BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dalam rangka usaha logistik pangan pokok Nasional secara mandiri, baik

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka usaha logistik pangan pokok Nasional secara mandiri, baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat komersial, dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2003 yang berlaku sejak tanggal 20 Januari 2003, didirikan Perusahaan Umum Bulog. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lainnya, yang sifatnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

Perusahaan.

Untuk

mencapai

maksud

dan

tujuan

perusahaan

berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara diatur tentang pelaksanaan kegiatan komersial yang dapat dilakukan oleh Perum Bulog, untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan yang dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perusahaan dapat ; a. Melakukan kerjasama usaha atau patungan ( joint venture ) dengan badan usaha lain b. Membentuk anak Perusahaan c. Melakukan penyertaan modal dalam usaha lain

1

Universitas Sumatera Utara

2

Dalam rangka mewujudkan salah satu maksud dan tujuan Perusahaan umum Bulog membentuk Divisi Perencanaan Pengembangan

tersebut usaha,

Perencanaan Pengembangan Usaha ini adalah serangkaian aktivitas komersil Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), yang bertujuan untuk mendapatkan profit pada perusahaan yang dilakukan melalui peluang usaha baru. terkait dengan visi, misi, dan strategi perusahaan, baik yang bersifat baru sama sekali, usaha baru yang merupakan tujuan dari usaha-usaha yang telah ada saat ini, maupun usaha yang ekspansi atau untuk meningkatkan skala usaha yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam fungsinya sebagai Perusahaan Umum, maka kegiatan komersial perlu diarahkan dalam bidang-bidang usaha tertentu yang memberikan hasil maksimal khususnya ditinjau dari sisi nilai tambah ekonomi dan nilai tambah strategis bagi stakeholder, dan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ruang lingkup pengembangan usaha bidang komersial ini meliputi : 1. Bidang usaha jasa: adalah aktivitas usaha jasa logistik dalam turunan rantai nilai dari kegiatan logistik ,jasa angkutan, jasa pergudangan,jasa survey dan pemberantasan hama, jasa property, jasa manajement serta jasa pendukung lainnya.1 2. Bidang usaha perdagangan : adalah aktivitas usaha perdagangan komoditas hasil produksi pertanian dalam arti luas termasuk, gabah beras dan semua produk hasil turunannya yang terkait. 1

Kebijakan umum pengembangan usaha Doc .No:KU-01/DS200/07/2004,date ,8 Juli 2004


3

3. Bidang usaha industri : adalah aktivitas usaha produksi manufaktur yang dilakukan untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditi/bahan baku dan bahan mentah yang berkaitan dengan produk pangan pokok dan produk pendukung lainnya. 4. Bidang usaha lainnya diluar bidang usaha tersebut diatas, adalah aktivitas usaha komersil yang dapat dilakukan oleh Perum Bulog selama itu telah disetujui oleh Dewan Direksi maupun pihak berwenang. Adapun konsep pengembangan usaha bidang komersial dan lainnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Sesuai dengan visi, misi dan strategi perusahaan. 2. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Memiliki potensi usaha yang jelas bila dibandingkan dengan produk sejenis, baik produksi pesaing maupun produk sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. 4. Memiliki target pasar yang spesifik, terukur, terjangkau, segnifikan dan menguntungkan bagi perusahan dan nilai tambah bagi stake hoder. 5. Aktifitas usaha komersial lainnya yang pelaksanaannya telah disetujui oleh dewan pengawas dan atau Dereksi maupun stakeholder.2 Pendanaan untuk pelaksanaan pengembangan usaha bidang komersial dan lainnya dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut antara lain yaitu: 1. Pemenuhan kebutuhan dana dan anggaran dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat, 2. Dengan pemanfaatan dana secara optimal dari sumber internal maupun eksternal perusahaan.

2

Ibid , hal 2


4

3. Pemenuhan kebutuhan dana dan anggaran diluar sumber dana yang diperoleh dari kantor pusat harus memperoleh persetujuan Dereksi. 4. Hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya, sebagai upaya dalam penyelenggaraan dana dan anggaran dilakukan oleh kantor pusat, bentuk pendanaan mengacu kepada kaidah perbankan business best practice rules yang sudah dikembangkan dan berlaku di industri yang bersangkutan. 5. Persetujuan dan pengesahan anggaran dilakukan oleh dewan Dereksi setelah mendapatkan rekomentasi kelayakan yang mengikuti aspek bisnis dan kelayakan dari aspek penyelenggaraan dari divisi investasi dapat mengusulkan pembentukan Buisness Recomendetion commite (BRC) atau pihak ketiga independent. Alokasi sumber daya, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang telah ada secara optimal. Pemenuhan kebutuhan SDM baru diluar yang telah ada harus dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi, pengetahuan/keahlian, serta sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai inti dan budaya perusahaan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM tersebut pada point tersebut diatas,tidak menggunakan karyawan organik perusahaan, hubungan kerja dan biaya-


5

biaya yang timbul karenanya dilakukan secara mandiri dan menjadi tanggung jawab Bidang Usahanya Komersil.3 Dalam

pelaksanaan

kegiatan

komersil

ini,

Perum

Bulog

sangat

memperhatikan pemberdayaan potensi daerah yang meliputi : Kegiatan usaha komersial harus dapat mengakomodasi pemberdayaan potensi dan komoditas Unggulan daerah dan harus memperhatikan optimalisasi potensi sumber daya Perum Bulog, baik di Divisi Regional maupun Sub Divisi Regional dalam rangka pemanfaatan peluang usaha di daerah. Ruang lingkup penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti adalah beberapa persoalan penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan Mitra Kerja yang sangat perlu mendapat penyelesaian secara Hukum yakni; I. Penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional di Bidang Perdagangan yang dilakukan antara Perum Bulog Sub Divisi Regional Sumatera Utara dengan CV.Tolan Dua Permai. Dalam pelaksanaan Kerjasama ini Perum Bulog Sub Divisi Regional Pematang Siantar terlebih dahulu mengajukan Proposal Kerja Sama Operasi (KSO) ke Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara, proposal mana berisi rencana Kerjasama Operasional dibidang pemasaran dan perdagangan pupuk NPK Evolution dan SOR SR-178 dengan CV. Tolan Dua Permai. CV. Tolan Dua Permai merupakan salah satu Perusahaan Comonditer yang bergerak khusus dibidang penyaluran pupuk

3

Ibid , hal 4


6

di Pematang Siantar yang berdomisili dijalan Medan Km 6,5 No 277 Simpang Karang Sari Pematang Siantar. Proposal Kerjasama Operasional tersebut disampaikan kepada Direktur Pengembangan Usaha Perum Bulog Pusat dan mendapat persetujuan untuk pelaksanaannya. Perum Bulog Pusat memberikan modal kerja sebesar Rp 625.000.000 yang ditransfer ke rekening Komersil Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan syarat penggunaan modal kerja yang diberikan secara cermat, tepat dan melaporkan secara berkala pelaksanaannya. Pemberian modal kerja tersebut disetor kerekening pihak kedua atas nama Direktur yakni Tony Patogap Simatupang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening 011301-023235-50-2. Sehubungan dengan proposal dan persetujuan diatas dibuatlah perjanjian kerja sama antara H.M.Usman.SH sebagai Kasub Divisi II P.Siantar dengan Tony Patogap Simatupang , Direktur CV.Tolan Dua Permai. Kontrak kerja sama tersebut dibuat dihadapan Notaris Aloina Sinulingga Sarjana Hukum dalam akta perjanjian kerjasama Nomor 7 tanggal 21 Maret 2005 yang berisi kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama dibidang pemasaran dan pendistribusian pupuk, yang mana pihak kedua (CV.Tolan Dua Permai) membutuhkan dana pembelian dan pengambilan pupuk tersebut dari produsen, sedangkan pihak pertama dalam kedudukannya sebagai Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional II Pematang Siantar memiliki dana yang dibutuhkan. Dalam kerjasama tersebut pihak kedua berkewajiban memasarkan dan menyalurkan


7

pupuk NPK Evolution dan SOR SR-178 kepada petani untuk wilayah Sumatera Utara sebanyak 450 Ton ditambah biaya operasionalnya sehingga total modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp 650.110.000 yang akan diputar kembali selama satu semester atau dalam waktu enam bulan lamanya sebagai modal awal bergerak dan selanjutnya dapat diperpanjang enam bulan kedepan. Perincian penjualan dari pupuk tersebut adalah sebagai berikut ; 1. NPK Evolution Butiran (tablet) sebanyak 90 Ton dengan harga perton adalah Rp 2.200.000, sehingga total harga penjualan sebesar Rp 198.000.000. 2. NPK Evolution (tepung) sebanyak

150 Ton dengan harga perton Rp

1.800.000 sehingga total harga penjualan Rp 270.000.000 3. SOR SR-178 (tepung) sebanyak 120 Ton dengan harga perton Rp 1.400.000 sehingga total harga penjualan sebesar Rp 168.000.000 Adapun keuntungan atau profit kotor yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 798.000.000 dikurangi modal usaha sebesar Rp 650.000.000 dikurangi biaya Bank, pajak, dan biaya –biaya lainnya maka diperoleh profit bersih seluruhnya sebesar Rp 85.422.099. Dari keuntungan bersih tersebut diatas kedua belah pihak masing-masing berhak memperoleh bagian 50% . Keuntungan tersebut akan disetor oleh pihak kedua kepada pihak pertama melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening 0113.01.000337.30. Apabila pihak kedua terlambat menyetor bagian keuntungan kepada pihak pertama, maka untuk setiap hari keterlambatan tersebut dikenakan denda sebesar 1% perhari dan apabila keterlambatan itu sudah mencapai tujuh hari, maka perjanjian kerjasama ini


8

batal demi hukum dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia, dengan mengembalikan seluruh modal pihak pertama yang telah disetor kerekening pihak kedua berikut denda. Apabila perjanjian ini telah batal demi hukum dan

pihak kedua tidak dapat memenuhi

kewajibannya maka pihak kedua secara pribadi dengan persetujuan istrinya bersedia menyerahkan pihak pertama sebagai jaminan atas nama pribadinya sebagai berikut : a. Sebidang tanah yang di kuasai Negara seluas lebih kurang 2.500M2 atau dengan luas 25 m x 100 m yang terletak di kecamatan Huta Bayu Raja, Desa Hombang, Kabupaten Simalungun. b. Sebidang tanah Hak milik nomor 119 seluas 19.994 M2 yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa, Desa Meriah Humbang Kabupaten Simalungun. c. Sebidang tanah Hak milik nomor 155, seluas 380 m yang terletak di Kecamatan Huta Bayu Kabupaten Simalungun. d. Sebidang tanah Hak milik nomor 43, seluas 4.807 M2 yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa, Desa Meriah Hutagalung, Kabupaten Simalungun. e. Sebidang tanah yang terletak di desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun seluas 716 M2 berdasarkan sertifikat Nomor 620 tertanggal 29 Mei 1998. Kerja sama ini berjalan normal hanya 1 bulan (Bulan Maret 2005), dimana CV. Tolan Dua Permai hanya membayar kewajibannya sebesar Rp 64.357.295 dari modal kerja Rp 625.000.000 kemudian, pada Bulan April 2005 dan seterusnya kerja sama ini tidak berjalan, sehingga pada Bulan Agustus dilakukan perubahan kontrak


9

kerja sama operasional tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Aloina Sinulingga Sarjana Hukum dengan akta nomor 15 tanggal 10 Agustus 2005, yang mana perubahan akta tersebut semula penjualan pupuk adalah cash, diubah menjadi kerja sama, dengan sistem pola panen, dalam artian bahwa penjualan pupuk dilakukan kepada petani yang mana pembayarannya dilakukan setelah petani panen. Sistim pola panen inipun ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sampai dengan awal Desember CV. Tolan Dua Permai tidak menyelesaikan kewajibannya. Tunggakan kewajiban CV.Tolan Dua Permai sebesar Rp 830.942.768 kepada pihak Perum Bulog Sub Divre II Pematang Siantar tidak dapat dipenuhi. Dalam menyikapi masalah ini Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara memanggil Kepala Sub Divisi Regional II Pematang Siantar untuk dimintai keterangannya, dari hasil keterangan yang diperoleh Divisi Regional Sumatera Utara menganggap bahwa kerugian perusahaan terjadi dikarenakan kelalaian dan kekurang hati-hatian Kepala Sub divisi II Pematang Siantar dan oleh sebab itu Kepala Divisi Regional Sumatera Utara menerbitkan Surat Pemberitahuan Kerugian Keuangan yang isinya meminta pertanggung jawaban pembayaran atas kerugian yang dialami Perusahaan sebesar Rp 687.500.000, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penyelesaian Kerugian dilingkungan Perum Bulog yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur No 19/138200/02/2006, tanggal 28 Pebruari 2006.


10

Dalam hal penyelesaian piutang ekstern ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mengefektifkan penagihan dengan membuat perjanjian pengakuan hutang disertai penyerahan jaminan dengan kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk notariil akta 2. Mengupayakan penarikan jaminan dengan kuasa menjual yang dibuat dalam bentuk notaril akta 3. Melakukan penjualan jaminan hutang untuk pelunasan hutang 4. Meminta kejaksaan Negeri Siantar sebagai pengacara Negara untuk membantu menindak lanjuti. Melalui Surat No B-01/N.2.24/Gp.2/01/2006, tanggal 3 Januari 2006 Kejaksaan Negeri Pematang Siantar berupaya memanggil Tony Patogap Simatupang menghadap kekantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, namun upaya pemanggilan tersebut tidak dipenuhi sehingga kepala Perum

Bulog Sub Divisi Regional II Pematang Siantar

memberikan kuasa kepada Kejaksaan Negeri Siantar selaku Pengacara Negara untuk

mengajukan Gugatan Perdata Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Pematang Siantar terhadap perbuatan (Tony Patogap Simatupang).

II. Penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian kerjasaman angkutan barang milik Perum Bulog dengan mitra Kerja Bahwa tugas pokok Bulog menurut Kepres Nomor 50 tahun 1995 adalah membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dalam rangka menjaga kestabilan harga beras bagi konsumen serta memenuhi


11

kebutuhan pangan berdasarkan keputusan umum pemerintah. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Perum Bulog menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya adalah pengadaan dalam negeri. Dalam rangka mengadaan dalam negeri ini, penyebaran terhadap komoditinya dilakukan dengan angkutan darat dan angkutan laut sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi Perum Bulog No KD-18/DU.000/01/2009, tanggal 16 januari 2009. Kegiatan angkutan dilaksanakan oleh perusahaan jasa angkutan yang memenuhi persyaratan dalam melakukan pemindahan barang milik Perum Bulog secara regional maupun lokal. Adapun metode dan prosedur pengadaan jasa dan angkutan dilakukan dengan beberapa cara yakni; a. Pelelangan umum atau terbatas untuk angkutan diatas 2.000 ton b. Pemilihan langsung, untuk angkutan diatas 1.000 ton sampai dengan 2.000 ton c. Penunjukan langsung untuk angkutan sampai dengan 1.000 ton.4 d. Dalam melaksanakan pengadaan jasa angkutan Perum Bulog Divisi e. Penunjukan langsung untuk angkutan sampai dengan 1.000 ton.5 Dalam melaksanakan pengadaan jasa angkutan Perum Bulog Divisi Regional membentuk panitia pelelangan jasa angkutan barang, membuat surat penetapan pengangkut sesuai dengan hasil pemenang pelelangan, membuat dan menandatangani

4

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No : KD-18/DU.000/01/2009. Peraturan Angkutan Barang Dalam Negeri di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog, hal 4. 5 Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No : KD-18/DU.000/01/2009. Peraturan Angkutan Barang Dalam Negeri di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog, hal 4.


12

perjanjian jasa angkutan dengan pengangkut yang dinyatakan menang.

6

Disamping

itu pengangkut harus menyediakan biaya dan peralatan serta sarana angkutan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan angkutan dengan sebaikbaiknya. Pengangkut diberikan wewenang dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan angkutan dapat bertindak mewakili kepentingan Perum Bulog selaku pemilik barang dan berwenang menolak untuk mengangkut barang yang menurut bukti-bukti yang sah tidak sesuai kuantum maupun berat netto, jenis/kualitas barang yang ditugaskan kepadanya untuk diangkut. Apabila dalam melakukan

pengangkutan tersebut timbul kerugian akibat kesusutan,

kekurangan, kerusakan barang selama dalam penguasaannya maka tanggung jawab terhadap terjadinya kerugian tersebut dibebankan kepada pengangkut. Besarnya ganti rugi tersebut adalah sebesar kesusutan, kekurangan, kerusakan yang terjadi dikalikan harga barang dan seluruh barang yang rusak diserahkan kepada pengangkut. Terhadap keterlambatan pelaksanaan angkutan dari waktu yang ditetapkan dalam perjanjian angkutan, maka untuk setiap keterlambatan pengangkut dikenakan klaim sebesar 1% per hari dari nilai uang jasa angkutan untuk barang yang belum diserahkan. Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dengan disertai alat bukti yang sah bahwa kerugian tersebut karena force majeur, maka ia dibebaskan dari beban tanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada kenyataannya kesusutan, kekurangan yang terjadi sebabkan unsur

kesengajaan dari

pihak pengangkut,

sedangkan terhadap kerusakan barang hal ini sering terjadi karena kelalaian dari 6

Ibid, hal. 7.


13

pihak pengangkut dan sering juga terjadi karena force majeur, yakni terjadi hujan lebat yang menyebabkan beras yang diangkut basah sehingga ketika sampai ditempat tujuan beras tersebut sudah berbau busuk. Penyelesaian dan pembayaran ganri rugi terhadap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh mitra usaha Perum Bulog melakukan tindakan dengan cara ; 1) Menerbitkan Nota Klaim untuk dasar memotong tagihan biaya angkutan yang diajukan pengangkut 2) Apabila biaya angkutan yang ditagih oleh pengangkut tidak mencukupi untuk melunasi klaim yang dibebankan , maka kekurangan pemotongan klaim harus diperhitungkan dengan jaminan yang ada, apabila belum mencukupi maka kekurangannya harus dibayar dengan tunai. 3) Jika kedua cara tersebut diatas juga tidak dapat menyelesaikan masalah kerugian tersebut Perum Bulog dapat melakukan tindakan Hukum guna mencegah terjadinya kerugian 4) Apabila pengangkut mengajukan keberatan terhadap pembebanan ganti rugi tersebut , maka Perum Bulog harus mengkaji dan memutuskannya sesuai ketentuan yang berlaku.7 III Penyelesaian sengketa pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Beras antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan CV.Hasil Tani Sejahtera Pengadaan Beras dalam Negeri Perum Bulog adalah kegiatan pembelian beras yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam rangka penugasan kegiatan Pelayanan Publik ( Publik Service Obligation ) berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden No 7 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang kebijakan perberasan, yang memberikan landasan operasional dalam pelaksanaan pengadaan beras dalam negeri. Sasaran yang hendak dicapai adalah :

7

Ibid. hal 9.


14

1) Untuk mengarahkan pelaksanaan Pengadaan beras Dalam Negeri 2) Petani prodesen dalam negeri mendapatkan harga jual yang wajar sesuai harga ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 3) Menyediakan Stok pangan untuk keperluan a. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (RASKIN) dan rawan pangan. b. Penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana alam c. Pemupukan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) d. Pasaran Umum dan lainnya Pengadaan Dalam Negeri ini pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan prognosa pengadaan Dalam Negeri pada tahun berjalan yakni : 1. Prognosa pengadaan Dalam Negeri dibuat berdasarkan perhitungan kebutuhan Perum Bulog terhadap stok beras untuk keprluan penyaluran serta stok akhir yang diperlukan. 2. Prognosa pengadaan Dalam Negeri dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat yang dirinci perDivisi Regional selanjutnya ditingkat Divisi Regional di Breakdown per Sub Divre Prognosa dirinci perbulan perkomoditi beras sesuai kebutuhan dan kondisi objektif daerah masing-masing, yang akan dijadikan dasar perncanaan kebutuhan dana dan sarana pengadaan lainnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). 8


15

Pengadaan Beras Dalam Negeri ini dilaksanakan melalui : 1. Mitra Kerja Pengadaan Beras Dalam Negeri 2. Unit Pengelolaan Gabah / Beras 3. Satuan Tugas Operasional Pengadaan Gabah Dalam Negeri9 Pelaksanaan Pengadaan Beras Dalam Negeri melalui Mitra Kerja dilakukan dengan prosedur : 1) Mitra

Kerja

mengajukan

permohonan

pengadaan

beras

berdasarkan

permohonan tersebut Kepala Divisi Regional Sumatera Utara menentukan jumlah, waktu dan tempat pelaksanaan pengadaan 2) Kepala Divisi Regional Sumatera Utara membuat Perjanjian Jual Beli Beras dengan Mitra Kerja dan menerbitkan Deliver Order (DO) karung kuralon dan karung plastic kepada mitra kerja dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan atas karung plastik dan karung kuralon tersebut. 3) Penentuan kuantum Perjanjian Jual Beli disesuaikan dengan kapasitas penggilingan yang dimiliki/dikuasai mitra kerja. 4) Mitra kerja membuat surat pernyataan Pakta Integritas bahwa beras yang diserahkan / dimasukkan ke gudang Bulog merupakan hasil panen tahunberjalan dan telah memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Perum Bulog. Mitra Kerja menyerahkan beras sesuai Perjanjian Jual Beli yang

8

Pedoman Umum dan Standar Operasional prosedur Pengadaan Beras Dalam Negeri Perum Bulog Tahun 2009 9 Ibid, hal 3


16

ditunjuk untuk dilakukan pemerikasaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas Beras. 5) Berdasarkan hasil pemeriksan kualitas oleh petugas pemeriksa kualitas beras yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK). 6) Beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan digudang Bulog 7) Atas penyerahan beras kepada Kepala Gudang, Mitra Kerja berhak memperoleh GDIM dan LHPK. Kemasan dan Label beras pengadaan dalam negeri dengan menggunakan karung plastik baru / bekas kondisi baik disediakan oleh mitra kerja yang ukuran, isi dan tarranya ditetapkan oleh Perum Bulog10 8) Untuk pembayaran harga beras kepada mitra kerja dilakukan oleh Divisi regional atau Sub Divisi regional dengan menerbitkan Surat perintah Pembayaran (SPP) kepada Bank pelaksana Kredit Perum Bulog. Apabila didaerah tersebut tidak terdapat Bank pelaksana Kredit Perum Bulog, Divisi Regional Sumatera Utara dengan Bank pelaksana Kredit Perum Bulog dapat menunjuk Bank pelaksana kredit lainnya atau Bank koresponden. Untuk pembayaran harga beras kepada mitra kerja dilakukan oleh Divisi Regional atau Sub Divisi regional dengan menerbitkan Surat perintah Pembayaran (SPP) kepada Bank pelaksana Kredit Perum Bulog. Apabila didaerah tersebut tidak terdapat Bank pelaksana Kredit Perum Bulog, Divisi Regional Sumatera Utara 10

Ibid, hal 4


17

dengan Bank pelaksana Kredit Perum Bulog dapat menunjuk Bank pelaksana kredit lainnya atau Bank koresponden. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang dan pada pasal 1234 KUH perdata, dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu .Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor dari pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan di namakan debitur 11 Dalam perikatan apabila terjadi Wanprestasi maka dapat dipaksakan pelaksanaan prestasinya di sebut dengan Obligato Naturalis yang berarti bahwa pemenuhan perikatan itu bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian oleh karena kelalaian salah satu pihak yang melakukan perjanjian.12 Terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu; 1.

Tidak melakukan yang disanggupi akan dilaksanakannya

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

11 12

R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 1985, Cetakan 15, hal 1 R, Subekti, Ibid, hal 45


18

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang lalai dan melakukan wanprestasi dapat di gugat di depan hakim tentang wanprestasi ini harus di nyatakan dahulu secara tertulis, yaitu dengan memperhatikan pihak tersebut, bahwa pihak yang lain mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek, peringatan atau tagihan ini di sebut somasi. Cara melakukan somasi ini di tentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata. Dari uraian tersebut diatas menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, agar kedepannya di dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memilih dan menyeleksi mitra kerja sehingga tidak terjadi kerugian besar dikemudian hari.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan mitra kerja? 2. Apakah

Faktor-faktor

yang

menyebabkan

terjadinya wanprestasi

dalam

pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional tersebut ? 3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan mitra kerja ?


19

C . Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini : a. Untuk mengkaji pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan mitra kerja b. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan

wanprestasi dalam

pelaksanaan kerjasama tersebut c. Untuk mengkaji cara penyelesaian terhadap perbuatan wanprestasi dalam pelaksanan perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dengan mitra kerja Oleh karena itu tujuan fungsional dalam penelitian ini, peneliti ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam bidang hukum khususnya tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan kerjasama antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan mitra kerja .

D . Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan penilaian di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai

pelaksanaan

suatu

perjanjian,

sanksi-sanksi

yang

harus

dicantumkan dalam perjanjian dan menelaah kelemahan – kelemahan yang diperbuat sehingga menimbulkan wanprestasi dalam melakukan perjanjian kerjasama serta mencari jalan keluar serta cara penyelesaian masalah dan terutama dalam hal mengembalikan kerugian Perusahaan.


20

2. Secara Praktis Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan akurat terhadap penyelesaian permasalahan yang diteliti dan juga di samping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

E . Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik perpustakaan pusat maupun yang ada di sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, ternyata belum di temukan judul mengenai penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara dengan mitra kerja oleh karena itu, penulisan ini dapat dikatakan asli.

F . Kerangka Teori dan Konsep 1. Kerangka Teori Kerangka teori adalah langkah penilaian atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan (problem) yang menjadi bahan pembanding, pegangan teoritis.13 Menurut Dr. Siswojo teori dapat di artikan sebagai seperangkat konsep dan defenisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik

13

M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu Ilmu dan Penelitian , CV.mandar Maju, Bandung, 1994, hal 27


21

mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan menambahkan fenomena. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum : 1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan 2. Hukum diartikan sebagai disiplin 3. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) 4. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah ,yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan 5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat 6. Hukum dianggap sebagai keputusan pejabat atau penguasa 7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan 8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan cocok 9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai 10. Hukum diartikan sebagai seni14 Hukum yang didukung oleh sejumlah azas ,azas-azas tersebut bertingkattingkat mulai dari grundnorm yaitu Pancasila sebagai azas filosofis kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai azas konstitusional, dan akhirnya undang-undang sebagai azas operasional15

14

Soerjono Soekamto, Op.Cit, hal 33 Bismar Nasution, dkk, Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia, USU Pers Medan, Tahun 2004, halaman 29 15


22

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundangundangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistim hukum, sistim adalah keseluruhan bangunan. Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut diatas harus berjalan seimbang dari ketujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan dengan baik, sistem dapat berjalan dengan baik ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang. Hukum juga mengatur hubungan antara orang perorangan yang melakukan suatu perikatan, perikatan merupakan suatu kewajiban atas suatu prestasi. Di dalam suatu perikatan apabila terjadi wanprestasi, maka dapat di paksakan pelaksanaan prestasinya di sebut dengan Obligato Naturalis, yang berarti bahwa pemenuhan perikatan itu bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di tulis. Disini dapat di lihat bahwa perikatan adalah pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.16 Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat di bandingkan dengan kejadian dan akibat dari kejadian. Perikatan adalah kejadian dan perikatan adalah akibat kejadian. Lazimnya suatu perjanjian adalah hubungan timbal 16

R. Subekti , opcit hal 3


23

balik, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak-hak yang di perolehnya. Hugo De Groot mengemukakan bahwa “Azas hukum alam menentukan janji itu mengikat” (pacta sunt servanda).17 Dari pengertian di atas di jumpai di dalamnya beberapa unsur dari perjanjian itu antara lain, adanya hubungan hukum yang mengikat hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih, memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Menurut Agus Yudha Hernoko Perjanjian itu atau persetujuan mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak18 oleh karena itu dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama-sama yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun. Menurut Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana ke dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.19 M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian mengandung pengertian “ Suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.20

17

Prof.Dr.Mariam Darus Badrulzaman,SH,Pfor.Dr.Sutan Remi Syahdeini,SH,Prof.Dr.Heru Supraptono,SH, _SE,Prof Dr.H.Faturrahman Djamil,M.A, Taryana Sunandar,SH.MH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung 2001 18 DR.Agus Yudho Harnoko, SH, Mh, Hukum Perjanjian Azas Proporsional itas Dalam Kontrak Komersil , Laksbang Mediatama Yogyakarta kerjasama dengan Kantor Advocat Hufron 19 R. Subekti , opcit hal 3 20 Ibid, hal.aman 9


24

Saat terjadinya perjanjian ini adalah merupakan suatu hal atau masalah yang penting dalam hukum perjanjian demi terciptanya suatu kepastian hukum yang di harapkan oleh pihak-pihak khususnya untuk itu para ahli telah menciptakan beberapa teori tentang terciptanya perjanjian. Konsekuensi dari perjanjian adalah memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan para pihak, kewajiban-kewajiban yang di bebankan para pihak dapat di artikan suatu prestasi yaitu sesuatu yang wajib di penuhi oleh debitor. 21

Sehingga ketiadaan pemenuhan atau kegagalan atau pihak lainnya dalam perjanjian

ini untuk melaksanakan kontra prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Akibat yang sangat penting dari tidak di penuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang di deritanya untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa

debitur

harus

terlebih

dahulu

dinyatakan

dalam

keadaan

lalai

(Ingebrelustelling). Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka ia harus bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian akibat perbuatannya ,melainkan atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya. Akibat kerugian yang diderita pihak debitur, dapat dilakukan gugatan ke pengadilan negeri sehubungan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Atas dasar gugatan tersebut, akan diperoleh putusan pengadilan yang berisi ketetapan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita 21

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Buana Bandung


25

debitur. Pertanggung jawaban ganti kerugian tersebut, dapat diperoleh dengan memohon kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas objek jaminan dalam perjanjian. Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya (Shuld), apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut, misalnya adanya ikatan jaminan hutang.22 Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur, maka para kreditur mempunyai hak menagih piutang tersebut, sebesar piutangnya pada debitur itu. Menurut para sarjana shuld dan haftung itu dapat dibedakan akan tetapi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur, maka para kreditur mempunyai hak menagih piutang tersebut, sebesar piutangnya pada debitur itu. Menurut para sarjana shuld dan haftung itu dapat dibedakan akan tetapi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa “segala kebendaan siberutang ,baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudiaa hari ,menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“. Menurut hukum perdata terdapat 2 jenis jaminan, yaitu, Jaminan perorangan (personal quaranty), yaitu jaminan yang hanya

mempunyai

hubungan

22

S.Mantayborbir, Imam Jauhari, Agus Heri Wibowo, Pengurus Piutang Negara Macet pada PUPN,BUPLN (Suatu Kajian Tiori dan Praktik) Pusaka Bangsa, Medan, 2001, Hal 41-42


26

langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.23 Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Jadi hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan : 1. Semua barang-barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada saat hutang dibuat. 2. Semua barang yang akan ada, disini berarti barang –barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya, dengan kata lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian menjadi miliknya baik barang bergerak maupun tak bergerak. Ini menunjukkan, bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali. Dalam perkembangannya sekarang ini jaminan perorangan diwajibkan untuk mengikut sertakan kebendaan yang dimiliki oleh yang memberikan jaminan tersebut, dengan membuat daftar harta benda yang dijaminkan bahkan terhadap benda tersebut apabila

dipandang

perlu

oleh

kreditur

diwajibkan

kepadanya

untuk

mengasuransikannya. Jaminan kebendaan (personalijke en zakerheid), yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan cirri-ciri mempunyai hubungan

23

J. Satrio, SH, Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993


27

langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ke tiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya dapat juga diadakan antara pihak kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Yang termasuk dalam jaminan kebendaan adalah : hak tanggungan, hipotik, gadai, dan jaminan fidusia.24 Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi persyaratan utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu : Secured, artinya benda jaminan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pihak kreditur memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual dan diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.25 Pasal 1241 KUH Perdata dikatakan, “apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka siberpiutang boleh juga dikuasakan supaya ia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya siberhutang”.

24

Munir Fuady,SH.MH,LLM, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT,Citra Aditya Bakti ,Bandung. 25 Roni Hanitijo Soemitro , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia , 1988 hal 11


28

Kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan

prestasi

itu,

(riil

eksekusi).

Sebagaimana

diketahui,

untuk

melaksanakan riil eksekusi itu harus dipenuhi satu syarat yaitu izin dari hakim ini adalah, sebagai akibat berlakunya azas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, harus minta bantuan dari Pengadilan.

2. Konsepsi Kerangka konsep sehubungan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sengketa adalah Suatu perbuatan akibat adanya ketidak sepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidak seimbangan para pihak.. 2

Perjanjian Kerjasama adalah suatu perhubungan hukum antara dua Badan Hukum atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak atas sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi sesuatu dalam suatu hubungan bisnis yang masing-masing pihak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan..

3.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedang penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution yaitu cara penyelesaian sengketa dengan


29

pola penyelesaian win-win solution yang meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Metode Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian adalah deskripsif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang di kemukakan. Jadi penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan mitra usaha, kelemahan-kelemahan pihak perum Bulog dalam pemberian dana, dan penilaian nilai asset yang dijadikan sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut dan akibat-akibat hukum yang timbul serta cara penyelesaiannya, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan dan penelitian terhadap data-data yang di temukan sehingga di peroleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Materi penelitian di peroleh melalui pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang undangan yang berlaku, buku-buku literature, pendapat para ahli dan lain sebagainya, sebagaimana yang di kemukakan oleh Soerjono Soekamto bahwa :


30

“Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup tentang penelitian azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika Hukum , perbandingan Hukum dan sejarah Hukum.”26 Penelitian ini di peroleh melalui metode pengumpulan data yang di lakukan dengan menggunakan : Library Research (Penelitian Kepustakaan) yang di lakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan hukum baik primer, sekunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.27 Pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut : Studi dokumen yaitu menganalisa bahan pustaka , wawancara yang di lakukan penelitian kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan deduktif, di mulai analisis pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas dengan mengingat permasalahan yang di teliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek, maka penelitian juga menggunakan pendekatan secara yudiris , sosiologis , karena untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan dibidang Keperdataan terhadap putusan wanprestasi yang dilakukan oleh Direktur CV. Tolan Dua Permai perlu dilakukan penelitian lapangan yang diperoleh data melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar. 26

Surjono Sukanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum normative , Rajawali , Jakarta , 1985, hal 13 27 Ibid, hal 15


31

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitan ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer (dari penelitian lapangan) dan data sekunder (dari penelitian kepustakaan). Data primer diperoleh dengan mewawancarai Bapak H,M Usman (mantan Kepala Sub Divisi Regional II Pematang Siantar), Ani Suyati

Regional Manager Unit Bisnis Jasa

Angkutan, Bapak Supriya Waspada Manager CV. Harapan Tani Nusantara Cabang Sumatera Utara.

3. Alat Pengumpulan Data Pada umumnya pada penelitian mempergunakan alat pengumpulan data berupa : 1. Studi dokumen (Documentary Study) 2. Wawancara (Interview) Pada perakteknya kedua jenis alat pengumpul data tersebut dapat di pergunakan secara bersama-sama, karena di samping studi dokumen, juga peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti di laksaakan dua tahap peneliti. a. Studi dokumen ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapatpendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.


32

b. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak yang berhubungan dengan Kontrak kerja sama ini.

4. Lokasi Penelitian. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara, DiSub Divisi Regional II Pematang Siantar, Di Kantor Unit Bisnis Jasa Angkutan dan di Kantor Cabang CV.Harapan Tani Sejahtera.

5. Populasi dan Sample Semua Perusahaan yang menjadi rekanan dari Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara yang dalam melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Sample Penelitian adalah diambil sebanyak 3 (tiga) Perusahaan yaitu : Cv.Tolan Dua Permai, Unit Bisnis jasang dan CV.Harapan Tani Sejahtera.

6. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder, setelah itu ditabulasi, lalu dianalisis secara kualitatif karena prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif, karena masalah yang diselidiki menggambarkan, meluruskan gejala-gejala dan fenomena-


33

fenomena berdasarkan fakta seadanya (Fact finding), dan termasuk juga usaha mengemukakan hubungan-hubungan satu dengan lainnya lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulannya dengan menggunakan logika berfikir.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Dalam rangka usaha logistik pangan pokok Nasional secara mandiri, baik

Recommend Documents