BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pada tahun 2003 ASEAN sudah mulai memasuki era perdagangan bebas
AFTA yang kompetitif, untuk dapat bersaing dalam era perdagangan bebas tersebut Indonesia yang merupakan anggota ASEAN harus memiliki sektor korporasi yang efisien dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik. Upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya GCG, penerapannya telah dilakukan baik oleh pemerintahan maupun sektor swasta sejak tahun 2000. Definisi dari Corporate Governance itu sendiri menurut Organization for Economic Co-Operation dan Development (OECD) adalah “Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled The Corporate Governance Structure Specifies the distribution of rights & responsibilities, among different participant in the corporation, such us, the boards, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decision on corporate of affairs…” (OECD, April 1999). Suatu survei tahun 1999 oleh Price Water House Coopers terhadap investor-investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Survei lain mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan majalah SWA akhir tahun 2006 pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia hanya direspon kurang dari 10 persen dari total 332 responden. Hanya 31 perusahaan yang mengikuti survei tersebut. Survei serupa yang dilakukan di negara-negara maju rata-rata diikuti lebih dari 70 persen responden. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia mengenai Good Corporate Governance.
Good Corporate Governance bukanlah hal baru di Indonesia. Kalau akhirakhir ini menjadi topik pembicaraan, itu disebabkan karena bangkitnya kesadaran corporate secara nasional untuk ikut memikul tanggung jawab dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Bangkitnya kesadaran itu sendiri terjadi setelah hasil evaluasi atas kajian dari berbagai aspek bisnis yang menunjukkan bahwa para pengelolaan perusahaan tidak memperhatikan stakeholder-nya. Banyak perusahaan di Indonesia tidak mengindahkan Good Corporate Governance. Lemahnya Corporate Governance sering kali disebut sebagai salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Kelemahan implementasi Good Corporate Governance dapat dilihat dari minimnya keterbukaan perusahaan, termasuk keterbukaan dalam hal pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum go-public, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai pengawas terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberikan kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan (Pandu Patriadi; Manfaat Konsep Good Corporate Governance Bagi Institusi Penerintah dan BUMN dalam kebijakan Privatisasi BUMN; September 2004; pandu-3gcg-depkeu-pdf). Good Corporate Governance dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban board of director kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 adalah sebagai berikut : 1. Transparansi (Transparency) 2. Kemandirian (Independency) 3. Akuntabilitas (Accountability) 4. Pertanggungjawaban (Responsibility) 5. Kewajaran (Fairness)
Dalam lingkungan yang semakin kompetitif manajemen perusahaan harus didukung untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara menyempurnakan sistem pengukuran kinerja tradisional karena dalam sistem pengukuran tradisional yang menekankan pada ukuran keuangan sebagai tolok ukur kinerja memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini sebagai akibat dari sistem akuntansi yang melayani berbagai tujuan untuk pihak eksternal dan pihak internal secara sekaligus. Juga sistem akuntansi yang memiliki banyak alternatif teknis akuntansi yang mungkin tidak sesuai untuk tujuan tertentu serta ketidakpuasan terhadap ukuran keuangan dalam mengukur efisiensi manajemen. Informasi yang diperoleh dari ukuran yang bersifat
keuangan
tersebut
selain
keterbatasan
tidak
jarang
cenderung
menyesatkan. Disebabkan antara lain informasi yang dilaporkan merupakan hal yang sudah terjadi. Pengukuran kinerja keuangan komprehensif seperti total biaya ataupun pendapatan akuntansi suatu divisi, tidaklah selalu dapat memenuhi tujuan pengambilan keputusan tertentu. Beberapa perusahaan, saat ini telah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang didasarkan pada finansial dan non finansial. Kecenderungan untuk mengkombinasikan kedua ukuran inilah yang mendorong lahirnya suatu sistem pengukuran kinerja baru yang telah dikembangkan, yaitu Balanced Scorecard yang didefinisikan sebagai seperangkat ukuran yang memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai bisnis kepada para manajer secara cepat dalam lingkungan yang kompleks untuk sukses dalam persaingan. Balanced Scorecard sebagai suatu alternatif dalam mengukur kinerja, selain mempertimbangkan faktor finansial juga faktor non finansial. Dengan empat perspektif, yaitu financial, customer, internal business process dan learning and growth diharapkan dapat memberikan penilaian yang komprehensif kepada manajemen. Sistem ini diciptakan untuk menetapkan goals dan sekaligus melakukan pengukuran atas pencapaiannya, sehingga secara tidak langsung dalam aplikasinya, sistem ini dapat dipakai sebagai alat penetapan strategi bagi perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola intangible assets-nya menjadi
lebih
menentukan
keberhasilan
perusahaan
dibanding
dengan
pengelolaan
tangible
pengembangan
assets-nya.
hubungan
dengan
Intangible customers,
assets
tersebut
pengenalan
mencakup
produk
baru,
kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang customized high-quality dengan cost
yang
minimal
kemampuan
meningkatkan
skills
dan
memberikan
motivasi karyawan dan berkemampuan mengembangkan teknologi informasi (Dra. Siti Mirhani MM., Ak.; Dosen Fakultas Ekonomi Sumatra Utara; http//www.scribd.com). Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tidak hanya sebagai suatu sistem pengukuran saja, tetapi dapat berfungsi sebagai pengukuran yang baru untuk mengkomunikasikan dan menghubungkan organisasi kepada strategi baru (Kaplan dan Norton, 1996:78). Ukuran finansial tidak cukup untuk menuntun dan mengevaluasi perjalanan perusahaan melalui lingkungan yang kompetitif, serta ukuran finansial yang hanya menceritakan sebagian tindakan masa lalu dan tidak mampu memberikan pedoman yang memadai bagi upaya penciptaan nilai finansial masa depan yang dilaksanakan saat ini dan jangka panjang (Kaplan, 1996:7). Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka panjang (Mulyadi & Johny Setyawan, 1999). Model Balanced Scorecard memberi pada eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. Melalui pendekatan Balanced Scorecard misi, visi, dan strategi perusahaan diterjemahkan ke dalam serangkaian tujuan strategis dan tolok ukur yang seimbang saling terkait dalam hubungan sebab-akibat yang logis. Dalam aplikasinya, Balanced Scorecard diciptakan untuk menetapkan goals dan selanjutnya mengukur pencapaian goals tersebut, sehingga sistem ini dapat membantu perusahaan dalam menetapkan strategi yang akan dipakai. Balanced Scorecard bukan merupakan suatu pola yang dapat diaplikasikan pada semua perusahaan secara umum. Situasi pasar, produk/jasa dan kompetisi yang berbeda akan menyebabkan penetapan, scorecard yang berbeda. Perusahaan seharusnya menciptakan scorecard yang disesuaikan dengan misi, teknologi serta
budaya masing-masing perusahaan. Sistem baru ini lebih dari sekedar alat ukur kinerja, karena sistem manajemen ini dapat menumbuhkan motivasi untuk perbaikan dalam pengembangan produk, proses, customers dan lainnya. Dengan mengkombinasikan empat perspektif, yaitu financial, customers, internal business process dan learning and growth, Balanced Scorecard akan membantu manajemen dalam hal pembuatan dan pengambilan keputusan, dengan lebih melihat masa depan dibanding kejadian yang telah terjadi. Kinerja perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. PT. INTI (Persero), PT. Askes (Persero), dan PT. POS Indonesia (Persero) menerapkan Good Corporate Governance untuk menilai kinerja perusahaannya dengan pendekatan Balanced Scorecard sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, baik dalam segi keuangan dan non-keuangan. Keseimbangan terwujud dengan adanya empat perspektif Scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) Persero merupakan suatu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang Telekomunikasi yang menangani jaringan telekomunikasi. PT. INTI kurang memeratakan kondisi Good Corporate Governance yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementrian BUMN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komite Good Corporate Governance telah membuat kerangka Kerja Implementasi (KKI) yang didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tingkat urgensi, target waktu serta tanggung jawab implementasi tersebut. Beberapa aspek yang termasuk kategori sangat urgent untuk segera diimplementasikan antara lain posisi jabatan Dirut yang masih lowong, evaluasi Kinerja Dewan Komisaris, serta pembentukan Komisaris Independen. Masalah-masalah ini akan ditindaklanjuti dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dibantu dengan Balanced Scorecard. (Sumber : Surat Kabar Reputasi INTI edisi V / 2006). PT. Asuransi Kesehatan (PT. Askes) Persero, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Kesehatan. PT. Askes tidak transparan dalam mengelola dana Aseskin pada tahun 2007, akibatnya timbul
dugaan-dugaan dana askeskin sebesar Rp 1,2 Trilliun (2007) bocor atau dikorupsi lebih dari 75% nya. Awalnya pengelolan Askeskin diserahkan ke PT. Askes, namun diduga terjadi penyelewengan yang ternyata tagihan seharusnya sebesar Rp20juta tetapi setelah diteliti tagihan yang dilaporkan ke PT. Askes sebesar Rp2,5 M. jadi dalam hal ini ada permainan antara PT. Askes dan verifikator. Hal ini terjadi karena PT. Askes menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan tidak sepenuhnya dan tidak memperhatikan kinerja perusahaannya dari berbagai aspek, sehingga dapat dengan mudah terjadi penyimpangan, (Media Indonesia, Kamis 07 Februari 2008). Pada tahun 2007, PT. POS Indonesia (Persero) mengalami kerugian yang diakibatkan karena adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihakpihak intern perusahaan, selain itu juga kurangnya pengawasan yang dapat membuat PT. POS Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian yang dialami PT. POS Indonesia ini dialihkan pada biaya operasional, sehingga pihak-pihak intern perusahaan maupun masyarakat luas melihat bahwa kerugian yang di alami PT. POS Indonesia ini disebabkan karena biaya operasional yang terlalu besar. Hal ini terjadi karena PT. POS Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan tidak sepenuhnya, sehingga kinerja perusahaan dalam pembagian tugas dan wewenang dewan-dewan direksi atau para stakeholder dapat dengan seenaknya melakukan tindakan yang menyimpang. (Drs. H. Rachmat, S.E., Ka. Bidang Fungsional PT. POS Indonesia, 16 Juni 2009). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul : “PENGARUH TERHADAP
PENERAPAN KINERJA
GOOD
CORPORATE
PERUSAHAAN
DENGAN
GOVERNANCE PENDEKATAN
BALANCED SCORECARD” ( Survei pada Beberapa Perusahaan BUMN di Bandung )
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka permasalahan
yang diteliti yaitu seberapa besar pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard.
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui
besarnya pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard.
1.4
Kegunaan Penelitian Data dan informasi serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi: 1. Bagi Perusahaan Untuk memberikan feedback dan masukan dalam hal penerapan Good Corporate
Governance
dan
peningkatan
kinerja
perusahaan
untuk
menciptakan perusahaan yang sehat. 2. Bagi Penulis Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan gambaran khususnya mengenai
penerapan
Good
Corporate
Governance
terhadap
kinerja
perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard. 3. Bagi Pihak Lain Diharapkan dari informasi yang telah ini dijadikan pendorong untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai suatu usaha inovatif bagi pengembangan profesi dan mempraktikannya kepada masyarakat pengguna.
1.5
Kerangka Pemikiran Good Corporate Governance bukanlah hal yang baru di Indonesia, sejak
tahun 2000 pemerintah maupun sektor swasta melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Good Corporate Governance menurut OECD Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk
mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the skateholders nonpemegang saham, Corporate Governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting di atas, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak, dan kewajiban di atas juga berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja Board of Directors dan manajemen perusahaan. Saat ini BUMN lemah dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance, maka perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan stakeholders (Pandu Patriadi; Manfaat Konsep Good Corporate Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN dalam Kebijakan Privatisasi BUMN; September 2004; pandu-3-depkeupdf). Sedangkan pengukuran kinerja yang komprehensif seperti total biaya ataupun pendapatan akuntansi suatu divisi, tidaklah selalu dapat memenuhi tujuan pengambilan keputusan tertentu (Dra. Siti Mirhani MM., Ak.; Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara; http//www.scribd.com). Pada umumnya disepakati bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MMBU/2002 adalah sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (I Nyoman Tjager, 2004) terdapat 5 (lima) manfaat diterapkannya Good Corporate Governance bagi BUMN, adalah: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah (debt/capital) 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholders dan stakeholders terhadap perusahaan 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum (Barnie Carmody, ADB 8 November 2001) Pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia merupakan titik tolak bagi perusahaan budaya kerja pada perusahaan. Dengan Good Corporate Governance diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu.
Balanced Scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan yang diciptakan oleh (Kaplan dan Norton, 1996), dengan mempertimbangkan empat perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu: perspektif keuangan, perspektif
pelanggan,
perspektif
proses
bisnis
internal,
dan
perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan.
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran Good Corporate Governance
Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard
-
Transparency
-
Perspektif Keuangan
-
independency
-
Perspektif Pelanggan
-
Accountability
-
Perspektif Bisnis internal
-
Responsibility
-
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
-
Fairness
Ho:
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard
Ha:
Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard
Sumber Good Corporate Governance
: Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MMBU/2002
Sumber Balanced Scorecard
: Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Menjadi Aksi (Kaplan dan Norton, 1996)
1.6
Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis akan melakukan beberapa jenis pengumpulan
data yang bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan dalam membuktikan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Teknik penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan cara : a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan audit internal dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. b. Kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada audit internal dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. c. Observasi, yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur perpustakaan yang terkait dengan penelitian.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis
melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer pada PT. INTI (Persero) PT. Askes (Persero), dan PT. POS Indonesia (Persero). Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan penulis mulai Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009.
