. Rekening antar kantor (RAK) DN – Rekening C K. Rekening nasabah 2. Mencetak a. Staf
Melakukan proses ORTU, bila gagal maka melakukan proses ulang sampai
berhasil.
Jika berhasil maka mencetak hasil laporan metching yang gagal (laporan R3008) dan laporan matching berhasil (R3009).
Menyerahkan hasil laporan matching (laporan R3008) ke supervisor. Melakukan tindakan compare / mencocokan laporan matching yang gagal / berhasil (R 3008 / R3009) denagn konfirmasi advice.
50
b. Supervisor
Memeriksa hasil laporan matching yang gagal (laporan R3008)
Melakukan tindakan verifikasi (proses ORTV), jika sesuai maka melakukan tindakan kredit rekening secara otomatis ke rekening nasabah (proses ORTP).
Bila ditemukan ketidaksesuain pada laporan tersebut, melakukan tindakan judgement.
3. Judgement Supervisor / staf wewenang khusus a. Melakukan tindakan judgement, bila ditemukan ketidaksesuaian maka melakukan proses inquiry ke aplikasi BDS. c.
Jika sesuai melakukan proses input BDS secara manua, tetapi bila ditemukan ketidaksesuain maka melakukan penolakan ke bank pengirim.
4. Cetak laporan R3010 & R3012 Supervisor / staff a. Mencetak laporan R3010 berupa laporan pengkreditan otomatis. b. Melakukan tindakan pencocokan dengan konfirmasi advice, bila ditemukan ketidaksesuain maka melakukan tindakan pencarian data secara manual. c. Apabila sesuai maka mencetak laporan R3012. 5. Aplikasi BDS a. Staf
Melakukan proses manual input data secara manual
51
Menyerahkan hasil data yang telah di input ke supervisor untuk melakukan
b.
tindakan koreksi / cheker.
Supervisor
Menerima hasil input data dari staf
Melakukan tindakan cheker / koreksi terhadap hasil input data yang telah dilakukan staf.
Jika ditemukan ketidaksesuaian maka meminta staf untuk melakukan perbaikan dengan melakukan input ulang.
Penjurnalan BI Giro oleh PYC pada hari yang sama dengan diterimanya transaksi tersebut dari BI-RTGS dilakukan melalui Aplikasi Antar Kantor (AAK). Jurnal transaksi RTGS masuk yang ditangani PYC secara manual : - PYC (0998) D. BI Giro K. Rekening C - PYC (0965) D. Rekening C K. Transaksi Dalam Penyelesaian
6. Konfirmasi advice Staf / supervisor a. Melakukan pencocokan laporan pengkreditan otomatis nasabah dengan konfirmasi advice.
52
b. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka melakukan tindakan perbaikan. c. Bila ditemukan kesesuain maka proses filing dokumen. 7.
Filing 1.
Melakukan proses filing dokumen.
2.
Membuat laporan bulanan.
Proses transaksi masuk ststus 2 dilakukan verifikasi ststus 2 (unmatch) ulang antara lain untuk rekening deposito / kepentingan cabang non rekening di APB kan ke cabang melalui KOT ( Konfirmasi Otorisasi Transaksi) sedangkan untuk biro lain diserahkan ke Biro PTU / Biro Treasury. Jurnal RTGS yang dijalankan melalui APB : D. Transaksi Dalam Penyelesaian K. Rekening C Jurnal RTGS yang dijalankan melalui biro lain / Biro Treasury : D. Bank Indonesia K. Transaksi Dalam Penyelesaian RTGS dengan status 3 dilakukan verifikasi ulang dengan rekening yang benar diserahkan ke BDS (rekening 11 digit) dan transaksi cover dana (non rekening) diperhitungkan sebagai menang kalah kliring serta rekening yang salah di retur ke bank yang bersangkutan. Proses telling / balancing dilakukan setiap hari kerja secara bertahap / perbatch, sedangkan pada end hari dilakukan secara keseluruhan berdasakan pada laporan R3009 dan R3010 dengan laporan R3012 yang diterima.
53
B.
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer
dan elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual. Dengan sistem BI-RTGS peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentrasmisikan pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS-Central Komputer / RCC). Si pembayar akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima karena dalam BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkreditkan peserta lain, dengan kata lain peserta BI-RTGS meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta BIRTGS lainnya. Sistem BI-RTGS merupakan sistem RTGS yang kedelapan yang digunakan oleh negara-negara dilingkungan EMEAP (Executive Meeting Of East Asia Pacific Central Bankers) setelah tujuh negara lainnya yakni Thailand, Hongkong, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, Australia dan New Zeland yang telah terlebih dahulu memberlakukan sistem RTGS. Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan bertahap, untuk tahap pertama Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Sedangkan untuk tahap berikutnya sistem BI-RTGS di implementasikan di wilayah kantor Bank Indonesia (KBI). Sampai saat ini, sistem BI-RTGS telah di implementasikan di sebuah wilayah Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 149 (non BI).
54
1. Sistem dan Prosedur Umum Prosedur umum sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut : 1
Administrator I pada Central Department melakukan department/system startup dengan memasukan user-id dan pessword-nya
2
Supervisor pada central Department melakukan log-on ke RCC dengan memasukan user-id dan password-nya.
3
Setelah central department dan system start-up berhasil dilakukan, dapat dilanjutkan dengan subsidiary department start-up oleh administrator pada subsidiary department.
4
Selanjutnya setiap workstation dapat melakukan pengiriman transaksi IFTS dan pesan-pesan adminstratif dengan proses sebagai berikut : a. Penerima membuat original warkat sebagai dasar perekam data transaksi. b. Operator memasukan password dan melakukan perekaman data transaksi antara lain dengan memasukan data sebagai berikut: 1).
Member Code pengirim
2).
Member Code Penerima
3).
Tanggal valuta
4).
Jumlah nominal
5).
Rel TRN (bila diperlukan)
6).
Jenis transaksi berdasarkan Transaction reference Number (TRN).
7).
Pemberi amanat/rekening yang akan dibebani.
8).
Peneriama amanat
9).
Payment detail
55
10). Member to member informatioan wajib diisi untuk transaksi kepentingan nasabah. 11). Currency (untuk transaksi UKA atau transaksi rupiah vs valas). 12). Exchange rate (untuk UKA atau transaksi rupiah vs valas). 13). Period (khusus transaksi pasar uang antar bank) 14). Interest rate (khusus transaksi pasar uang antar bank) 15). Deal/stock code (khusus transaksi pasar modal)/ Perekam data tersebut akan menghasilkan suatu “Construct Copy” sebagai bukti perekam telah dilakukan dan sistem akan memberikan penomoran pada trasaksi pada transaksi atau pesan yang dikirim kepeserta sistem BI-RTGS lainnya dari peserta sistem BI-RTGS lainnya yang disebut dengan nomor BOR (Bank’s Own Reference). c. Supervisor melakukan approval/persetujuan sekaligus pengiriman atas transaksi yang telah direkam. Adapun tahapan persetujuan tersebut terdiri dari yaitu : 1). Jika transaksi dapat diterima maka akan tercetak pre-Approval Copy dan dilanjutkan dengan final approval dalam hal terdapat global limit. 2). Setelah dilakukan final approval, transaksi akan langsung terkirim ke RCC dan akan tercetak transmit copy. Jika transaksi tidak diterima RCC dengan baik maka pada transmit copy akan ada status NK (Negatively Acknowledged). 3). Jika terdapat peberdaan antara construct copy dengan dokumen, maka petugas approval akan menolak transaksi agar diperbaiki terlebih
56
dahulu. Transaksi tersebut berstatus reject (RJ) da akan tercetak “Reject Copy”. 4). Jika transaksi tersebut ingin dibatalkan maka supervisor akan memberikan status CA (cancelled) dan selanjutnya akan tercetak “Cancel Copy”. `
5). Jika transaksi telah diterima dan disettle di RCC maka pada printer peserta pengirim akan tercetak “Completion Advice” da pada printer penerima akan tercetak “Confirmation Advice”. d. Kegiatan monitoting terhadap pelaksanaan pengiriman transaksi dilakukan oleh supervisor terhadap transaksi-transaksi yang keluar dan masuk, termasuk melihat warehouse transaction. Melalui menu “melihat” supervisor dapat memonitor berbagai kegiatan sebagai berikut: 1).
Melihat IFTS yang belum selesai.
2).
Melihat IFTS yang telah selesai.
3).
Melihat IFTS titipan (warehouse)
e. Untuk kepentingan penganbilan kepurusan sipervisor dan administration dapat melihat data-data yang diperlukan melalui menu “supervisory” untuk fungsi-fungsi sebagai berikut : 1).
Melihat total kepemilikan.
2).
Melihat posisi rekening.
3).
Melihat simulasi settlement saldi rekening.
4).
Melihat konsolidasi posisi rekening.
57
f. Apabila diperlukan administrator dan supervisor dapat memonitor seluruh aktivitas yang terjadi melalui RT, melalui menu “Audit Trail” pada fungsifungsi sebagai berikut : 1).
Melihat/mencetak status transaksi.
2).
Melihat/mencetak riwayat transaksi
3).
Melihat/mencetak transaksi yang tidak terselesaikan.
4).
Melihat/mencetak ulang transaksi.
5).
Cetak laporan ringkasan.
g. Selama jam operasional RTGS user (operator) dimungkinkan untuk mengambil data transaksi dari RCC dan mencetaknya pada printer peserta untuk transaksi tanggal valuta terakhir dan valuta sekarang dengan key nomor ISN/OSN masing-masing transaksi. h. Apabila diperlukan RT dapat mengirimkan pesan-pesan administratif baik kepada seluruh peserta atau kepada RCC, hal ini dilakukan oleh operator berdasrkan persetujuan dari supervisor atau administrator. i. Pada akhir hari seluruh transaksi dikirimkan ke RCC, supervisor pada subsidiary department melakukan log-off dari RCC. j. Setelah seluruh subsidiary department log-off, dilanjutkan denagn central department log-off k. Setelah log-off peserta melakukan proses batch ke sistem internal peserta, selanjutnya dilakukan proses akhir hari seperti back-up data dan reset file. l. Sebagai penutupan seluruh kegiatan melalui RT, administrator melakukan system/department shutdown.
58
2. Laporan Sistem BI-RTGS Dalam pengoperasian sistem BI-RTGS akan dihasilkan berbagai laporan yang digunakan baik audit trail maupun sebagai bukti adanya suatu transaksi. Laporanlaporan yang dicetak pada RT dapat dibedakan sebagai berikut : a. Laporan yang tercetak pada RT secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari RCC, terdiri dari : 1).
RCC Administrasi Message
2).
Cut-off Warning
3).
Pre-cut off Notification
4).
RTGS cut off Notification
5).
Member Reconciliation Report (pre-cut off)
6).
Member Cut off Position Report (RTGS Cut-off)
7).
Member Statment Report (RTGS Cut-off).
b. Laporan yang dicetak secara otomatis pada saat prosec batch pada akhir hari, terdiri dari : 1).
Incoming message end of-day listing -listing akhir hari message masuk.
2).
Outgoing massege end of day listing - listing akhir hari message keluar.
3).
Daily total report-laporan total harian.
4).
System audit trail.
c. Diantara laporan-laporan yang dapat dicetak di RT terdapat berbagai laporan yang dapat dicetak pada setiap aktivitas, dimana laporan-laporan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta dan didaftarkan/dipilih melalui fungsi
59
“Member Control File”, misalnya IFTS construct report, Amend report, PreApproval Report, dan lain-lain.
3. V. Shaped Structure Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar sistem RTGS di dunia, BI-RTGS juga menggunakan V. Shaped Structur dalam pengiriman massage dari peserta pengirim kepada peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai penyelenggara BIRTGS. Dalam struktur ini, sebuah informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta kepada RTGS-Central Komputer (RCC) dan akan diteruskan kepada bank penerima apabila transfer sudah di settled oleh Bank Indonesia.
60
Gambar 4.3 : Struktur V. Sapped Peserta pengiriman
Peserta Penerima
1. Settlement
RCC
2. Full Payment Massege
V. Shapped Structure
3. Full Payment Massege
Sumber : Bank Indonesia (2006)
4. Mekanisme Transfer Dana BI-RTGS. Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana peserta BIRTGS adalah sebagai berikut : a). Peserta pengirim mengimput credit transfer ke dalam terminal (RT) untuk selanjutnya di trasmisikan ke RCC di Bank Indonesia. b). Selanjutnya, RCC memproses credit transfer dengan mekanisme sebagai berikut :
Mengecek kecukupan saldo, apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer.
Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan di lakukan posting secara simultan pada rekening giro peserta penerima.
Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi credit transfer tersebut akan di tempatkan pada antian (Queue) sistem BI-RTGS.
61
c). Informasi credit transfer yang telah di selesaikan (settled) akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT peserta pengirim dan RT peserta penerima.
5. No Money No Game Sistem BI-RTGS hanya memperbolehkan bank peserta BI-RTGS untuk mengkreditkan rekening bank peserta BI-RTGS lainnya. Dengan demikian, peserta BI-RTGS tidak diperkenankan untuk mendebit rekening peserta BI-RTGS. Hal ini akan menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran di Indonesia dimana peserta harus secara bijaksana mengelola likuiditasnya sehingga seluruh transaksi dapat ter-settled dengan baik karena suatu transaksi akan masuk dalam antrian (queue) apabila saldo peserta tidak cukup. Transaksi yang masuk dalam antrian baru akan dapat ter-settled apabila peserta mendapatkan incoming transfer dari peserta lain.
6. Capping Untuk memperkecil berbagai sistem pembayaran sebagai akibat penggunaan nett settlement dalam proses kliring, maka Bank Indonesia menetapkan batas maksimum nominal transaksi yang diperbolehkan melalui kliring (capping kliring). Pada tahap awal, capping kliring ditetapkan sebesar Rp. 1 Milyar dan pada tanggal 1 Oktober 2002 diubah menjadi Rp. 100 juta. Selanjutnya secara bertahap capping kliring tersebut akan diturunkan sehingga transaksi yang melewati kliring akan berkurang dan pada gilirannya resiko akibat penggunaan nett settlement dapat diturunkan.
62
7. Queue Management Dan Gridlock Resolution Apabila saldo rekening giro peserta yang akan di debit lebih kecil dari nilai transaksi pembayaran yang akan dikirimkan oleh peserta, maka transaksi pembayaran tersebut akan menepati antrian (queue) dalam BI-RTGS. a). Model antrian dalam sistem BI-RTGS dilengkapi dengan fasilitas Bypass FIFO yang bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian. b). Antrian dalam sistem BI-RTGS berbasis priority level dan First In First Out (FIFO). c). Priority level dalam modul antian di sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :
Prioritas pertama : Pembebanan hasil kliring.
Prioritas kedua : transaksi peserta pertama dengan BI/pemerintah.
Prioritas ketiga : credit transfer yang berasal dari peserta BI-RTGS.
d). Apabila peserta BI-RTGS mendeteksi terjadinya gridlock maka fasilitas gridlock resolution akan dijalankan secara otomatis maupun manual berdasrkan kriteria saldo atau menggunakan metode First Available Fisrt Out (FAFO).
8. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada sistem BI-RTGS adalah bersifat gross settlement sehingga akan di-settled individually serta bersifat continous sepanjang window time. Hal ini berbeda dengan mekanisme kliring saat ini yang mengunakan net settlement.
63
Dalam nett settlement sistem bank tidak memerlukan likuiditas yang cukup tinggi secara terus menerus sepanjang hari, sedangkan dengan sistem RTGS peserta wajib memiliki likuiditas yang cukup tinggi sepanjang hari. Kondisi ini mentriger kebutuhan FLI dengan tujuan untuk membantu kelancaran pembayaran antar peserta. Dalam sistem gross settlemet dapat terjadi pada suatu waktu tertentu, misalnya pada pagi hari saldo bank lebih kecil daripada nominal transaksi yang akan di-settled yang menyebabkan transaksi tersebut masuk queue. Hal ini bukan berarti bahwa bank mengalami kesulitan likuiditas yang kronis, karena pada dasarnya bank berharap akan menerima incoming transfer dari bank lain beberapa saat kemudian. Yang terjadi hanyalah intraday gap antara outgoing transaction dengan incoming transaction pada sustu saat tertentu.
9. Bye Laws Selain terdapat ketentuan-ketentuan BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantara bank juga berlaku Bye Laws yang bertujuan untuk mencapai keseragaman pembayaran inetrbank diantara bank. Bye Laws diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam satu rangkaian pemnbayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari originator/initiator dan berakhir pada ultimate beneficiary. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam Bye Laws antara lain : a).
Cut off time untuk pembayaran dan pelunasan.
64
Dana untuk transaksi pembayaran intraday money market sudah harus sampai di rekening bank peminjam selambat-lambatnya 30 menit setelah selesainya transaksi. Sedangkan pelunasan intraday interbank money maket harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 16:30 pada hari yang sama. Untuk transaksi same day value money market / foreign exechange deals yang dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 16:30. Sedangkan pelunasannya harus selambat-lambatnya pukul 16:30 pada saat jatuh tempo. Untuk transaksi end of day funding harus telah sampai di rekening giro bank peminjam selambatlambatnya pukul 18:00 hari yang sama. b).
Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar bank Apabila pembayaran antar bank mengalami kegagalan maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan tersebut. Kegagalan pembayaran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini, pembayaran lebih, pembayaran kurang dari nominal yang semestinya dan salah kirim.
c). Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindari pencarian keuntungan yang tidak fair. Spirit dari pemberian kompensasi adalah peserta BI-RTGS memberikan kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu cara yang sedemikian rupa tidak ada satu bank yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. d). Penyelesaian sengketa melalui Arbitration Committee.
65
Untuk penyelesaian persengketaan atau masalah yang timbul antar bank dalam
kaitannya
dengan
transaksi-transaksi
RTGS,
dan/atau
utuk
menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS maka dibentuk komite Bye Laws. Keputusan komite tersebut merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh Peserta BI-RTGS.
C.
Manfaat Sistem BI-RTGS Pelaksanaan sistem BI-RTGS sangat bermanfaat terutama bagi pelayanan transfer dana, selain bermanfaat bagi nasabah. Pelaksanaan sistem BI-RTGS juga bermanfaat bagi bank-bank dan Bank Indonesia. 1. Manfaat sistem BI-RTGS bagi nasabah. Dengan adanya sistem BI-RTGS nasabah mendapat pelayanan transfer dana yang lebih cepat, aman dan efisien. 2. Manfaat sistem BI-RTGS bagi Bank. Keikutsertaan bank sebagai peserta sistem BI-RTGS bank akan mendapatkan fee dari jasa transfer di samping mendapatkan fee, bank juga akan semakin di percaya oleh masyarakat untuk melakukan transfer dana dan bank akan semakin terkenal dan mampu bersaing. 3. Manfaat sistem BI-RTGS bagi Bank Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem BI-RTGS dapat membantu Bank Indonesia untuk menurunkan resiko dalam sistem pembayaran atau Bank Indonesia dapat menstandarisasi suatu sistem pembayaran.
66
D.
Masalah dan Penyelesaiannya Permasalahan dalam pelaksanaan sistem BI-RTGS dan alternatif penyelesaian masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan sistem BI-RTGS pada bank ABC. 1.
Masalah dari nasabah Nasabah melakukan kesalahan dalam pengisisian aplikasi transfer seperti nomer rekening atau alamat si pengirim salah atau tidak lengkap, atau si penerima tidak mempunyai nomer rekening di bank penerima. Apabila terjadi kesalahan seperti ini bank akan mengambil alternatif penyelesaian sebagai berikut : a. Konfirmasi kepada cabang supaya si nasabah memperbaiki kesalahan / melengkapainya dengan mengisi aplikasi ulang dan membayar biaya / ongkos kirim RTGS. b. Kemudian cabang mengirimkan informasi dan mengisyaratkan supaya transaksi tersebut dijalankan ke bank yang dituju melalui KOT dengan persetujuan pimpinan cabang ke kantor pusat. c. Lalu kantor pusat mengirimkan massage ke kantor pusat bank yang dituju sesuai bye-law dengan indemnity serta Rp. 1 sebagai syarat transaksi. Bye-law ini mengacu kepada peraturan Bank Indonesia No.6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Tanggal 11 Maret 2004. Dalam hal bank meminta kepada bank penerima untuk mengembalikan pembayaran sejumlah koreksi dana atau melakukan koreksi atas pembayaran tertentu, bank pengirim harus memberikan pernyataan secara
67
tertulis tentang pembebasan tanggung jawab (indemnity) kepada bank penerima yang isinya sebagai berikut : “ Atas permintaan pengembalian dana/koreksi yang kami ajukan dengan ini kami membebaskan bank saudara termasuk seluruh karyawan bank saudara dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran terhadap berbagai kemungkinan klai, gugatan, kewajiban, biaya-biaya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana/koreksi yang dilakukan oleh bank saudara dan kami bersedia menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi bank saudara sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak “. 2.
Masalah dari pihak bank. Kesalahan teknis / terjadi kesalahan pada jaringan komunikasi pada bank seperti terputusnya jaringan dengan RT server, dengan Bank Indoenesia atau dengan jaringan lain,Tetapi masalah ini sudah jarang terjadi.
3. Saldo tidak mencukupi Apabila saldo rekening nasabah pengirim RTGS tidak mencukupi / lebih kecil dari nominal RTGS maka bank akan meretur transaksi RTGS nasabah tersebut. Apabila ada transaksi RTGS yang ditolak oleh bank ABC, maka bentuk jurnalnya sebagai berikut : Jurnal tolakan RTGS keluar.
68
D. BI Giro K. Transaksi Dalam Penyelesaian
E. Biaya RTGS. Berikut ini besarnya biaya transaksi kiriman uang melalui RTGS yang dibebankan kepada nasabah, non nasabah dan karyawan ABC.
Dibebankan kepada 1. Nasabah 2. Non nasabah 3. Karyawan ABC
Besarnya biaya per rekening tujuan Rp. 20.000 Rp. 35.000 Rp. 7.000
Berikut ini besarnya biaya transaksi melalui sistem BI-RTGS yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada Bank ABC selaku bank peserta RTGS.
69
Jenis biaya
Biaya yang dibebankan BI
Biaya Single Credit ( Transaksi KU-RTGS) 1. Bila dikirim jam 06.30-15.00 WIB
Rp. 7.000
2. Bila dikirim jam 15.00-tutup sistem
Rp. 15.000
70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan beberapa bulan kebelakang mengenai materi dan pembahasan sistem BI-RTGS, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan sistem BI-RTGS yang diterapkan oleh PT. ABC Tbk telah dilakukan sesuai berdasarkan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. PT. ABC Tbk telah melakukan perubahan kebijakan sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. 2. Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta khususnya bank, dalam mata uang rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 3. Dengan adanya sistem BI-RTGS maka sistem pembayaran akan lebih cepat, aman dan efisien. Selain itu juga bermanfaat bagi nasabah dan bagi bank pelaksana sistem BI-RTGS, juga sangat membantu bagi Bank Indonesia karena dapat membantu menurunkan resiko dalam sistem pembayaran. 4. Manfaat yang didapat dari penyelenggaraan RTGS sendiri bagi nasabah adalah kepastian dana yang lebih cepat dan efisien tentunya hal ini akan membawa efek domino terhadap laju penyelesaian pembayaran dalam bisnis dan ekonomi.
71
5. Seperti yang telah di paparkan pada bab sebelumnya perusahaan mengalami beberapa perubahan sistem, ABC sendiri telah mengikuti tata cara yang telah di tentuka oleh Bank Indonesia tidak ada penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Disamping itu dengan keikutsetaannya maka ABC makin mementapkan salah satu kompetitif advantage di milikinya. 6.
Keuntungan yang didapatkan Bank ABC atas penerapan sistem RTGS.
Fasilitas finality settlement.
Kalah / menang kliring dapat diketahui tiap saat.
Mengurangi resiko settlement karena saldo giro ABC dapat dicover tiap saat.
Memungkinkan bank untuk melakukan kontrol terhadap likuiditas harian.
B. SARAN Sedangkan dengan masalah yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, serta melihat kesimpulan di atas kiranya dapat di ajukan beberapa saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan PT. Bank ABC Tbk dan manajemen sebagai berikut : 1. Perusahaan perlu mensosialisasikan lagi adanya sistem pembayaran ini dan meningkatkan kegiatan promosi produk jasa BI-RTGS supaya masyarakat lebih mengenal dan mengetahui produk jasa ini. 2. Agar PT. ABC Tbk dapat lebih meningkatkan kecepatan pelayanan kepada nasabah sehingga para nasabah akan merasa mendapat pelayanan baik. 3. Mempersiapkan sistem atau mekanisme yang lebih terstruktu, harus mambuat manual yang sejelas-jelasnya mengenai penanganan
dan mekanisme BI-
72
RTGS, karena penulis belum menemukan adanya bentuk pedoman manual atas pembutan penyelesaian transaksi RTGS. 4. Harus menyiapkan diri untuk efek yang tidak Contigency Plan yang terstruktur dan tertulis karena sistem ini belum sepenuhnya di laksanakan oleh semua bank. 5. mempersiapkan sistem atau mekanisme yang lebih terstruktu, harus membuat manual yang sejelas-jelasnya mengenai penanganan dan mekanisme RTGS, karena penulis belum menemukan adanya bentuk pedoman manual atas pembuatan penyelesaian RTGS. 6. Untuk pembayaran atau transfer dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tingkat ugresi yang terlalu tinggi, lebih baik menggunakan sistem kliring nasional dan sebalikmya untuk nominal diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebaiknya menggunakan sistem Real Time Gross Settlement. 7. Untuk pengiriman uang yang tidak bersifat mendesak dan dengan jumlah dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat menggunakan SKNBI (sistem kliring nasional bank indonesia).
