BAB I PENDAHULUAN
1.1 1.1.1
Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Instansi Bentuk Instansi Sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada Bulan Maret 1998 dan berdirinya Kabinet Reformasi dibawah pemerintahan Abdul Rahman Wahid, mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya termasuk hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi guna mengembangkan wawasan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan itu maka pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam menciptakan keterbukaan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi dan kebebasan masyarakat diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Terbentuknya pemerintahan Abdul Rahman Wahid dan susunan Kabinet Reformasi, Departemen Penerangan tidak termasuk dalam kabinet reformasi, dengan kata lain sejak itu pula Departemen Penerangan dibubarkan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1999, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.153 tahun 2000 yang dipimpin oleh Pemerintahan Kabinet Gotong Royong (Megawati SoekarnoPutri) maka dibentuklah
1
Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN), yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No.16/2001 tanggal 23 januari 2001 tentang perubahan atas Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah di rubah dengan keppres RI No. 173/2000 maka dibentuk Lembaga Informasi Nasional sebagai pengganti Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) yang bertugas melaksanakan Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Informasi. Bedasarkan Keppres No. 101/2001 tanggal 13 September 2010 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi yang bertugas
membantu
Presiden
merumuskan
kebijakan
dan
koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi termasuk Telematika dan Penyiaran. Bedasarkan Keppres 103/2001 tanggal 13
september
2001
tentang
Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permerintahan Non Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres No. 03/2002 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas
2
Pokok, Fungsi, dan Kewenangan yang menetapkan Lembaga Pemerintahan
Non
Departemen
yang
mempunyai
tugas
pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden yang pelaksanaannya dan tanggung jawab sehari-hari di bawah kewenangan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya perubahan tugas Lembaga Informasi Nasional dari Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Informasi Nasional dalam kabinet Gotong Royong. Sesuai
dengan
persetujuan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara No. B/492/M.PAN/2004 tanggal 10 Maret 2004 dan atas dasar persetujuan MENPAN tersebut maka struktur organisasi Lembaga Informasi Nasional dan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Informasi Nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional. Berdasarkan pemilihan umum tahun 2004, terbentukannya Kabinet Indonesia Bersatu dengan Kepala Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka dibentuklah Departemen Komunikasi dan Informasi RI dengan keputusan No.01/SK/Men.Kominfo/2005 tanggal
1
April
2005
tentang
terbentuknya
Departemen
Komunikasi dan Informatika RI.
3
1.1.2 Bidang Instansi Pusat Diklat Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tugas
PUSDIKLAT
adalah
mendidik
pegawai
Kementerian Kominfo sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan melalui berbagai jenis diklat dan program peningkatan dan pengembangan SDM.
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 09 Tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai : 1.
Tugas Pokok : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi.
2.
Fungsi : a.
Perumusan kebijakan Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informasi, termasuk telematika dan penyiaran.
b.
Pengkoordinasian
dan
peningkatan
keterpaduan
penyusunan rencana dan program penganalisis dan evaluasi di bidang Komunikasi dan Informasi, termasuk telematika penyiaran. c.
Penyampaian
laporan
hasil
evaluasi,
saran
dan
pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Presiden.
4
3.
Visi : Terwujudnya Masyarakat Berbudaya Informasi Menuju Bangsa yang Mandiri, Demokratis dan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Misi : a.
Mengembangkan
SDM
dibidang
Komunikasi
dan
Informasi terhadap teknologi Komunikasi dan Informasi, serta meningkatkan kemandirian masyarakat. b.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
melalui
pemanfaatan dan pengembangan teknik komunikasi dan informasi dalam upaya pemerataan informasi. c.
Meningkatkan daya jangkuan jaringan komunikasi dan informasi melalui media modern maupun tradisional yang tersedia dengan meningkatkan peran serta masalah dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.
d.
Meningkatkan kualitas dan arus komunikasi dan informasi secara transparan, beretika dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa.
e.
Mendorong
kemandirian
industri
komunikasi
dan
informasi serta industri lainnya melalui aktif secara sinergis dengan instansi terkait, sektor bisnis dan komunitas dalam upaya daya saing industri nasional.
5
5.
Kewenangan : 1.
Penetapan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi untuk mendukung pembangunan secara mikro.
2.
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang komunikasi dan informasi.
3.
Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang komunikasi dan informasi.
4.
Pengaturan
penetapan
perjanjian
atau
persetujuan
internasional yang disahkan atas nama bidang komunikasi dan informatika.
Dari Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan dalam : a. Koordinasi Informasi Pemerintah b. Pemberitaan yang Objektif ( aktual dan terpercaya ) c. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bidang jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan komunikasi dan informatika d. Evaluasi mengenai jaringan komunikasi informasi, secara komunikasi, SDM komunikasi pemanfaatan informasi dan informatika.
6
1.1.3 Perkembangan Instansi Perkembangan lingkungan strategi internal dan eksternal yang berlangsung sangat cepat menimbulkan perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk perubahan yang nyata adalah berubahnya paradigma yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Paradigma kepegawaian dari pola yang bersifat pembinaan menjadi pemberdayaan dan profesionalitas melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1974 menjadi Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sejalan dengan perubahan tersebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; c.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
d. Pelaksanaan administrasi pusat.
7
Dalam bagian 3 pasal 741, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi pusat.
Dalam menjalankan
tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.
Pelaksanaan urusan kepegawaian
b.
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha Pusat pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pelayanan
Kepegawaian. Susunan Organisasi Kementrian Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1.
Menteri Komunikasi dan Informatika
2.
Sekertariat Jenderal
3.
Inspektorat Jenderal
4.
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
5.
Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika
6.
Badan Informasi Publik
7.
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
8.
Staff Ahli Bidang Hukum
9.
Staff Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
10. Staff Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa 11. Staff Ahli Bidang Teknologi
8
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja 1.2.1
Tujuan Unit Kerja Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis di tempatkan pada subbagian Kepegawaian di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kementerian Komunikasi dan Informatika
yang
memiliki unsur pelaksanaan tugas tertentu yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris jenderal.
Dalam
dimaksud
pusat
melaksanankan pendidikan
tugas dan
sebagaimana pelatihan
yang
pegawai
menyelenggarakan fungsi: a.
Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan umum.
b.
Penyusunan program dan evaluasi.
c.
Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.
9
1.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Ruang lingkup unit kerja pada PUSDIKLAT dimana penulis di tempatkan di bagian Biro Kepegawaian dan Organisasi khususnya di bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian yang mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawaian. Berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi yang terdapat dalam struktur biro kepegawaian dan organisasi di antaranya : 1.2.2.1 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian 1.
Tugas
Bagian
Perencanaan
dan
Pengembangan
Kepegawaian Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyiapan koordinasi, penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai, analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karier,
dan
penilaian
jabatan,
serta
evaluasi
dan
penyusunan laporan biro.
10
2.
Fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Dalam
melaksanakan
tugasnya,
bagian
Perencanaan
dan
Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyususan rencana dan program biro; a.
Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana formasi, dan pengadaan pegawai;
b. Penyiapan
bahan
koordinasi,
analisis
jabatan,
analisis
kebutuhan pendidikan. c.
Pelatihan, serta penyusunan pola pengembangan karier dan penilaian jabatan; dan evaluasi dan penyusunan laporan biro.
3.
Struktur Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian : a.
Subbagian Perencanaan Kepegawaian; Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.
b.
Subbagian Pengembangan Kepegawaian Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyusunan pola pengembangan karier dan penilaian jabatan.
11
c.
Subbagian Program dan Pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan penyusunan laporan biro.
1.2.2.2
Bagian Jabatan Fungsional 1. Tugas Bagian Jabatan Fungsional Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan dalam jabatan
fungsional,
pengolahan
data,
penyiapan
koordinasi
pembinaan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu. 2. Fungsi Bagian Jabatan Fungsional Dalam
melaksanakan
menyelenggarakan pengangkatan,
tugasnya,
fungsi:
kenaikan
Bagian
pelaksanaan jabatan,
Jabatan
Fungsional
urusan
administrasi
kepangkatan,
pemindahan,
pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu; a.
Pengolahan data jabatan fungsional;
b. Penyiapan koordinasi pembinaan jabatan fungsional; dan c.
Penyiapan koordinasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.
12
3. Struktur Bagian Jabatan Fungsional Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas : a. Subbagian Pengolahan Data Jabatan Fungsional Subbagian Pengolahan Data Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengolahan data administrasi pengangkatan, kenaikan jabatan,
kepangkatan,
pemindahan,
pembebasan
sementara,
pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu. b.
Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional
Binaan Kementerian
Komunikasi dan Informatika Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Binaan Kominfo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pembinaan dan pengembangan, dan koordinasi penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. c. Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional non Binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional non Binaan Kominfo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi, pembinaan dan pengembangan, dan koordinasi penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu non binaan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
13
1.2.2.3 Bagian Mutasi Kepegawaian 1. Tugas Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian, pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian, sistem informasi pembinaan kepegawaian dan penataan naskah pegawai, dan urusan administrasi pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum, serta pemberhentian, dan pemensiunan. 2.
Fungsi Bagian Mutasi Kepegawaian Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:penyiapan bahan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian dan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian : a.
Pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian, sistem informasi pembinaan kepegawaian, dan penataan tata naskah pegawai;
b.
Pelaksanaan urusan administrasi kepangkatan dan pengangkatan serta pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum; dan
c.
Pelaksanaan urusan administrasi disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.
14
3.
Struktur Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas : a. Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian Subbagian Pengelolaan Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan dan pemeliharaan basis data kepegawaian,
sistem
informasi
pembinaan
kepegawaian,
pengolahan data pegawai, dan penataan naskah pegawai. b. Subbagian Kepangkatan dan Jabatan Kepegawaian Subbagian Kepangkatan dan Jabatan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan
urusan
administrasi
pengangkatan,
kepangkatan, dan pemindahan dalam jabatan struktural dan fungsional umum. c.
Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, penyelesaian masalahmasalah kepegawaian,
dan urusan
administrasi disiplin,
pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.
15
1.2.2.4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1. Tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana kementerian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 2. Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. Analisis, evaluasi, dan penataan organisasi di lingkungan kementerian; b. Analisis dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja di lingkungan kementerian; dan c.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
3. Struktur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : a. Subbagian Organisasi Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan penataan organisasi di lingkungan kementerian.
16
b. Subbagian Ketatalaksanaan Subbagian
Ketatalaksanaan
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan analisis dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja di lingkungan kementerian. c. Subbagian Tata Usaha Biro Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan, izin cuti, kartu istri dan kartu suami, kartu pegawai, kesejahteraan pegawai, dan perpustakaan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1.3
Hubungan Kerja Dengan Unit lain Untuk mecapai hasil yang maksimal maka dalam setiap organisasi diperlukan adanya kerjasama yang baik antara setiap unit kerja, di dalam melakukan kegiatan kepegawaian memiliki hubungan unit kerja. Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut: a.
Subbagian Pengembangan Kepegawaian Hubungan kerjasama yang dilakukan subbagian kepegawaian dengan subbagian pengembangan kepegawaian yaitu meminta data yang berkaitan dengan analisi jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam pengembangan karier dan penilaian jabatan.
17
b.
Subbagian Program dan Pelaporan Hubungan kerja
sama
subbagian kepegawaian dengan
subbagian program dan pelaporan yaitu meminta data mengenai bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pegawai.
1.4
Tujuan Magang dan Penulisan Laporan
1.4.1 Tujuan Magang 1. Untuk langsung mengenal berbagai aktivitas, persoalan dan kendala yang ada di dalam dunia kerja. 2. Untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa 3. Untuk persiapan keterampilan kerja mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. 4. Untuk sarana penulisan laporan Tugas Akhir penulis 5. Melatih mahasiswa dalam hal bersosialisasi, beradaptasi, bertanggung jawab, disiplin diri, bekerja sama di dalam lingkungan kerja nantinya. 6. Untuk memberikan peluang lebih awal bagi mahasiswa untuk
memperoleh
tempat
kerja
setelah
mahasiswa
menyelesaikan studinya.
18
1.4.2
Tujuan Penulisan Laporan Tujuan penulisan laporan yang dilakukan : 1. Melatih mahasiswa untuk mengkristalisasikan pengalamannya pada praktek kerja yang dikaitkan dan dipadukan dengan teori yang telah diserap selama perkuliahan. 2. Untuk
menerapkan
antara
teori
yang
diajari
selama
perkuliahan dengan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Pusdiklat Kominfo 4. Menyeimbangkan antara kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan keterampilan berkomunikasi melalui tulisan.
19
